Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan momen Halal Bihalal tahun ini merupakan waktu yang tepat bagi para pimpinan untuk mendengar masukan dari jajaran dibawahnya. Menurutnya, kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan akan membuat pelayanan publik menjadi lebih maksimal.

“Dengan lebih banyak mendengar, saya yakin semua keputusan yang kita ambil akan memungkinkan kita bekerja lebih maksimal dalam rangka memberikan pelayanan,” kata Supratman dalam acara Halal Bihalal Kementerian Hukum (Kemenkum) di gedung Graha Pengayoman, Rabu (09/04/2025).

Dalam sambutannya, Menkum mengisahkan kembali bahwa salah satu masukan yang diberikan oleh staf dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) saat memberikan testimoni adalah fleksibilitas untuk bekerja dari mana saja. Ia menyebut saat ini Kemenkum mulai menerapkan flexible working arrangement (FWA) untuk bekerja dari rumah ataupun dari mana saja. Penerapan FWA pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan hasil positif dengan terselesaikannya puluhan ribu tunggakan pendaftaran merek.

“Pak Sekretaris Jenderal sudah menginisiasi dan selalu memberikan ruang kepada kita untuk bekerja dengan fleksibel, termasuk yang terakhir kepada DJKI. Hasilnya luar biasa, ada 58 ribu tunggakan pendaftaran merek yang bisa diselesaikan, kemudian ada 17 ribu-an merek yang bisa didaftarkan,” ucap menteri kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan ini.

Implementasi fleksibilitas kerja di Kemenkum, lanjut Supratman, dimungkinkan karena adanya transformasi digital yang menjadi fokus utamanya sejak pertama kali menjabat sebagai Menkum. Pembangunan transformasi digital memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik dari mana saja.

Supratman menegaskan bahwa kebanyakan kebijakan yang diambil merupakan hasil aspirasi dari jajaran pimpinan tinggi dan staf di Kemenkum. Dengan demikian, Kemenkum dapat membentuk tim yang solid untuk membentuk kementerian yang lebih transparan dan akuntabel.

“Selama masukan itu rasional, saya pasti tampung dan itu akan kita laksanakan. Tim yang solid kita bangun bersama, sebagaimana tema Halal Bihalal yaitu menjaga solidaritas dan soliditas di antara kita, dengan pengabdian yang sama untuk membangun Kementerian Hukum menjadi lebih transparan dan akuntabel,” tuturnya di penghujung sambutan.

Adapun dalam acara Halal Bihalal tahun 2025 ini, jajaran pimpinan Kemenkum mendengarkan masukan secara langsung dari tiga perwakilan pegawai Kemenkum. Masukan-masukan yang diberikan antara lain terkait bekerja dari rumah, penambahan rute mudik gratis, dan membangun relasi yang lebih baik antar jajaran Kementerian Hukum.

Hadir mengikuti kegiatan tersebut secara virtual Plt. Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Adi Riyanto, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Muhammad Bang Bang, beserta Jajaran Pegawai Kanwil Kemenkum Babel.

Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi ....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru) tidak dihapuskan.

Akan tetapi, kata Yusril Ihza Mahendra, ditempatkan sebagai sanksi pidana bersifat khusus dan dijatuhkan serta dilaksanakan secara sangat hati-hati.

"Bagaimanapun hakim dan Pemerintah merupakan manusia biasa yang bisa saja salah dalam memutuskan," ujar Yusril ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Yusril menjelaskan bahwa pendekatan kehati-hatian tersebut berasal dari penghormatan terhadap hak hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Mahakuasa. Oleh karena itu, pidana mati hanya dijatuhkan untuk berbagai kejahatan berat tertentu dan tidak boleh dilaksanakan tanpa pertimbangan mendalam.

Menurut dia, jika suatu kesalahan terjadi dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana mati, konsekuensinya tidak dapat diperbaiki. Pasalnya, orang yang sudah dihukum mati tidak mungkin dihidupkan kembali sehingga kehati-hatian merupakan prinsip yang mutlak.

Maka dari itu, dalam KUHP terbaru, dia menyebutkan pidana mati tidak serta-merta dilaksanakan setelah putusan pengadilan, tetapi hanya dapat dieksekusi setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden.

Dengan demikian, lanjut dia, permohonan grasi atas penjatuhan pidana mati wajib dilakukan, baik oleh terpidana, keluarga, maupun penasihat hukumnya, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia mengungkapkan bahwa Pasal 99 dan 100 UU No. 1/2023 tentang KUHP memberi ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

"Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup," ucap Yusril.

Selain itu, Menko menambahkan bahwa jaksa juga diwajibkan oleh KUHP untuk mengajukan tuntutan hukuman mati disertai alternatif hukuman jenis lain, misalnya hukuman seumur hidup, untuk dipertimbangkan majelis hakim.

Untuk itu, Yusril tak menampik bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI harus menyusun Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 102 KUHP terbaru.

Kendati demikian, kata dia, secara substansi bahwa ketentuan mengenai pidana mati sebagai pidana khusus telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 64 huruf c serta Pasal 67 dan 68 KUHP terbaru.

Terkait dengan perdebatan seputar HAM, Yusril menyatakan bahwa sikap terhadap pidana mati sangat bergantung pada tafsir filosofis tentang hak hidup.

Beberapa agama pada masa lalu, menurut dia, mungkin membenarkan pidana mati berdasarkan doktrin dan hukum agama tersebut. Namun, dalam perkembangan teologis masa kini, ada pula tafsir baru yang menolak pidana mati.

KUHP terbaru, sambung dia, mengambil jalan tengah antara berbagai pendekatan. Pidana mati dikenal dalam Hukum Pidana Islam, hukum pidana adat, maupun dalam KUHP warisan Belanda.

Menko menghormati hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya tidak menghapuskannya, tetapi merumuskan pidana mati sebagai upaya terakhir, yang pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi ....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru) tidak dihapuskan.

Akan tetapi, kata Yusril Ihza Mahendra, ditempatkan sebagai sanksi pidana bersifat khusus dan dijatuhkan serta dilaksanakan secara sangat hati-hati.

"Bagaimanapun hakim dan Pemerintah merupakan manusia biasa yang bisa saja salah dalam memutuskan," ujar Yusril ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Yusril menjelaskan bahwa pendekatan kehati-hatian tersebut berasal dari penghormatan terhadap hak hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Mahakuasa. Oleh karena itu, pidana mati hanya dijatuhkan untuk berbagai kejahatan berat tertentu dan tidak boleh dilaksanakan tanpa pertimbangan mendalam.

Menurut dia, jika suatu kesalahan terjadi dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana mati, konsekuensinya tidak dapat diperbaiki. Pasalnya, orang yang sudah dihukum mati tidak mungkin dihidupkan kembali sehingga kehati-hatian merupakan prinsip yang mutlak.

Maka dari itu, dalam KUHP terbaru, dia menyebutkan pidana mati tidak serta-merta dilaksanakan setelah putusan pengadilan, tetapi hanya dapat dieksekusi setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden.

Dengan demikian, lanjut dia, permohonan grasi atas penjatuhan pidana mati wajib dilakukan, baik oleh terpidana, keluarga, maupun penasihat hukumnya, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia mengungkapkan bahwa Pasal 99 dan 100 UU No. 1/2023 tentang KUHP memberi ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

"Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup," ucap Yusril.

Selain itu, Menko menambahkan bahwa jaksa juga diwajibkan oleh KUHP untuk mengajukan tuntutan hukuman mati disertai alternatif hukuman jenis lain, misalnya hukuman seumur hidup, untuk dipertimbangkan majelis hakim.

Untuk itu, Yusril tak menampik bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI harus menyusun Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 102 KUHP terbaru.

Kendati demikian, kata dia, secara substansi bahwa ketentuan mengenai pidana mati sebagai pidana khusus telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 64 huruf c serta Pasal 67 dan 68 KUHP terbaru.

Terkait dengan perdebatan seputar HAM, Yusril menyatakan bahwa sikap terhadap pidana mati sangat bergantung pada tafsir filosofis tentang hak hidup.

Beberapa agama pada masa lalu, menurut dia, mungkin membenarkan pidana mati berdasarkan doktrin dan hukum agama tersebut. Namun, dalam perkembangan teologis masa kini, ada pula tafsir baru yang menolak pidana mati.

KUHP terbaru, sambung dia, mengambil jalan tengah antara berbagai pendekatan. Pidana mati dikenal dalam Hukum Pidana Islam, hukum pidana adat, maupun dalam KUHP warisan Belanda.

Menko menghormati hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya tidak menghapuskannya, tetapi merumuskan pidana mati sebagai upaya terakhir, yang pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum korban pelecehan seksual, RZ dan DF yang diduga dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH (72) menemui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) karena kasus itu dinilai "jalan di tempat".

"Kalau memang kita lihat dari jenjang waktu dari Januari 2024 sampai dengan saat ini kurang lebih 1 tahun 5 bulan, dalam proses penyelidikan sampai ke penyidikan, ini rentang waktu yang sangat panjang kalau menurut kami," kata salah satu kuasa hukum korban Yansen Ohoirat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut membawa Yansen menemui Kompolnas untuk mengadu perihal profesionalitas dari tim penyidik dalam mengusut kasus dugaan pelecehan seksual itu.

Menurut dia, kasus itu telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, tetapi dari proses itu sampai dengan kurang lebih 10 bulan, tidak ada kelanjutan perihal siapa tersangkanya.

"Padahal, ketika perkara itu ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, itu kan sudah ada. Peristiwa itu ada pidananya," jelas Yansen.

Sementara itu kuasa hukum korban lainnya, Amanda Manthovani menyebutkan dirinya sebagai kuasa hukum juga dipertanyakan kredibilitasnya oleh para korban.

"Karena dari penyidik pun sering tidak kooperatif, apabila kita bertanya melalui pesan WhatsApp atau telepon ke penyidik itu, mungkin hampir tidak menjawab," katanya.

Mereka pun berharap laporan ke Kompolnas ini dapat ditindaklanjuti dan dapat diselesaikan kasus ini karena sudah terlalu lama.

Sebelumnya Polda Metro Jaya menyebutkan kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH (72) terhadap dua wanita berinisial RZ dan DF masih dalam sidik.

"Masih jalan, proses sidik, belum tersangka. Masih panggil-panggil saksi-saksi," kata Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita (Kasubdit Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Evi Pagari saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (1/7/2024).

Saat dikonfirmasi soal lambatnya penanganan kasus ini oleh Polda Metro Jaya, Evi menjelaskan, pihaknya harus melibatkan pihak lainnya.

ETH sendiri telah menjalani pemeriksaan "visum et psikiatrikum" di Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (22/3/2024) atas dua laporan polisi terkait dugaan pelecehan seksual, yakni pelapor berinisial RZ dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/Polda Metro Jaya dan pelapor berinisial DF dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/36/I/2024/SPKT/Bareskrim Polri.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Ternate (ANTARA) - Jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum), Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, dan Kanwil Kemen HAM Papua Barat Wilayah Kerja Maluku Utara (Malut) menggelar halal bihalal, Rabu (9/4).

Acara dirangkai dengan kegiatan halal bihalal yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan secara virtual.

Menko Kemenkumhamimipas, Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutannya menyampaikan momen hari ini menjadi awal baru setelah menjalani ibadah di Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, sehingga saatnya k kembali fokus kepada tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Sebagai kementerian yang memiliki peran strategis dalam menjaga penegakan hukum, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, pengelolaan keimigrasian, dan pemasyarakatan, kita dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan keberlanjutan program-program prioritas nasional serta pelayanan prima kepada masyarakat, ujar Yusril secara virtual langsung dari Jakarta.

Yusril mengingatkan saat ini kita tengah dihadapkan dengan ragam tantangan nasional, terutama dalam melaksanakan program strategis Presiden RI, Prabowo Subianto.

Dalam upaya mendukung program pemerintah, Yusril menyampaikan pengalamannya mengikuti kegiatan forum Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) sebagai komitmen penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi dan agenda strategis lainnya bagi kepentingan Indonesia.

“Mari k jadikan semangat kebersamaan sebagai pondasi dalam bekerja dengan profesionalisme, dedikasi, dan integritas. Tidak hanya untuk mencapai target kinerja, tetapi juga untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin transparan, responsif, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat,” kata Yusril.

Selanjutnya dalam acara halal bihalal Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mengajak jajaran untuk mengambil hikmah dari ibadah puasa yang telah dijalankan. Untuk itu, Budi Argap Situngkir mengajak jajaran meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, dan pelayanan publik bagi masyarakat.

“Di tengah efisiensi anggaran, kita harus dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan masyarakat,” ujar Budi .

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Imigrasi Malut, Ian F. Markos dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan halal bihalal. Menurut Ian, pemisahan kementerian mengharuskan adanya kolaborasi dan saling belajar dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Kemudian Kakanwil Ditjen Pemayarakatan Malut, Said Mahdar dalam sambutannya menyampaikan hikmah dari puasa di bulan suci Ramadan, yang menekankan pada pentingnya kebersamaan.

Di akhir kegiatan, seluruh jajaran Kemenkum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Malut melaksanakan halal bihalal dan silaturahmi di antara jajaran. Sembari mencicipi hidangan ala kadarnya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan menggelar apel pagi bersama sekaligus acara halal bihalal, Rabu (9/4). Kegiatan ini menjadi momentum pertama kali berkumpul kembali bagi jajaran pegawai setelah menjalani libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Apel pagi ini diikuti oleh seluruh pegawai dari jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Bertindak sebagai pembina apel, Menteri Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan sejumlah pesan penting dalam amanatnya.

Mengawali sambutan, Yusril menyampaikan ucapan selamat Idulfitri 1446 H kepada seluruh pegawai, seraya memohon maaf lahir dan batin. Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momen Idulfitri sebagai ajang mempererat silaturahmi, membangun semangat kebersamaan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.

“Selamat Idulfitri 1446 Hijriah. Semoga hari kemenangan ini menjadi momen untuk saling memaafkan, mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan kerja, serta menyatukan tekad untuk memberikan pelayanan publik yang optimal,” ujar Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menegaskan pentingnya kembali fokus pada tugas dan fungsi masing-masing pasca-libur panjang. Ia mengingatkan bahwa seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas kini kembali dihadapkan pada agenda-agenda strategis nasional yang menuntut sinergi dan kerja sama yang solid antar kementerian.

“Kita harus menjaga kekompakan dan kebersamaan lintas kementerian. Kolaborasi yang baik menjadi kunci utama dalam menyukseskan berbagai program nasional yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.

Dalam amanatnya, Yusril juga menyinggung komitmen Indonesia untuk terus melangkah menuju status negara maju. Salah satunya melalui kesiapan Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurutnya, peran kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas sangat penting dalam mewujudkan tata kelola hukum dan pelayanan publik yang memenuhi standar global.

“Indonesia siap menjadi anggota OECD. Untuk itu, kita harus terus memperkuat peran sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Saya juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kehakiman Prancis sebagai bagian dari upaya membangun kerja sama internasional di bidang hukum,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kerja sama internasional yang baik akan memberikan dampak positif pada penguatan sistem hukum nasional dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah global. Oleh karena itu, Kemenko Kumham Imipas diharapkan mampu terus berinovasi dan membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Mengakhiri sambutannya, Yusril mengajak seluruh pegawai untuk memulai kembali aktivitas kerja dengan semangat baru, hati yang tenang dan bersih, serta tekad yang kuat dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

“Jadikan semangat kebersamaan hari ini sebagai bekal untuk meningkatkan kinerja dan integritas. Mulailah dengan hati yang jernih dan semangat yang menyala untuk melayani masyarakat secara profesional, cepat, dan berintegritas,” pungkasnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan halal bihalal antar pegawai dan pimpinan kementerian, yang berlangsung penuh keakraban. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat tinggi madya dan pratama dari seluruh unit kerja, serta perwakilan dari masing-masing kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

Hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut Plt. Kakanwil Kemenkum Babel (Harun Sulainto), Kakanwil Ditjen Imigrasi (Qriz Pratama), Kakanwil KemenHAM Babel (Suherman), Kadiv Pelayanan Hukum (Kaswo), Kadiv P3H (Rahmat Feri Pontoh) beserta pejabat manajerial dan non manajerial pada lingkungan Kanwil Kemenkum, Kanwil KemenHAM dan Kanwil Ditjenim

Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Papua Barat telah merampungkan harmonisasi 18 rancangan produk hukum kepala daerah yang terdiri atas satu rancangan peraturan wali kota dan 17 rancangan peraturan bupati.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Papua Barat Muhayana di Manokwari, Rabu, menyebutkan ada metode harmonisasi dengan penerapan kebijakan efisiensi anggaran.

"Kami sudah menyelesaikan harmonisasi rancangan produk hukum kepala daerah secara virtual dan tatap muka," kata Muhayana.

Disebutkan bahwa ada dua rancangan peraturan kepala daerah dari Provinsi Papua Barat yang dilakukan harmonisasi oleh Kemenkum, yaitu Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni dan Rancangan Peraturan Bupati Fakfak.

Muhayana menyebutkan pula bahwa di Provinsi Papua Barat Daya meliputi 12 rancangan Peraturan Bupati Sorong, 1 rancangan Peraturan Wali Kota Sorong, 1 rancangan Peraturan Bupati Raja Ampat, 1 rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan, dan 1 rancangan Peraturan Bupati Tambrauw.

"Jadi, ada dua rancangan peraturan kepala daerah di Papua Barat dan 16 berasal dari wilayah Papua Barat Daya," jelas Muhayana.

Menurut dia, pembahasan produk hukum daerah maksimal 5 hari sebagai wujud komitmen peningkatan mutu pelayanan.

Seluruh proses, kata Muhayana, dipantau langsung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum RI melalui sistem e-harmoni.

Pembahasan substantif produk hukum daerah, lanjut dia, juga tetap memperhatikan aturan hukum lainnya yang lebih tinggi. Dengan demikian, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebelum dikembalikan ke pemerintah daerah.

"Yang wajib hadir saat harmonisasi itu adalah kepala dinas pemerkarsa dan biro hukum masing-masing pemerintah daerah," kata Muhayana.

Samarinda (ANTARA) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Balai Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan wilayah Kalimantan siap mengusut tuntas proses hukum terkait aktivitas penambangan ilegal yang menyerobot sekitar 3,2 hektare Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklathut Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul).

"Kami telah meminta inspektur tambang untuk menindaklanjuti atas bukti-bukti yang dikumpulkan terkait hal ini. Kami terus mengawal kasus ini agar tidak berlarut-larut," kata Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto di Samarinda, Rabu.

Ia menambahkan, penanganan kasus ini juga menjadi atensi langsung dari Gubernur Kaltim.

"Jauh sebelum kejadian ini, pihak Unmul telah menolak permintaan kerja sama penambangan dari perusahaan-perusahaan di sekitar KHDTK dan meminta perlindungan kepada Gakkum Kehutanan. Mereka ingin agar ada perlindungan terhadap KHDTK yang memang difungsikan khusus untuk pendidikan," terangnya.

Terkait dugaan pelaku penambangan secara ilegal yang disebut-sebut berasal dari Koperasi Serba Usaha Putra Mahakam Mandiri, Bambang menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari Gakkum Kehutanan Kalimantan.

"Memang ada indikasi pidana karena adanya perusakan dan penyerobotan kawasan hutan. Untuk sanksi administrasi, karena kewenangannya di pusat, itu nanti akan ditangani oleh pusat berdasarkan hasil penyelidikan inspektur tambang," jelasnya.

Bambang mengakui adanya keterbatasan jumlah inspektur tambang di Kaltim yang hanya berjumlah 35 orang untuk mengawasi sekitar 317 Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif. Hal ini menyebabkan koordinasi terkait penanganan masalah pertambangan seringkali harus dilakukan hingga ke tingkat pusat.

"Namun, bukan berarti kepedulian kita di daerah berkurang. kami terus berkoordinasi secepat mungkin untuk mengendalikan penambangan secara ilegal ini," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Wilayah II Samarinda Balai Gakkum Kehutanan Kalimantan Anton Jumaedi membenarkan adanya aduan dari pihak Unmul terkait aktivitas penambangan di kawasan hutan pendidikan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima aduan serupa pada Agustus 2024, namun lokasi dan kejadiannya berbeda dengan kasus yang terjadi saat ini.

"Aduan tahun 2024 itu setelah kita cek, lokasinya masih berada di luar KHDTK dan ternyata ada IUP di situ. Jadi, belum masuk ke lokasi KHDTK," ungkap Anton.

Pihaknya berusaha untuk secara cepat melakukan penanganan aduan yang sebelumnya yang tidak tercatat dalam register penanganan pengaduan. "Ke depan, tentunya ini tidak akan terulang kembali. Setiap aduan yang masuk akan kita register," janjinya.

Untuk kasus penambangan ilegal yang terjadi saat ini, Anton menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aduan yang masuk.

"Ini sudah masuk ke dalam dugaan kawasan. Ini memang perlu ada penanganan, ada tindak lanjut. Dan kami komitmen dari dulu sampai kapan pun," tegasnya.

Anton menambahkan, pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan pendalaman terkait laporan penambangan ilegal di KHDTK Unmul. Ia juga mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk instansi kehutanan, akademisi, dan media, agar proses penegakan hukum dapat berjalan maksimal.

"Saat ini, kami sedang melakukan pendalaman-pendalaman. Kami sudah bentuk tim untuk melakukan investigasi atau pengumpulan bahan dan keterangan. Ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengungkap kejadian yang patut diduga merupakan pelanggaran pidana," jelas Anton.

Terkait nama-nama pelaku, Anton belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena masih dalam tahap pendalaman. Siapapun dan di manapun orang itu berada, pihak Gakkum Kehutanan terus mengusutnya.

Anton juga membenarkan informasi bahwa batu bara hasil penambangan secara ilegal tersebut belum sempat diangkut dan masih berupa pembukaan lahan. Namun pihaknya tetap menyelidikinya lebih lanjut.

Mengenai sanksi pelaku yang diberikan, Anton menjelaskan bahwa selain sanksi pidana, pihaknya melihat pula perkembangan proses hukum dan berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pertanggungjawaban pemulihan lahan.

"Semua ada regulasinya," kata Anton.

Sebab, ini bukan hanya kerugian operasional, tapi juga menyangkut nyawa petugas kami yang meninggal dunia

Gresik (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah operasi (Daop) 8 Surabaya menempuh jalur hukum pascainsiden tabrakan antara KA Commuter Line Jenggala dan truk bermuatan kayu di jalur perlintasan langsung (JPL) 11 antara Stasiun Indro-Stasiun Kandangan di Gresik, Jawa Timur.

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif dalam keterangan di Gresik, Rabu, mengatakan bahwa insiden yang dipicu kelalaian pengemudi truk milik PT Garuda Trans itu, diduga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

"Kami membawa ke ranah hukum dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sebab, ini bukan hanya kerugian operasional, tapi juga menyangkut nyawa petugas kami yang meninggal dunia," katanya.

Selain itu, Luqman Arif menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk menutup perlintasan liar dan membangun jalan layang.

"KAI mendorong kepada pemerintah terkait untuk melakukan penutupan perlintasan liar dan pembangunan 'flyover' atau 'underpass' guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api," jelasnya.

Sebagai informasi, akibat peristiwa yang terjadi pada Selasa (8/4) sekitar pukul 18.35 WIB tersebut, seorang asisten masinis Abdillah Ramdan meninggal dunia saat perawatan dan masinis Purwo Pranoto hingga saat ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Semen Gresik.

Selain itu, kecelakaan tersebut juga menyebabkan bagian depan KA relasi Indro-Sidoarjo tersebut mengalami rusak parah.

Sementara itu, sebanyak 130 penumpang kereta dinyatakan selamat dan dievakuasi ke Stasiun Pasar Turi dan Sidoarjo menggunakan KA pengganti usai kejadian tersebut.

Kecelakaan itu tidak berdampak pada perjalanan kereta api jarak jauh di jalur utama utara Jawa.

KAI Daop 8 Surabaya secara aktif terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai platform, termasuk sosialisasi langsung di perlintasan, kampanye keselamatan, serta kerja sama dengan pihak kepolisian dan dinas perhubungan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kuasa hukumnya dari Biro Hukum KPK

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa memberikan bantuan hukum untuk penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti usai digugat secara perdata oleh mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Agustiani Tio Fridelina.

“Pasti KPK akan memberikan bantuan hukum kepada AKBP Rossa Purbo Bekti dalam perkara tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Tanak menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum tersebut diberikan karena Rossa merupakan pegawai KPK.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa bantuan hukum kepada Rossa akan berasal dari KPK.

“Kuasa hukumnya dari Biro Hukum KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan terpidana Agustiani Tio menggugat Rossa melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Army Mulyanto.

Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA karena Rossa tinggal di Kota Bogor, Jawa Barat.

Army di PN Bogor Kelas IA, Selasa (11/2), menjelaskan Agustiani Tio memperkarakan Rossa dengan menuntut ganti rugi Rp2,5 miliar terhadap aksi intimidasi.

Ia menjelaskan bahwa Agustiani Tio menerima tindakan intimidasi ketika dimintai keterangan sebagai saksi di KPK oleh Rossa. Rossa disebut menggebrak meja pada saat pemeriksaan di ruang penyidikan.

Ia bahkan menyebut Rossa ketika memeriksa Agustiani Tio mengintimidasi secara verbal, sehingga gugatan dilayangkan ke PN Bogor Kelas IA.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi enggan menjelaskan alasan sang klien mencabut gugatan praperadilan terkait penggeledahan paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami tidak mau mengomentari hal itu, karena memang kami di sini mau di praperadilan saja. Untuk perkara yang lain kami tidak mau berkomentar," kata kuasa hukum Kusnadi, Wiradarma Harefa usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Wiradarma menyerahkan alasan itu lebih diketahui oleh sang pemohon. Pihaknya menegaskan hanya menjalankan tanggung jawabnya untuk menyampaikan permohonan Kusnadi.

"Kami sebagai kuasa hukum menyampaikan apa yang menjadi tanggungjawab kami untuk menyampaikan permohonan itu," ujarnya.

Salah satu personel tim Biro Hukum KPK, Hafiz mengatakan barang bukti yang menjadi objek penyitaan dan sudah dialihkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Memang dari kami juga berpendapat itu sudah dialihkan. Itu sudah dialihkan ke Tipikor. Nah sedang berjalan nih urusan Pak Hasto," ujar Hafiz.

Hafiz menyatakan memang bukan masalah jika adanya pengajuan permohonan praperadilan lantaran merupakan hak pemohon dan segala keputusan bergantung pada hakim.

Pernyataan ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, dikatakan segala berkas perkara mulai dari terdakwa, surat dakwaan hingga barang bukti sudah menjadi satu kesatuan untuk dilimpahkan.

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi enggan menjelaskan alasan sang klien mencabut gugatan praperadilan terkait penggeledahan paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami tidak mau mengomentari hal itu, karena memang kami di sini mau di praperadilan saja. Untuk perkara yang lain kami tidak mau berkomentar," kata kuasa hukum Kusnadi, Wiradarma Harefa usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Wiradarma menyerahkan alasan itu lebih diketahui oleh sang pemohon. Pihaknya menegaskan hanya menjalankan tanggung jawabnya untuk menyampaikan permohonan Kusnadi.

"Kami sebagai kuasa hukum menyampaikan apa yang menjadi tanggungjawab kami untuk menyampaikan permohonan itu," ujarnya.

Salah satu personel tim Biro Hukum KPK, Hafiz mengatakan barang bukti yang menjadi objek penyitaan dan sudah dialihkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Memang dari kami juga berpendapat itu sudah dialihkan. Itu sudah dialihkan ke Tipikor. Nah sedang berjalan nih urusan Pak Hasto," ujar Hafiz.

Hafiz menyatakan memang bukan masalah jika adanya pengajuan permohonan praperadilan lantaran merupakan hak pemohon dan segala keputusan bergantung pada hakim.

Pernyataan ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, dikatakan segala berkas perkara mulai dari terdakwa, surat dakwaan hingga barang bukti sudah menjadi satu kesatuan untuk dilimpahkan.

Dengan demikian, hal ini bukan kewenangan PN Jakarta Selatan melainkan Pengadilan Tipikor.

"Sudah jadi kewenangan di Majelis Hakim Tipikor itu yang tempo hari sudah kita sampaikan, ya mungkin teman-teman dari pemohon juga sudah menyadari itu," katanya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan pencabutan permohonan praperadilan staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi soal penggeledahan paksa oleh KPK.

Pada Rabu ini, menjadi agenda jawaban dari pihak KPK sebagai termohon.

Staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi mempermasalahkan sah-tidaknya penggeledahan paksa yang dialaminya oleh penyidik KPK pada Juni 2024.

Sidang tertuang dengan Nomor Perkara 39/Pid.Pra/2025/Pn.Jkt.Sel dengan hakim tunggal Samuel Ginting untuk mengadili perkara di Ruang Sidang 06.

Permohonan praperadilan tersebut terkait dengan sah-tidaknya penggeledahan berdasarkan berita acara penggeledahan tertanggal 10 Juni 2024 dan sah-tidaknya penyitaan berdasarkan berita acara penyitaan tertanggal 10 Juni 2024 yg dilakukan termohon kepada Kusnadi.

Dalam penggeledahan itu disita tiga buah telepon seluler (ponsel), kartu ATM hingga buku catatan Hasto.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025