Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengungkapkan bahwa kepemilikan sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari, diduga memiliki keterkaitan dengan Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau) TNI AU.

Menurut dia, temuan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterima dengan nomor Skep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

"Itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau salah satunya kepemilikan atas sirkus," kata Atnike usai audiensi dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Pada Pasal 10 huruf A SK tersebut, Puskopau diduga mempunyai kepemilikan atas sirkus OCI tersebut dengan nomenklatur "Unit Usaha Jasa Niaga Umum". Namun, dia perlu menelusuri lebih lanjut kepemilikannya, karena SK tersebut terbit pada tahun 1997.

"Nah itu perlu kita lihat itu kan tahun 97," kata dia.

Menurut dia, kasus dugaan eksploitasi yang terjadi di sirkus OCI sudah terjadi sejak lama. Komnas HAM, kata dia, sudah memperoleh informasi-informasi mengenai dugaan eksploitasi itu sejak tahun 1997, tetapi perlu ditelusuri kembali.

Dia pun mengaku bakal meminta penjelasan kepada Markas Besar TNI AU terkait temuan yang sudah lama tercatat tersebut. Karena, kata dia, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi.

"Komnas HAM menolak segala bentuk eksploitasi anak yang bersifat komersil atau segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas) menjadwalkan proses harmonisasi dan penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Narapidana Antarnegara selesai sebelum pelaksanaan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dalam rapat pembahasan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara di Jakarta, Rabu, Staf Khusus Menteri Koordinator (Menko) Kumham Imipas Bidang Isu Strategis Karjono Atmoharsono mengatakan para peserta rapat sepakat untuk mendorong agar RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 serta mempercepat pembentukan Panitia Antarkementerian (PAK) dan finalisasi dokumen pendukung.

“Ini adalah momen penting untuk memastikan keadilan hukum lintas negara dan menegaskan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional,” ucap Karjono, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi pada Rabu di Jakarta.

Adapun evaluasi prolegnas dilakukan setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan prolegnas prioritas tahunan.

Karjono menegaskan bahwa RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat dasar hukum pemindahan narapidana seperti kasus Bali Nine, Mary Jane, maupun Serge Atlaoui.

Dengan demikian, dirinya menekankan bahwa RUU tersebut bukan hanya soal kerja sama internasional, tetapi juga perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri.

Selain mengenai harmonisasi dan penyelarasan naskah akademik, rapat turut membahas sejumlah tahapan penting lainnya dalam proses penyusunan, termasuk penambahan materi mengenai pertukaran narapidana serta pembentukan PAK.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menko Kumham Imipas Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antarlembaga Cahyani Suryandari berpendapat tim lintas kementerian diperlukan agar pembahasan berjalan komprehensif dan konsisten dengan hukum internasional.

Untuk itu dalam forum tersebut, disepakati bahwa surat keputusan pembentukan PAK akan segera ditetapkan. Anggota PAK akan terdiri atas Kemenko Kumham Imipas, Kemenko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Hukum (Kemenkum), serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Selain itu, akan meliputi pula beberapa lembaga seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Rapat tersebut merupakan bagian dari mandat Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam upaya memperkuat kerangka hukum terkait pemindahan narapidana antarnegara.

Rapat lanjutan itu dipimpin oleh Staf Khusus Bidang Isu Strategis Kemenko Kumham Imipas serta dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemenkum, Kemensetneg, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), serta jajaran deputi dan staf ahli di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa ada empat poin pelanggaran HAM yang diduga terjadi terkait eksploitasi pemain sirkus di lingkungan Oriental Circus Indonesia (OCI), yang sudah tercatat sejak tahun 1997.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa Komnas HAM juga sudah mengeluarkan pernyataan terkait pelanggaran itu pada 1 April 1997. Namun rekomendasi yang dikeluarkan, kata dia, tidak ditindaklanjuti oleh pihak OCI.

"Kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sangat lama diadukan ke Komnas HAM, sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai," kata Atnike saat audiensi Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, pelanggaran HAM yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul identitas dan hubungan kekeluargaan baik dengan keluarga maupun dengan orang tuanya.

"Karena seluruh pengadu ketika diambil oleh OCI masih berada dalam usia anak atau di bawah umur, sejalan dengan apa yang diceritakan," katanya.

Kemudian yang kedua adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Lalu yang ketiga adalah pelanggaran hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya.

"Dan yang keempat, pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata dia.

Sehubungan dengan itu, dia mendorong negara untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam konvensi tentang hak anak, di antaranya untuk memiliki identitas dan ikatan keluarga, mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, negara juga perlu menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan, mendapatkan lingkungan yang aman serta upah yang adil, dan mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikan.

Dia menegaskan Komnas HAM menolak segala bentuk eksploitasi anak yang bersifat komersil atau segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan.

"Komnas HAM merasa prihatin bahwa para pengadu para korban yang dulu anak anak hingga dewasa pada saat ini belum juga mendapatkan pemulihan atas kerugian fisik psikis dan ekonomi maupun sosial," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai pemungutan suara ulang (PSU) yang berulang dalam Pilkada 2024 memunculkan tantangan besar terkait efisiensi anggaran, keadilan proses demokrasi, serta perlunya penegakan hukum yang tegas dan sinergi antarpihak untuk memastikan proses berjalan efektif.

Menurut dia, penting untuk menyeimbangkan antara demokrasi yang substansial dengan penegakan hukum yang jelas, serta konteks yang relevan dengan kebutuhan publik.

“PSU dan seluruh prosesnya harus relevan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, tetapi juga tidak boleh berlarut-larut,” kata Adinda kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia mengingatkan jika proses ini terus berulang tanpa adanya evaluasi yang tepat maka akan ada pembelajaran yang terlewat dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada.

Ketegasan dalam penegakan hukum, menurut dia, perlu dimulai sejak awal karena penanganan yang cepat dan tepat terhadap laporan dari pemantau atau masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa manipulasi peraturan atau pelanggaran yang lebih kompleks tidak terjadi.

"Penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang disembunyikan, dan jika ada, harus ada langkah hukum yang jelas dan segera diambil," ujarnya.

Selain itu, dia menekankan pentingnya perlindungan terhadap para pemantau pemilu dan masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam proses ini.

“Partisipasi publik adalah bagian penting dari demokrasi. Kita tidak boleh membiarkan partisipasi itu dikriminalisasi atau bahkan diintimidasi, karena hal itu adalah pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum,” ujar Adinda.

Adinda juga menyoroti bahwa sinergi antara pihak internal, eksternal, serta seluruh lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang adil bagi rakyat.

Dia mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya untuk tidak hanya menekankan aspek teknis pemilu yang aman dan lancar, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut memenuhi asas keadilan dan integritas.

"Hal ini terutama penting dalam mencegah manipulasi politik dan memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi daerah mereka tanpa hambatan," ujarnya.

Di sisi lain, dirinya juga menekankan bahwa pelaksanaan PSU yang berulang kali mengundang tantangan bagi keberlanjutan pemerintahan daerah.

Hal ini dapat menghambat kemajuan daerah dan menciptakan ketidakstabilan di tingkat kebijakan, terutama apabila pejabat sementara menggantikan kepala daerah yang belum terpilih secara definitif.

Oleh karena itu, kata Adinda, penyelenggara pilkada, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, harus berkomitmen untuk menjaga proses yang transparan, efisien, dan berintegritas.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyebutkan bahwa Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan radikal terorisme di seluruh daerah Indonesia.

FKPT, menurut dia, merupakan tempat menampung informasi, mendeteksi masalah, dan melakukan pemetaan wilayah rawan radikalisme di daerah.

"Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 mengamanatkan kepada BNPT bahwa pencegahan terorisme hukumnya wajib maka kami bentuk FKPT sesuai UU," ucap Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Sebagai garda terdepan pencegahan radikal terorisme di daerah, ia pun menekankan pentingnya FKPT untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara proaktif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dengan lebih aktif dan bisa berbaur bersama Forkopimda, kata dia, upaya pencegahan terorisme di daerah bisa berjalan dengan lebih baik.

Dia pun mengingatkan meskipun selama tiga tahun terakhir tidak terjadi aksi terorisme (zero attack terrorism), namun radikalisasi masih terus berlanjut, bahkan sering mengincar Generasi Z melalui platform digital.

Berkaitan dengan hal tersebut, Eddy meminta FKPT harus bisa menjadi corong informasi sekaligus menyerap informasi terkait perkembangan radikal terorisme di daerah.

Sementara itu, Ketua FKPT Sulawesi Tenggara, Andi Intang Dulung mengajak seluruh pengurus dan anggota FKPT di Indonesia untuk siap menjaga Tanah Air, khususnya dalam menjaga daerah dari ancaman ideologi radikalisme.

"Harus selalu siap siaga, kita harus mampu mencegah agar tidak berkembang jadi tindakan radikal terorisme," ujar Andi dalam kesempatan yang sama.

Dia pun meyakini berbagai kerja FKPT di daerah, termasuk dalam terkait koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintahan daerah, pasti mendapatkan dukungan penuh di wilayahnya masing-masing.

Pasalnya, menurut dia, semua wilayah pemerintahan dari desa hingga provinsi ingin aman dan bebas ancaman radikal terorisme.

"Koordinasi penting, semua daerah pasti ingin aman," ucap dia menambahkan.

FKPT merupakan forum daerah yang dibentuk oleh BNPT dalam kerja sama pelibatan masyarakat untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT hadir di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor.

FKPT yang terbentuk sejak tahun 2012 merupakan mitra strategis BNPT di daerah yang menjembatani pelaksanaan pendekatan lunak (soft approach) melalui pelibatan tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, hingga generasi muda dalam upaya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2024 kembali menegaskan pentingnya reformasi internal partai politik serta penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh demi terciptanya pemilu yang berintegritas.

Dia menekankan bahwa partai politik perlu mereformasi internal untuk menjamin rekrutmen politik yang berintegritas.

Menurutnya, reformasi itu harus diiringi dengan peningkatan kesadaran dari para kandidat agar tidak terjadi pelanggaran berulang seperti politik uang atau pelanggaran kampanye.

“Ini juga soal edukasi publik. Kami merekomendasikan agar penyelenggara pemilu mengumumkan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta, seperti politik uang atau pelanggaran kampanye. Budaya malu bisa jadi alat awal untuk mendorong budaya hukum,” kata Adinda kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Adinda mengatakan bahwa TII juga mendorong agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengkaji ulang berbagai putusan terkait PSU dengan mempertimbangkan rasa keadilan substantif, seperti yang pernah dilakukan pada Pilkada 2018 dan 2020.

Menurut dia, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu juga penting dilakukan lintas sektor, termasuk oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memastikan pelanggaran ditindak secara hukum tanpa intervensi kepentingan politik.

Dia mengatakan bahwa ketegasan aparat penegak hukum dan kecepatan menindaklanjuti laporan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.

“Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga penting agar ada transisi yang mulus dari penjabat (PJ) kepala daerah ke kepala daerah hasil pilkada,” ujarnya.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memastikan PSU bukan hanya menjadi prosedur demokratis, tetapi juga mencerminkan keadilan, transparansi, dan efisiensi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Guru besar Universitas Indonesia (UI) menyebut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) mengatakan diperlukan untuk mengatur interaksi antara hukum adat dan hukum negara.

"Pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi penting sebagai payung besar untuk mengatur keruwetan interaksi hukum adat dan hukum negara di ruang sosial," kata Guru Besar Bidang Sosiologi Hukum Fakultas Hukum UI Prof Ratih Lestarini dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Hukum harus bisa menyeimbangkan kepentingan para pihak dan seharusnya memberikan perlindungan hak adat, sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi investasi.

Keberadaan RUU Masyarakat Hukum Adat sangat penting untuk memberikan dan memastikan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat yang selama ini kerap termarginalkan.

Untuk itu, dukungan dari berbagai elemen, terutama dari kalangan universitas, akademisi dan mahasiswa, menjadi krusial dalam memperkuat tekanan terhadap proses legislasi itu.

Dalam pernyataan yang sama Dosen Bidang Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UI Ismala Dewi mengatakan memerlukan perlindungan dan pengakuan hak-haknya atas keberadaan wilayah adat, termasuk sumber daya alamnya.

"Kita perlu mendukung penerapan hukum adat dalam menjaga lingkungan hidupnya tersebut. Sehingga, tercipta keberlangsungan ketersediaan air dan lingkungan hidup yang berkelanjutan bagi masyarakat adat," kata Ismala.

Untuk itu, lanjutnya, RUU Masyarakat Adat perlu segera disahkan untuk mengakomodasi pemenuhan hak masyarakat adat atas sumber daya alamnya secara berkeadilan.

Dalam diskusi yang dilaksanakan di UI pada Selasa (22/4), perspektif kebudayaan juga turut disuarakan sebagai bagian penting dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat.

Sebab, pengakuan terhadap Masyarakat Adat bukan hanya soal hak atas tanah atau wilayah, melainkan juga tentang penghormatan terhadap nilai-nilai hidup, tradisi, serta cara pandang dunia yang diwariskan secara turun-temurun.

Sementara itu, budayawan sekaligus dosen filsafat dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI Dr Luh Gede Saraswati Putri menyebut pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi krusial, karena masyarakat adat adalah penjaga dan pelestarian lingkungan hidup.

"Dengan kearifan lokal yang mampu merawat alam secara berkelanjutan. Komunitas Adat memiliki nilai-nilai budaya yang lestari sebagai identitas bangsa," ujarnya.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di TikTok menarasikan Presiden Prabowo akan memberikan hukuman mati bagi pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai lebih dari Rp10 miliar.

Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan Prabowo akan langsung mengeksekusi mati koruptor agar rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera dan bebas dari korupsi.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“presiden Prabowo: muak dengan pejabat negara yang korup, setujukah Rakyat jika ada pejabat negara korupsi diatas 10M di hukum mati jika terbukti melakukan korupsi langsung di eksekusi mat1 agar Rakyat Indonesia Sejahtera bebas dari korupsi”

Namun, benarkah Prabowo akan beri hukuman mati pejabat yang korupsi lebih dari Rp10 miliar.

Penjelasan:

Dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media nasional yang disiarkan melalui kanal YouTube Harian Kompas pada Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara tegas bahwa dirinya tidak sepakat dengan pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

Prabowo menyatakan bahwa hukuman mati menghilangkan kesempatan untuk melakukan perbaikan jika ternyata ditemukan kesalahan dalam proses peradilan. Ia juga menegaskan bahwa sepanjang sejarah Indonesia, belum pernah ada presiden yang menjalankan eksekusi mati terhadap pelaku korupsi, walaupun secara hukum hal tersebut dimungkinkan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai ketidaksetujuan Presiden Prabowo Subianto atas penerapan hukuman mati bagi koruptor mencerminkan sikap kenegarawanan yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan.

Pasalnya, sambung Yusril, apabila seseorang sudah dieksekusi mati, maka tidak ada lagi kesempatan untuk menghidupkan kembali orang tersebut jika terdapat sisa 0,1 persen kemungkinan tidak bersalah, walaupun hakim sudah menyatakan 99,9 persen orang itu terbukti bersalah.

"Sebagai Presiden, beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap narapidana mana saja dan kasus apa saja," ujar Yusril, dilansir dari ANTARA.

Selain itu, Komisi Kejaksaan RI menyatakan memiskinkan koruptor lebih efektif dibandingkan hukuman mati karena dapat menimbulkan efek jera ke depannya.

"Yang ditakutkan koruptor bukan dipenjara, tetapi dimiskinkan. Kalau lihat negara dengan corruption perceptions index (CPI) yang rendah sudah tidak ada hukuman mati," kata Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI Pujiyono Suwadi, dilansir dari ANTARA. Dengan demikian tak benar Presiden Prabowo akan menghukum mati pejabat yang melakukan korupsi dengan nilai lebih dari Rp10 miliar.

Cek fakta: Hoaks! Presiden Prabowo akan bubarkan TNI/Polri

Cek fakta: Hoaks! Artikel Jokowi sebut pertemuan Prabowo-Megawati sebagai pelanggaran kode etik

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono meminta Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di seluruh Indonesia menampung informasi mengenai potensi tindak pidana terorisme dari masyarakat.

Pasalnya, kata dia, saat ini penangkapan terhadap pelaku terorisme bisa dilakukan sedari adanya potensi tindak pidana, salah satunya berupa kepemilikan bahan untuk perakitan bom.

"Kalau dahulu, bomnya sudah jadi baru pelakunya ditangkap. Ketika meledak sudah tidak ada pencegahan, ini yang bahaya," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

FKPT merupakan forum daerah yang dibentuk oleh BNPT dalam kerja sama pelibatan masyarakat untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT hadir di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor.

Maka dari itu dengan adanya keberadaan FKPT di seluruh daerah Indonesia, ia menyebutkan berbagai potensi tindak pidana terorisme tersebut bisa dikumpulkan informasinya dari masyarakat.

Berbagai informasi itu, kata dia, dapat dilaporkan kepada Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT serta Satuan Tugas (Satgas) Intelijen.

Nantinya, Satgas Intelijen, yang bertugas memantau jaringan terorisme di Indonesia, akan membuat laporan guna dikirimkan kepada aparat penegak hukum (apgakum) sebagai dasar penangkapan.

Eddy mencontohkan salah satu potensi tindak pidana terorisme yang bisa ditangkap pelakunya, yakni kepemilikan pupuk urea yang kemungkinan akan dipakai untuk perakitan bom.

"Namun konsekuensinya penyidik harus dapat membuktikan bahwa pupuk urea ini digunakan untuk membuat bom," tuturnya.

FKPT yang terbentuk sejak tahun 2012 merupakan mitra strategis BNPT di daerah yang menjembatani pelaksanaan pendekatan lunak (soft approach) melalui pelibatan tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, hingga generasi muda dalam upaya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme.

Medan (ANTARA) - Suhandri Umar Tarigan selaku kuasa hukum Rahmadi yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 gram, siap membeberkan semua bukti di pokok perkara.

“Kita akan buka-bukaan di pokok perkara, untuk membantah tuduhan kepemilikan narkoba yang disangkakan oleh pihak Ditresnarkoba Polda Sumut kepada klien kita,” tegas Suhandri di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (23/4).

Ketika ditanya terkait ditolaknya praperadilan Rahmadi oleh hakim, Suhandri Umar mengatakan akan akan mempelajari terlebih dahulu seluruh pertimbangan hakim.

“Kita akan melihat dulu seluruh pertimbangan hakim, karena tadi hanya sebagian saja yang dibacakan. Kita akan pelajari lebih dalam,” tegasnya.

Dia mengatakan bahwa putusan majelis hakim dinilai tidak adil. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan langkah hukum selanjutnya.

“Kita merasa putusan ini tidak adil, karena pihak termohon tidak menghadirkan saksi. Jadi bagaimana bisa diketahui proses penangkapan terhadap klien kami,” ujar Suhandri.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Medan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Rahmadi. Putusan itu dibacakan Hakim Tunggal Cipto Hosari Parsaoran Nababan di ruang sidang Cakra V, Rabu (23/4).

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan menolak eksepsi termohon dan menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

“Memutuskan. Dalam eksepsi, menyatakan bahwa eksepsi termohon tidak diterima. Dalam pokok perkara, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” tegas Hakim Cipto Nababan.

Diketahui Rahmadi merupakan warga Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, mengajukan gugatan praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka kepemilikan sabu-sabu 10 gram oleh Ditresnarkoba Polda Sumut.

Gugatan praperadilan itu didaftarkan Rahmadi pada Jumat (21/3), ke Pengadilan Negeri Medan, dengan nomor: 18/Pid.Pra/2025/PN Mdn. Adapun para termohon, yakni Presiden RI cq Kapolri cq Kapolda Sumut Cq Diresnarkoba Polda Sumut Cq Penyidik Kompol Dedy Kurniawan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono melantik pengurus Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) periode 2025-2027 untuk 13 provinsi, di Jakarta, Rabu.

"Dengan pelantikan hari ini, saya yakin FKPT bisa menjadi perpanjangan dan kebanggaan BNPT di masing-masing daerah dalam mengimplementasikan amanat undang-undang guna mencegah tindak pidana terorisme," kata Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan usai pelantikan, yang dipantau secara daring.

FKPT merupakan forum daerah yang dibentuk oleh BNPT dalam kerja sama pelibatan masyarakat untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT hadir di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor.

Adapun para pengurus FKPT periode 2025-2027 yang dilantik dari 13 provinsi dimaksud, yakni jajaran FKPT Aceh dengan Wiratmadinata sebagai ketua, FKPT Sumatera Utara dengan Arifudin Muda Harahap sebagai ketua, FKPT Sumatera Barat dengan Adil Mubarak sebagai ketua, FKPT Riau dengan Jenri Salmon Ginting, FKPT Kepulauan Riau dengan Lamidi sebagai ketua, serta FKPT Jambi dengan Abdurrahman sebagai ketua.

Kemudian, jajaran FKPT Bengkulu dengan Khairil Anwar sebagai ketua, FKPT Sumatera Selatan dengan Muhammad Yamin sebagai ketua, FKPT Bangka Belitung dengan Subardi sebagai ketua, FKPT Lampung dengan Muhammad Firsada sebagai ketua, FKPT Banten dengan Chairil Anwar sebagai ketua, FKPT DKI Jakarta dengan Taufan Bakrie sebagai ketua, serta FKPT Jawa Barat dengan Raden Roro Desy Priatni sebagai ketua.

Eddy pun berharap nantinya para deputi dari BNPT bisa memberikan informasi kepada para pengurus FKPT tentang wilayah yang dianggap rawan dengan paham radikal terorisme.

"Ini makanya FKPT dibentuk karena memang akar dari terorisme itu berasal dari daerah," ujarnya.

FKPT yang terbentuk sejak tahun 2012 merupakan mitra strategis BNPT di daerah yang menjembatani pelaksanaan pendekatan lunak (soft approach) melalui pelibatan tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, hingga generasi muda dalam upaya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme.

Tahun ini, sebanyak 36 FKPT Provinsi dan tiga FKPT tingkat kabupaten/kota turut serta dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT Ke-12 dengan total peserta luring mencapai lebih dari 50 orang dan daring sebanyak 300 orang.

Adapun pelantikan pengurus FKPT 13 provinsi periode 2025-2027 diselenggarakan bersamaan dengan Rakernas FKPT Ke-12.

Rakernas FKPT Ke-12 tidak hanya menjadi forum seremonial, melainkan forum strategis untuk memutakhirkan pemahaman para pengurus terhadap dinamika terorisme terkini, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya, serta menyusun program kerja tahun 2025 yang adaptif dan berbasis data.

Bagian terberat muncul dari irisan keduanya, yakni efek psikososial yang terus membekas, seperti kehilangan martabat, kemiskinan struktural, dan ketimpangan gender

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengusulkan agar Komisi XIII DPR RI membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen untuk investigasi dugaan eksploitasi yang dialami oleh eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Anggota Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor mengatakan penyelidikan lanjutan terhadap kasus tersebut perlu ditindaklanjuti dengan aspek dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut dia, dampak yang dirasakan oleh korban dugaan eksploitasi itu bisa berjangka panjang.

"Dampak dari kasus OCI tidak hanya dirasakan saat kejadian, tetapi berlanjut hingga masa dewasa para korban," kata Maria saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI membahas kasus OCI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dari informasi yang diterima pihaknya, dia mengatakan pada masa anak-anak, para korban diduga mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual, kehilangan akses pendidikan serta identitas hukum.

Menurut dia, hal itu akan berdampak jangka panjang meliputi trauma psikologis berkepanjangan, ketidakjelasan status hukum, hingga keterasingan sosial.

"Bagian terberat muncul dari irisan keduanya, yakni efek psikososial yang terus membekas, seperti kehilangan martabat, kemiskinan struktural, dan ketimpangan gender," kata dia.

Dia mengatakan Komnas Perempuan sudah berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi lintas lembaga bersama Komnas HAM, LPSK, Kementerian Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), hingga Polri, untuk mencari solusi terkait kasus tersebut.

Dia pun merekomendasikan kepada KPPPA untuk memulihkan psikis dan ekonomi para korban. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga diminta untuk melakukan kajian kerugian kerja, investigasi, serta menerbitkan rekomendasi penegakan hukum.

Selain itu, dia meminta agar Jansen Manansang selaku Pemilik OCI untuk memberikan kompensasi ganti rugi kepada para korban. Menurut dia, hal itu perlu keterlibatan para ahli untuk menghitung nilai kompensasi.

Dari kasus tersebut, dia menilai ada beberapa bentuk dugaan pelanggaran HAM berdasarkan dasar hukum nasional maupun internasional, mulai dari eksploitasi anak untuk tujuan ekonomi (child slavery), pelanggaran hak atas pendidikan, penghilangan hak atas identitas dan asal usul keluarga.

Selain itu juga menyangkut kekerasan fisik, psikis, dan seksual, diskriminasi berbasis gender, dan kekerasan berbasis gender dalam konteks reproduksi.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025