Muaradua (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan, mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) di lingkungan Lapas Muaradua melalui pengasapan nyamuk di seluruh blok hunian warga binaan.

Kepala Dinas Kesehatan OKU Selatan, Meri Astuti di Muaradua, Sabtu, mengatakan bahwa fogging atau pengasapan nyamuk ini untuk mencegah penyebaran penyakit DBD di lingkungan lapas setempat.

Dalam kegiatan tersebut pihaknya menerjunkan petugas untuk membunuh nyamuk dewasa pembawa penyakit DBD melalui pengasapan menggunakan alat fogging.

Penyemprotan dilakukan mulai dari area hunian warga binaan, perkantoran, hingga rumah dinas pegawai Lapas Kelas IIB Muaradua, Kabupaten OKU Selatan.

"Fogging dilakukan secara menyeluruh di area komplek lapas mencakup blok hunian, ruang kerja, hingga rumah dinas pegawai," katanya.

Dia menjelaskan, fogging merupakan tindakan preventif untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah dari gigitan nyamuk aedes aegypti.

Kegiatan fogging dilakukan untuk membunuh nyamuk dewasa yang dapat menyebarkan penyakit demam berdarah kepada masyarakat, terutama anak-anak.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengimbau seluruh warga binaan dan petugas lapas untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan pola 3M yaitu mengubur, menguras dan menutup tempat penampungan air agar nyamuk aedes aegypti tidak berkembang biak.

Sementara, Kepala Lapas Kelas IIB Muaradua, Hero Sulistiyono menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga kesehatan seluruh penghuni dan pegawai di lembaga pemasyarakatan setempat.

"Selain fogging, kami juga terus memberikan edukasi kepada seluruh penghuni lapas untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan, terutama di titik-titik yang berisiko menjadi sarang nyamuk," ujarnya.*

Jakarta (ANTARA) - Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menyebutkan pembunuhan sejumlah warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di wilayah Distrik Suntamon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Selasa (8/4) oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), merupakan bentuk pelanggaran HAM berat.

Dia menegaskan bahwa penghilangan hak hidup, hak atas keamanan, dan hak untuk bergerak bebas merupakan bentuk pelanggaran HAM berat.

“KKB bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu karena mereka merupakan kelompok dengan tujuan politik pemisahan dalam sebuah negara,” kata pria yang akrab dipanggil Simon itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Simon menekankan bahwa kelompok separatis tidak bisa berbuat seenaknya untuk mencapai tujuan politiknya dengan menghilangkan hak hidup seseorang atau sekelompok orang.

Pasalnya, kata dia, kewajiban menghormati HAM tidak hanya dimandatkan kepada negara, tetapi juga para aktor non-negara.

Mengenai indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB, dirinya menyampaikan beberapa kasus pembunuhan tidak hanya dilakukan kali ini saja.

Sebelumnya, terdapat pula sejumlah anggota masyarakat yang berprofesi sebagai guru dan tenaga medis, yang dihilangkan hak hidupnya karena dianggap TNI oleh KKB.

"Ini kan tidak benar. TNI bisa saja seperti itu mencurigai orang sebagai KKB lalu dihilangkan hak hidupnya, tapi itu tidak dilakukan karena aparat kita menjunjung tinggi HAM ketika operasi di lapangan,” katanya.

Sementara itu menanggapi isu bahwa KKB berhasil membunuh anggota TNI pada Selasa (8/4), Simon menyebutnya sebagai bentuk propaganda politik yang tidak berdasar.

Dalam situasi konflik bersenjata, sambung dia, propaganda dan agitasi selalu ada untuk tujuan menjatuhkan mental lawan dan memperkeruh suasana sehingga seolah-olah penggunaan senjata menjadi sah dan penghilangan hak sipil menjadi wajar,.

Menurutnya, operasi KKB tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, sehingga yang dibutuhkan rakyat Papua adalah keadilan dan pemerataan pembangunan.

Upaya tersebut sudah terus dilakukan oleh pemerintah pascareformasi 1998 dengan otonomi khusus, pemekaran wilayah, dan berbagai lain.

“Sudah saatnya KKB menghentikan semua kekerasan dan pelanggaran HAM. Dukung pembangunan di Papua dengan baik,” ujar Simon menambahkan.

Sebelumnya, Satgas Damai Cartenz, Kamis (10/4), mengevakuasi dua jenazah pendulang yang menjadi korban KKB ke Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Evakuasi dilakukan menggunakan helikopter milik Polri, kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol. Faizal Rahmadani, Kamis, Jayapura.

Dikatakan, dua jenazah yang dievakuasi itu berasal dari kawasan penambangan yang dikenal dengan nama Lokasi 22 yang dapat ditempuh sekitar 15-20 menit dari Dekai menggunakan helikopter.

Meski begitu, Faizal belum bisa memastikan berapa orang pendulang yang menjadi korban pembunuhan disebabkan tim belum bisa kembali ke TKP karena hujan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bidang kerja sama internasional Darmansjah Djumala mengingatkan bahwa program deradikalisasi dan pembinaan jangka panjang diperlukan bagi para mantan anggota jaringan Jamaah Islamiyah (JI).

Meski pembubaran organisasi terlarang itu patut diapresiasi, ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap harus waspada terhadap kemunculan kembali paham radikalisme.

“Meski Jamaah Islamiyah sudah membubarkan diri, kita harus tetap waspada terhadap ideologi yang mereka yakini selama ini," kata Djumala dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Djumala secara khusus mengapresiasi langkah inisiatif pimpinan JI afiliasi Al-Qaeda (AQ) terbesar di Indonesia, yang pada Juni 2024 mengumumkan pembubaran organisasi mereka untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Sejauh ini, mantan anggota JI yang sudah kembali ke tengah masyarakat diperkirakan berjumlah 1.400 orang. Dalam kaitan tersebut, dirinya menekankan bahwa para mantan anggota JI tersebut diikutkan dalam program pembinaan dan deradikalisasi BNPT agar meninggalkan paham radikal melalui tahapan rehabilitasi, re-edukasi, dan reintegrasi sosial.

Di sisi lain, ia menyoroti perkembangan isu terorisme di kawasan Asia Selatan, khususnya terkait dengan isu pengungsi Rohingya.

Pada pertemuan Joint Working Group (JWG) Kerja Sama Penanggulangan Terorisme ke-6 antara Indonesia dan India pada 23 Agustus 2024, dia menyampaikan bahwa delegasi India mendeteksi adanya tindak terorisme yang dilakukan kelompok radikal dari Bangladesh, yang diperkirakan mempunyai jaringan dengan pengungsi militan Rohingya.

Sementara itu, data Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025, yang dikeluarkan oleh Institute for Economics and Peace (IEP), mengungkapkan pada 2024 Asia Selatan merupakan kawasan yang menempati skor rata-rata tertinggi tindakan terorisme dalam satu dekade terakhir.

Berdasarkan data Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) per Mei 2024, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia mencapai sebanyak 2.026 orang pengungsi Rohingya, yang tersebar di Aceh, Medan, dan Makassar.

Untuk itu sebagai langkah pre-emptive, Djumala menyarankan agar Indonesia, India, dan Bangladesh bekerja sama dalam pertukaran informasi jaringan terorisme, khususnya yang terkait dengan pengungsi Rohingya.

"Kerja sama ketiga negara tersebut diharapkan dapat menekan potensi terorisme di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara sejak dini," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (11/4) menjadi sorotan, mulai dari Hakim menolak keberatan Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku hingga Ridwan Kamil benarkan akun Instagramnya diretas.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Hakim tolak keberatan Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.

Hakim Ketua Rios Rahmanto menyatakan keberatan Hasto dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima dan tidak beralasan hukum lantaran penuntut umum telah menguraikan tindak pidana secara cermat, jelas, dan lengkap berdasarkan penyidikan tentang pidana yang didakwakan.

"Keberatan-keberatan formil yang diajukan terdakwa maupun penasihat hukum tidak cukup beralasan untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap eksepsi," kata Hakim Ketua dalam sidang putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

2. KPK terima 561 laporan gratifikasi terkait Idul Fitri 1446 H

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga 10 April 2025 telah menerima 561 laporan gratifikasi terkait dengan Idul Fitri 1446 H.

“Pelaporan tersebut disampaikan oleh 453 pelapor yang berasal dari 106 instansi,” ujar anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Budi menjelaskan bahwa 561 laporan tersebut terdiri atas 520 laporan penerimaan gratifikasi, dan 41 laporan penolakan penerimaan gratifikasi.

Baca selengkapnya di sini

3. Satgas Damai Cartenz menyisir cari korban KKB di Yahukimo

Satuan Tugas Damai Cartenz melakukan penyisiran untuk mencari pendulang emas yang menjadi korban pembunuhan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Penyisiran dilakukan untuk menemukan korban selamat maupun yang meninggal akibat kekejaman KKB," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani di Jayapura, Jumat.

Brigjen Pol Faizal Rahmadani yang juga menjabat Waka Polda Papua mengatakan di Kabupaten Yahukimo ada tiga lokasi yang akan dilakukan penyisiran, diawali di Lokasi 22. Penyisiran dilakukan secara bertahap guna mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan.

Baca selengkapnya di sini

4. Sekretaris Kemenko Perekonomian tak hadiri panggilan penyidik KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso tidak menghadiri panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat ini.

"Penyidik belum menginfokan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, ketika menjelaskan alasan ketidakhadiran Susiwijono.

Tessa menjelaskan bahwa Susiwijono telah mengajukan permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan pada Senin (21/4).

Baca selengkapnya di sini

5. Ridwan Kamil benarkan akun Instagramnya diretas

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membenarkan bahwa akun Instagram pribadinya @ridwankamil telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Per pukul 19.20 WIB akun IG saya @ridwankamil tidak bisa saya akses. Saya tidak mem-posting apa pun hari ini. Saya simpulkan bahwa benar akun saya sedang diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Ridwan Kamil dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jumat.

Dikatakan pula oleh Ridwan Kamil bahwa peretasan tersebut telah dilaporkan kepada pihak Meta sebagai pengelola platform Instagram guna pemulihan akun.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Koba, Babel, (ANTARA) - Kepolisian Resor Bangka Tengah - Pengadilam Negeri (PN), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memperkuat kerja sama penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan.

"Kunjungan kami ke PN merupakan bentuk sinergitas antar-aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas hukum dan keamanan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah," kata Kapolres Bangka Tengah AKBP I Gede Nyoman Bratasena di Koba, Jumat.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolres turut didampingi oleh Kasat Lantas, Kasat Reskrim, dan Kasat Intelkam Polres Bangka Tengah.

Ia mengatakan, kunjunga kerja ke PN Bangka Tengah untuk memperkuat kerja sama dan mempererat koordinasi serta membangun komunikasi yang efektif antara institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

“Kami percaya bahwa sinergitas antara Polri, Kejaksaan dan Pengadilan merupakan kunci penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan profesional," ujarnya.

Kerja sama ini juga sebagai bentuk silaturahim untuk memperkuat penanganan perkara dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

"Tentu kami berharap hubungan baik antar-lembaga ini terus terjalin guna menciptakan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan di Bangka Tengah," ujarnya.

Ia mengatakan, dengan kerja sama dan membangunan sinergitas yang kuat sesama penegak hukum akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan sebuah keadilan.

"Kita selalu berbenah dalam menegakkan hukum secara profesional, sehingga setiap keputusan benar-benar berkeadilan," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto, dalam Forum Diplomasi Antalya 2025, di Turki, Jumat, mengkritisi sikap negara-negara barat yang menerapkan standar ganda dalam menyikapi isu hak asasi manusia, khususnya terkait krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menyoroti inkonsistensi sejumlah negara barat yang dulu gencar mengampanyekan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, namun kini justru bungkam melihat pelanggaran HAM yang terjadi secara terang-terangan di Palestina.

"Banyak negara barat datang ke Indonesia 30 tahun lalu dan mengajari kami tentang HAM, demokrasi. Kami belajar dari mereka. Tapi, sekarang, saat kita semua melihat pelanggaran HAM terang-terangan di depan mata, banyak dari mereka justru diam," ujar Prabowo dalam pernyataannya yang diikuti secara daring Antalya Diplomacy Forum di Jakarta.

Menurut Kepala Negara, diamnya negara-negara yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga nilai-nilai universal menimbulkan kesadaran baru bagi negara-negara di global selatan.

"Ini menyedihkan, tetapi ini membangunkan kami. Kami jadi sadar, oh, begitu ya?" lanjutnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga cerminan dari kegagalan tatanan global dalam menjunjung keadilan dan kemanusiaan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Rejang Lebong, Bengkulu, AKBP Florentus Situngkir menyatakan rumah tahanan (rutan) polres setempat saat ini sudah melebihi kapasitas sehingga perlu dilakukan peningkatan.

"Jumlah tahanan kami saat ini sebanyak 46 orang. Jumlah ini sudah melebihi kapasitasnya sebanyak 30 orang. Nantinya akan kami lakukan perbaikan dari segi fisik dan kapasitasnya," kata Florentus saat ditemui di Rejang Lebong, Jumat.

Dia menjelaskan, Rutan Polres Rejang Lebong tersebut menampung seluruh tahanan dari Polres Rejang Lebong serta polsek jajaran, di mana kondisinya saat ini sudah layak dilakukan perehaban serta peningkatan.

"Saat ini kami keterbatasan ruangan, kalau kami titipkan ke polsek-polsek tempatnya tidak memadai. Nantinya ketika dilakukan perbaikan ruangan tahanan, kami berencana memindahkan tahanan ini ke Lapas Kelas IIA Curup," terangnya.

Rencana penitipan sementara tahanan Polres Rejang Lebong itu sendiri, kata dia, sudah dikoordinasikan dengan Kepala Lapas Kelas IIA Curup, sehingga pemindahan sementara tahanan ini tidak mengalami permasalahan.

"Sebagai dua instansi saling bekerja sama terkait bagaimana kondisi tahanan, kondisi keamanan di sana dan bagaimana teknis kami di lapas, maupun bagaimana teknis ke depan terkait dengan pengamanan," tegas AKBP Florentus Situngkir.

Menurut dia, tahanan yang mendekam di Rutan Polres Rejang Lebong ini terkait dengan beberapa tindak pidana mulai dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba, kemudian pidana umum seperti pencurian, pembunuhan dan lainnya serta kasus asusila.

Para terduga pelaku tindak kejahatan ini untuk sementara waktu ditahan di Mapolres Rejang Lebong sembari menunggu proses pemeriksaan selesai, dan jika berkas perkaranya sudah lengkap kemudian langsung dilimpahkan ke JPU untuk disidangkan.

Solo (ANTARA) - Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menyoroti revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang penyelidikan dan penyidikan yang berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.

Dekan Fakultas Hukum UNS Muhammad Rustamaji di Solo, Jawa Tengah, Jumat, mengemukakan bahwa penangkapan harus ada standarnya.

Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yakni penyidikan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, hingga penggeledahan dan penahanan.

"Konsepnya itu yang disebut dengan tindakan polisional, di situ ada upaya paksa," katanya.

Padahal, lanjut dia, sesuai dengan empat pilar penegakan hukum ada penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan penuntutan pidana.

"Revisi ini memberikan kesempatan penahanan itu," katanya menjelaskan.

Apalagi, kata Rustamaji, revisi KUHAP menempatkan penyidik Polri pada posisi baru karena disebutkan sebagai penyidik utama sehingga kewenangan polisi makin besar.

"Penyidik Polri jadi koordinator penyidik-penyidik yang lain karena sebagai penyidik utama, terutama penyidik PNS," katanya.

Menurut dia, seharusnya jika mengusung kesetaraan, tidak ada istilah penyidik utama. Apalagi, sebelumnya hanya ada penyidik umum dan khusus.

Terkait dengan hal itu, kata dia, masih ada waktu bagi DPR RI dan Pemerintah untuk menggelar kajian-kajian dan diskusi publik yang membahas revisi KUHAP sebelum pengesahan menjadi undang-undang.

Ia berharap pengesahan jangan sampai terburu-buru, khususnya soal penyidik utama atau posisi penyidik PNS di bawah polisi harus dibedah lagi, termasuk juga soal penahanan.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggandeng 10 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada orang atau kelompok orang miskin.

Hal tersebut dilakukan melalui Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Wilayah, pada Kamis (10/04).

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Jumat (11/4), mengatakan bahwa Bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma. Bantuan hukum bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memahami, dan menyelesaikan masalah hukum.

Kanwil Kemenkum Babel bekerjasama dengan 10 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lolos verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025-2027 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terdapat 5 Organisasi Bantuan Hukum yang berdomisili di Kota Pangkalpinang yaitu PDKP Babel, LPH dan HAM Pancasila, LBH Al-Hakim Babel, LBH KUBI dan PLBH Legal Justice. Kemudian terdapat 3 Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Bangka, yaitu YLBH Lentera Serumpun Sebalai, Hatami Koniah dan YLBH Rusti Justicia. Selanjutnya 1 Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu Milineal Bangka Tengah Keadilan (MBK). Serta 1 Organisasi Bantuan Hukum di Kabupaten Belitung, yaitu LKBH Belitung.

Feri menuturkan, tahun 2024 menunjukkan kinerja positif pada penyerapan anggaran bantuan hukum menjadi 99,99%. Serta ada peningkatan jumlah kegiatan menjadi 300 Kegiatan dengan rincian 237 kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan 63 kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi.

“Pada periode tahun anggaran 2025, Kemenkum Babel mendapatkan anggaran bantuan hukum sebesar Rp201.042.000 dengan rincian diperuntukkan untuk kasus Litigasi sebesar Rp174.040.000 dan Non Litigasi sebesar Rp27.002.000,” ujar Feri Pontoh.

Plt. Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto mengatakan, bantuan hukum merupakan wujud akses terhadap keadilan, sehingga setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ia minta kepada para Organisasi Bantuan hukum tersebut untuk menyiapkan strategi agar targetnya tercapai. Kemudian melakukan evaluasi internal secara berkala dan menjaga kualitas layanan, serta kedepankan integritas.

Harun mengatakan, tahun 2024 telah dilaksanakan Verifikasi dan Reakreditasi OBH. Terdapatb 3 OBH yang telah berhasil meningkatkan akreditasinya dari C ke B yakni PDKP Babel, LPH dan HAM Pancasila serta LKBH Belitung. Selain itu ada dua 2 OBH baru yang sudah lolos Verifikasi dan akreditas yakni PLBH Legal Justice Babel dan YLBH Rusti Justicia.

Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto, Kakanwil Ditjenpas Babel Herman Sawiran, Kakanwil KemenHAM Babel Suherman, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kabid Pelayanan AHU Muhamad Bang Bang, Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA) Pelaksanaan Bantuan Hukum.

Palu (ANTARA) - Ribuan warga Alkhairaat yang tergabung dalam massa aksi Presidium Aksi Bela Guru Tua melakukan aksi unjuk rasa damai, menuntut aparat penegak hukum untuk menangkap dan penjarakan Fuad Riadi atau Fuad Plered.

Panglima Garda Alkhairaat (GAL) KH. Husen Habibu dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus PB Alkhairaat Jamaluddin Mariadjang turut memimpin aksi di depan Kantor DPRD Sulteng, Jumat petang.

Massa aksi datang dari berbagai daerah diantaranya Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku menyemut menyatu bergerak bersama menuju titik aksi.

Panglima GAL Husen Habibu menegaskan Fuad Plered harus ditangkap dan diadili, “Bela Guru Tua harga mati bagi kita!”

Dia mengatakan yang mereka juga menuntut agar Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri menangkap Fuad Plered

“Alkhairaat bukan kaleng-kaleng. Fuad Plered salah pilih lawan!” teriak Ketua Rais Suriah PW NU Sulteng periode 2001-2015 ini membakar semangat massa aksi.

Sementara Sekretaris Jenderal PB Alkhairaat Jamaluddin Mariadjang mengatakan Alkhairaat tidak punya musuh dan berteman dengan semua orang. Guru Tua mengembangkan Alkhairaat dalam keberagaman suku, budaya dan agama. Sehingga apa menjadi misi Guru Tua berkembang dan menyebar luas di seluruh wilayah Indonesia.

“Olehnya, Guru Tua merupakan lambang kebhinekaan,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa massa tersebut dipicu oleh akun youtube Fuad Riyadi alias Fuad Plered tersebar luas di media sosial mendiskreditkan pendiri Alkhairaat Habib Sayid Idrus Bin Salim Aljufri dengan kata-kata tidak pantas atau ujaran kebencian dengan kata “Monyet dan Penghianat”.

Dalam kasus itu, Fuad Riyadi juga telah dilakukan sanksi dewan adat, berupa penggantian hewan.

Pewarta: Fauzi/Badrusn
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Yerusalem/Istanbul (ANTARA) - Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu membahas sebuah usulan baru dari Mesir terkait pertukaran tahanan dengan kelompok Palestina, Hamas, dalam sebuah sesi pengarahan pada Kamis (10/4) yang melibatkan tim negosiasi Israel serta pimpinan lembaga keamanan negara, demikian dilaporkan media Israel.

Kanal berita Channel 12 melaporkan bahwa Netanyahu menggelar sesi tinjauan terkait sandera Israel yang masih ditahan di Gaza, meski tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Menurut sumber Channel 12, usulan dari Mesir mencakup “pembebasan delapan sandera Israel yang masih hidup dengan imbalan gencatan senjata selama 50 hari.”

Kanal berita itu juga menyebutkan bahwa usulan tersebut mencakup kelanjutan pembahasan tahap kedua dari kesepakatan setelah delapan sandera dibebaskan.

Pejabat Israel yang diwawancarai Channel 12 mengatakan bahwa “peluang tercapainya kesepakatan semakin besar.”

Laporan itu menambahkan bahwa keluarga para sandera, yang baru-baru ini bertemu sejumlah pejabat Amerika Serikat yang tidak diungkap identitasnya, kini merasa “optimistis akan kemungkinan adanya terobosan dalam beberapa hari ke depan.”

Hingga kini, belum ada komentar resmi dari pihak Mesir maupun tanggapan dari Hamas terkait laporan tersebut.

Kantor Netanyahu pada Kamis juga menyampaikan bahwa pemimpin otoritas itu telah memberi pengarahan kepada keluarga para sandera di Gaza dalam sebuah pertemuan di Yerusalem.

Dalam pertemuan itu, Netanyahu menyampaikan “upaya yang sedang berlangsung” untuk memulangkan para sandera serta menegaskan bahwa “saluran negosiasi saat ini masih aktif.”

Israel memperkirakan masih ada 59 sandera yang ditahan di Gaza, dengan sedikitnya 22 orang dipastikan masih hidup.

Mereka sebelumnya dijadwalkan akan dibebaskan dalam tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza, yang mensyaratkan Israel untuk sepenuhnya menarik pasukannya dari wilayah tersebut dan mengakhiri perang secara permanen.

Namun, Israel kembali melancarkan serangan dan melanggar perjanjian gencatan senjata yang dicapai pada Januari. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel telah menewaskan lebih dari 50.800 warga Palestina di Gaza dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut menjadi tumpukan reruntuhan puing.

Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait aksi militernya di wilayah Gaza.

Sumber: Anadolu

Medan (ANTARA) - Tim kuasa hukum Kompol Ramli Sembiring dari Kantor Law Office & Advokat Irwansyah Nasution menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti pendukung yang diklaim memperkuat dalil bahwa penetapan status tersangka terhadap kliennya adalah cacat hukum.

"Hari sidang permohonan praperadilan yang kita ajukan kembali digelar. Agenda sidang kali ini berfokus pada penyerahan bukti-bukti dan dokumen pendukung,” kata Irwansyah di Pengadilan Negeri Medan, Jumat (11/4).

Irwansyah menyampaikan bahwa beberapa bukti yang diserahkan kepada Hakim Tunggal Phillip Mark Soentpiet antara lain adalah surat laporan polisi (LP) tertanggal 3 Februari 2025 yang langsung naik ke tahap penyidikan pada 4 Februari 2025.

"Bukti-bukti ini menunjukkan adanya kejanggalan dalam proses penyidikan terhadap klien kami. Kami berharap majelis hakim mempertimbangkan secara objektif,” tegas Irwansyah.

Sebab, kata Irwansyah, hanya berselang satu hari setelah laporan dibuat, proses langsung naik ke penyidikan.

"Inikan sangat ganjal. Kami juga menyerahkan bukti adanya kesalahan dalam surat panggilan. Seharusnya surat tersebut dibuat pada 23 Februari 2025, namun tertulis 23 Februari 2023. Ini jelas cacat administrasi dan cacat formil,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irwansyah menyatakan bahwa kliennya, Ramli Sembiring, membantah seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berada di Divisi Propam Mabes Polri.

“Klien kami membantah seluruh tuduhan yang disangkakan, seperti dugaan bertindak sewenang-wenang dan menerima sejumlah uang. Itu tidak benar,” tutur dia.

Hingga saat ini, lanjut dia, Ramli Sembiring belum menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Padahal, menurut KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi, SPDP wajib diberikan kepada pelapor, terlapor, dan jaksa dalam waktu tujuh hari sejak diterbitkan.

“Dalam praperadilan ini, kami menguji dua alat bukti, apakah sudah benar menetapkan seseorang itu sebagai tersangka,” jelas Irwansyah.