Pemerintah mendukung adik-adik semua untuk menuntut ilmu, belajar serta sungguh-sungguh dan kembali untuk membangun bangsa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas meminta seluruh diaspora yang ada di Rusia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh harus kembali pulang ke Indonesia untuk memajukan bangsa.

Hal itu dikatakan Supratman kepada diaspora di Rusia di sela-sela rangkaian kegiatan kerja Menteri Hukum untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Cooperation in the Field of legal Regulation of the Activities of Non-Profit Organization / MoU NPO (16/5).

"Pemerintah mendukung adik-adik semua untuk menuntut ilmu, belajar serta sungguh-sungguh dan kembali untuk membangun bangsa," kata Supratman dalam keterangan resmi yang disiarkan, Sabtu.

Pernyataan tersebut pun disambut baik oleh para diaspora yang hadir. Di pertemuan tersebut, Ketua Diaspora Rusia Andre Septiyanto juga turut mengungkapkan harapan besarnya akan dukungan pemerintah terhadap kebijakan diaspora Indonesia yang berada di luar negeri.

“Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan bagi WNI yang berada di luar negeri dalam bentuk peraturan atau dukungan kebijakan," kata Septiyanto.

Tidak hanya Septiyanto, Teguh Imannullah juga menaruh harapan besar kepada Supratman.

Mahasiswa S3 di jurusan Composite Materials di Peter Tae Great St. Petersburg Polytechnic University yang sedang menyelesaikan S-3 ini berharap Indonesia dan Rusia membangun kolaborasi riset di berbagai bidang.

“Dengan kerjasama tersebut, mahasiswa Indonesia bisa kembali dan terserap dengan baik sesuai bidang spesialisasinya,” katanya.

Teguh sendiri merupakan mahasiswa yang menimba ilmu dengan bidang spesialisasi yang langka yakni jurusan composite materials dalam roket luar angkasa. Dia meyakini dengan kolaborasi yang baik dan perhatian lebih dari pemerintah, dia dapat memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara menjalin perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Binjai tentang kerja sama dan koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

VP KAI Divre I Sumut, Sofan Hidayah di Medan, Jumat, menyampaikan bahwa penandatanganan PKS itu dilakukan untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi koordinasi dalam penanganan dan penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi KAI.

”Salah satu yang melatarbelakangi terwujudnya PKS tersebut yaitu penyelesaian permasalahan aset milik KAI. Seringkali KAI menghadapi permasalahan seperti penyerobotan dan pemanfaatan aset tanpa izin oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab,” kata Sofan.

KAI Divre I Sumatera Utara memiliki aset tanah yang tercatat seluas 26.795.228 m2. Dari jumlah luas tersebut, baru 11.038.732 m2 yang telah memiliki sertifikat atau sekitar 41 persen.

Adapun total luas aset tanah KAI yang telah bersertifikat di Kota Binjai adalah seluas 384.277 m², di mana 31.110 m² di antaranya telah dikomersialkan.

Ia melanjutkan, aset KAI adalah milik negara, sehingga harus dijaga bersama. Sofan berharap penandatanganan PKS menjadi jalan keluar terkait hukum bidang perdata dan tata usaha negara saat ini, serta potensi masalah di masa depan.

“Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Binjai yang telah mendukung KAI. Langkah kerja sama ini sebagai upaya penjagaan dan pengelolaan aset KAI, untuk kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi negara,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Jufri S.H., M.H. mengatakan, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada KAI yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejari Binjai untuk berkolaborasi dalam permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara.

Medan (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara menjalin perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Binjai tentang kerja sama dan koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

VP KAI Divre I Sumut, Sofan Hidayah di Medan, Jumat, menyampaikan bahwa penandatanganan PKS itu dilakukan untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi koordinasi dalam penanganan dan penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi KAI.

”Salah satu yang melatarbelakangi terwujudnya PKS tersebut yaitu penyelesaian permasalahan aset milik KAI. Seringkali KAI menghadapi permasalahan seperti penyerobotan dan pemanfaatan aset tanpa izin oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab,” kata Sofan.

KAI Divre I Sumatera Utara memiliki aset tanah yang tercatat seluas 26.795.228 m2. Dari jumlah luas tersebut, baru 11.038.732 m2 yang telah memiliki sertifikat atau sekitar 41 persen.

Adapun total luas aset tanah KAI yang telah bersertifikat di Kota Binjai adalah seluas 384.277 m², di mana 31.110 m² di antaranya telah dikomersialkan.

Ia melanjutkan, aset KAI adalah milik negara, sehingga harus dijaga bersama. Sofan berharap penandatanganan PKS menjadi jalan keluar terkait hukum bidang perdata dan tata usaha negara saat ini, serta potensi masalah di masa depan.

“Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Binjai yang telah mendukung KAI. Langkah kerja sama ini sebagai upaya penjagaan dan pengelolaan aset KAI, untuk kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi negara,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Jufri S.H., M.H. mengatakan, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada KAI yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejari Binjai untuk berkolaborasi dalam permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara.

ANTARA - Menteri di Departemen Perdana Menteri untuk urusan Hukum dan Reformasi Kelembagaan Malaysia Dato’Sri Azalina Othman Said menekankan perlunya komitmen kolektif negara-negara ASEAN untuk membangun ekosistem hukum terpadu, terutama mengimplementasikan kerangka hukum bisnis.
Dalam International Corner, Menteri Azalina menyampaikan keyakinannya bahwa dengan kerangka hukum tersebut dan bekerja sama sebagai satu blok, ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN akan semakin laju. (Gracia Simanjuntak/Aloysius Puspandono/Gunawan Wibisono, Subur Atmamihardja/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa politik yang berkaitan dengan isu hukum terjadi di sepanjang Jumat (16/5).

Dari mulai penyitaan uang Rita Widyasari oleh KPK hingga grup Facebook konten inses.

Berikut rangkuman berita terkait isu hukum.

1. KPK sita Rp1,8 miliar usai geledah rumah terkait kasus Rita Widyasari

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dalam berbagai jenis mata uang dengan total senilai Rp1,8 miliar berdasarkan kurs Bank Indonesia (BI) pada Jumat ini.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyitaan uang tunai tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan terpidana sekaligus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

Baca di sini

2. Korupsi tata niaga timah, Kejagung banding atas vonis 4 tahun mantan Dirjen Minerba

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung telah mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim kepada mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono.

"Sudah banding, 8 Mei 2025," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

3. TNI AL kolaborasi dalami penyelundupan 1,9 ton narkotika di Kepri

Batam (ANTARA) - Panglima Koarmada (Pankoarmada) I Laksamana Muda TNI Fauzi mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam mengungkap kasus penyeludupan 1,9 ton narkotika jenis sabu dan kokain di Perairan Karimun, Kepulauan Riau.

"Pengungkapan ini masih proses dan akan terus didalami, sampai di mana tujuan sesungguhnya, dan dari mana asalnya. Kami berkolaborasi dengan Polda Kepri, Bea Cukai, dan BNN," kata Fauzi di Lantamal IV Kota Batam, Kepri, Jumat.

Baca di sini

4. BNN selidik kasus penyeludupan 1,2 ton kokain dan 795 Kg sabu di Kepri

Batam (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kepulauan Riau menindaklanjuti penyerahan kasus upaya penyeludupan 1,9 ton narkoba jenis sabu dan kokain yang berhasil digagalkan TNI AL dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

“Tentunya kami lakukan penyelidikan tuntas, barang buktinya kami amankan, jangan sampai hilang barang buktinya,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kepulauan Riau Brigjen Pol. Hanny Hidayat usai konferensi pers penyeludupan 1,9 ton narkoba di Lantamal IV Kota Batam, Kepri, Jumat.

Baca di sini

5. Anggota Komisi III minta polisi usut grup Facebook berisi konten inses.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak pihak kepolisian mengusut dan menindak tegas orang-orang di balik grup media sosial Facebook "Fantasi Sedarah" yang berisi konten hubungan sedarah atau inses sebab sangat membahayakan.

"Polisi harus mengusut, menindak, dan menangkap orang-orang di balik grup FB 'Fantasi Sedarah' yang sangat membahayakan itu," kata Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tanjungpura dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sepakat memperkuat sinergi di bidang penegakan hukum dan keamanan, guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan tertib di wilayah Kalimantan Barat.

"Kami ingin memperkuat kerja sama lintas lembaga, khususnya dengan Kodam XII/Tpr, dalam rangka mendukung stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang berkeadilan di Kalimantan Barat," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat Ahelya Abustam saat bersilahturahim ke Markas Kodam XII/Tpr di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Jumat.

Dalam kunjungan tersebut, Ahelya diterima langsung oleh Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Jamallulael, bersama jajaran pejabat utama Kodam.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban tersebut, Kajati Kalbar memperkenalkan diri sebagai pejabat baru dan menyampaikan harapan agar sinergi antara institusi kejaksaan dan TNI semakin kuat di bawah kepemimpinannya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kejaksaan dan TNI dalam menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial, termasuk upaya menciptakan keamanan yang inklusif dan partisipatif di tengah masyarakat.

Selain itu, kerja sama juga dapat diarahkan pada pengawasan terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional. Kodam bertugas menjaga keamanan dan stabilitas wilayah proyek, sementara kejati melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya, seperti penyimpangan anggaran atau penyalahgunaan wewenang.

Aspek edukasi dan sosialisasi hukum juga menjadi ruang sinergi yang penting. Kejati Kalbar dapat memberikan penyuluhan hukum kepada prajurit TNI, khususnya terkait batas-batas kewenangan militer dalam situasi sipil, sekaligus bekerja sama dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat di wilayah rawan konflik.

Sementara itu, Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Jamallulael menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kajati Kalbar. Ia juga mengucapkan selamat bertugas kepada Ahelya Abustam dan menegaskan komitmen Kodam untuk terus bersinergi dengan Kejati dalam menjaga stabilitas di wilayah hukum Kalimantan Barat.

"Hubungan antara Kodam dan Kejati selama ini sudah berjalan dengan baik. Dengan kehadiran pimpinan baru di Kejati, kami harap sinergi ini bisa semakin diperkuat untuk menghadirkan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat," kata Pangdam.

Pertemuan ini menjadi simbol penguatan koordinasi antarlembaga yang strategis dalam mendorong tata kelola hukum dan keamanan yang lebih profesional dan berintegritas di daerah.

Sukabumi (ANTARA) - Dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum dan peraturan keimigrasian di kalangan mahasiswa internasional, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Henki Irawan menggelar kegiatan edukasi keimigrasian di Universitas Nusa Putra, Kabupaten Sukabumi.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara institusi pendidikan dan kantor imigrasi dalam menciptakan lingkungan akademik yang tertib, inklusif, serta mendukung integrasi mahasiswa asing di tengah masyarakat dalam menghormati kearifan budaya lokal.

Sambutan dari Director of University Office Universitas Nusa Putra, Teddy Lesmana. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kehadiran jajaran Kantor Imigrasi Sukabumi dan menyatakan komitmen penuh kampus dalam mendampingi mahasiswa asing, baik dari sisi akademik maupun administrative dalam mematuhi hukum keimigrasian.

Ia juga berharap imigrasi dapat hadir di kampus memberikan edukasi dan pelayanan keimigrasian agar mahasiswa asing dapat merasakan kehadiran imigrasi sehingga dapat memimalisir potensi pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Henki Irawan, menegaskan bahwa kegiatan edukasi ini merupakan langkah preventif agar mahasiswa asing memahami secara menyeluruh peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang keimigrasian. Ia mengingatkan juga bahwa mahasiswa asing juga wajib mematuhi peraturan kampus serta menghormati kearifan lokal masyarakat setempat

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Nusa Putra atas kesempatan dan ruang kerja sama ini. Tujuan utama kami adalah memberikan edukasi menyeluruh mengenai ketentuan hukum yang berlaku, agar mahasiswa asing tidak melakukan pelanggaran baik terhadap hukum nasional, maupun ketentuan keimigrasian” ujar Henki Irawan.

Henki juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan, baik secara administratif maupun pidana. Lebih jauh, ia mengungkapkan harapan agar ke depan Universitas Nusa Putra dapat memiliki immigration corner sebagai fasilitas layanan keimigrasian di dalam kampus.

“Dengan adanya immigration corner, kami berharap mahasiswa dapat lebih mudah mengakses layanan seperti layanan penerbitan paspor, serta layanan izin tinggal bagi mahasiswa asing,” jelasnya.

Kegiatan ini turut diisi dengan sesi pemaparan materi dari dua pejabat teknis Kantor Imigrasi Sukabumi.

Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Tedy Wibisono, menjelaskan secara rinci berbagai dokumen yang wajib dimiliki mahasiswa asing, termasuk prosedur permohonan, perpanjangan, dan perubahan jenis izin tinggal melalui platform resmi evisa.imigrasi.go.id.

“Mahasiswa asing harus memastikan izin tinggalnya tetap aktif dan diperpanjang tepat waktu. Jenis izin tinggal yang umum digunakan adalah Izin Tinggal Terbatas (ITAS) untuk keperluan studi. Kami sarankan pengajuan perpanjangan dilakukan jauh sebelum masa berlaku habis,” terang Tedy.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Torang Pardosi, memaparkan jenis-jenis pelanggaran keimigrasian yang kerap ditemukan di lapangan, seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, hingga keterlibatan dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud kedatangannya.

“Sanksi terhadap pelanggaran dapat berupa deportasi, penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia, hingga proses hukum pidana. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap aturan menjadi sangat penting bagi mahasiswa asing,” tegas Torang.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para mahasiswa asing yang hadir. Mereka menyampaikan apresiasi atas informasi yang disampaikan dan mengakui pentingnya memahami aspek legal selama menempuh pendidikan di Indonesia.

Melalui kegiatan edukasi ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi berharap keberadaan mahasiswa asing di Kabupaten Sukabumi tidak hanya berdampak positif dalam ranah akademik, tetapi juga mampu menjembatani hubungan antarbangsa melalui kepatuhan terhadap hukum di Indonesia.

Kota Bogor (ANTARA) - Kantor Imigrasi Sukabumi, Jawa Barat menggelar edukasi keimigrasian bagi mahasiswa asing di Universitas Nusa Putra, Kabupaten Sukabumi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Sukabumi Henki Irawan di Sukabumi, Jumat, menyampaikan edukasi itu dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum dan peraturan keimigrasian di kalangan mahasiswa internasional.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara institusi pendidikan dan kantor imigrasi dalam menciptakan lingkungan akademik yang tertib, inklusif, serta mendukung integrasi mahasiswa asing di tengah masyarakat dalam menghormati kearifan budaya lokal.

Dekan Fakultas Hukum, Bisnis, dan Pendidikan Universitas Nusa Putra Teddy Lesmana mengapresiasi Kantor Imigrasi Sukabumi dan menyatakan komitmen penuh kampus dalam mendampingi mahasiswa asing, baik dari sisi akademik maupun administratif dalam mematuhi hukum keimigrasian.

Ia juga berharap imigrasi dapat hadir di kampus memberikan edukasi dan pelayanan keimigrasian agar mahasiswa asing dapat merasakan kehadiran imigrasi sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing.

Henki Irawan menegaskan kegiatan edukasi ini merupakan langkah preventif agar mahasiswa asing memahami secara menyeluruh peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang keimigrasian.

Ia mengingatkan mahasiswa asing wajib mematuhi peraturan kampus serta menghormati kearifan lokal masyarakat setempat

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Universitas Nusa Putra atas kesempatan dan ruang kerja sama ini. Tujuan utama kami adalah memberikan edukasi menyeluruh mengenai ketentuan hukum yang berlaku, agar mahasiswa asing tidak melakukan pelanggaran baik terhadap hukum nasional, maupun ketentuan keimigrasian” ujar Henki Irawan.

Henki menegaskan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan, baik secara administratif maupun pidana.

Ia berharap kampus itu memiliki pojok imigrasi (immigration corner) sebagai fasilitas layanan keimigrasian di dalam kampus.

“Dengan adanya immigration corner, kami berharap mahasiswa dapat lebih mudah mengakses layanan seperti layanan penerbitan paspor, serta layanan izin tinggal bagi mahasiswa asing,” katanya.

Kegiatan ini turut diisi dengan sesi pemaparan materi dari dua pejabat teknis Kantor Imigrasi Sukabumi.

Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tedy Wibisono menjelaskan berbagai dokumen yang wajib dimiliki mahasiswa asing, termasuk prosedur permohonan, perpanjangan, dan perubahan jenis izin tinggal melalui platform resmi evisa.imigrasi.go.id.

“Mahasiswa asing harus memastikan izin tinggalnya tetap aktif dan diperpanjang tepat waktu. Jenis izin tinggal yang umum digunakan adalah Izin Tinggal Terbatas (ITAS) untuk keperluan studi. Kami sarankan pengajuan perpanjangan dilakukan jauh sebelum masa berlaku habis,” kata Tedy.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Torang Pardosi, memaparkan jenis-jenis pelanggaran keimigrasian yang kerap ditemukan di lapangan, seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, hingga keterlibatan dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud kedatangannya.

“Sanksi terhadap pelanggaran dapat berupa deportasi, penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia, hingga proses hukum pidana. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap aturan menjadi sangat penting bagi mahasiswa asing,” kata Torang.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para mahasiswa asing yang hadir. Mereka menyampaikan apresiasi atas informasi yang disampaikan dan mengakui pentingnya memahami aspek legal selama menempuh pendidikan di Indonesia.

Melalui kegiatan edukasi ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi berharap keberadaan mahasiswa asing di Kabupaten Sukabumi tidak hanya berdampak positif dalam ranah akademik, tetapi juga mampu menjembatani hubungan antarbangsa melalui kepatuhan terhadap hukum di Indonesia.

Pewarta: Heri Sutarman/Budi Setiawanto
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menunjuk Serambi Law Firm sebagai konsultan hukum BPKN sebagai upaya memperkuat landasan hukum pada pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia.

Ketua BPKN RI Mufti Mubarok menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk keseriusan lembaganya dalam memperkuat aspek legal kelembagaan serta memperluas jangkauan perlindungan hukum terhadap konsumen.

"BPKN memerlukan mitra strategis yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang hukum dan kepedulian terhadap isu-isu konsumen," kata Mufti dalam pengumuman penunjukan konsultan hukum di Jakarta, Jumat, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Mufti mengatakan penunjukan konsultan hukum tersebut merupakan langkah nyata untuk memperkuat barisan perlindungan konsumen dari sisi hukum.

Ketua Komisi Advokasi BPKN Fitrah Bukhori menambahkan kolaborasi tersebut tidak hanya sebatas pendampingan hukum, tetapi juga mencakup dukungan strategis dalam penyusunan kebijakan, advokasi, serta edukasi hukum kepada publik.

"Serambi Law Firm kami pilih karena mereka memiliki rekam jejak yang kuat dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan publik. Kami yakin kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi keberlanjutan misi BPKN," ujar Fitrah.

Pada kesempatan sama, Managing Partners Serambi Law Firm Rahmat Hijjir menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan BPKN dan siap menjalankan peran sebagai mitra hukum yang aktif, kritis, dan solutif.

"Ini merupakan amanah yang besar. Kami akan mendampingi BPKN dengan pendekatan hukum yang progresif, berbasis riset, dan berorientasi pada keadilan konsumen," tutur Rahmat.

Ia menekankan bahwa pihaknya akan berdiri di garda terdepan dalam menjaga kepentingan konsumen bersama BPKN.

Kerja sama tersebut diharapkan akan memperkuat kapasitas kelembagaan BPKN dalam menghadirkan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh, inklusif, dan berdampak luas bagi masyarakat konsumen di seluruh Indonesia.

Penunjukan konsultan hukum itu diumumkan secara resmi di Kantor BPKN yang dihadiri Ketua BPKN Mufti Mubarok, Ketua Komisi Advokasi BPKN Fitrah Bukhori, serta Managing Partners Serambi Law Firm, Rahmat Hijjir, yang didampingi Affandi Affan bersama tim pengacara dari Serambi Law Firm.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

“Supaya generasi ke depan itu bisa tercerahkan dengan adanya buku ini. Karena bila buku ini tidak ditulis, nanti generasi seperti Gen Z, Gen Alpha, dan lainnya tidak akan mengetahui sejarah perkembangan terorisme di Indonesia,"

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan sejarah perkembangan kelompok teroris, seperti Jamaah Islamiyah (JI), perlu diketahui publik, khususnya oleh generasi penerus bangsa.

Dalam kegiatan bedah buku berjudul JI The Untold Story--Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah, yang digelar di Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/5), dia menyampaikan pentingnya buku tersebut sebagai media literasi dan edukasi bagi generasi muda Indonesia.

“Supaya generasi ke depan itu bisa tercerahkan dengan adanya buku ini. Karena bila buku ini tidak ditulis, nanti generasi seperti Gen Z, Gen Alpha, dan lainnya tidak akan mengetahui sejarah perkembangan terorisme di Indonesia," ujar Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Eddy menyebutkan bahwa Jamaah Islamiyah telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2008.

Untuk itu, buku tersebut, menurutnya, merupakan langkah strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Kepala BNPT juga menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti/Teror (AT) Polri yang telah menulis dan menyusun buku itu sebagai bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan kesadaran kolektif terhadap bahaya paham radikal.

“Saya sangat mengapresiasi Kadensus dan jajarannya yang telah menulis buku ini sebagai bahan edukasi, literasi terhadap bagaimana perkembangan terorisme di Indonesia, termasuk bagaimana orang bisa terpapar oleh paham radikal terorisme,” ucap dia.

Dirinya menambahkan bahwa acara bedah buku tersebut pun menjadi momentum penting untuk menyampaikan narasi sejarah yang objektif kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, agar mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ancaman radikalisme dan terorisme di Tanah Air.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Prof. Herry Suhardiyanto menyambut baik penyelenggaraan kegiatan di lingkungan kampusnya itu.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut dapat memberikan pencerahan kepada mahasiswa agar tidak terjebak dalam pemahaman yang menyimpang tentang perjuangan bangsa.

“Kami berharap para mahasiswa akan dapat memperoleh pencerahan dan tidak salah dalam memahami bagaimana negara bangsa ini kita harus perjuangkan, tegaknya, dan kemakmurannya bersama-sama,” tutur Herry dalam kesempatan yang sama.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk BNPT, Densus 88 AT Polri, dan pihak kepolisian atas terselenggaranya acara serta berharap manfaat yang sebesar-besarnya dapat dirasakan oleh para mahasiswa.

“Khususnya agar para mahasiswa dapat juga menjadi generasi muda yang dapat memajukan bangsa kita serta terlepas dari bahaya-bahaya, pandangan-pandangan pemikiran yang radikal, yang justru bertentangan dengan garis perjuangan Muhammadiyah,” ungkapnya.

Adapun kegiatan bedah buku yang merupakan kolaborasi antara Universitas Muhammadiyah Bandung dan Densus 88 Antiteror Polri itu bertujuan memberikan edukasi serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah dan perkembangan terorisme di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Banda Aceh memfinalkan visa jamaah calon haji Aceh untuk tiga kelompok terbang (kloter) atau sekitar 1.179 orang (393 per kloter) yang diberangkatkan mulai 18 Mei melalui bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar.

"Kita memeriksa paspor jamaah kloter pertama sampai untuk tiga kloter, sudah lengkap semuanya," kata Kepala Unit Imigrasi Bandara SIM Iwan Nusa Budi di Banda Aceh, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan Iwan Nusa Budi dalam konferensi pers terkait kesiapan keberangkatan jamaah haji Aceh bersama stakeholder lainnya, di Asrama Haji Embarkasi Aceh, di Banda Aceh.

Ia menjelaskan setiap kloter yang telah diberikan paspor bakal diperiksa terlebih dahulu. Meskipun visa nya belum tersedia, maka Imigrasi dapat membantu prosesnya.

Akan tetapi, ketika saat pelepasan masih ada visa jamaah yang belum selesai, maka segera dikoordinasikan bersama Kemenag. Kemungkinan ditunda atau menunggu visanya selesai.

Baca: Jamaah haji Aceh dapat biaya hidup 750 Riyal Saudi

"Kalau ada yang belum selesai saat pelepasan, kita koordinasikan dengan Kemenag selaku pihak yang mengajukan ke Pemerintah Arab Saudi. Apakah ditunda, pindah kloter atau seperti apa," ujarnya.

Ia menuturkan secara SOP pemeriksaan memang dilakukan pada hari keberangkatan. Akan tetapi, untuk jamaah calon haji mendapatkan pengecualian (bisa lebih cepat), hal itu karena ini menjadi agenda nasional setiap tahunnya.

Namun, lanjut dia, yang menjadi masalah dalam proses visa ini biasanya ketika ada jamaah calon haji yang masuk dalam daftar pencekalan.

"Selama ini belum ada jamaah calon haji Aceh yang terkena masalah hukum dan masuk daftar cekal. Kalau pun ada, maka jamaah tidak akan bisa berangkat," demikian Iwan Nusa Budi.

Aceh memberangkatkan 4.378 jamaah melalui Embarkasi Aceh. Para jamaah dijadwalkan mulai berangkat ke Tanah Suci pada 18 Mei 2025 melalui bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh menuju bandara King Abdul Aziz, Jeddah.

Jamaah haji Aceh terbagi dalam 12 kloter, diantaranya 11 kloter penuh, dan satu kloter terakhir bergabung dengan jamaah Sumatera Utara. Setiap kelompok terbang berisi 393 jamaah, sudah termasuk petugas haji.

Baca: Jelang pemberangkatan JCH Aceh, ini persiapan Bandara SIM

“Kami mengimbau kepada pemilik dan pengelola penginapan agar melaporkan keberadaan WNA kepada kami sehingga kita bisa memonitor dan mengawasi apa-apa yang dilakukan oleh WNA tersebut,”

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengimbau pengelola penginapan untuk melaporkan keberadaan warga negara asing (WNA) kepada kantor imigrasi terdekat dalam rangka menyinergikan langkah pengawasan.

“Kami mengimbau kepada pemilik dan pengelola penginapan agar melaporkan keberadaan WNA kepada kami sehingga kita bisa memonitor dan mengawasi apa-apa yang dilakukan oleh WNA tersebut,” kata Yusman saat konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan bahwa Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia. Kontribusi dari masyarakat juga dibutuhkan dalam upaya tersebut.

“Kami mengharapkan juga agar masyarakat proaktif selalu melaporkan apabila adanya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA,” imbuh dia.

Adapun Ditjen Imigrasi melakukan Operasi Pengawasan Wira Waspada pada 14–16 Mei 2025 di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek). Operasi yang melibatkan 10 kantor imigrasi ini dilakukan di 28 titik dengan menyasar tiga objek, yakni apartemen, kafe, dan pusat perbelanjaan.

Dari hasil operasi, Ditjen Imigrasi berhasil mengamankan 170 WNA dari 27 negara karena melanggar administrasi keimigrasian. WNA yang diamankan mayoritas berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), dan Sierra Leone (12 orang).

Yusman menjelaskan WNA yang terjaring tidak dapat menunjukkan dokumen perjalan dan melebihi masa izin tinggal. Selain itu, sebagian dari mereka yang menggunakan visa investor tidak terbukti memiliki investasi dan sebagian lainnya tidak terbukti memiliki sponsor di Indonesia.

“Rincian pelanggaran yang ditemukan, antara lain, tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan. Selanjutnya sponsor fiktif, overstay (melebihi masa izin tinggal), dan investor fiktif,” ujar Yusman.

Oleh sebab itu, para WNA tersebut diduga melanggar Pasal 78 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal-pasal dimaksud mengatur tentang overstay dan penyampaian data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

“Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta, serta pengenaan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan,” tutur Yusman.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025