MEDAN, iNewsMedan.id - Pemuda Pancasila (PP) menggelar Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) di Kota Medan, Senin (13/1/2025). Acara yang dibuka oleh Ketua Umum MPN PP, Japto Soelistyo Soerjosoemarno ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Penjabat Gubernur Sumut, Pangdam I Bukit Barisan, dan Gubernur Sumut Terpilih.

Dalam sambutannya, Japto Soelistyo mengumumkan bahwa masa jabatannya sebagai Ketua Umum MPN PP akan berakhir pada tahun 2024. Ia juga menyampaikan rencana penyelenggaraan Musyawarah Besar (Mubes) PP dalam waktu dekat untuk memilih ketua umum yang baru.

"Saya ingin memberikan kesempatan kepada kader-kader muda untuk memimpin organisasi ini," ujar Japto. 

Ia juga menekankan pentingnya peran Pemuda Pancasila dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Salah satu program yang menjadi sorotan Japto adalah ketahanan pangan. Ia mengajak seluruh anggota PP untuk terlibat aktif dalam upaya meningkatkan produksi pangan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi pertanian.

"Yang saya sangat tertarik adalah program pemerintah di dalam ketahanan pangan. Alangkah indahnya kalau anggota-anggota kita yang punya lahan-lahan tidur, bisa bekerja sama dengan petani-petani, untuk melakukan penanaman-penanaman yang bisa kita sumbangkan hasilnya kepada para pelaksana pemberian makan bergizi. Demikian pula para peternak-peternak. Yang ini saya harapkan akan diprogramkan di Mubes nanti di Komisi Program," katanya. 

Japto mengungkapkan tidak akan kembali maju dan menjabat sebagai Ketua MPN PP. Namun, ia ingin regenerasi dari kader untuk menjadi orang nomor satu di PP ini.

"Tapi untuk 2025 ini, mohon maaf, umur saya sudah habis 44 tahun di Pemuda Pancasila, sampai mungkin anak-cucu saya tidak kenal saya. Tolong berikan saya nafas untuk saya bisa hidup dengan keluarga saya, dan menikmati masa tua saya, yang mungkin tinggal selangkah lagi," jelas Japto.

Japto juga memuji kepemimpinan Musa Rajekshah pria yang akrab disapa Ijeck dalam memimpin MPW PP Sumut. Karena, MPW Sumut dalam pembuatan administrasi terbaik, rekutmen terbaik, dan penyelesaian masalah terbaik. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di sini.

"Jadi ini contoh. Tapi bukan karena Ijeck aja. Tapi dari sebelumnya, Kodrat, Aweng, semuanya berjalan dengan baik. Ini satu contoh bahwa di sini adalah tempat belajar Sumatera Utara, bukan hanya pariwisata, kuliner, tetapi berorganisasi juga menjadi satu tempat," kata Japto. 

"Saya berterima kasih kepada Ketua MPW Sumatera Utara, Ijeck, yang telah bersedia menjadi tuan rumah, juga kepada panitia, dan peserta yang hadir," sebut Japto kembali. 

Sementara itu, Ketua MPW PP Sumut, Musa Rajekshah, menyambut baik penyelenggaraan MPP di Sumatera Utara. Ia berharap acara ini dapat memperkuat soliditas organisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kepada pak Ketua Umum dan saudara-saudara sekalian selamat datang, semoga kedatangan ke Sumut ini, menjadi kesan yang baik. Semoga bisa berkunjung lagi ke Sumut ini. Saya ucapkan terima kasih," kata Ijeck. 

Editor : Jafar Sembiring

MEDAN, iNewsDeliraya.id- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Labuhan Deli melakukan Bakti Sosial dengan membagikan 500 paket sembako kepada warga sekitar rutan, Senin (13/1).

Dalam kegiatan ini, Rutan Labuhan Deli membagikan paket sembako yang terdiri atas beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. 

Menurut Kepala Rutan Labuhan Deli Yohanes Dias Sanyoto. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari bakti sosial Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

" Rutan tidak hanya fokus pada pembinaan warga binaan, tetapi juga berperan aktif dalam membantu masyarakat sekitar," kata Yohanes.

Selain itu, bantuan ini juga bagian dari bentuk kepedulian Rutan Labuhan Deli terhadap sesama. Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu di sekitar Rutan Labuhan Deli. 

" Nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ini juga menunjukkan bahwa kita hadir ditengah mereka," sebutnya.

Dari kegiatan ini, diharapkan adanya hubungan baik antara Rutan Labuhan Deli dengan masyarakat sekitar.

"Kegiatan ini satu bentuk kepedulian sesama, diharapkan dapat sedikit meringankan beban warga ," jelasnya.

Editor : Sadam Husin

PALU, iNewsPalu.id – Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Manusia (Kemenkum) Sulawesi Tengah turut serta dalam Rapat Koordinasi yang membahas Penilaian dan Verifikasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum secara periodik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara virtual pada Jumat (9/1) pukul 10.00 WITA melalui Zoom, yang berlangsung di Aula Kebangsaan.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemenkum Sulawesi Tengah, termasuk Kepala Kantor Wilayah Rakhmat Renaldy, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, serta Kepala Bidang Hukum, Reba Paputungan. Dalam sambutannya, Rakhmat Renaldy menekankan pentingnya sinergi untuk mewujudkan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Menurutnya, pembangunan budaya hukum adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka, serta mendorong partisipasi dalam penegakan hukum.

“Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang paham hukum dan berkontribusi pada penegakan hukum di tingkat desa,” ujar Rakhmat. Ia juga menambahkan bahwa kesuksesan program ini dapat menjadi contoh bagi desa lainnya di Indonesia.

BPHN dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pembangunan budaya hukum dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan penyuluhan hukum yang intensif. Mereka menyoroti pentingnya pembinaan berkelanjutan untuk memastikan desa dan kelurahan memenuhi empat dimensi indikator utama: akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan, dan demokrasi.

Sopian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, menambahkan bahwa penilaian untuk tahun 2025 akan lebih terstruktur dan periodik, guna menghasilkan data yang lebih valid dan kredibel.

Rapat ini mempertegas komitmen untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam pembangunan budaya hukum di masyarakat, dengan harapan semakin banyak desa dan kelurahan yang memenuhi kualifikasi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran hukum masyarakat Sulawesi Tengah.

Editor : Jemmy Hendrik

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Kementerian Hukum Republik Indonesia, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menggelar rapat koordinasi terkait penilaian dan verifikasi desa/kelurahan sadar hukum secara periodik. Acara ini dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom dan Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Delmawati mengikuti dari ruang Yudhistira Kantor Wilayah Hukum Jawa Tengah, Kamis (09/01).

Ada pun agenda utama yakni membahas penguatan penilaian/verifikasi serta teknis pemenuhan data dukung berdasarkan indikator desa/kelurahan sadar hukum. Rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk kepala kantor wilayah, divisi peraturan perundang-undangan, serta pejabat fungsional dan struktural di pemerintah daerah, bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program desa/kelurahan sadar hukum berjalan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo, menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum. Salah satu caranya ialah dengan membangun pos bantuan hukum desa di seluruh Indonesia.

“Pos bantuan hukum yang berada di tiap Desa Sadar Hukum menjadi tempat bagi warga desa yang memiliki masalah hukum. Jadi ketika mereka memiliki masalah hukum, mereka tahu harus kemana untuk mendapat pencerahan,” ujar Kristomo.

Ia menekankan, pos bantuan hukum akan memberikan empat layanan utama, meliputi informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi, serta memberikan rujukan kepada masyarakat atas permasalahan yang mereka alami.

Secara teknis, guna mewujudkan layanan tersebut, BPHN perlu melakukan proses verifikasi dan penilaian terhadap desa/kelurahan sadar hukum. Terkait hal itu, Penyuluh Hukum Madya Heni Indrawati menjelaskan seputar teknis penilaian dan verifikasi desa/kelurahan sadar hukum. Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda Claudia Valeriana perihal kebijakan pengelolaan JDIH.

Tampak turut mengikuti rapat secara virtual Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan beserta pejabat fungsional Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Hukum Jawa Tengah. 

Editor : Maulana Salman

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur, Haris Sukamto, memulai langkah strategis sebagai pejabat baru dengan menggelar audiensi bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (9/1). Pertemuan ini bertujuan mempererat sinergi kedua lembaga dalam menangani isu hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan di Jawa Timur.

Haris Sukamto yang didampingi jajaran pimpinan tinggi pratama, termasuk Ishadi Maja Prayitno (Plt. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jatim) dan Darori (Plt. Kakanwil Ditjen Imigrasi Jatim), memaparkan rencana kerja untuk meningkatkan kualitas layanan hukum di Jawa Timur. 

Mereka juga mengedepankan kolaborasi strategis dengan Pemprov Jatim, khususnya dalam program harmonisasi peraturan, penguatan desa sadar hukum, dan pemberdayaan UMKM.

Dalam audiensi tersebut, Haris menekankan pentingnya dukungan Pemprov Jatim untuk mendorong UMKM mendaftar sebagai perseroan perorangan. 

"Langkah ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi UMKM sekaligus mendorong legalitas usaha kecil," ujar Haris. 

Ia juga menyoroti rencana pembentukan desa sadar hukum di tiap daerah melalui program Pos Pelayanan Hukum Desa.

Pj Gubernur Adhy Karyono menyambut positif inisiatif Kemenkumham Jatim. Ia menawarkan sinergi dalam pemasyarakatan melalui program ketahanan pangan, termasuk pemanfaatan lahan untuk memberdayakan narapidana. 

"Kami siap mendukung dengan menyediakan bibit tanaman melalui Dinas Pertanian," ungkap Adhy.

Adhy juga menyatakan dukungan penuh untuk pengembangan layanan keimigrasian, seperti peresmian autogate dan immigration lounge di Ciputra World Surabaya, yang diharapkan dapat meningkatkan kemudahan layanan bagi masyarakat.

Kolaborasi untuk Solusi Hukum dan Sosial
Audiensi ini menjadi langkah awal yang signifikan untuk memperkuat koordinasi antara Kemenkumham Jatim dan Pemprov Jatim. Kedua pihak sepakat bahwa kolaborasi merupakan kunci utama menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial di Jawa Timur.

"Kolaborasi ini akan menciptakan solusi nyata bagi permasalahan hukum, sosial, dan ekonomi di Jawa Timur," tegas Adhy.

Dengan sinergi yang terjalin, diharapkan program-program strategis yang dirancang dapat memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Timur.

Editor : Arif Ardliyanto

JAKARTA, iNewsMedan.id - Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Ir. H. Abdullah Rasyid, ME, menceritakan proses di balik pembentukan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan). 

Menurutnya, Kementerian ini mungkin belum banyak dikenal publik. Sebab, kementerian baru ini lahir dari restrukturisasi lembaga yang sebelumnya bernaung di bawah Kementerian Hukum dan HAM. 

"Saya melihat dari dekat bagaimana kementerian ini dipersiapkan. Pegawai bekerja hingga larut malam dengan 'meja-meja darurat'. Banyak aturan belum dibuat, peralatan kantor masih dipinjam sana-sini," ujar Abdullah, yang juga tokoh masyarakat Sumatera Utara, Kamis (9/1). 

Meski demikian, semangat pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama, seperti yang selalu disampaikan oleh Menteri Imipas Agus Andrianto. 

Dalam pelantikan Pimpinan Tinggi Madya yang digelar hari ini, kata Abdullah Rasyid, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto kembali menegaskan pentingnya pelayanan dalam setiap langkah yang diambil kementerian ini. 

"Dengan kata lain, bukan hanya nama kementerian yang tak banyak diketahui publik, tapi juga kondisi internal yang barangkali publik tak perlu untuk mengetahui. Dan inilah yang disampaikan Menteri Agus Andrianto kepada kami, bahwa dalam situasi apapun kita harus tetap ideal di mata masyarakat, karena tugas kita adalah memberi pelayanan pada publik. Begitu sering Menteri menggunakan kata 'pelayanan' dalam setiap rapat," tegasnya. 

Abdullah mengungkapkan, perkembangan teknologi dan nilai-nilai etis kehidupan global mendorong transformasi mendasar. Birokrasi kini tidak lagi hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga pelayan masyarakat. 

"Kita tahu, selama ini birokrasi kerap dipersepsikan, atau bahkan masih diajarkan di kampus-kampus, sebagai mesin administrasi yang mengatur jalannya pemerintahan. Karena itu tertib administrasi menjadi tujuan, agar tak ada yang melanggar aturan sehingga tercipta keteraturan. Akibatnya birokrasi identik dengan prosedur yang kaku dan hierarki yang rumit. Sehingga kata 'biroktatis' menjadi idiom yang mudah dipahami maksud dan tujuannya. Namun kini, tujuan utamanya adalah menciptakan layanan yang responsif, mudah diakses, dan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat," jelas Abdullah. 

Ia menambahkan bahwa keberhasilan birokrasi kini tidak diukur dari jumlah dokumen yang diproses atau aturan yang ditegakkan, tetapi dari dampaknya pada masyarakat. 

"Keberhasilan birokrasi tidak lagi diukur dari jumlah dokumen yang diproses dan aturan yang ditegakkan, atau seberapa banyak anggaran terserap, melainkan seberapa besar program itu berdampak pada masyarakat," imbuhnya. 

Hal serupa terjadi dalam bidang keimigrasian. Dulu, keimigrasian hanya dipandang sebagai instrumen negara untuk pengawasan perbatasan dan regulasi perlintasan. Kini, paradigmannya telah berubah. 

"Keimigrasian menjadi pintu gerbang hubungan antarbangsa, cermin pertama wajah Indonesia di mata warga negara asing. Kemudian, Keimigrasian kini menyentuh aspek yang lebih dalam, bagaimana negara memperlakukan masyarakatnya serta warga negara asing, dengan nilai-nilai profesionalisme dan kemanusiaan," ujar Abdullah. 

Ia menekankan bahwa pelayanan keimigrasian yang cepat, ramah, dan humanis berkontribusi besar terhadap citra bangsa. 

"Inti perubahan ini adalah transformasi pelayanan yang berorientasi pada manusia (human-centered services). Seperti halnya bisnis 'hospitality’ di perhotelan atau restoran, dimana konsumen dihargai waktunya, kenyamanan dan kemudahannya. Dan ini bukan semata tentang efisiensi, tetapi juga soal inklusivitas dan kepedulian. Yaitu memastikan bahwa pelayanan mampu menjangkau semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang rentan, seperti difabel, lansia, atau keluarga dengan anak kecil," imbuhnya. 

Abdullah percaya, transformasi keimigrasian bukan sekadar adaptasi teknologi dan digitalisasi, tetapi juga soal cara pandang. Yaitu simbol keadaban dan kemajuan bangsa Indonesia.

Editor : Ismail

MEDAN, iNewsMedan.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, memberikan kuliah umum dalam Sidang Senat Terbuka Tasyakuran Milad Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) ke-73 dan Milad Yayasan UISU ke-74 di Auditorium UISU, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Selasa (7/1/2025).

Tema yang disampaikan berkaitan dengan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas, yang menurutnya masih perlu diuji lebih lanjut. Ia menyoroti Pasal 222 tentang pemilu, yang sebelumnya telah diuji sebanyak 32 kali dan ditolak oleh MK, namun pada pengujian ke-33 akhirnya dikabulkan.

Yusril juga menyatakan bahwa secara akademis, Pasal 222 dapat dikritisi jika dibandingkan dengan pasal-pasal dalam konstitusi yang terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, Pasal 222 lebih banyak memuat kepentingan politik para pembentuk undang-undang dibandingkan dengan rumusan yang bersifat normatif, adil, dan fair sesuai ketentuan Pasal 6A dan Pasal 22E UUD 1945.

"Pemerintah akan senang sekali jika akademisi memberikan sumbangsih pemikiran terkait hal itu," ujar Guru Besar Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Yusril menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh civitas akademika UISU atas peringatan Dies Natalis atau Milad ke-73 serta Milad Yayasan ke-74.

"Semoga UISU terus memberikan sumbangsih dan darma baktinya kepada masyarakat, bangsa dan negara," jelasnya.

Kepala LLDIKTI Wilayah I, Prof. Saiful Anwar Matondang, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memberikan bimbingan dan arahan untuk mendukung kemajuan UISU sebagai kampus tertua di Pulau Sumatera.

"Kami tetap memberikan bimbingan agar dosen-dosennya mencapai guru besar, dan hari ini dari 198 PTS di Sumut, UISU memilki guru besar terbanyak," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa LLDIKTI terus mendorong UISU untuk meraih akreditasi unggul dengan memberikan bimbingan teknis kepada seluruh program studi yang berupaya meningkatkan status akreditasinya menjadi unggul.

Sementara itu, Rektor UISU, Prof. Dr. Safrida, SE, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa sejak berdiri, UISU telah melewati berbagai dinamika yang menguji kemampuan, ketangguhan, dan semangat, sehingga mampu berkembang di tingkat nasional dan internasional.

Ia kemudian menyampaikan pencapaian UISU dalam satu tahun terakhir, di antaranya persetujuan dua guru besar di Fakultas Pertanian pada awal Desember serta keberhasilan 10 Lektor Kepala dalam meningkatkan jabatan fungsionalnya.

"Dan ini terbesar untuk wilayah Sumut," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa akreditasi UISU saat ini telah berkembang menjadi sangat baik, dan empat program studi (Pertanian, Hukum, dan Sastra) sedang dalam proses menuju akreditasi unggul. Selain itu, program studi Ilmu Manajemen untuk S3 telah dibuka, dan program studi S2 FPAI telah melalui proses asesmen dan kini menunggu SK izin pendirian.

"Terdapat 22 MoU nasional yang telah diimplementasikan, termasuk 4 MoU internasional, yang meliputi kerja sama bersama, penelitian bersama, penulisan artikel bersama, dan penyusunan buku bersama. Selain itu, juga tercatat keberhasilan sejumlah dosen yang telah memenangkan hibah serta berbagai prestasi yang diraih mahasiswa," jelasnya.

Ketua Umum Yayasan UISU, Ir. Indra Gunawan, MP, menambahkan bahwa sejak berdiri pada 7 Januari 1952, UISU terus berperan aktif dalam pembangunan pendidikan bangsa. Seiring bertambahnya usia, UISU pun dihadapkan pada tuntutan untuk terus mencerdaskan dan membimbing generasi muda menuju masa depan yang cerah.

"Kita harus berkeyakinan bahwa apa yang kita lakukan untuk UISU adalah sesuatu yang berguna, yakni sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah SWT. Sebagaimana diamanatkan oleh Baginda Nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah insan yang bermanfaat bagi sesamanya," ujarnya.

Menurutnya, kehadiran Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, merupakan bukti dukungan pemerintah kepada UISU, yang sebelumnya juga telah diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui kehadiran Direktur Badan Usaha Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI.

"Tentunya hal ini menjadi momentum tepat untuk bangkit meraih kejayaannya kembali. Sinergitas Yayasan UISU dengan seluruh unit yang ada di bawahnya hendaknya menjadi pendorong bagi kita untuk tidak kenal lelah membangun UISU," jelasnya.

Editor : Odi Siregar

Semarang, iNewsSoloraya.id – Empat napi terorisme berinisial AY, DS, RS dan UA di Lapas Kelas I Semarang telah habis masa pidananya. 

Berdasarkan Surat Lepas Nomor: WP.13.PAS.1-PK.01.02-40 keempat napi tersebut dinyatakan dapat bebas secara murni pada Selasa (07/01). 

Kepala Bidang Pembinaan, Luhur Prasaja mengatakan, dulu keempatnya terlibat dalam jaringan yang sama. 

“Mereka dulunya tergabung dalam Negara Islam Indonesia (NII), terkena pidana 3 tahun kurungan penjara di Jawa Barat lalu dipindahkan kesini,” katanya.

Lebih lanjut, Kepala Lapas Kelas I Semarang Usman Madjid menjelaskan, keempat napi tersebut telah mengikuti pembinaan dengan baik di Lapas dan berhasil berubah. 

“Empat napi tersebut telah dibina dengan baik disini (Lapas Semarang), dengan bantuan dari BNPT dan Densus 88 AT Polri, mereka juga sudah melaksanakan ikrar dan mendapatkan remisi susulan sehingga dapat bebas,” tambah Usman.

Pembebasan dilaksanakan sesuai SOP didampingi oleh BNPT, Densus 88 AT, Polrestabes Semarang dan Kodim Semarang. 

Diketahui keempatnya akan kembali ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Dengan bebasnya keempat napiter tersebut, sisa napi teroris di Lapas Semarang berjumlah 5 orang.

Editor : zainal arifin

JAYAWIJAYA, iNewsJayapura.id - Theo Hesegem, seorang pembela HAM sekaligus Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, menyampaikan seruan kepada pemerintah dan masyarakat Jayawijaya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pasca-Pilkada 2024. Hal ini disampaikan menyusul aksi demo yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jayawijaya terkait gugatan calon nomor urut 4, Jhon Martin, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Theo menilai bahwa gugatan ke MK adalah hal yang wajar dalam proses demokrasi. “Sebagai warga negara, setiap pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan perkara ke MK. Namun, saya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi demo lagi dan menunggu hasil keputusan dari MK,” ujarnya.

Ia juga mengkhawatirkan potensi gesekan di masyarakat jika aksi demo terus berlangsung. Menurutnya, situasi yang memanas dapat memicu aksi tandingan atau provokasi yang justru merugikan masyarakat luas.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Theo menyarankan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya segera mengambil langkah aktif untuk menjaga stabilitas. Beberapa rekomendasi yang ia usulkan, di antaranya:

1. Menggelar pertemuan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, LSM, dan pemuda.

2. Memberikan himbauan melalui dialog interaktif di RRI dengan melibatkan tokoh masyarakat.

3. Membentuk forum diskusi panel untuk memberikan pemahaman politik kepada masyarakat.

“Penting bagi kita semua untuk membangun kesadaran politik yang baik, khususnya bagi masyarakat Jayawijaya dan Papua Pegunungan. Gugatan di MK biarlah berjalan sesuai proses hukum, tetapi situasi di daerah harus tetap aman dan terkendali,” tegas Theo.

Ia juga berharap pemerintah segera mengadakan pertemuan bersama semua pihak untuk membahas langkah strategis dalam pengendalian situasi. “Kita tidak boleh diam setelah pemilihan. Jika ada potensi masalah, kita harus bertindak cepat untuk mengatasinya demi keamanan dan kenyamanan masyarakat,” tambahnya.

Theo mengakhiri dengan mengingatkan bahwa upaya menjaga Kamtibmas adalah tanggung jawab bersama. “Mari kita ciptakan Papua Pegunungan yang damai dan harmonis. Jangan biarkan perbedaan pandangan politik merusak persatuan kita,” tutupnya.

Editor : Darul Muttaqin

BANDUNG, iNews.id - Penyelundupannarkotika jenis sabu digagalkan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (6/1/2024). Pelaku ditangkap petugas pengawal tahanan PN Bandung saat menyelundupkan sabu kepada seorang terdakwa kasus narkoba yang akan menjalani persidangan.

Identitas pelaku berinisial MS. Dari tangannya petugas menyita barang bukti 14 paket sabu yang disimpan dalam bungkus rokok.

Petugas pengawal tahanan Yan Prastomo Aji mengatakan, penggagalan penyelundupan ini berawal dari kecurigaan terhadap gerak-gerik pelaku dan seorang terdakwa yang hendak menjalani sidang.

"Terdakwa itu menerima kunjungan seseorang yang membawa barang seperti makanan dan rokok," ujar Yan Prastomo di PN Bandung, Senin (6/1/2024).

Berdasarkan kecurigaan itu, petugas memeriksa barang bawaan orang yang menjenguk. Setelah diperiksa, ternyata di dalam bungkus rokok terdapat 14 paket serbuk putih diduga sabu.

"Setelah saya cek, ada bungkus rokok masih baru dan disegel, tetapi saya pegang kok agak kembung. Lalu waktu saya buka, ternyata isinya ada bungkusan lakban warna hitam, (satu buah) kondom, sama rokok 3-4 batang," ujar Yan.

Upaya penyelundupan narkoba di PN Bandung ini sudah yang ke-29 kali. Modus pelaku, memberikan barang seperti rokok, makanan dan lain-lain kepada terdakwa yang hendak menjalani sidang.

"Ini kejadian ke 29 kali di sini (PN Bandung). Modusnya sama. Jadi kondom itu untuk memasukan barang (narkoba) yang dibungkus lakban hitam untuk dibawa masuk ke rutan atau lapas," ucapnya.

Menurutnya saat pelaku MS telah diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Bandung untuk diperiksa lebih lanjut.

"Saat ini tersangka (pelaku) sudah diamankan ke Satres Narkoba Polrestabes Bandung. Dari kejadian ini, kami berhasil menemukan sebanyak 14 paket sabu berikut bong (alat isap) yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok," ujar Yan.

Editor: Donald Karouw

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Lagi, kasus penyelundupan sabu terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (6/1/2024). Upaya penyelundupan narkoba itu berhasil digagalkan petugas pengawal tahanan dari PN Bandung.

Petugas menangkap pelaku MS dan menyita barang bukti 14 paket sabu yang disimpan dalam bungkus rokok.

Petugas pengawal tahanan Yan Prastomo Aji mengatakan, penggagalan upaya penyelundupan ini berawal dari kecurigaan terhadap gerak-gerik pelaku dan salah seorang terdakwa yang hendak menjalani sidang.

"Jadi awalnya ada kecurigaan terhadap terdakwa yang sedang berada di dalam sel (menunggu persidangan). Terdakwa itu menerima kunjungan seseorang yang membawa barang seperti makanan dan rokok," kata Yan Prastomo di PN Bandung, Senin (6/1/2024).

Yan menyatakan, berdasarkan kecurigaan itu, petugas memeriksa barang bawaan orang yang menjenguk. Setelah diperiksa, ternyata di dalam bungkus rokok terdapat 14 paket serbuk putih diduga kuat sabu.

"Setelah saya cek, ada bungkus rokok masih baru dan disegel, tetapi saya pegang kok agak kembung. Lalu waktu saya buka, ternyata isinya ada bungkusan lakban warna hitam, (satu buah) kondom, sama rokok 3-4 batang," ujar Yan.

Upaya penyelundupan narkoba di PN Bandung ini, tutur Yan, merupakan yang ke-29 kali. Modus para pelaku, memberikan barang seperti rokok, makanan, dan lain-lain kepada terdakwa yang hendak menjalani sidang.

"Ini kejadian ke 29 kali di sini (PN Bandung). Modusnya sama. Jadi kondom itu untuk memasukan barang (narkoba) yang dibungkus lakban hitam untuk dibawa masuk ke rutan atau lapas," tuturnya.

Saat ini, kata Yan, pelaku MS telah diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Bandung untuk diperiksa lebih lanjut.

"Saat ini tersangka (pelaku) sudah diamankan ke Satres Narkoba Polrestabes Bandung. Dan dari kejadian ini, kami berhasil menemukan sebanyak 14 paket sabu berikut bong (alat hisap) yang dimasukan ke dalam bungkus rokok," ucap Yan.

Editor : Ude D Gunadi

LUBUKLINGGAU, iNews.id - Tewasnya Effendi alias Fendi, warga Pasar Pemiri, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan yang ditahan di Polres Kepahiang, Bengkulu, menimbulkan tanda tanya besar bagi pihak keluarga. Saat Fendi tewas, tidak ada satupun pihak dari Polres Kepahiang yang mengabarkan secara langsung kepada keluarga, sehingga membuat keluarga bertanya-tanya.

Pantauan di rumah duka, tampak ramai dengan warga yang sudah berdatangan sejak pagi untuk menunggu kedatangan jenazah Effendi. Tenda juga sudah didirikan di halaman depan rumah Fendi.

Ria, salah seorang keponakan Fendi mengatakan, bahwa pihak keluarga mempertanyakan penyebab kematian Fendi. Saat rilis di Polres Musi Rawas, kata dia orang tua tidak diperkenankan untuk menemui Fendi, sehingga keluarga hanya dapat memantau dari siaran langsung dan terlihat bahwa Fendi masih sehat.

"Kami ikut datang ke Polres Mura tapi tidak diperkenankan untuk ketemu dan waktu dilihat di siaran langsung terlihat masih sehat. Tolonglah bantu kami orang yang tidak mampu ini," kata Ria di rumah duka, Jumat (3/1/2025).

Pada Kamis (2/1/2025) malam, pihak keluarga Fendi diberitahu oleh seseorang dari Kepahiang bahwa Fendi sudah tewas. Kabar tersebut diketahui bukan dari Polres Kepahiang.

Kanit Reskrim Polres Lubuklinggau, Ipda Suwarno ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa Polres Lubuklinggau diminta oleh Polres Kepahiang untuk memberitahu keluarga bahwa Fendi tewas.

"Semalam melalui perintah bapak Kapolres (Kapolres Lubuklinggau), kita diminta memberitahukan kepada keluarga bahwa Fendi meninggal dunia dan jenazahnya ada di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu," katanya.

Informasi dari pihak Polres Kepahiang kepada Polres Lubuklinggau menyebutkan, Fendi tewas karena sakit dan sempat menjalani perawatan.

"Fendi ini informasinya meninggal dunia karena tetanus. Saat penangkapan, Fendi sempat terjatuh dari loteng dan terkena paku berkarat," ucapnya.

Pihak keluarga di Lubuklinggau menerima informasi tersebut, namun karena semua keluarga Fendi perempuan dan bapaknya sudah tua, mereka merasa berat untuk datang ke Bengkulu.

"Keluarga meminta agar jenazah diantar langsung oleh pihak Polres Kepahiang ke rumah duka. Sudah kita koordinasikan dan Polres Kepahiang bersedia," katanya.

Pihak keluarga juga mendapat informasi bahwa Fendi mengeluh sakit pada Kamis pagi (2/1/2025) di dalam tahanan, sempat muntah dan mengeluarkan darah. Fendi dibawa ke rumah sakit di Kepahiang, namun karena peralatan tidak lengkap, lalu dirujuk ke RS Bhayangkara Bengkulu hingga akhirnya dikabarkan tewas.

Fendi merupakan salah satu dari tiga tersangka pelaku pembobolan ruko di Desa Meranti Jaya, Ujan Mas, Kepahiang, Bengkulu. Fendi ditangkap bersama dua temannya, Leman (35) dan Iwan (24), saat beraksi melakukan pencurian. 

Setelah ditangkap Polres Kepahiang pada Selasa (24/12/2024), Fendi bersama dua rekannya sempat diserahkan ke Polres Musi Rawas karena terlibat kasus pembobolan agen bank dan penembakan mantan anggota DPRD Mura. 

Setelah rilis informasi, Polres Musi Rawas mengembalikan tersangka Fendi ke Polres Kepahiang Bengkulu dalam kondisi sehat walafiat.

Editor: Kurnia Illahi