Kediri (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri, Jawa Timur, memanfaatkan pekarangan milik lapas setempat untuk program ketahanan pangan dengan ditanami sayuran.

Kepala Lapas Kelas II A Kediri Solichin mengemukakan program ketahanan pangan dengan penanaman sayuran ini merupakan implementasi arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan.

"Program ini tidak hanya fokus pada ketahanan pangan, tetapi juga sebagai wadah bagi WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) untuk belajar keterampilan pertanian yang dapat mereka manfaatkan setelah bebas nanti," katanya di Kediri, Selasa.

Ia mengatakan program ini sekaligus menjadi upaya pemberdayaan yang memperkuat kemampuan WBP dalam beradaptasi dengan dunia luar setelah menjalani masa hukuman.

Ia mengatakan program ini memberikan manfaat besar bagi WBP dalam hal pembekalan keterampilan praktis yang berguna untuk kehidupan mereka setelah kembali ke masyarakat.

"Dengan belajar bekerja di lapangan, WBP memperoleh ilmu yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka di luar penjara," kata dia.

Dalam program pembinaan kerja di lokasi yang diberi nama SAE Lakuli ini berhasil meraih hasil maksimal dari budi daya tanaman terung dengan total 12 kali panen yang dilakukan selama tiga bulan terakhir.

Setiap kali panen menghasilkan sekitar 1,5 kuintal terung dengan total hasil mencapai 18 kuintal.

Panen ini juga mencerminkan keberhasilan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan.

Tanaman terung ini ditanam di atas lahan seluas 300 meter persegi dan dirawat dengan perhatian intensif oleh WBP yang terlibat dalam program tersebut.

Dalam kegiatan ini, dilakukan pemupukan setiap selesai panen, sedangkan penyemprotan hama dilakukan setiap bulan untuk menjaga kesehatan tanaman dan kualitas hasil panen.

Program ini juga mencerminkan komitmen Lapas Kediri dalam menciptakan lingkungan yang produktif dan ramah terhadap keberlanjutan pertanian.

Program ini melibatkan empat WBP yang bekerja keras dalam setiap tahap, mulai dari pembibitan, perawatan, hingga proses pemanenan.

Dengan pembekalan keterampilan praktis yang didapatkan, WBP tidak hanya berperan aktif dalam menjaga kelangsungan program, tetapi juga mendapatkan pengalaman berharga yang dapat bermanfaat untuk kehidupan mereka setelah bebas.

Hasil panen terung kemudian didistribusikan kepada pihak ketiga/penyedia bahan makanan dan sebagian disalurkan untuk kebutuhan masyarakat sekitar.

Pihaknya berharap, program ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lapas Kediri, yang tidak hanya berfokus pada pemasyarakatan, tetapi juga pada rehabilitasi dan pemberdayaan sosial WBP.

Lapas Kediri, kata dia, dengan hasil panen yang produktif ini berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program keterampilan lainnya sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial dan pembinaan yang berkelanjutan bagi WBP.

Selain itu, Lapas Kediri akan terus berinovasi dalam menciptakan program-program baru yang dapat memberi manfaat sosial yang lebih luas, baik untuk WBP maupun masyarakat secara keseluruhan.

"Program ketahanan pangan ini menjadi bukti nyata bahwa pemasyarakatan dapat berjalan secara lebih humanis, dengan melibatkan keterampilan yang berguna bagi masa depan WBP," kata dia.

Kota Mojokerto (ANTARA) - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari terus berkomitmen memperkuat kesadaran hukum di tengah masyarakat salah satunya dengan mendorong seluruh kelurahan di Kota Mojokerto untuk menjadi Kelurahan Sadar Hukum.

"Keluarga memiliki peran strategis sebagai benteng pertama dalam mencegah kekerasan dan pelanggaran hukum," katanya pada Sosialisasi Pembinaan Keluarga Sadar Hukum bertema "Peran Keluarga dalam Pencegahan Tindak Kekerasan dan Pelanggaran dalam Rumah Tangga" di Kantor Kelurahan Pulorejo, Kota Mojokerto, Selasa.

Menurut Ning Ita, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, tapi memiliki pengaruh besar terhadap kualitas kehidupan sosial. Di sanalah pertama kali ditanamkan nilai keadilan, kasih sayang, kedisiplinan, dan tanggung jawab.

Ia mengemukakan, bahwa kelurahan sadar hukum akan terwujud jika seluruh keluarga di dalamnya memahami pentingnya mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

"Masyarakat harus paham hak dan kewajiban hukum dalam rumah tangga serta punya keberanian dan kepedulian untuk mencegah dan melaporkan tindak kekerasan," ucapnya.

Ia menyampaikan bahwa upaya penyuluhan hukum tidak bisa hanya dilakukan oleh bagian hukum Pemkot Mojokerto saja, tetapi membutuhkan sinergi semua pihak, mulai dari TNI-Polri, PKK, organisasi perempuan, aktivis hukum, hingga masyarakat luas.

"Kesadaran hukum harus ditanamkan sejak dari keluarga. Untuk itu sosialisasi masif perlu dilakukan lewat berbagai jalur seperti Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, hingga Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)," katanya.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan urgensi dari upaya ini. Sepanjang tahun 2024, tercatat 24.441 kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia, dengan mayoritas korban adalah perempuan. Ironisnya, sebagian besar kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga, yakni mencapai 14.941 kasus.

"Kekerasan itu tidak hanya fisik, tetapi juga bisa berupa kekerasan psikologis, finansial, dan bentuk lainnya. Pemahaman tentang batasan hukum sangat penting agar masyarakat tahu mana yang melanggar dan mana yang tidak," katanya.

kegiatan itu mengusung konsep membedah dari berbagai perspektif Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap draf RUU KUHAP, khususnya pada tiga isu strategis yaitu keadilan restoratif (restorative justice), perlindungan advokat, dan perlindungan kelompok ren

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember menggelar kegiatan Ngaji Hukum yang membahas dan menganalisis implementasi keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) melalui diskusi di kampus setempat, Selasa.

Kegiatan itu juga dihadiri oleh berbagai unsur penting dari sektor hukum dan masyarakat sipil, antara lain perwakilan dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian, staf Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), pengacara, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi mahasiswa.

"Mengaji sudah menjadi ciri khas Fakultas Hukum dalam mendalami dan mengkritisi perundang-undangan yang ada," kata Dekan FH Unmuh Jember Ahmad Suryono di kampus setempat.

Menurutnya, kegiatan itu mengusung konsep membedah dari berbagai perspektif Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap draf RUU KUHAP, khususnya pada tiga isu strategis yaitu keadilan restoratif (restorative justice), perlindungan advokat, dan perlindungan kelompok rentan dalam bantuan hukum.

"Urgensi kegiatan itu adalah untuk menggali secara mendalam berbagai sudut pandang terhadap RUU KUHAP, sehingga kami bisa ikut berkontribusi secara nyata dalam proses legislasi nasional. Hasil dari kajian ini nantinya akan kami kirimkan kepada Komisi III DPR RI sebagai masukan akademik," tuturnya.

Ketiga narasumber yang hadir mengupas isu-isu tersebut secara mendalam seperti paparan pendamping dari UPTD PPA Kabupaten Jember Solehati yang membahas tentang multi-tafsir dalam praktik keadilan restoratif dan potensi terabaikan nya hak-hak korban dalam kasus tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua PERADI Jember Gatot Irianto yang menguraikan potensi keadilan restoratif yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk impunitas atau pengampunan terhadap pelaku kejahatan, serta risiko pelanggaran hak asasi manusia dalam pemeriksaan tersangka.

Sebagai pemateri ketiga, Dosen FH Unmuh Jember Suyatna mengupas konsep keadilan restoratif dalam teori tujuan pemidanaan dan pentingnya menjaga pemeriksaan tersangka dalam koridor due process of law untuk melindungi hak-hak tersangka.

Sementara Rektor Unmuh Jember Dr. Hanafi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap terselenggaranya kegiatan "Ngaji Hukum: KUHAP Series" menjadi bentuk nyata ikhtiar akademik dalam memperdalam pemahaman hukum, serta memperkuat budaya berpikir kritis mahasiswa terhadap perkembangan dinamika hukum di Indonesia.

"Kegiatan itu penting untuk memperkuat budaya literasi hukum, membangun daya kritis sivitas akademika, dan meneguhkan posisi perguruan tinggi sebagai agen perubahan di tengah dinamika masyarakat hukum di Indonesia," ujarnya.

Melalui kegiatan ngaji hukum, Fakultas Hukum Unmuh Jember berharap dapat terus mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, akademisi, dan praktisi dalam proses pembentukan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sumatera Utara menilai komitmen untuk bersinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci memperkuat perlindungan HAM dalam ekosistem perusahaan.

"Kolaborasi antarkomunitas dan aparatur pemerintah dapat menciptakan pondasi bagi implementasi program pemajuan HAM yang substansial dan berkelanjutan," ujar Kepala Kanwil KemenHAM Sumatera Utara Flora Nainggolan di Medan, Selasa.

Flora mengatakan, elaborasi yang konseptual tersebut mencakup implementasi gugus tugas daerah, serta perlu pengoperasian aplikasi Pemantauan Risiko dan Implementasi Solusi Masalah HAM (Prisma) sebagai instrumen teknologis dalam penguatan kualitas perlindungan HAM.

"Penerapan prinsip bisnis berbasis HAM membutuhkan kontribusi aktif dari sektor swasta dan pemerintah untuk menjembatani kesenjangan implementasi," ujarnya.

Pihaknya mendorong penerapan prinsip HAM dalam dunia usaha itu pada saat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) di Medan dengan tema "Strategi Pelokalan Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM untuk Penguatan Hak Komunitas dalam Lanskap Perkebunan Sawit di Sumatera Utara".

"Forum ini merepresentasikan upaya sistematis dalam mentransformasikan paradigma relasional kepada entitas bisnis dan komunitas lokal," kata dia.

Menurut dia, kegiatan itu sebagai program pemajuan HAM yang substansial dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks perkebunan sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi regional Sumut.

Forum itu menghadirkan berbagai kalangan sebagai baik dari akademis, Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara, Polrestabes Medan, Polres Asahan, beserta elemen masyarakat lainnya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperkuat komitmen dalam memberantas peredaran barang palsu, khususnya di pusat perbelanjaan Pasar Mangga Dua.

Direktur Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Brigjen Pol. Arie Ardian Rishadi menegaskan bahwa upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor serta peningkatan peran masyarakat dalam mendukung pelindungan kekayaan intelektual (KI).

Pemerintah, melalui berbagai kementerian dan lembaga, secara rutin melakukan pengawasan, inspeksi mendadak, dan pengecekan lapangan.

"Pengawasan terhadap pusat perdagangan seperti Mangga Dua akan terus ditingkatkan," kata Brigjen Pol. Arie dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Selasa.

Ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat untuk tidak membeli produk bajakan sebagai bagian dari pelindungan KI.

Meski demikian, DJKI menghadapi berbagai kendala dalam menanggulangi peredaran produk palsu.

"Keterbatasan ruang lingkup penanganan, minimnya aduan masyarakat, serta rendahnya angka pendaftaran hak cipta menjadi tantangan utama," ujar Brigjen Pol. Arie.

Data menunjukkan bahwa penggunaan perangkat lunak bajakan di Indonesia masih mencapai 83 persen pada tahun 2017, tertinggi di Asia Pasifik. Teknologi internet yang kian maju turut memperluas potensi pelanggaran hak cipta di ruang digital.

Dalam upaya menegakkan hukum, DJKI aktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Bea Cukai melalui pembentukan IP Task Force. Task Force ini mengintegrasikan upaya dari Bareskrim Polri, Bea Cukai, serta lembaga lain, sehingga menciptakan sistem penanganan pelanggaran KI yang lebih efektif.

"Sebagai contoh, pada tahun 2023, DJKI bersama aparat berhasil menangani 236 kasus pelanggaran KI dan mencegah masuknya lebih dari satu juta produk palsu," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Budi, mengungkapkan bahwa dari hasil pengawasan Januari hingga Maret 2025, telah disita barang ilegal senilai Rp15 miliar, sebagian besar berasal dari China dan tidak memenuhi standar nasional.

Menanggapi laporan United States Trade Representative (USTR) yang masih menempatkan Indonesia dalam Priority Watch List, Brigjen Pol. Arie menyampaikan bahwa DJKI tidak tinggal diam.

"Kami berkomitmen memperkuat regulasi, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya hak kekayaan intelektual," tegasnya.

Meskipun belum keluar dari daftar tersebut, upaya konsisten Indonesia sejak 2004 tetap diakui sebagai langkah positif oleh USTR.

Sebagai bagian dari tindak lanjut, DJKI tengah membenahi sistem layanan publiknya, termasuk mempercepat pengembangan sistem pengaduan online yang lebih mudah diakses masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum KI juga menjadi prioritas, dengan program beasiswa dan pelatihan yang lebih intensif untuk aparatur sipil negara.

DJKI mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelindungan KI dengan cara sederhana: membeli produk legal, melaporkan dugaan pelanggaran, dan mendaftarkan karya cipta yang dimiliki. Pelindungan kekayaan intelektual bukan hanya melindungi kreator, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pasar yang sehat, dan melindungi konsumen dari produk berbahaya. DJKI berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam menciptakan iklim kekayaan intelektual yang sehat di Indonesia.

Plt Kakanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto mengatakan bahwa pihaknya juga telah melakukan perjanjian Kerjasama dengan Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal Perlindungan dan Penegakan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual. Pelaksanaan PKS dalam bidang Kekayaan Intelektual ini merupakan perjanjian turunan dari MoU Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Bareskrim Polri

Kadiv Yankum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kaswo mengatakan bahwa jajarannnya juga telah melaksanakan Sidak ke beberapa toko di Pangkalpinang, guna verifikasi terhadap merek di toko tersebut apakah sesuai dengan data di pangkalan data Kekayaan Intelektual, serta mengedukasi untuk melindungi hak pemilik merek dari potensi penyalahgunaan, seperti pemalsuan atau penggunaan merek tanpa izin.

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP) memberhentikan Rektor Universitas Pancasila (UP)Marsudi Wahyu Kisworoberlaku sejak Rabu, 30 April 2025.

Pemberhentian Marsudi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pembina YPP-UP Nomor: 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang ditandatangani Ir Suswono Yudo Husodo pada 24 April 2025.

"Saya menduga ini ada kaitannya dengankasus kekerasan seksual yang dilakukan mantan Rektor UP sebelumnya," kata Marsudi di Kampus UP Jakarta, Selasa.

Apalagi, kata dia, pekan lalu ada dua orang korban baru yang membuat laporan ke Polisi terkait dengan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh ETH.

"Laporan ini lebih kuat lagi buktinya, karena ada rekaman CCTV nya yang sudah disampaikan ke Mabes Polri," kata Marsudi.

Selain itu, Marsudi juga menolakpengaktifan kembali ETH sebagai dosen UP, sehingga membuat marah pengurus Yayasan.

Setelah kejadian ini, saya mendengar kabar santer bahwa dirinya akan segera di copot dari rektor UP. "Mungkin saya dianggap yang mencari saksi kasus ETH, padahal saya tidak kenal dengan korban maupun pengacaranya," ujarnya.

Marsudi juga menjelaskan bahwa dirinya diberhentikan tanpa meminta keterangan dari saya terlebih dahulu terkait dengan kinerja atau kesalahan-kesalahan apa yang dilakukannya.

"Tiba-tiba saja saya dipanggil Yayasan dan diberikan SK pemberhentian Senin kemarin pukul 11.00 siang, tanpa saya bisa membela diri atau apapun juga," katanya.

Padahal sesuai Statuta UP, seharusnya evaluasi kinerja rektor menjadi tugas Senat UP, yang mana Senat UP justru tak dilibatkan.*

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP) memberhentikan Rektor Universitas Pancasila (UP)Marsudi Wahyu Kisworoberlaku sejak Rabu, 30 April 2025.

Pemberhentian Marsudi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pembina YPP-UP Nomor: 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang ditandatangani Ir Suswono Yudo Husodo pada 24 April 2025.

"Saya menduga ini ada kaitannya dengankasus kekerasan seksual yang dilakukan mantan Rektor UP sebelumnya ETH," kata Marsudi di Kampus UP Jakarta, Selasa.

Apalagi, kata dia, pekan lalu ada dua orang korban baru yang membuat laporan ke Polisi terkait dengan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh ETH.

"Laporan ini lebih kuat lagi buktinya, karena ada rekaman CCTV nya yang sudah disampaikan ke Mabes Polri," kata Marsudi.

Selain itu, Marsudi juga menolakpengaktifan kembali ETH sebagai dosen UP, sehingga membuat marah pengurus Yayasan.

Setelah kejadian ini, saya mendengar kabar santer bahwa dirinya akan segera di copot dari rektor UP. "Mungkin saya dianggap yang mencari saksi kasus ETH, padahal saya tidak kenal dengan korban maupun pengacaranya," ujarnya.

Marsudi juga menjelaskan bahwa dirinya diberhentikan tanpa meminta keterangan dari saya terlebih dahulu terkait dengan kinerja atau kesalahan-kesalahan apa yang dilakukannya.

"Tiba-tiba saja saya dipanggil Yayasan dan diberikan SK pemberhentian Senin kemarin pukul 11.00 siang, tanpa saya bisa membela diri atau apapun juga," katanya.

Padahal sesuai Statuta UP, seharusnya evaluasi kinerja rektor menjadi tugas Senat UP, yang mana Senat UP justru tak dilibatkan.*

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Lahat (ANTARA) - Polres Lahat, Sumatera Selatan memberikan sanksi terhadap tiga petugas yang berjaga saat delapan tahanan kabur dari rumah tahanan (rutan) setempat.

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto di Lahat, Selasa, mengatakan pihaknya memberikan sanksi terhadap tiga petugas itu karena dianggap lalai, sehingga mereka harus menjalani penahanan di tempat khusus (patsus).

"Dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut, ketiga petugas jaga yang bertugas malam itu telah diberikan sanksi dan ditempatkan di tempat khusus untuk pemeriksaan," katanya.

Ia menjelaskan saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya masih terus berlangsung. Tim dari Polda Sumsel dan Propam Polres Lahat tengah menyelidiki proses kelalaian yang menyebabkan para tahanan dapat melarikan diri.

"Untuk saat ini kami terus melakukan pengejaran dan tidak akan berhenti sampai semua tahanan yang kabur dapat ditangkap," jelasnya.

Tim khusus Polres Lahat berhasil menangkap kembali tiga orang dari delapan tahanan melarikan diri atas nama Andre Suwardi, Irpan Suryadi, dan Dika Cahyadi. Mereka ditangkap di dua lokasi berbeda, yaitu di Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, dan kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, pada Minggu (27/4) pukul 16.00 WIB.

"Proses pengejaran masih dilakukan dengan intens. Kami sedang berusaha secepatnya menangkap mereka yang masih kabur," kata Kapolres Lahat.

Sebelumnya, sebanyak delapan orang tahanan kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Polres Lahat pada Minggu (27/4), pukul 03.30 WIB, dengan cara menjebol dinding menggunakan obeng yang sudah di modifikasi.

Dari peristiwa tersebut, Polres Lahat cepat membentuk tim khusus dan memimpin langsung pengejaran terhadap tahanan yang kabur.

Lahat (ANTARA) - Polres Lahat, Sumatera Selatan memberikan sanksi terhadap tiga petugas yang berjaga saat delapan tahanan kabur dari rumah tahanan (rutan) setempat.

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto di Lahat, Selasa, mengatakan pihaknya memberikan sanksi terhadap tiga petugas itu karena dianggap lalai, sehingga mereka harus menjalani penahanan di tempat khusus (patsus).

"Dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut, ketiga petugas jaga yang bertugas malam itu telah diberikan sanksi dan ditempatkan di tempat khusus untuk pemeriksaan," katanya.

Ia menjelaskan saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya masih terus berlangsung. Tim dari Polda Sumsel dan Propam Polres Lahat tengah menyelidiki proses kelalaian yang menyebabkan para tahanan dapat melarikan diri.

"Untuk saat ini kami terus melakukan pengejaran dan tidak akan berhenti sampai semua tahanan yang kabur dapat ditangkap," jelasnya.

Tim khusus Polres Lahat berhasil menangkap kembali tiga orang dari delapan tahanan melarikan diri atas nama Andre Suwardi, Irpan Suryadi, dan Dika Cahyadi. Mereka ditangkap di dua lokasi berbeda, yaitu di Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, dan kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, pada Minggu (27/4) pukul 16.00 WIB.

"Proses pengejaran masih dilakukan dengan intens. Kami sedang berusaha secepatnya menangkap mereka yang masih kabur," kata Kapolres Lahat.

Sebelumnya, sebanyak delapan orang tahanan kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Polres Lahat pada Minggu (27/4), pukul 03.30 WIB, dengan cara menjebol dinding menggunakan obeng yang sudah di modifikasi.

Dari peristiwa tersebut, Polres Lahat cepat membentuk tim khusus dan memimpin langsung pengejaran terhadap tahanan yang kabur.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai menjelaskan bahwa seleksi kualitas dalam tahapan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) di Mahkamah Agung tahun 2025 bertujuan mengukur penguasaan keilmuan dan keahlian para calon hakim.

“Kami percaya Bapak dan Ibu yang sudah lolos administrasi tentu sudah memiliki kompetensi yang memadai sehingga memiliki keunggulan untuk mengisi formasi hakim agung di Indonesia,” kata Amzulian dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Seleksi kualitas calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM dilaksanakan pada Selasa ini hingga Rabu (30/4). Karena ada satu calon hakim agung dari kamar perdata dan satu calon hakim ad hoc HAM yang mengundurkan diri, total peserta seleksi kualitas menjadi 160 calon hakim agung dan 17 calon hakim ad hoc HAM.

Para peserta seleksi kualitas itu terdiri atas 32 calon dari kamar perdata, 69 calon dari kamar pidana, 39 calon dari kamar agama, 7 calon dari kamar militer, 4 calon dari kamar tata usaha negara (TUN), dan 9 calon dari kamar TUN khusus pajak, serta 17 calon hakim ad hoc HAM di MA.

Sementara itu, anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan bahwa para calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM akan menjalani tes pembuatan karya tulis dan tes objektif pada hari pertama seleksi kualitas.

Pada hari kedua, imbuh dia, peserta diuji kemampuan penyelesaian kasus hukum dan studi kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Dalam seleksi itu juga dilakukan penilaian karya profesi khusus calon hakim agung yang dikumpulkan setelah lolos tahap administrasi.

“KY memastikan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA tahun 2025 dilakukan secara transparan, terbuka, dan objektif. Dengan demikian, KY benar-benar dapat menjaring calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang profesional dan berintegritas,” kata Mukti.

KY menggelar seleksi ini untuk mengisi posisi 17 calon hakim agung yang terdiri atas 5 hakim agung kamar pidana, 3 hakim agung kamar perdata, 2 hakim agung kamar agama, 1 hakim agung kamar militer, 1 hakim agung kamar TUN, 5 hakim agung kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM di MA.

Sebelumnya, Selasa (15/4), KY mengumumkan bahwa sebanyak 161 calon hakim agung dan 18 calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Seleksi administrasi diukur berdasarkan indikator kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan dari total 183 pendaftar calon hakim agung dan 24 pendaftar calon hakim ad hoc HAM yang diterima oleh KY sejak Kamis (6/3) hingga Kamis (10/4).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Pelatihan bela negara yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi di Lanud Sulaeman, Margahayu, Kabupaten Bandung, diharapkan bisa meningkatkan profesionalitas hingga integritas pegawai di lembaga tersebut, kata Komandan Wingdik 800/Pasgat Kolonel Pas Harry Nugroho.

"Diharapkan para siswa yang mengikuti pendidikan ini dengan baik sejak Senin (28/4) kemarin, mampu menjadi pegawai yang profesional, tangguh, dan berintegritas tinggi," kata dia dalam keterangan di Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Ia mengatakan pelatihan ini untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat bela negara kepada para peserta, dalam hal ini Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Direktorat Jenderal Imigrasi serta memperkuat karakter dan jiwa nasionalisme dalam pelaksanaan tugas keimigrasian.

"Bela negara ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menumbuhkan semangat nasionalisme, patriotisme, membentuk kepribadian kuat, disiplin, serta meningkatkan rasa cinta tanah air dan kebersamaan di antara peserta," ujar dia.

Pelatihan Bela Negara Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2025 dibuka pada Senin (28/4) di Pusat Pendidikan Kodiklat AU Wingdik 800/Pasgat Lanud Sulaeman, Kabupaten Bandung yang diikuti 95 orang, termasuk dari Kantor Imigrasi Bandung.

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Johannes Oberlin Lumban Tobing, memenuhi panggilan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK).

Johannes bersama Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli tiba di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa pukul 14.14 WIB.

"Jadi, kami datang siang ini pukul 14.00 untuk memenuhi undangan dari Dewas KPK," ujar Johannes di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.

Undangan itu, kata dia, terkait dengan pihaknya yang telah membuat pengaduan mengenai dugaan tindak pelanggaran etik oleh Kasatgas KPK Rossa Purbo Bekti dan seluruh tim.

Johannes menjelaskan bahwa pihaknya membawa sejumlah alat bukti untuk mendukung pelaporan terkait dengan pelanggaran oleh Rossa terhadap kliennya, Hasto, dan ajudan Hasto bernama Kusnadi.

"Kami akan menyampaikan seluruh keberatan kami, apa-apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik KPK. Nanti semuanya akan kami uraikan di sana, di dalam pertemuan dengan Dewas,” jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pihaknya akan mempertanyakan alasan Dewas KPK baru memanggil mereka usai membuat laporan pada tahun 2024.

"Justru ini mau kami sampaikan, kenapa kok begitu lama? Jadi, kekhawatiran saya, jangan sampai selesai perkaranya Hasto, ini enggak jelas urusannya gitu loh ya 'kan," katanya merujuk penyelesaian laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Rossa.

Hasto saat ini merupakan terdakwa kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019—2024, dan perintangan penyidikan yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka.

Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun Masiku melalui penjaga Rumah Aspirasi Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.

Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.