Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Perwakilan RI di AS menyampaikan keprihatinan kepada otoritas AS atas pencabutan visa WNI yang berada di AS tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Dalam arahan pers di Jakarta, Kamis, Direktur Pelindungan WNI (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan bahwa pihaknya prihatin terhadap otoritas imigrasi AS yang mencabut visa WNI yang masih aktif tanpa melalui proses hukum yang wajar.

“Kami ingin sampaikan, kami (Indonesia) menghargai kedaulatan Amerika Serikat dalam menegakkan hukum imigrasi. Yang kami minta adalah agar hal itu dilakukan melalui due process of law, sesuai dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat,” kata Judha.

Dia meyakini bahwa hukum yang berlaku di AS dapat memberikan pelindungan kepada siapapun yang berada di AS selama dilakukan dalam proses hukum yang wajar.

Kemlu RI menyampaikan bahwa, hingga 24 April 2025, sudah ada 20 WNI yang terkena dampak kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

Dari 20 WNI tersebut, lima WNI sudah dideportasi dan enam mahasiswa yang awalnya masuk ke AS dengan visa F-1, di mana visa tersebut merupakan visa pelajar yang memungkinkan mahasiswa internasional masuk ke AS untuk studi.

Dia menyebutkan bahwa WNI yang terdampak kebijakan imigrasi Trump telah mendapat akses kekonsuleran untuk memastikan agar para WNI mendapatkan perlakuan yang baik, dan mendapatkan pendampingan hukum.

Judha mengatakan bahwa Kemlu RI sudah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di AS, yaitu Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington, Konsulat Jenderal RI (KJRI) San Fransisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston dan KJRI New York untuk menangani dampak kebijakan imigrasi Trump tersebut.

Direktur PWNI itu juga menyebutkan bahwa pihaknya juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang berada di AS, termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak WNI.

Dia menegaskan bahwa, ketika WNI ditahan oleh otoritas imigrasi AS, WNI tetap memiliki hak untuk menghubungi Perwakilan RI dan berhak mendapatkan akses kekonsuleran, serta berhak untuk tidak memberikan keterangan apapun tanpa pendampingan.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri HAM Natalius Pigai menyebut penugasan utusan RI ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus oleh Presiden Prabowo Subianto, merupakan bentuk kecintaan dan penghormatan bangsa Indonesia terhadap pemimpin tertinggi gereja Katolik di dunia itu.

Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa penugasan tersebut merupakan kesempatan untuk menyampaikan rasa dukacita secara langsung mewakili Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia.

“Bagaimanapun, meninggalnya Paus Fransiskus ini adalah kehilangan bagi dunia dan tentu saja Indonesia, apalagi beliau sempat mengunjungi Indonesia dan kunjungan itu sangat membekas bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya umat Katolik,” katanya.

Menurut Pigai, mendiang Paus Fransiskus merupakan tokoh perdamaian, persaudaraan, dan kemanusiaan. Hal ini sebagaimana disampaikan pula oleh Presiden Prabowo dalam ucapan dukacitanya.

“Ungkapan Presiden ini rasanya sudah menjadi kesan kita semua yang mengenal bagaimana Paus Fransiskus semasa hidupnya. Perjuangannya yang tiada henti untuk kemanusiaan, perdamaian, dan persaudaraan; dan Indonesia mencintai dan menghormati Paus Fransiskus,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengutus presiden ketujuh Joko Widodo, Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignasius Jonan untuk mewakili Presiden RI dan pemerintah Indonesia menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi di kantornya, Jakarta, Rabu (23/4), menjelaskan bahwa utusan-utusan khusus pemerintah RI itu diharapkan dapat mewakili bangsa dan negara untuk menyampaikan belasungkawa.

Menurut dia, keempat tokoh utusan Presiden ini direncanakan bertolak menuju Vatikan selambat-lambatnya pada Jumat (25/4). “Keberangkatan sedang diatur,” kata Prasetyo.

Tokoh-tokoh yang diutus Prabowo pernah bertemu langsung dengan Sri Paus Fransiskus saat kunjungannya di Jakarta pada September 2024.

Dalam kunjungan kala itu, Sri Paus Fransiskus memimpin misa akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, mengunjungi Masjid Istiqlal, bertemu dengan Jokowi yang semasa itu masih menjabat Presiden di Istana Merdeka, dan berdialog dengan para yesuit di Jakarta.

Di Istana Merdeka, mendiang Paus Fransiskus juga bertemu dengan Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai menteri pertahanan.

Sementara itu, Ignasius Jonan saat kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta juga mengemban tugas penting sebagai ketua panitia penyambutan. Mantan menteri perhubungan ini menyambut kedatangan mendiang Paus Fransiskus di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Adapun misa pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 waktu setempat atau sekitar pukul 15.00 WIB di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

Ketua Dewan Kardinal Takhta Suci Kardinal Giovanni Battista Re bakal memimpin misa pemakaman yang juga dihadiri oleh para patriark, kardinal, uskup agung, uskup, dan imam dari seluruh dunia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa pembangunan pabrik pintar atau smart factory merupakan bagian dari komitmen besar Indonesia dalam menghadapi revolusi industri berbasis digital.

Saat meresmikan pabrik pintar milik PT Pegaunihan Technology Indonesia, anak usaha Pegatron Corporation yang berlokasi di Batamindo Industrial Park, Batam, Kepulauan Riau, Kamis, ia menuturkan acara peresmian menandai babak baru dalam transformasi industri berbasis teknologi di Indonesia, khususnya dalam sektor manufaktur cerdas berbasis 5G.
‎
‎“Kehadiran smart factory ini bukan sekadar pencapaian bagi Pegatron, tetapi juga bukti bahwa Indonesia siap menjadi pusat manufaktur berteknologi tinggi di kawasan," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dengan dukungan infrastruktur, kebijakan yang berpihak pada investasi, serta tenaga kerja yang kompetitif, dirinya semakin optimistis bahwa Batam akan menjadi pusat inovasi industri.

‎Lebih lanjut, Menko Yusril juga menyoroti manfaat luas dari keberadaan fasilitas pabrik pintar bagi ekosistem industri dalam negeri.

Pabrik pintar, menurutnya, tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi pusat transfer teknologi, peningkatan keterampilan digital tenaga kerja lokal, serta penguatan rantai pasok industri dalam negeri.

"Ini adalah langkah besar menuju kemandirian teknologi Indonesia,” katanya menambahkan.

‎Fasilitas pabrik pintar yang dikembangkan sejak tahun 2023 tersebut merupakan bagian dari Pegatron Corporation, perusahaan global yang mempekerjakan lebih dari 10 ribu orang di seluruh dunia. Adapun PT Pegaunihan telah aktif di Indonesia sejak tahun 2018 dan kini memperkerjakan sekitar 6 ribu tenaga profesional.

‎Dalam kesempatan yang sama, Presiden sekaligus CEO Pegatron Gary Cheng, menyampaikan bahwa setiap krisis harus dilihat sebagai peluang.

“Krisis merupakan kesempatan untuk melihat potensi besar dalam inovasi. Batam adalah lokasi yang ideal dengan kesiapan teknologi cerdas yang mumpuni,” ujar Gary.

‎Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang menekankan pentingnya kolaborasi inovatif.

"Kami berharap Pegatron dapat bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia untuk menciptakan inovasi asli karya anak bangsa, dalam semangat bertumbuh bersama Indonesia,” tutur Rizal.
‎
‎Rangkaian acara ditutup dengan prosesi pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh Menko Kumham Imipas, yang dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke fasilitas pabrik pintar tersebut.

‎Dengan hadirnya fasilitas itu, Batam semakin memperkuat perannya sebagai pusat industri berteknologi tinggi di Asia Tenggara.

Didukung oleh lokasi strategis, infrastruktur memadai, serta kebijakan pemerintah yang pro-investasi, Batam menjadi pilihan ideal bagi pengembangan industri berbasis teknologi canggih seperti 5G dan otomasi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengingatkan komunitas antiteror di Indonesia melakukan empat kegiatan prioritas.

Saat menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri di Jakarta, Selasa (22/4), ia menyebutkan empat kegiatan prioritas dimaksud, yakni koordinasi dan sinergi antarinstrumen keamanan dan pertahanan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, penguatan kontra radikalisasi, deradikalisasi, serta BNPT sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis.

"Kegiatan prioritas ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 dan implementasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah," kata Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Adapun komunitas antiteror di Indonesia mencakup berbagai entitas yang memiliki peran penting dalam penanggulangan terorisme, antara lain BNPT, Densus 88 AT Polri, serta berbagai satuan khusus lainnya dari TNI dan Polri.

Lebih lanjut Eddy menekankan bahwa dalam melaksanakan kontra radikalisasi di era pemerintahan yang melakukan efisiensi, juga harus dilakukan secara empiris atau berdasarkan pengalaman.

Maka dari itu, BNPT terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk terus bersinergi dan memaksimalkan pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Dia menuturkan bahwa pihaknya mencoba memadukan BNPT, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais), Densus 88, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam Satuan Tugas Kontra- radikalisasi.

"Kegiatannya ada tiga untuk satgas ini, kontra-propaganda, kontra-ideologi, dan kontra-narasi. Nah, ini kami sinkronisasi, jangan sampai sama target operasinya," ungkapnya.

Dirinya menambahkan bahwa hingga saat ini BNPT terus berfokus pada dua program prioritas nasional demi melakukan pencegahan dari hulu hingga hilir, yakni program Kesiapsiagaan Nasional dan Deradikalisasi Luar Lapas.

"Kami sampaikan ke Bappenas program prioritas ini penting kami lakukan karena ini dari hulunya. Kemudian, kepada mantan-mantan narapidana kami sebut Mitra Deradikalisasi," tutur Eddy melengkapi.

Sementara itu, Kepala Densus 88 AT Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sentot Prasetyo menyampaikan bahwa forum rakernis tersebut lebih dari sekadar rutinitas kelembagaan.

“Ini merupakan manifestasi konkret dari komitmen institusional dalam merespons dinamika ancaman kontemporer yang kian kompleks dan multidimensial,” ucap Irjen Pol. Sentot dalam kesempatan yang sama.

Sentot menekankan bahwa tujuan dari rakernis, yakni untuk menyelaraskan arah kebijakan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan menguatkan integrasi operasional dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Maka dari itu, dirinya mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum tersebut sebagai ruang kontemplasi dan inovasi strategis guna melahirkan berbagai rekomendasi yang strategis.

Rakernis menegaskan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antarlembaga dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai, sejalan dengan cita-cita untuk meraih Indonesia Emas 2045, sesuai dengan tema Peran Densus 88 AT Polri yang Presisi dalam Pemeliharaan Kamtibmas guna Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengajak organisasi advokat termasuk Perhimpunan Advokat Indonesia untuk memberikan edukasi masyarakat di wilayah itu tentang pemahaman hukum.

"Saat ini masih banyak masyarakat yang lemah akan pemahaman tentang hukum. Ini perlu diberi edukasi," ujar Rico Waas saat menerima kunjungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Pergerakan Medan di Medan, Rabu.

Menurut dia, pemahaman hukum dinilai sangat penting bagi masyarakat karena dapat membantu masyarakat memahami segala hal yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Sebagai organisasi advokat, Wali Kota meminta agar Peradi Pergerakan Medan untuk mengedukasi serta memberikan pendampingan bagi masyarakat terkait pemahaman hukum

Dia berharap dengan edukasi yang diberikan dapat membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya, serta cara berinteraksi dengan sistem hukum.

"Butuh pemahaman dari rekan-rekan DPC Peradi Pergerakan Medan untuk melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hukum yang ada saat ini," kata dia

Ketua DPC Peradi Pergerakan Medan Jonni Silitonga menyambut baik itikad Pemkot Medan untuk memberikan edukasi dan pendampingan masyarakat tentang pemahaman hukum

Pihaknya berharap dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait penegakan hukum mau pun penyuluhan hukum bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Medan dan jajarannya yang telah menerima dan menyambut baik kehadiran kami. Semoga kedepannya Pemkot Medan dan DPC Peradi Pergerakan Medan dapat berkolaborasi," ujarnya.

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengajak organisasi advokat termasuk Perhimpunan Advokat Indonesia untuk memberikan edukasi masyarakat di wilayah itu tentang pemahaman hukum.

"Saat ini masih banyak masyarakat yang lemah akan pemahaman tentang hukum. Ini perlu diberi edukasi," ujar Rico Waas saat menerima kunjungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Pergerakan Medan di Medan, Rabu.

Menurut dia, pemahaman hukum dinilai sangat penting bagi masyarakat karena dapat membantu masyarakat memahami segala hal yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Sebagai organisasi advokat, Wali Kota meminta agar Peradi Pergerakan Medan untuk mengedukasi serta memberikan pendampingan bagi masyarakat terkait pemahaman hukum

Dia berharap dengan edukasi yang diberikan dapat membantu masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya, serta cara berinteraksi dengan sistem hukum.

"Butuh pemahaman dari rekan-rekan DPC Peradi Pergerakan Medan untuk melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hukum yang ada saat ini," kata dia

Ketua DPC Peradi Pergerakan Medan Jonni Silitonga menyambut baik itikad Pemkot Medan untuk memberikan edukasi dan pendampingan masyarakat tentang pemahaman hukum

Pihaknya berharap dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait penegakan hukum mau pun penyuluhan hukum bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Medan dan jajarannya yang telah menerima dan menyambut baik kehadiran kami. Semoga kedepannya Pemkot Medan dan DPC Peradi Pergerakan Medan dapat berkolaborasi," ujarnya.

Departemen Publikasi Komite Partai Komunis China Kota Fuzhou

Fuzhou, China (ANTARA/Xinhua-AsiaNet) – Derek menara berjajar, dan mesin-mesin menderu. Di Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Rongqiao Fuqing, Fuzhou, pembangunan Pangkalan Ekspor Global Fuyao sedang berlangsung dengan pesat, dan sebuah pabrik pintar nol karbon segera hadir.

Dengan total investasi sebesar 3,25 miliar yuan, proyek ini diperkirakan akan menjadi fasilitas ekspor kaca otomotif terbesar di dunia, namun hanya memerlukan waktu dua bulan dari penandatanganan kontrak hingga peletakan batu pertama.

“Dengan dukungan dari zona pengembangan dan departemen pemerintah di semua tingkatan, kemajuan kami berjalan sangat lancar,” ungkap seorang eksekutif Fuyao. Yang menarik perhatian grup ini bukan hanya lokasi dan infrastruktur yang unggul, tetapi juga budaya bisnis Fuzhou, yang dapat “melakukan sesuatu dengan mudah, memproses dengan cepat, dan menyelesaikan dengan tuntas.”

“Menangani kasus secara efisien” dan “mengumpulkan data paling banyak satu kali”, Fuzhou telah menggandakan upaya untuk membina atmosfer yang berorientasi pasar, berbasis hukum, internasional, dan mendukung agar setiap pemangku kepentingan dapat menikmati lingkungan yang terbuka, adil, jelas, efisien, dan stabil.

Pada tahun 2024, Fuzhou memiliki 969 proyek dalam perencanaan dengan total investasi sebesar 594 miliar yuan dan telah melaksanakan 687 proyek dengan total investasi sebesar 303,3 miliar yuan.

Selain itu, dengan memanfaatkan kekuatan proyek “Two Countries, Twin Parks” (China dan Indonesia membentuk taman industri di wilayah masing-masing untuk mencari sinergi), Fuzhou telah memperkuat inisiatif masuk dan keluar perusahaan.

Di bawah payung “Two Countries, Twin Parks”, Saneheld (Fuqing) Food Co., Ltd. dan Grup Salim dari Indonesia bersama-sama membangun Pusat Perikanan Laut Indonesia — basis pertama mulai beroperasi pada April 2022 dengan kapasitas tahunan 500.000 ton, dan basis kedua direncanakan memulai produksi percobaan pada Juni 2025. Fuhua Textile menginvestasikan 71,25 juta USD untuk membangun pabrik di Indonesia, dan akan mulai beroperasi pada Mei 2025. Anak perusahaan Huagang Group, Honggang Textile, mendirikan pabrik modern di Indonesia untuk mengonsolidasikan R&D, penenunan, dan perdagangan.

Fuzhou, dengan menggali mekanisme untuk memberdayakan perusahaan dan menumbuhkan lahan subur untuk pertumbuhan bisnis, bercita-cita menyongsong masa depan cerah bersama Anda semua.

Sumber: Departemen Publikasi Komite Partai Komunis China Kota Fuzhou

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi melepas tugas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam yang akan melanjutkan tugas sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Republik Indonesia digantikan oleh Yuldi Yusman sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan di Ditjen Imigrasi atas dukungan dan kerja sama Bapak dan Ibu selama ini. Pencapaian yang kita raih adalah hasil kolaborasi kita semua. Saya mohon doa restu untuk melanjutkan Kembali tugas saya di BPSDM Hukum. Semoga Imigrasi terus berjaya," kata Saffar Muhammad Godam.

Godam menjabat selama 6 bulan sejak ditunjuk Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada Selasa (22/10/2024) lalu. Masa kepemimpinan Saffar Muhammad Godam ditandai dengan berbagai pencapaian signifikan.

Di antaranya adalah kontribusi terhadap rekor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, dengan total Rp9 triliun, melampaui target PNBP sebesar Rp6 triliun (150 persen).

Kontribusi PNBP terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp5,03 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp2,49 triliun dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

Selain dalam peningkatan PNBP, Godam melanjutkan perluasan layanan Immigration Lounge, yang bertujuan untuk memudahkan penerbitan Paspor dan pemberian Izin Tinggal bagi masyarakat di lokasi strategis.

Dalam periode Oktober 2024 hingga April 2025, telah diresmikan 3 (tiga) Immigration Lounge yang berlokasi di Grand Metropolitan Mall Bekasi, Ciputra World Mall Surabaya dan Mall Pesona Square Depok.

Perluasan penggunaan autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga menjadi fokus utama dengan meneruskan capaian pendahulunya. Hingga saat ini, autogate telah diterapkan di beberapa bandara dan pelabuhan utama, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta (98 autogate), Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali (90 autogate) dan Bandara Juanda, Surabaya (28 autogate), Bandara Kualanamu, Medan (30 autogate), Pelabuhan Batam Centre, Batam (5 autogate).

Pengakuan internasional atas kualitas layanan Imigrasi juga diraih dengan terpilihnya Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta sebagai Peringkat Ke-10 Layanan Imigrasi Bandara Terbaik di Dunia Tahun 2025 versi Skytrax.

Penilaian ini mencakup berbagai aspek, termasuk waktu tunggu, sistem antrean, dan efisiensi e-gate. Selain itu, telah diresmikan pula Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkong di Batam, Kepulauan Riau, yang diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia.

"Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Selamat bertugas, semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Tuhan,” ujar Menteri Imipas, Agus Andrianto.

Sementara itu, Yuldi Yusman Plt Dirjen Imigrasi yang baru juga memiliki sejumlah catatan prestasi selama menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Di antaranya adalah deportasi TJC, warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan U.S. Marshals atas kasus eksploitasi seksual anak, pengamanan 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian di sebuah klinik bedah kecantikan di Jakarta Utara.

Pelaksanaan operasi wira waspada penanaman modal asing (OPS PMA) bersama BKPM di Bali dan Batam, yang menindak pelanggaran izin tinggal oleh sejumlah orang asing, serta pengamanan FN dan GC, dua warga negara Tiongkok yang dicari Pemerintah Tiongkok terkait kasus kejahatan ekonomi.

“Dengan resminya Bapak Yuldi Yusman sebagai Plt. Dirjen Imigrasi, saya berharap Ditjen Imigrasi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kedaulatan negara,” tutup Agus.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, Presiden utus Jokowi, Jonan, Pigai, Thomas Djiwandono ke Vatikan hingga pembangunan pabrik BYD diusik premanisme ormas. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Presiden utus Jokowi, Jonan, Pigai, Thomas Djiwandono ke Vatikan

Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignatius Jonan untuk mewakili Presiden RI dan Pemerintah Indonesia menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menjelaskan utusan-utusan khusus Pemerintah RI itu diharapkan dapat mewakili bangsa dan negara untuk menyampaikan belasungkawa. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus

Jenazah Paus Fransiskus telah dipindahkan dari kediamannya di Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus, Vatikan, agar umat beriman dapat memberikan penghormatan terakhir hingga hari pemakamannya pada Sabtu (26/4).

Ritus pemindahan jenazah Paus Fransiskus berlangsung pada Rabu pagi, dipimpin oleh dewan kardinal yang berkumpul di Roma setelah wafatnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Kejagung tegaskan tidak antikritik produk jurnalistik yang kontra

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa pihaknya tidak antikritik terhadap produk jurnalistik yang kontra terhadap institusi tersebut.

Kejaksaan Agung mempersilakan jurnalis untuk berkarya dengan sebebas-bebasnya. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Kejagung benarkan sita uang tersangka AM yang disimpan di bawah kasur

Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah menyita uang dari tersangka AM (Ali Muhtarom) yang disimpan di bawah kasur pada rumahnya yang berada di Jepara, Jawa Tengah.

Ali Muhtarom selaku anggota majelis hakim merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Pembangunan pabrik BYD diusik premanisme ormas, Moeldoko: Tumpas saja

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mendukung Gubernur Jawa Barat untuk menumpas tindakan premanisme yang dapat mengganggu investasi, dalam hal ini menyinggung kasus premanisme yang terjadi pada pembangunan fasilitas manufaktur BYD di Subang, Jawa Barat.

Menurut dia, alih-alih mengganggu, masyarakat seharusnya turut ambil andil dalam menciptakan iklim investasi yang baik, sebab dengan hadirnya investasi akan terbuka pula lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi pada Rabu (23/4), dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali pada pagi ini, mulai dari Mahkamah Agung memutasi 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri hingga isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

1. KPK akan panggil La Nyalla untuk usut kasus dana hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil anggota DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selengkapnya baca di sini.

2. Mahkamah Agung mutasi 199 hakim dan pimpinan pengadilan

Mahkamah Agung memutasi sebanyak 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri di seluruh Indonesia berdasarkan hasil rapat pimpinan terkait mutasi promosi hakim dan panitera pada Selasa (22/4) malam.

Selengkapnya baca di sini.

3. Yuldi Yusman jabat Plt Dirjen Imigrasi gantikan Saffar Godam

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Brigjen Pol. Yuldi Yusman resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi menggantikan pejabat sebelumnya Saffar Muhammad Godam.

Selengkapnya baca di sini.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi pada Rabu (23/4), dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca kembali pada pagi ini, mulai dari Mahkamah Agung memutasi 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri hingga isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

1. KPK akan panggil La Nyalla untuk usut kasus dana hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil anggota DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selengkapnya baca di sini.

2. Mahkamah Agung mutasi 199 hakim dan pimpinan pengadilan

Mahkamah Agung memutasi sebanyak 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri di seluruh Indonesia berdasarkan hasil rapat pimpinan terkait mutasi promosi hakim dan panitera pada Selasa (22/4) malam.

Selengkapnya baca di sini.

3. Yuldi Yusman jabat Plt Dirjen Imigrasi gantikan Saffar Godam

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Brigjen Pol. Yuldi Yusman resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi menggantikan pejabat sebelumnya Saffar Muhammad Godam.

Selengkapnya baca di sini.

4. UGM sebut sudah berkomunikasi dengan polisi soal isu ijazah Jokowi

Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan kepolisian terkait dengan isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dituding palsu oleh sejumlah pihak.

Selengkapnya baca di sini.

5. KPK: 21 tersangka potong dana hibah pokmas Jatim hingga 20 persen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa 21 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diduga memotong dana hibah hingga 20 persen.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Irwanuddin Tadjuddin menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama pencegahan melanggar hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Rudy usai penandatanganan di Sekretariat Daerah di Cibinong, Kabupaten Rabu, menjelaskan MoU ini merupakan langkah strategis untuk mencegah perbuatan melanggar hukum dan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor.

"Kami ingin memastikan setiap perangkat daerah memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan tidak takut mengambil langkah yang tepat," kata Rudy.

Ia menekankan adanya MoU dengan Kejaksaan ini agar perangkat daerah dapat menentukan langkah dengan tanpa ragu ketika menjalankan setiap program yang sudah dianggarkan.

MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Gedung Pakuan, Bandung, pada 15 April 2025.

Rudy berharap, MoU ini bisa membuahkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemkab Bogor yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi kita pun menindak lanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan hal-hal yang dapat merugikan Pemerintah Kabupaten Bogor supaya dapat kita antisipasi lebih dalam," ujar Rudy.

Sementara, Kepala Kejari Kabupaten Bogor Irwanuddin Tadjuddin menambahkan, MoU ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara Pemkab Bogor dan Kejari dalam penanganan hukum perdata dan Tata Usaha Negara.

"Kita ingin mencegah perbuatan melanggar hukum dan korupsi dengan melakukan pencegahan dan penindakan yang efektif," kata Irwanuddin.

Penandatanganan MoU ini, diharapkan Pemkab Bogor dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah perbuatan melanggar hukum dan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor.