Jakarta (ANTARA) - Kantor imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia melayani sebanyak 9.857 pemohon paspor pada Selasa, yakni hari kerja pertama setelah libur dan cuti bersama Nyepi dan Lebaran 2025.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar M. Godam mengatakan bahwa jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan siap untuk kembali memberikan pelayanan optimal.

“Jajaran Ditjen Imigrasi hari ini melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke 12 kantor imigrasi. Alhamdulillah, pelayanan sudah berjalan optimal, baik dari kesiapan petugas maupun sarana dan prasarana,” kata Godam dalam keterangan diterima di Jakarta.

Selain pelayanan paspor, pelayanan visa dan izin tinggal juga sudah beroperasi. Adapun jumlah permohonan visa dan izin tinggal yang sudah diselesaikan pada Selasa ini mencapai 12.770 permohonan.

Sementara itu, jumlah permohonan visa pada periode libur dan cuti bersama, yakni tanggal 28 Maret–7 April 2025, mencapai 217.695 permohonan.

Lebih lanjut Godam mengatakan Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat, termasuk pada masa libur dan cuti bersama Nyepi dan Lebaran tahun ini.

“Kami memastikan bahwa seluruh permohonan yang diajukan selama periode libur tetap diproses dengan cepat, tepat, dan transparan. Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama kami, tanpa mengenal hari libur,” ujar dia.

Sebelumnya, layanan keimigrasian di seluruh Indonesia ditutup sementara selama libur dan cuti bersama Nyepi dan Idul Fitri, yakni mulai 27 Maret hingga 7 April 2025.

Masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya telah diimbau untuk menyelesaikan permohonan sebelum Kamis (27/3).

Warga yang ingin memperpanjang izin tinggal dapat mengakses layanannya secara daring melalui evisa.imigrasi.go.id guna menghindari lewat masa tinggal (overstay). Proses verifikasi oleh petugas akan diselesaikan setelah libur.

Sementara itu, untuk pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai Kamis (27/3) dan/atau selama periode libur akan mulai diproses setelah masa libur berakhir pada Selasa, 8 April 2025.

Namun begitu, petugas imigrasi tetap bertugas di kantor-kantor imigrasi untuk piket pelayanan selama libur bersama. Pelayanan tersebut khusus untuk kondisi mendesak.

"Misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri. Untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung," kata Godam, Senin (24/3).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dua landasan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan dasar bagi pemerintahannya menjalankan ekonomi kekeluargaan di Indonesia.

Dalam siaran Sarasehan Ekonomi Nasional yang diikuti dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, Presiden mengatakan dasar ini yang membuat proses berjalannya ekonomi di Indonesia mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan Indonesia.

"Ekonomi kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berarti ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu.Harus berketuhanan, harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan-pertumbuhan, tapi Indonesia bubar, tidak mau," kata Prabowo.

Dengan Pancasila, menurut Prabowo setiap kebijakan terkait dengan ekonomi di pemerintahannya akan difokuskan untuk memenuhi unsur dari lima butir sila yang ada dan pada akhirnya mampu memberi kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo pengelolaan aset kekayaan terutama sumber daya alam dipastikan tidak akan sembarang untuk dilepas kepada pihak asing.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, pasal 33 dari UUD 1945 menjadi dasar yang melekat yaitu terkait dengan asas kekeluargaan.

"Saya ulangi, perekonomian kita asasnya adalah kekeluargaan, sehingga tidak boleh ada yang lapar di Republik yang sudah merdeka 80 tahun ini. Tidak boleh ada yang tinggal tinggal di bawah kolong jembatan, ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan, ini yang mendasari," katanya.

Dengan Pancasila dan UUD 1945, maka dari itu Prabowo menyiapkan strategi yang berfokus agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hingga industrialisasi bisa membawa kemakmuran bagi Indonesia.

Keempatnya juga dinilai Presiden sejalan dengan tujuan global dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang perlu diambil oleh negara-negara di dunia.

"Swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di republik kita," tutupnya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Belitung (ANTARA) - Sebanyak dua orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Kanwil Ditjenpas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menerima remisi atau pengurangan masa tahanan karena sakit.

Kepala WBP Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Royhan Al Faisal di Badau, Selasa mengatakan remisi ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia Tahun 2025.

"Dua WBP Lapas Kelas II B Tanjungpandan menerima remisi untuk kepentingan kemanusiaan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia yang diperingati setiap 7 April," katanya.

Menurut dia, pemberian remisi sakit ini merupakan pertama kalinya diberikan kepada WBP Tanjungpandan.

"Ini merupakan pertama kali WBP Lapas Kelas II B Tanjungpandan mendapatkan remisi sakit berkepanjangan. Dengan adanya pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi bagi WBP untuk tetap konsisten mengikuti program pembinaan serta semangat untuk sembuh dari sakit yang dideritanya sehingga nantinya dapat berkumpul dengan keluarga," ujarnya.

Royhan menjelaskan, kedua orang WBP tersebut masing-masing satu orang menerima remisi tiga bulan dan satu orang menerima remisi lima bulan.

Disampaikan, kedua orang WBP tersebut merupakan WBP yang menderita sakit berkepanjangan dengan kategori penyakit yang diderita sulit disembuhkan dan harus selalu mendapatkan perawatan rutin dari dokter.

Penerima remisi tersebut, lanjut dia, harus ada rekam medis dari dokter pemerintah yang menunjukan penyakit yang diderita sulit disembuhkan dan membutuhkan perawatan lanjutan.

"Serta proses pengajuannya juga dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter dan telah melewati tahapan verifikasi wilayah dan pusat sebelum dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh remisi," katanya.

Yerusalem/Istanbul (ANTARA) - Media lokal pada Senin mengatakan bahwa Militer Israel berencana mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza setelah blokade selama seminggu di tengah kekhawatiran akan tuntutan hukum.

"Israel diperkirakan akan mengizinkan pengiriman kembali bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa minggu, dan dalam beberapa kasus bahkan lebih cepat, setelah penghentian pasokan selama lima minggu," kata harian Yedioth Ahronoth.

Menurut surat kabar tersebut, komandan militer dan anggota parlemen Israel membahas kebutuhan mendesak untuk melanjutkan pasokan makanan ke Gaza "untuk menghindari pelanggaran hukum internasional yang dapat melibatkan tokoh militer dan politik terkemuka, khususnya mereka yang berada di Komando Selatan IDF (tentara)."

Harian tersebut mengatakan militer berencana untuk meluncurkan program percontohan, kemungkinan besar di Rafah, Gaza selatan, dalam beberapa bulan mendatang, berkoordinasi dengan organisasi bantuan internasional, tetapi tanpa peran apa pun bagi kelompok Palestina Hamas.

Mengomentari laporan tersebut, tentara Israel mengatakan bahwa mereka bertindak sesuai dengan perintah dari pimpinan politik.

“Israel tidak mentransfer dan tidak akan mentransfer bantuan apa pun ke Hamas,” imbuhnya.

Sejak 2 Maret, Israel telah menutup perlintasan perbatasan Gaza, menghentikan aliran bantuan kemanusiaan, pertolongan, dan medis ke wilayah tersebut, yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut laporan pemerintah daerah dan lembaga hak asasi manusia.

Blokade tersebut merupakan bagian dari serangan baru terhadap Gaza yang telah menewaskan hampir 1.400 orang dan melukai lebih dari 3.400 lainnya sejak 18 Maret, meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan.

Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk meningkatkan serangan terhadap Gaza di tengah upaya untuk melaksanakan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusir warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Sorong (ANTARA) - Polresta Sorong Kota melakukan penangkapan terhadap Akmal Ohorela (24), yang merupakan satu dari tujuh narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sorong, Papua Barat Daya pada 1 April 2025.

Kapolresta Sorong Kombes Pol Happy Perdana Yudianto, di Sorong, Selasa, menjelaskan penangkapan ini terjadi berdasarkan informasi anggota tim bahwa yang bersangkutan berada di areal Komplek Yapis Kampung Baru, Kota Sorong.

"Berdasarkan informasi ada dua tahanan yang bersembunyi di lokasi itu, tapi ternyata hanya satu dan kita langsung tangkap," jelas Kapolresta Sorong Kota saat memimpin penangkapan itu di kawasan Kampung Baru, Kota Sorong.

Dia mengisahkan, pada saat proses penangkapan itu, pemilik rumah sempat mengelabui tim dengan menyangkal bahwa Akmal tidak berada persis di dalam rumah.

"Ketika tim masuk dan menggeledah ruangan ternyata yang bersangkutan tengah bersembunyi di kamar," ucapnya.

Narapidana itu akhirnya dibawa oleh tim ke Lapas Kelas II B Sorong untuk menjalani pemeriksaan dan sekaligus melanjutkan masa hukuman di lapas itu.

"Sisa enam orang narapidana yang masih dalam pengejaran," ucapnya.

Pihaknya pun membangun kerja sama dengan Polres yang ada di wilayah Polda Papua Barat Daya untuk membantu memantau dan memperkecil ruang gerak dari enam narapidana itu.

Sebelumnya, ketujuh narapidana itu masing-masing berinisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ dan TW melarikan diri dari Lapas Kelas II B Sorong dengan membobol tembok lapas menggunakan sendok pada 1 April 2025 pukul 04.54 WIT.

Sorong (ANTARA) - Polresta Sorong Kota melakukan penangkapan terhadap Akmal Ohorela (24), yang merupakan satu dari tujuh narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sorong, Papua Barat Daya pada 1 April 2025.

Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Happy Perdana Yudianto, di Sorong, Selasa, menjelaskan penangkapan ini terjadi berdasarkan informasi anggota tim bahwa yang bersangkutan berada di areal Komplek Yapis Kampung Baru, Kota Sorong.

"Berdasarkan informasi ada dua tahanan yang bersembunyi di lokasi itu, tapi ternyata hanya satu dan kita langsung tangkap," jelas Kapolresta Sorong Kota saat memimpin penangkapan itu di kawasan Kampung Baru, Kota Sorong.

Dia mengisahkan, pada saat proses penangkapan itu, pemilik rumah sempat mengelabui tim dengan menyangkal bahwa Akmal tidak berada persis di dalam rumah.

"Ketika tim masuk dan menggeledah ruangan ternyata yang bersangkutan tengah bersembunyi di kamar," ucapnya.

Narapidana itu akhirnya dibawa oleh tim ke Lapas Kelas II B Sorong untuk menjalani pemeriksaan dan sekaligus melanjutkan masa hukuman di lapas itu.

"Sisa enam orang narapidana yang masih dalam pengejaran," ucapnya.

Pihaknya pun membangun kerja sama dengan Polres yang ada di wilayah Polda Papua Barat Daya untuk membantu memantau dan memperkecil ruang gerak dari enam narapidana itu.

Sebelumnya, ketujuh narapidana itu masing-masing berinisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ dan TW melarikan diri dari Lapas Kelas II B Sorong dengan membobol tembok lapas menggunakan sendok pada 1 April 2025 pukul 04.54 WIT.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis karena kebebasan pers telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

“Komnas HAM mengecam kekerasan terhadap jurnalis dan ini terjadi keberulangan yang kesekian kali,” ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah kepada ANTARA saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selain konstitusi, lanjut Anis, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menjamin kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi, sekaligus kontribusi dalam menjaga demokrasi di Indonesia.

Untuk itu, Komnas HAM mendorong agar penegakan hukum dilakukan terhadap kasus dugaan kekerasan kepada jurnalis dan meminta Pemerintah memastikan peristiwa serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang.

“Dan kami mendorong agar semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan Pemerintah [untuk] menghormati, menjamin, dan melindungi kebebasan pers di Indonesia dalam menjalankan kerja-kerja jurnalismenya,” demikian Anis.

Sepanjang awal tahun 2025, insiden dugaan kekerasan terhadap jurnalis tercatat beberapa kali terjadi. Teranyar, pewarta foto Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Makna Zaezar mendapat kekerasan oleh ajudan Kapolri saat meliput di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/4).

Makna Zaezar menjelaskan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memulai kegiatannya di Stasiun Tawang dengan menyempatkan diri berbincang dengan pemudik difabel dan lansia yang menggunakan kursi roda di peron Stasiun Tawang.

Setelah itu, lanjut dia, Kapolri dijadwalkan melakukan inspeksi ke dalam gerbong kereta dan ajudan Kapolri kemudian meminta agar media dan Humas Polri untuk membuka jalan.

Namun, dalam prosesnya, oknum ajudan tersebut terlibat cekcok dengan anggota Humas Polri. Melihat kejadian itu, Makna Zaezar pun bergerak menjauh dari posisi awalnya agar tidak terlibat cekcok tersebut.

"Nah, posisi saya di kiri. Saya tahu kalau beliau mau ke kiri ‘kan, makanya saya pindah ke seberang. Waktu sebelum saya pindah ke seberang, si ajudannya ini ngomel-ngomel,‘Kalian kalau dari pers, tak (saya) tempeleng satu-satu’," kata MZ saat dikonfirmasi dari Jakarta, Minggu (6/4).

Mendengar hal itu, dia pun kembali ke posisinya semula. Saat itulah, oknum ajudan tersebut melakukan dugaan tindakan kekerasan dengan memukul bagian kepala Makna Zaezar.

"Dia mengeplak, ya, kalau bahasanya sini itu ngeplak bagian kepala belakang. Nah, setelah itu saya kaget, ya. 'Wah, kenapa, Mas?' Saya bilang begitu, lalu orangnya diam. Kemudian, dia lanjut marah-marah, kemudian lanjut kerja lagi," ujarnya.

Ipda E, oknum anggota tim pengamanan protokoler Kapolri yang diduga melakukan kekerasan, telah menyampaikan permintaan maaf kepada Makna Zaezar atas insiden tersebut. Permintaan maaf disampaikan usai pertemuan di Kantor ANTARA Biro Jawa Tengah di Semarang, Minggu (6/4) malam.

"Saya menyesal dan menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan media atas kejadian di Stasiun Tawang," kata Ipda E.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis karena kebebasan pers telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

“Komnas HAM mengecam kekerasan terhadap jurnalis dan ini terjadi keberulangan yang kesekian kali,” ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah kepada ANTARA saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selain konstitusi, lanjut Anis, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga menjamin kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi, sekaligus kontribusi dalam menjaga demokrasi di Indonesia.

Untuk itu, Komnas HAM mendorong agar penegakan hukum dilakukan terhadap kasus dugaan kekerasan kepada jurnalis dan meminta Pemerintah memastikan peristiwa serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang.

“Dan kami mendorong agar semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan Pemerintah [untuk] menghormati, menjamin, dan melindungi kebebasan pers di Indonesia dalam menjalankan kerja-kerja jurnalismenya,” demikian Anis.

Sepanjang awal tahun 2025, insiden dugaan kekerasan terhadap jurnalis tercatat beberapa kali terjadi. Teranyar, pewarta foto Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Makna Zaezar mendapat kekerasan oleh ajudan Kapolri saat meliput di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/4).

Makna Zaezar menjelaskan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memulai kegiatannya di Stasiun Tawang dengan menyempatkan diri berbincang dengan pemudik difabel dan lansia yang menggunakan kursi roda di peron Stasiun Tawang.

Setelah itu, lanjut dia, Kapolri dijadwalkan melakukan inspeksi ke dalam gerbong kereta dan ajudan Kapolri kemudian meminta agar media dan Humas Polri untuk membuka jalan.

Namun, dalam prosesnya, oknum ajudan tersebut terlibat cekcok dengan anggota Humas Polri. Melihat kejadian itu, Makna Zaezar pun bergerak menjauh dari posisi awalnya agar tidak terlibat cekcok tersebut.

"Nah, posisi saya di kiri. Saya tahu kalau beliau mau ke kiri ‘kan, makanya saya pindah ke seberang. Waktu sebelum saya pindah ke seberang, si ajudannya ini ngomel-ngomel,‘Kalian kalau dari pers, tak (saya) tempeleng satu-satu’," kata MZ saat dikonfirmasi dari Jakarta, Minggu (6/4).

Mendengar hal itu, dia pun kembali ke posisinya semula. Saat itulah, oknum ajudan tersebut melakukan dugaan tindakan kekerasan dengan memukul bagian kepala Makna Zaezar.

"Dia mengeplak, ya, kalau bahasanya sini itu ngeplak bagian kepala belakang. Nah, setelah itu saya kaget, ya. 'Wah, kenapa, Mas?' Saya bilang begitu, lalu orangnya diam. Kemudian, dia lanjut marah-marah, kemudian lanjut kerja lagi," ujarnya.

Ipda E, oknum anggota tim pengamanan protokoler Kapolri yang diduga melakukan kekerasan, telah menyampaikan permintaan maaf kepada Makna Zaezar atas insiden tersebut. Permintaan maaf disampaikan usai pertemuan di Kantor ANTARA Biro Jawa Tengah di Semarang, Minggu (6/4) malam.

"Saya menyesal dan menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan media atas kejadian di Stasiun Tawang," kata Ipda E.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Komnas HAM juga meminta agar adanya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar melakukan penyelidikan dan penyidikan berbasis ilmiah dalam mengusut kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan tersangka oknum TNI Angkatan Laut.

"Komnas HAM meminta penyelidikan dan penyidikan berbasis ilmiah atau scientific crime investigation seperti forensik digital, forensik kedokteran, dan lain-lain," ucap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

Komnas HAM juga meminta agar adanya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus tersebut. Di sisi lain, Komnas HAM menekankan perlunya perlindungan saksi maupun korban serta upaya pemulihan bagi keluarga korban.

Menurut Uli, pihaknya sedang mendalami kasus pembunuhan yang diketahui pada hari Sabtu (22/3). Seiring dengan itu, Komnas HAM menghormati penyelidikan dan penyidikan yang tengah dilakukan Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Juwita (23), seorang jurnalis perempuan asal Kota Banjarbaru, ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 Wita. Jasad Juwita ditemukan tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motornya.

Sempat muncul dugaan yang bersangkutan merupakan korban kecelakaan tunggal. Akan tetapi, warga yang menemukan pertama kali tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban, terdapat sejumlah luka lebam. Kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ada.

Atas peristiwa itu, Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan Mayor Laut PM Ronald Ganap, Rabu (26/3), membenarkan seorang oknum prajurit terlibat dalam kasus tersebut.

Oknum tersebut adalah Kelasi Satu J asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang bertugas di Lanal Balikpapan, Kalimantan Timur.

Menurut Ronald, J baru bertugas sekitar satu bulan di Balikpapan dan sebelumnya bertugas di Lanal Banjarmasin.

Lebih lanjut Denpom Lanal Balikpapan telah menyerahkan terduga pelaku kepada Pomal Banjarmasin.

Adapun Ronald, Sabtu (29/3), mengatakan bahwa proses hukum sudah naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Sementara itu, keluarga Juwita menyebut Kelasi Satu J sempat melakukan pemerkosaan sebanyak dua kali sebelum menghabisi nyawa korban.

Kuasa hukum keluarga korban, Muhamad Pazri, mengatakan bahwa pemerkosaan terjadi sekitar tanggal 25—30 Desember 2024 serta 22 Maret 2025, tepat pada hari jasad korban ditemukan.

Keluarga korban meminta penyidik Denpomal Banjarmasin mendalami temuan cairan putih dan luka lebam di area kemaluan korban.

Keluarga juga meminta penyidik melakukan uji laboratorium forensik ke Surabaya atau Jakarta karena fasilitas itu belum ada di Kalimantan Selatan.

"Kami juga telah menyerahkan bukti foto dan rekaman video kepada penyidik, yang mengindikasikan terduga pelaku melakukan kekerasan seksual sebelum menghabisi nyawa korban," kata Pazri di Banjarbaru, Rabu (2/4).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Istanbul (ANTARA) - Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Minggu (6/4) mengecam serangan rudal mematikan Rusia di kota Kryvyi Rih, Ukraina.

Turk dengan menggambarkan serangan itu sebagai kengerian yang tak terbayangkan yang menewaskan warga sipil, termasuk anak-anak, di kawasan permukiman.

Otoritas Ukraina mengatakan sedikitnya 19 orang tewas dan 75 lainnya terluka ketika sebuah rudal Rusia menghantam sebuah lingkungan di Kryvyi Rih, yang terletak di wilayah Dnipropetrovsk, pada Jumat malam.

“Ini adalah kengerian yang tak terbayangkan — sembilan anak tewas, sebagian besar saat bermain di taman, ketika senjata militer meledak dan menjadi serpihan di atas mereka,” kata Turk dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.

“Satu ledakan mengakhiri 18 nyawa pada Jumat malam yang hangat di Kryvyi Rih, saat keluarga berkumpul di dekat taman bermain, restoran, dan gedung-gedung tempat tinggal.” tambahnya.

Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bertanggung jawab atas apa yang disebut sebagai “serangan berpresisi tinggi,” dengan menuduh rudal tersebut menargetkan sebuah restoran tempat berlangsungnya pertemuan antara komandan unit Ukraina dan instruktur dari Barat sedang berlangsung.

Namun, Turk menolak pembenaran Moskow tersebut dengan mengatakan Kantor HAM PBB telah memverifikasi banyak korban jiwa dan masih terus mengumpulkan informasi.

Menurut pernyataan tersebut, saksi mata mengatakan kepada penyelidik PBB bahwa sebuah forum industri sedang berlangsung di restoran itu sesaat sebelum serangan terjadi dan tidak ada personel militer yang hadir di area tersebut.

“Semua saksi menyampaikan tidak ada kehadiran militer di restoran atau di area sekitar saat serangan terjadi,” demikian bunyi pernyataan itu, seraya menambahkan insiden itu dapat dianggap sebagai serangan tanpa pandang bulu menurut hukum internasional, bahkan jika ada kecurigaan adanya target militer.

Turk menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan independen atas serangan tersebut, serta menekankan kebutuhan mendesak untuk melindungi warga sipil dalam konflik yang masih berlangsung.

Kota Kryvyi Rih, kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, telah berulang kali menjadi sasaran dalam perang Rusia terhadap Ukraina yang kini memasuki tahun ketiga.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan di antaranya adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang guru besar di Fakultas Farmasi hingga oknum anggota Polri menyampaikan permintaan maaf kepada pewarta foto Perum LKBN ANTARA, Makna Zaezar, atas dugaan insiden kekerasan.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

UGM pecat guru besar pelaku kekerasan seksual di Fakultas Farmasi

Pimpinan Universitas Gadjah Mada menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang guru besar di Fakultas Farmasi berinisial EM setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswa.

Sekretaris Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Minggu, menjelaskan sanksi berat itu berdasar hasil pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UGM yang menyatakan EM bersalah karena melanggar peraturan rektor dan kode etik dosen.

"Pimpinan UGM sudah menjatuhkan sanksi kepada pelaku berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen. Penjatuhan sanksi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku," ujar Andi.

Baca selengkapnya di sini.

Polres Tasikmalaya Kota terapkan sistem buka tutup di jalur Gentong

Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota menerapkan sistem buka tutup atau satu arah untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalur Gentong yang merupakan jalan nasional di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu.

Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota AKBP Faruk Rozi mengatakan, pada arus milir Lebaran ini pihaknya memberlakukan sistem satu arah dengan cara buka tutup dari satu jalur kemudian memberikan kesempatan jalur lain untuk melajukan kendaraan.

"Kita memberlakukan sistem 'one way' pada arus milir Lebaran 2025 ini, tepatnya dari arah Gentong bawah menuju Bandung," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Kapolri sesalkan insiden dugaan kekerasan jurnalis di Semarang

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyesalkan insiden dugaan kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap pewarta foto ANTARA berinisial MZ yang sedang meliput kunjungan Kapolri di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/4).

"Saya cek dulu, karena baru mendengar dari link berita. Namun kalau benar itu terjadi, saya sangat menyesalkan kejadian tersebut," kata Sigit di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan bahwa oknum terduga pelaku tersebut bukan ajudannya, namun perangkat pengamanan di lokasi. Namun Sigit menegaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk segera menelusuri dan menindaklanjuti insiden tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Baca selengkapnya di sini.

Oknum polisi pelaku kekerasan terhadap jurnalis ANTARA meminta maaf

Ipda E, oknum anggota tim pengamanan protokoler Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf kepada pewarta foto Perum LKBN ANTARA, Makna Zaezar, atas dugaan insiden kekerasan saat kunjungan orang nomor satu di kepolisian itu di Stasiun Semarang Tawang, Sabtu (5/4).

Permintaan maaf itu disampaikan usai pertemuan yang digelar di kantor Perum LKBN ANTARA Biro Jawa Tengah di Semarang, Minggu malam.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto yang mewakili Polri, Direktur Pemberitaan ANTARA Irfan Junaidi, serta pewarta foto ANTARA Makna Zaezar, dan Ipda E.

"Saya menyesal dan menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan media atas kejadian di Stasiun Tawang," kata Ipda E.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Aceh Barat (ANTARA) - Praktisi Hukum Aceh, Rahmat Hidayat, SH mendesak aparat penegak hukum di Aceh Barat agar mengusut tuntas kasus pembakaran mobil milik TM Kurniawan, Ketua YLBH-KI Aceh Barat yang terjadi pada Jumat (4/4) lalu.

“Kami meminta kepolisian agar mengusut kasus ini secara tuntas dan menangkap para pelaku,” kata Rahmat Hidayat kepada ANTARA di Aceh Barat, Minggu.

Seperti diketahui, aksi pembakaran mobil milik Ketua YLBH-KI Aceh Barat TM Kurniawan terjadi pada Jumat (4/4) dini hari sekira pukul 03.30 WIB, setelah bagian pintu rumah korban digedor warga.

Aksi tersebut terjadi di kediaman korban berlokasi di ruas Jalan Bungong Jaroe, Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

Pasca kejadian, korban TM Kurniawan beserta isteri dan Tim YLBH-KI Aceh Barat juga membuat laporan ke Polres Aceh Barat.

Laporan tersebut diterima dengan surat tanda penerimaan laporan Nomor : STTLP/60/IV/2025/SPKT/POLRES ACEH BARAT/POLDA ACEH.

Rahmat Hidayat juga meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM cq. BPHN RI dan Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Aceh, agar turut mengawal penyerangan ini untuk memastikan perlindungan kepada TM Kurniawan, SH selaku pemberi bantuan hukum dan pembela hak asasi manusia demi pemajuan hak asasi manusia dan tegaknya hukum yang berkeadilan.

"Kami berharap teror ini jangan membuat takut dan menyurutkan langkah YLBH-KI Aceh Barat, untuk terus mendampingi masyarakat miskin dalam memperjuangkan keadilan dan pemajuan demokrasi serta hak asasi manusia di Aceh Barat,” kata Rahmat Hidayat.

Pihaknya juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersolidaritas dan mengawal pengungkapan penyerangan ini secara terang dan tuntas.

Rahmat Hidayat mengatakan serangan ini adalah bentuk teror terhadap perjuangan masyarakat miskin untuk keadilan, dan merupakan ancaman bagi organisasi bantuan hukum serta para pemberi bantuan hukum yang juga bagian dari pembela hak asasi manusia (Human Right Defender).

Rahmat Hidayat menduga serangan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan upaya advokasi YLBH-KI Aceh Barat, dalam memberikan bantuan hukum terhadap kasus-kasus masyarakat miskin yang sedang ditangani selama ini.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Aceh Barat Iptu Fachmi Suciandy yang berupaya dikonfirmasi terkait insiden tersebut, hingga berita ini ditulis belum bersedia memberikan upaya konfirmasi resmi terkait kejadian tersebut.

Upaya konfirmasi telah dilakukan via WhatsApp miliknya, namun belum mendapatkan keterangan lebih lanjut atas insiden ini.