JAKARTA, iNewstangsel.id - Dalam suasana penuh kehangatan, Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) sukses menggelar acara Halal Bihalal 2025 di Hotel Kempinski, Jakarta. Mengusung tema "Dari Hati ke Hati Mewujudkan Soliditas", acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan merumuskan langkah strategis bagi masa depan profesi advokat di Indonesia. Ketua Umum PERADI SAI, Juniver Girsang, menyerukan perlunya terobosan besar demi kemajuan dan kualitas para pengacara di tanah air.

Juniver Girsang selama hampir satu dekade ini gigih membangun jembatan komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai organisasi advokat serta pihak pemerintah terkait. Upaya ini termasuk menjalin hubungan baik dengan Menkopolhukam dan Menteri Hukum dan HAM. Salah satu gagasan visioner yang terus diperjuangkannya adalah pembentukan Dewan Advokat Nasional, sebagai transformasi dari sistem single bar menuju sistem multi bar yang lebih inklusif. 

"Kita butuh perubahan. Sudah saatnya Undang-Undang Advokat mengakomodasi banyak organisasi dalam satu sistem yang jelas, dengan kode etik dan Dewan Kehormatan Bersama," tegas Juniver, dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2025).

Lebih lanjut, Juniver menyoroti berbagai tantangan dalam menyatukan organisasi advokat yang beragam, termasuk ego sektoral dan kepentingan tersembunyi yang masih menghambat proses perubahan. Ia menekankan bahwa pembentukan Dewan Advokat Nasional krusial untuk memastikan pendidikan, kode etik, dan pengawasan profesi advokat berjalan secara efektif dan profesional. Langkah awal menuju perubahan ini telah dimulai dengan pembentukan Dewan Kehormatan Bersama, yang rencananya akan segera diajukan ke DPR sebagai bagian dari revisi Undang-Undang Advokat.

Acara Halal Bihalal PERADI SAI 2025 berlangsung meriah dengan tausyiah yang disampaikan oleh Ust. Adiwarman Azwar Karim. Lebih dari 450 peserta hadir, termasuk anggota PERADI SAI dari seluruh Indonesia serta tamu undangan dari berbagai instansi penting negara. Kehadiran perwakilan dari Mabes Polri, Mahkamah Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Pol. Purn. Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, semakin memperkuat semangat kebersamaan dan soliditas di antara para advokat.

Mengusung semangat persatuan "Dari Hati ke Hati Mewujudkan Soliditas", PERADI SAI terus menunjukkan komitmennya dalam mempererat tali persaudaraan, meningkatkan profesionalisme anggotanya, serta menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan profesi advokat Indonesia. Tradisi keberagaman dan toleransi menjadi ciri khas PERADI SAI dalam setiap penyelenggaraan acara. Tahun ini, panitia Halal Bihalal kembali dipimpin oleh anggota yang beragama Nasrani, melanjutkan tradisi inklusif di mana sebelumnya panitia Natal juga dipimpin oleh anggota yang beragama Islam.

Ketua panitia Halal Bihalal, Martin Patrick Nagel, menyampaikan bahwa acara ini adalah momentum penting untuk memperkuat landasan semangat kerja sama yang tulus, kekompakan, keharmonisan, dan saling mendukung di antara para advokat. Selain mempererat silaturahmi, PERADI SAI juga menunjukkan kepedulian sosialnya melalui pemberian bantuan kepada panti asuhan dan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pondok Bambu. 

Editor : Aris

MUSI RAWAS, iNewsPurwokerto.id - Sebanyak 65 narapidana dari Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dipindahkan ke Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Sabtu pagi (10/5/2025). Pemindahan ini dilakukan sebagai langkah tegas usai insiden kerusuhan yang terjadi di dalam lapas.

Proses pemindahan berlangsung sejak pukul 06.30 WIB dan dilakukan sepenuhnya melalui jalur darat. Sebanyak empat kendaraan digunakan, terdiri dari dua bus untuk mengangkut para napi dan dua unit Hiace untuk pendamping dan pengamanan.

"Ada 65 warga binaan yang dipindahkan melalui jalur darat menggunakan 4 kendaraan, yaitu 2 bus untuk warga binaan dan 2 kendaraan Hiace," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel, Erwedi Suprianto dikutip dari iNews.id.

Ia menjelaskan bahwa seluruh tahapan pemindahan dilakukan sesuai dengan prosedur keamanan yang ketat. Salah satu langkah unik yang diambil adalah mewajibkan seluruh narapidana menggunakan popok dewasa (pampers) selama perjalanan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi gangguan atau risiko keamanan selama di perjalanan, karena bus tidak akan berhenti.

"Seluruhnya kita arahkan ke Nusakambangan tidak ada yang dititipkan di tempat lain, 65 warga binaan juga sudah menggunakan pampers untuk mengantisipasi karena kita tidak berhenti ke toilet dan sebagainya karena kita juga memiliki SOP supaya tidak menimbulkan kerawanan," ujarnya.

Erwedi mengungkapkan bahwa para narapidana yang dipindahkan ini merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kerusuhan, termasuk di antaranya bandar narkoba, provokator, hingga perusak fasilitas lapas.

Sebelum dipindahkan ke Pulau Nusakambangan, 65 narapidana tersebut terlebih dahulu dikumpulkan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau untuk pendataan dan persiapan akhir.

Proses pemindahan ini mendapat pengawalan ekstra ketat dari personel Batalyon B Pelopor Petanang, anggota Satuan Samapta Polres Musi Rawas, serta petugas dari Kemenkumham Sumsel dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Editor : Aryo Arbi

MUSI RAWAS, iNews.id - Sebanyak 65 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) dipindahkan ke Nusakambangan, Jawa Tengah, Sabtu (10/5/2025) pagi. Saat pemindahan, mereka memakai pampers.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel, Erwedi Suprianto menjelaskan, proses pemindahan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 

"Seluruhnya kita arahkan ke Nusakambangan tidak ada yang dititipkan di tempat lain, 65 warga binaan juga sudah menggunakan pampers untuk mengantisipasi karena kita tidak berhenti ke toilet dan sebagainya karena kita juga memiliki SOP supaya tidak menimbulkan kerawanan," ujar Erwedi, Sabtu (10/5/2025).

Dia menuturkan, pemindahan puluhan narapidana tersebut merupakan menyusul kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti. Proses pemindahan, kata dia dimulai pukul 06.30 WIB.

"Ada 65 warga binaan yang dipindahkan melalui jalur darat menggunakan 4 kendaraan, yaitu 2 bus untuk warga binaan dan 2 kendaraan Hiace," tuturnya.

Menurutnya, narapidana yang dipindahkan merupakan individu yang terlibat langsung dalam kerusuhan, termasuk bandar narkoba, provokator dan pelaku perusakan fasilitas lapas. 

Sebelum dipindahkan ke Nusakambangan, lanjut dia ke-65 warga binaan tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di Lapas Kelas II A Lubuklinggau.

Proses pemindahan ini mendapatkan pengawalan ketat dari personel Batalyon B Pelopor Petanang, Satuan Samapta Polres Musi Rawas, serta petugas dari Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Ditjenpas. 

Editor: Kurnia Illahi

MUSI RAWAS, iNews.id - Sebanyak 65 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) dipindahkan ke Nusakambangan, Jawa Tengah, Sabtu (10/5/2025) pagi. Pemindahan menyusul kerusuhan di lapas tersebut pada Kamis (8/5/2025).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel, Erwedi Suprianto mengatakan, proses pemindahan puluhan narapidana tersebut dimulai sekitar pukul 06.30 WIB.

"Ada 65 warga binaan yang dipindahkan melalui jalur darat menggunakan 4 kendaraan, yaitu 2 bus untuk warga binaan dan 2 kendaraan Hiace," ujar Erwedi, Sabtu (10/5/2025).

Dia menjelaskan, narapidana yang dipindahkan merupakan individu yang terlibat langsung dalam kerusuhan, termasuk bandar narkoba, provokator dan pelaku perusakan fasilitas lapas. 

Sebelum dipindahkan ke Nusakambangan, kata dia ke-65 warga binaan tersebut dikumpulkan terlebih dahulu di Lapas Kelas II A Lubuklinggau.

Proses pemindahan ini mendapatkan pengawalan ketat dari personel Batalyon B Pelopor Petanang, Satuan Samapta Polres Musi Rawas, serta petugas dari Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Ditjenpas. 

Dia mengapresiasi Kapolda Sumsel, Kapolres Musi Rawas dan Kapolres Lubuklinggau atas bantuan pengamanan sejak awal hingga proses pemindahan selesai.

Sebagai langkah antisipasi selama perjalanan darat yang panjang, seluruh warga binaan yang dipindahkan telah dipakaikan popok (pampers). 

"Seluruhnya kita arahkan ke Nusakambangan tidak ada yang dititipkan di tempat lain, 65 warga binaan juga sudah menggunakan pampers untuk mengantisipasi karena kita tidak berhenti ke toilet dan sebagainya, karena kita juga memiliki SOP supaya tidak menimbulkan kerawanan," katanya.

Langkah tegas ini diharapkan dapat memulihkan keamanan dan ketertiban di Lapas Muara Beliti serta memberikan efek jera bagi narapidana yang terlibat kerusuhan.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA,iNewsBalikpapan.id– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis (9/5/2025) oleh seorang wali murid yang keberatan atas program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer.

Pengaduan tersebut dilayangkan oleh Adhel Setiawan, orang tua siswa asal Babelan, Kabupaten Bekasi. Didampingi kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pendidikan Indonesia, Adhel menyebut kebijakan Dedi tidak manusiawi dan berpotensi kuat melanggar hak asasi anak.

“Saya bersama kuasa hukum mengadukan Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi, atas kebijakan yang memasukkan siswa bermasalah ke barak dan dididik oleh militer. Sebagai orang tua, saya sangat tidak setuju karena ini bukan pendekatan pendidikan yang manusiawi,” kata Adhel kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Adhel menilai kebijakan tersebut tidak hanya melampaui kewenangan gubernur, tetapi juga mencederai prinsip dasar pendidikan yang seharusnya bertujuan memanusiakan manusia. “Anak didik itu bukan tanah liat yang bisa dibentuk sesuka hati. Mereka adalah individu yang harus dibimbing, bukan dibentuk dengan cara-cara militeristik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adhel mempertanyakan efektivitas pendekatan militer dalam menyelesaikan persoalan kenakalan remaja. Ia menyoroti bahwa tidak ada jaminan anak-anak tersebut akan bebas dari kekerasan atau intimidasi selama berada di barak militer.

“Apakah ada jaminan mereka tidak dibentak, tidak dimarahi, atau bahkan tidak mengalami kekerasan psikis? Buktinya, saya baca mereka dibangunkan pukul 4 pagi, tidur jam 10 malam, rambut dibotaki, diajari baris-berbaris, dan memakai seragam militer. Ini membuka celah terjadinya pelanggaran HAM,” tegasnya.

Kekhawatiran juga muncul karena hingga kini belum ada regulasi yang membolehkan keterlibatan militer dalam menangani pelajar bermasalah. Adhel pun menduga kebijakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh Dedi Mulyadi.

“Tidak ada satu pun pasal yang memberi wewenang militer untuk menangani kenakalan remaja. Maka kami menilai kebijakan ini tidak berdasar hukum dan melanggar hak-hak dasar anak. Untuk itulah kami melapor ke Komnas HAM agar kebijakan ini segera dihentikan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi sebelumnya sempat menjelaskan secara terbuka alasan di balik kebijakan tersebut. Menurutnya, barak militer menjadi tempat yang efektif untuk membina siswa yang dinilai memiliki masalah perilaku, seperti tawuran, mabuk, kecanduan game online hingga melawan orang tua dan membolos.

Dalam keterangannya seusai menghadiri rapat di Komisi II DPR, Selasa (29/4/2025), Dedi mengatakan bahwa pembinaan dilakukan di lingkungan TNI-Polri namun tetap mengedepankan fungsi pendidikan.

“Siswa tetap belajar seperti biasa di ruang kelas yang tersedia di area barak. Guru dari sekolah asal mereka akan berkunjung secara rutin. Ini bukan hukuman, tapi pembinaan,” ujar Dedi.

Ia menambahkan bahwa program ini akan diterapkan secara bertahap mulai Mei 2025. Dedi menyebut pengalaman pribadinya dalam membuat program serupa sebelumnya menunjukkan hasil positif, dan ia meyakini model ini bisa mengatasi persoalan kenakalan remaja secara lebih disiplin.

Namun, pernyataan itu belum mampu meredam kritik dari berbagai pihak, terutama para orang tua, aktivis pendidikan, dan pemerhati hak anak. Banyak pihak mendesak agar pendekatan pendidikan dikembalikan ke arah yang lebih dialogis, inklusif, dan berbasis kasih sayang.

Editor : Mukmin Azis

MUSI RAWAS, iNews.id - Polisi masih menyelidiki kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Suasana di dalam dan luar lapas masih dalam pengamanan petugas hingga Jumat (9/5/2025).

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitia mengatakan, pascakerusuhan telah dilakukan penyelidikan oleh tim Satreskrim Polres Musi Rawas dibantu dengan Inafis. Selain itu petugas gabungan juga masih standby di lokasi lapas.

“Kami dari Polres Musi Rawas, Lubuklinggau, Kodim dan Brimob masih standby di sini sampai dengan perbaikan-perbaikan fasilitas-fasilitas yang rusak,” ujarnya didampingi Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti Ronald Heru Pratama, Jumat (9/5/2025).

AKBP Agung menjelaskan, pelaksanaan pembersihan sudah dilakukan petugas dibantu para warga binaan. Polisi juga masih dalami dengan olah TKP.

“Ke depan kami akan sampaikan terkait dengan hasil ini. Untuk saat ini masih olah TKP kemudian penyelidikan, kami belum bisa sampaikan hasilnya,” kata Kapolres.

Selain itu pihaknya juga masih mengumpulkan barang bukti, pengumpulan informasi dan memeriksa CCTV yang ada di Lapas.

“Untuk barang bukti yang diamankan untuk saat ini masih kami dokumentasikan dulu, nanti sambil kita selidiki,” ucapnya.

Terkait dengan pengamanan di lokasi pascakerusuhan akan dilakukan sambil melihat situasi. Apabila sarana dan prasaran sudah diperbaiki dan mulai kondusif, kemungkinan personel perlahan akan ditarik.

“Sampai saat ini personel masih standby di dalam maupun di luar sampai dengan perbaikan selesai dan situasi menjadi kondusif,” ujar Kapolres.

Editor: Donald Karouw

NGAWI, iNewsNgawi.id - Sebagai langkah awal untuk mensukseskan program strategis nasional dalam bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi telah melaksanakan kegiatan penyuluhan ( sosialisasi ) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025 di Desa Dampit, Kecamatan Bringin, (29/4) lalu.

Sosialisasi yang langsung disampaikan oleh perwakilan Kantor  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ngawi ini, dilakukan di balai desa setempat dihadapan puluhan warga yang berniat mensertifikatkan tanahnya.

Pentingnya PTSL sebagai program yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat secara gratis, cepat, dan transparan, menjadi topik utama dalam sosialisasi tersebut.

"Kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat secara gratis, cepat, dan transparan, adalah peran penting dari program PTSL ini," kata Muhammad Nurwathoni, narasumber BPN dalam pertemuan yang juga dihadiri perangkat desa itu, kepada iNewsNgawi.id, (8/5).

Guna menjamin kelancaran serta menghindari potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan PTSL, kegiatan ini juga melibatkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Keterlibatan kedua institusi penegak hukum ini menjadi bentuk sinergi antar lembaga demi memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Agar tidak terjadi permasalahan hukum saat pelaksanaan kami juga menghadirkan pihak kepolisian dan kejaksaan, demi masyarakat lebih mengetahui sinergi kami dengan pihak penegak hukum," papar Nurwathoni.

Sementara itu, warga desa Dampit menyambut antusias kegiatan ini, mengingat program PTSL menjadi solusi nyata terhadap banyaknya tanah yang belum memiliki sertifikat.

Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami prosedur dan pentingnya legalitas tanah, sekaligus aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan PTSL.

Kegiatan ini menjadi langkah awal dari rangkaian proses PTSL Tahun 2025 di wilayah Kabupaten Ngawi, dengan harapan dapat mencapai target sertifikasi tanah yang lebih luas dan merata.

Editor : Asfi Manar

LUBUKLINGGAU, iNewsCelebes.id - Kerusuhan pecah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025) pukul 09.30 WIB. Sejumlah kaca pecah dan beberapa barang dalam lapas rusak. 

Ratusan warga binaan yang ada dalam lapas mengamuk melakukan aksi lempar batu. Namun sejauh ini belum diketahui pasti kronologi dan penyebab kerusuhan.

Ustaz Abdul Somad bahkan terjebak di dalam lapas, saat tengah memberikan siraman rohani kepada warga binaan.

"Kejadiannya berlangsung cepat, tidak tahu karena apa," ujar, ustaz abdul somad. Kamis (8/5/2025).

Saat ini polisi sudah berada di dalam dan luar lapas untuk pengamanan. Ratusan personel diterjunkan dari tim gabungan Polres Lubuklinggau dan Polres Musi Rawas.

Informasi yang beredar di lapangan, kerusuhan para napi tidak sepakat adanya razia HP yang dilakukan pihak Lapas. Selain itu mapi mengaku merasa ditindas selama menjalani hukuman di Lapas Narkotika Muara Beliti.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Lapas Narkotika Muara Beliti belum memberikan keterangan resmi mengenai kronologi  kejadian maupun ada atau tidaknya korban dan jumlah kerusakan.

Editor : Muhammad Nur

LUBUKLINGGAU, iNews.id - Ustaz Abdul Somad (UAS) menjadi saksi mata langsung saat pecah kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025). Saat keributan, UAS sedang mengisi siraman rohani kepada para warga binaan atau tahanan.

UAS mengatakan, keributan terjadi begitu cepat. Berawal saat dia hendak memberikan ceramah di masjid dalam lapas lalu tiba-tiba sudah pecah kerusuhan.

"Kejadiannya berlangsung cepat, tidak tahu karena apa," ujarnya, Kamis (8/5/2025).

Informasi diperoleh iNews, kerusuhan dalam Lapas Narkotika Muara Beliti ini terjadi pukul 09.30 WIB. Sejumlah kaca pecah dan beberapa barang dalam lapas rusak serta batu berserakan. 

Informasi yang beredar di lapangan, ratusan warga binaan dalam lapas mengamuk dan melakukan aksi pelemparan batu. Namun sejauh ini belum diketahui pasti kronologi dan penyebab kerusuhan. 

Isu yang berkembang, para napi tidak sepakat adanya razia HP yang dilakukan pihak kapas. Selain itu mereka mengaku merasa ditindas selama menjalani hukuman di Lapas Narkotika Muara Beliti.

Pantauan di lokasi, polisi sudah berada di dalam dan luar lapas untuk pengamanan. Ratusan personel diterjunkan dari tim gabungan Polres Lubuklinggau dan Polres Musi Rawas.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan dari pihak Lapas Narkotika Muara Beliti terkait kerusuhan ini. Baik terkait penyebab, kronologi maupun ada atau tidaknya korban.

Editor: Donald Karouw

LUBUKLINGGAU, iNews.id - Kerusuhan pecah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025) pukul 09.30 WIB. Sejumlah kaca pecah dan beberapa barang dalam lapas rusak. 

Ratusan warga binaan yang ada dalam lapas mengamuk melakukan aksi lempar batu. Namun sejauh ini belum diketahui pasti kronologi dan penyebab kerusuhan. 

Abdul Somad seorang ustaz yang berada di dalam saat kejadian mengatakan, keributan terjadi begitu sangat cepat. Ketika itu dia sedang memberikan kegiatan siraman rohani kepada warga binaan.

"Kejadiannya berlangsung cepat, tidak tahu karena apa," ujarnya, Kamis (8/5/2025).

Saat ini polisi sudah berada di dalam dan luar lapas untuk pengamanan. Ratusan personel diterjunkan dari tim gabungan Polres Lubuklinggau dan Polres Musi Rawas.

Informasi yang beredar di lapangan, kerusuhan para napi tidak sepakat adanya razia HP yang dilakukan pihak Lapas. Selain itu mapi mengaku merasa ditindas selama menjalani hukuman di Lapas Narkotika Muara Beliti.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Lapas Narkotika Muara Beliti belum memberikan keterangan resmi mengenai kronologi  kejadian maupun ada atau tidaknya korban dan jumlah kerusakan.

Editor: Donald Karouw

BEKASI, iNewsBekasi.id- Universitas Pancasila (UP) melalui Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH FH) menggelar focus group discussion (FGD) bertajuk ‘Kajian Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan: Menuju Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan’. 

FGD digelar sebagai respons kritis atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025 yang belakangan menjadi sorotan banyak kalangan.

Perpres ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya pada klaster kehutanan. 

Namun ini memunculkan kekhawatiran akan potensi pengabaian prinsip-prinsip keadilan ekplogis dan sosial yang telah ditegaskan dalam konstitusi, UU Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi, serta UU. No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dekan Fakultas Hukum (FH) UP Prof. Eddy Pratomo mengatakan, UP mendukung penuh kebijakan kehutanan berpihak kepada masyarakat dan lingkungan. 

Dalam FGD ini dilakukan analisis Perpres No. 5 Tahun 2025 secara komprehensif dengan membandingkan ketentuannya terhadap UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 24 Tahun 2021, serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

“Selain itu, forum ini juga mengkaji dampak kebijakan penertiban kawasan hutan terhadap hak-hak masyarakat dan kepastian hukum perizinan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan,” kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

Menurut dia, kampus memiliki kewajiban agar pelaksanaan aturan kehutanan tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dalam tata kelola hutan dan lingkungan. 

Diharapkan dengan adanya paparan para ahli, diskusi interaktif, dan tanya jawab dengan peserta, FGD menghasilkan pemetaan persoalan yang komprehensif serta rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola kawasan hutan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

“Dengan adanya FGD ini, UP menegaskan komitmennya untuk mendorong reformulasi kebijakan kehutanan nasional yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup, penghormatan hak-hak masyarakat, serta komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim global,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Guru Besar Ahli Hukum FH UP Prof. Agus Surono memberikan beberapa catatan sementara terkait kajian atas Pepres Nomor 5 Tahun 2025. 

Menurutnya, Pepres Nomor 5 Tahun 2025 belum sesuai dengan jiwa dan semangat UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tatacara Administratif dan Tatacara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan.

“Perpres Nomor 5 Tahun 2025 menggunakan sanksi pidana dalam penertiban kawasan hutan, padahal UU Nomor 6 tahun 2023 dan PP Nomor tahun 2021 telah menekankan prinsip ultimatum remedium, yaitu mengedepankan saksi administratif sebelum pidana,” ujarnya.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dalam lampirannya tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang dapat memuat ketentuan pidana hanya dalam peraturan setingkat undang-undangan dan perda dengan menerapkan sanksi pidana.

“Di dalam konsideran menimbang Perpres Nomor 5 Tahun 2025 menggunakan Pasal 110 A dan 110 B nomor 18 tahun 2013 jo UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 24 tahun 2021 sebagai dasar hukumnya,” pungkasnya.

Editor : Wahab Firmansyah

JAKARTA, iNewstangsel.id - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumbagsel menggelar aksi damai di depan Polda Lampung, Rabu (7/5/2026), sebagai bentuk protes dan memberikan "rapor merah" kepada Kapolda Lampung. Ketua Badko HMI Sumbagsel, Tommy Perdana Putra, menyatakan aksi ini merupakan pengingat keras terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Lampung belakangan ini. Isu pungli, tahanan kabur, hingga tindakan represif aparat kepolisian terhadap aktivis menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.

Tommy Perdana Putra menjelaskan bahwa pemberian rapor merah ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang dianggap mencoreng citra kepolisian di Lampung. "Kami melakukan aksi damai ini adalah sebagai bentuk pengingat terhadap institusi kepolisian khususnya polda lampung terkait persoalan yang terjadi beberapa waktu ini dilampung," tegas Tommy. 

Ia menyebutkan beberapa poin penting yang menjadi dasar pemberian rapor merah, termasuk dugaan pungli terhadap sopir angkutan batubara, kaburnya tahanan narkoba, dan tindakan represif terhadap aktivis petani singkong. 

Dalam aksi tersebut, Badko HMI Sumbagsel secara simbolis menyerahkan langsung rapor merah berisi tuntutan mereka di depan Kantor Polda Lampung. 

"Kami mengantarkan langsung Rapor Merah ini agar Kapolda Lampung tidak perlu repot-repot mendatangi kami," pungkas Tommy. 

Rapor merah tersebut memuat empat poin tuntutan mendesak, antara lain menghentikan pungli angkutan batubara, mencopot Kapolres dan Kasat Reskrim Way Kanan yang diduga terlibat pungli, mengusut tuntas tahanan narkoba yang kabur, dan menghentikan kriminalisasi serta mengusut oknum represif terhadap aktivis.

Badko HMI Sumbagsel berharap pemberian rapor merah ini dapat menjadi pemicu perubahan positif di tubuh Polda Lampung demi kebaikan masyarakat dan institusi kepolisian itu sendiri. 

"Kami akan mengawal seluruh persoalan ini demi kebaikan bersama tanpa terkecuali institusi kepolisian itu sendiri," ujar Tommy Perdana Putra. 

Sementara itu, HMI Cabang Bandar Lampung memilih jalur audiensi langsung dengan Kapolda Lampung untuk menyampaikan kritik dan masukan mereka. Tommy Perdana Putra menghargai perbedaan metode penyampaian aspirasi ini. 

"Dalam penyampaian aspirasi serta masukan bisa dilakukan dengan berbagai metode," ujarnya. 

Editor : Aris