Jakarta (ANTARA) - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), naik ke tahap dua untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna.

Persetujuan itu diambil setelah delapan fraksi menyatakan setuju revisi UU DKJ

"Yang pertama dari hasil mini fraksi sudah kita setujui bersama sama dan kemudian diproses sesuai perundang undangan," kata Ketua Baleg Bob Hasan saat memimpin Rapat Kerja, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Fraksi-fraksi yang menyatakan setuju dilakukan revisi UU DKJ yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, PKB, PKS, PAN dan Partai Demokrat.

Mayoritas dari fraksi memiliki alasan yang sama terkait RUU DKJ yakni perlunya nomenklatur yang jelas serta dasar hukum yang kuat tentang nama provinsi DKJ.

Selain itu, para fraksi menilai perlunya nomenklatur yang jelas terkait nama pejabat gubernur, DPRD dan perangkat politik lain yang berada di wilayah DKJ.

Dengan adanya revisi tersebut, DKJ akan memiliki dasar hukum yang jelas yang diatur oleh undang-undang dalam mengelola tata pemerintahan tingkat provinsi.

Untuk diketahui, pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Menteri Dalam Negeri beserta Baleg telah membahas beberapa pasal yang direvisi dalam UU nomor 2 tahun 2024 tentang RUU DKJ.

Keempat pasal itu meliputi, pertama, Pasal 70A: Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta yang terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 akan dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Kedua, Pasal 70B: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta hasil Pemilihan Umum 2024 untuk daerah pemilihan Jakarta akan dinyatakan sebagai anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Ketiga, Pasal 70C: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang terpilih untuk daerah pemilihan Jakarta akan tetap menjabat sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Keempat, Pasal 70D: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang terpilih untuk daerah pemilihan Jakarta akan dianggap sebagai anggota DPD RI untuk daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

"Yang pertama dari hasil mini fraksi sudah kita setujui bersama sama dan kemudian diproses sesuai perundang undangan,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), naik ke tahap dua untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna.

Persetujuan itu diambil setelah delapan fraksi menyatakan setuju revisi UU DKJ

"Yang pertama dari hasil mini fraksi sudah kita setujui bersama sama dan kemudian diproses sesuai perundang undangan," kata Ketua Baleg Bob Hasan saat memimpin Rapat Kerja, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Fraksi-fraksi yang menyatakan setuju dilakukan revisi UU DKJ yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, PKB, PKS, PAN dan Partai Demokrat.

Mayoritas dari fraksi memiliki alasan yang sama terkait RUU DKJ yakni perlunya nomenklatur yang jelas serta dasar hukum yang kuat tentang nama provinsi DKJ.

Selain itu, para fraksi menilai perlunya nomenklatur yang jelas terkait nama pejabat gubernur, DPRD dan perangkat politik lain yang berada di wilayah DKJ.

Dengan adanya revisi tersebut, DKJ akan memiliki dasar hukum yang jelas yang diatur oleh undang-undang dalam mengelola tata pemerintahan tingkat provinsi.

Untuk diketahui, pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Menteri Dalam Negeri beserta Baleg telah membahas beberapa pasal yang direvisi dalam UU nomor 2 tahun 2024 tentang RUU DKJ.

Keempat pasal itu meliputi, pertama, Pasal 70A: Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta yang terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 akan dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Kedua, Pasal 70B: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta hasil Pemilihan Umum 2024 untuk daerah pemilihan Jakarta akan dinyatakan sebagai anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Ketiga, Pasal 70C: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang terpilih untuk daerah pemilihan Jakarta akan tetap menjabat sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Keempat, Pasal 70D: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang terpilih untuk daerah pemilihan Jakarta akan dianggap sebagai anggota DPD RI untuk daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

“Penyidik sudah menjalankan tugasnya berdasarkan dan sesuai hukum acara,”

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa penanganan perkara tersangka kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, sudah sesuai hukum acara.

“Penyidik sudah menjalankan tugasnya berdasarkan dan sesuai hukum acara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Senin.

Jawaban tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka adalah tidak sah dikarenakan tidak terdapat bukti permulaan cukup sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan MK RI Nomor 21/PUU-XII/2014.

Adapun pernyataan Kejagung terkait telah terjadi kerugian negara sebesar Rp400 miliar yang tanpa didasarkan hasil audit BPK RI, menurut Zaid, merupakan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) serta merupakan bentuk kriminalisasi terhadap Tom Lembong.

Adapun terkait permintaan tim kuasa hukum Tom Lembong yang ingin menghadirkan yang bersangkutan di dalam sidang praperadilan, Harli mempertanyakan urgensi dari permintaan tersebut.

“Urgensinya apa? Kita lihat perkembangan dari proses praperadilan ini ya,” ucapnya.

Sebelumnya, dari keterangan Kejagung bahwa pada Januari 2016 tersangka Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015–2016 menandatangani surat penugasan kepada PT PPI yang pada intinya menugaskan perusahaan tersebut untuk memenuhi stok gula nasional dan stabilisasi harga, melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton.

Kemudian PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan.

Kejagung menyatakan seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang hanya dapat melakukan impor adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PPI.

Akan tetapi, dengan sepengetahuan dan persetujuan tersangka Tom Lembong, persetujuan impor gula kristal mentah itu ditandatangani.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

“Keuangan partai sangat besar, tetapi tidak transparan,”

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Prof. Saiful Mujani menilai penegakan hukum terkait keterbukaan dana partai politik secara keseluruhan diperlukan dibandingkan sebatas transparansi bantuan keuangan dari negara.

“Keuangan partai sangat besar, tetapi tidak transparan,” kata Prof. Mujani saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Prof. Mujani menjelaskan bahwa keterbukaan perlu karena laporan keuangan partai politik setiap musim pemilu masih diragukan kebenarannya karena dinilai lebih kecil dari angka yang sebenarnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa keterbukaan tersebut mempertimbangkan Undang-Undang terkait dengan transparansi partai politik, yakni dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik).

Pasal 39 ayat (1) UU Partai Politik berbunyi, “Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.”

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendorong keterbukaan setiap partai politik dalam menggunakan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maupun daerah (APBD).

"Setiap rupiah yang diberikan negara kepada lembaga publik harus bisa dipertanggungjawabkan apa dan bagaimana keuangan yang digunakan," kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/11).

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) telah menyalurkan bantuan keuangan kepada delapan partai politik yang memiliki kursi di DPR RI berdasarkan hasil Pemilu 2024.

Pelaksana Harian Dirjen Polpum Kemendagri Syarmadani dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/11/), mengatakan total bantuan yang disalurkan sebesar Rp33.622.281.250 yang bersumber dari APBN. Adapun penyaluran tersebut merupakan bantuan keuangan partai politik tahap kedua pada 2024.

Bantuan keuangan partai politik tahap pertama telah disalurkan oleh Kemendagri pada 27 Maret 2024 kepada sembilan partai politik yang memiliki kursi di DPR RI berdasarkan hasil Pemilu 2019. Jumlah anggaran yang diberikan pada tahap pertama sebesar Rp94.782.313.500.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Meulaboh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Aceh Barat hingga pertengahan November 2024 sudah menerbitkan 5.934 paspor sebagai dokumen keimigrasian masyarakat selama tahun 2024.

“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang membutuhkan layanan pembuatan paspor,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, Aceh Barat, Jamaluddin di Meulaboh, Senin.

Ia menjelaskan, 5.934 buah paspor yang sudah diterbitkan sejak Januari hingga pertengahan November 2024 terdiri dari 1.919 buah paspor yang habis masa berlakunya dan pembuatan paspor baru sebanyak 3.885 buah.

Pada tahun 2023 lalu, jumlah paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Non TPI Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat sebanyak 6.850 buah paspor.

Penerbitan paspor tahun lalu tersebut terdiri 4.465 pembuatan paspor baru, 2.223 buah paspor yang telah habis masa berlakunya, 19 buah paspor rusak serta 140 buah paspor yang hilang.

Jamaluddin mengatakan sebagian besar masyarakat yang melakukan pembuatan paspor diantaranya untuk keperluan ibadah, pendidikan, ziarah, perjalanan wisata, kesehatan, serta keperluan bisnis.

Dia menyebutkan, layanan pembuatan paspor di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh, Aceh Barat saat ini juga telah bisa dilayani melalui Kantor Unit Kerja Keimigrasian(UKK) yang berada di Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Meulaboh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Aceh Barat hingga pertengahan November 2024 sudah menerbitkan 5.934 paspor sebagai dokumen keimigrasian masyarakat.

“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang membutuhkan layanan pembuatan paspor,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, Aceh Barat, Jamaluddin kepada ANTARA di Meulaboh, Senin.

Ia menjelaskan, 5.934 buah paspor yang sudah diterbitkan sejak Januari hingga pertengahan November 2024c terdiri dari 1.919 buah paspor yang habis masa berlakunya.

Sedangkan pembuatan paspor baru oleh masyarakat sebanyak 3.885 buah paspor.

Pada tahun 2023 lalu, jumlah paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Non TPI Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat sebanyak 6.850 buah paspor.

Penerbitan paspor ini terdiri dari 4.465 pembuatan paspor baru, 2.223 buah paspor yang telah habis masa berlakunya, 19 buah paspor rusak serta 140 buah paspor yang hilang.

Jamaluddin mengatakan sebagian besar masyarakat yang melakukan pembuatan paspor diantaranya untuk keperluan ibadah, pendidikan, ziarah, perjalanan wisata, kesehatan, serta keperluan bisnis.

Dia menyebutkan, layanan pembuatan paspor di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh, Aceh Barat saat ini juga telah bisa dilayani melalui Kantor UKK Imigrasi yang berada di Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, demikian Jamaluddin.

Lebak (ANTARA) - Ulama kharismatik Kabupaten Lebak KH Hasan Basri mengapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan penegak hukum untuk memberantas empat tindak kejahatan yakni judi daring (online), narkoba, penyeludupan, dan korupsi.

"Kita berharap lembaga penegak hukum benar-benar menjalankan tugasnya dengan serius," kata Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Cihelang Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Senin.

Penegasan Prabowo meminta penegak hukum bertindak tegas dan tidak boleh main-main untuk pemberantasan tindak empat kejahatan menunjukkan perhatian yang serius bahwa kasus tersebut dapat membahayakan dan menghancurkan moral serta sendi-sendi kehidupan di masyarakat.

Apabila, kata dia, kejahatan tersebut tidak mampu dilakukan tindakan tegas dipastikan dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Bahkan, dipastikan kehidupan di masyarakat menimbulkan gangguan keamanan juga tingginya kasus kriminal dan kemiskinan terus bertambah.

Karena itu, empat kejahatan judi online, narkoba, penyeludupan dan korupsi harus secepatnya diberantas dan pelakunya diproses secara hukum tanpa pandang bulu.

"Kami sangat mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk memberantas tindak empat kejahatan itu," kata KH Hasan Basri.

Menurut dia, pihaknya juga menilai langkah nyata kepolisian yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cukup berhasil untuk pemberantasan judi online, narkoba dan penyeludupan.

Bahkan, hampir setiap hari kasus sindikat perjudian, narkoba dan penyeludupan ditangkap baik dalam negeri maupun luar negeri.

Begitu juga kinerja Kejaksaan Agung cukup tegas dengan menangkap beberapa pejabat terlibat korupsi di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian (KA) dan terakhir kasus suap yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Lebak (ANTARA) - Ulama kharismatik Kabupaten Lebak KH Hasan Basri mengapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan penegak hukum untuk memberantas empat tindak kejahatan yakni judi daring (online), narkoba, penyeludupan, dan korupsi.

"Kita berharap lembaga penegak hukum benar-benar menjalankan tugasnya dengan serius," kata Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Cihelang Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Senin.

Penegasan Prabowo meminta penegak hukum bertindak tegas dan tidak boleh main-main untuk pemberantasan tindak empat kejahatan menunjukkan perhatian yang serius bahwa kasus tersebut dapat membahayakan dan menghancurkan moral serta sendi-sendi kehidupan di masyarakat.

Apabila, kata dia, kejahatan tersebut tidak mampu dilakukan tindakan tegas dipastikan dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Bahkan, dipastikan kehidupan di masyarakat menimbulkan gangguan keamanan juga tingginya kasus kriminal dan kemiskinan terus bertambah.

Karena itu, empat kejahatan judi online, narkoba, penyeludupan dan korupsi harus secepatnya diberantas dan pelakunya diproses secara hukum tanpa pandang bulu.

"Kami sangat mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk memberantas tindak empat kejahatan itu," kata KH Hasan Basri.

Menurut dia, pihaknya juga menilai langkah nyata kepolisian yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cukup berhasil untuk pemberantasan judi online, narkoba dan penyeludupan.

Bahkan, hampir setiap hari kasus sindikat perjudian, narkoba dan penyeludupan ditangkap baik dalam negeri maupun luar negeri.

Begitu juga kinerja Kejaksaan Agung cukup tegas dengan menangkap beberapa pejabat terlibat korupsi di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian (KA) dan terakhir kasus suap yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025–2029.

"Pemerintah berkomitmen memberantas korupsi dengan pengusulan RUU Perampasan Aset, kami letakkan di urutan ke-5 dari 40 usulan RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029," kata Supratman dalam keterangan resminya saat mendatangi rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Jakarta, Senin.

Menurut Supratman, pemerintah sebelumnya juga telah mengusulkan RUU Perampasan Aset pada prolegnas periode sebelumnya, namun pembahasan itu terganjal dinamika politik hingga akhirnya tidak tuntas di Komisi III DPR RI.

Kini, pemerintah kembali mengajukan RUU Perampasan Aset dalam prolegnas agar RUU tersebut dapat dibahas hingga akhirnya disahkan sebagai undang-undang oleh DPR.

Supratman memastikan pengajuan RUU Perampasan Aset ini merupakan bukti keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Saya jamin Presiden akan melakukan tindakan yang keras terhadap upaya pemberantasan korupsi, itu komitmen," katanya.

Pemerintah tidak hanya mengajukan pembahasan RUU Perampasan Aset pada prolegnas periode ini.

"Pemerintah mengusulkan delapan RUU untuk masuk prioritas, empat di antaranya merupakan RUU carry over. yaitu RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Desain Industri, dan RUU Pengelolaan Ruang Udara,” kata Supratman.

Sedangkan empat RUU lainnya, yaitu RUU tentang Hukum Perdata Internasional, RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, dan RUU Ketenaganukliran.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan jumlah RUU yang diajukan dalam prolegnas belum dapat dipastikan karena kemungkinan akan terus bertambah.

"Sampai rapat persiapan berakhir, terdapat 150 RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029 dan 42 RUU Prioritas 2025. Pembahasan lebih lanjut terkait jumlah keseluruhan usulan-usulan nantinya akan dilakukan dalam rapat Panitia Kerja," ujar Bob Hasan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

ANTARA - Tim penasihat hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menyebut penetapan kliennya sebagai tersangka merupakan kekeliruan. Hal itu disampaikan dalam sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/11). (Yogi Rachman/Rayyan/Gracia Simanjuntak)

Kota Gorontalo (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Gorontalo menggelar lokakarya monitoring, evaluasi dan penguatan strategi nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Gorontalo, Senin.

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Gorontalo Veiby S, Koloay mengatakan pengesahan strategi nasional Bisnis dan HAM ke dalam kerangka regulasi nasional merupakan tonggak penting dalam perlindungan dan penghormatan HAM pada sektor bisnis di Indonesia.

"Stranas Bisnis dan HAM ini bertujuan untuk mendorong terciptanya praktik bisnis yang ramah HAM dan mengedepankan prinsip prinsip nondiskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan," ucap dia.

Ia menjelaskan jika stranas Bisnis dan HAM memiliki tiga strategi utama, yaitu peningkatan pemahaman dan kapasitas, pengembangan regulasi dan kebijakan, serta penguatan mekanisme pemulihan bagi korban.

"Hal ini merupakan dokumen yang bersifat holistik dan komprehensif, tidak hanya fokus pada aspek perlindungan HAM tetapi juga mencakup aspek pembangunan ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang baik," ujar Veiby.

Melalui kegiatan itu, Kemenkumham Gorontalo ingin mengembangkan sektor bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan.

"kegiatan ini merupakan komitmen kita bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjadikan hak asasi manusia sebagai prioritas utama," kata dia.

Veiby mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil dalam mendukung kebijakan pengembangan bisnis yang berwawasan hak asasi manusia.

"Melalui sinergi ini, iklim investasi yang kondusif dapat tercapai, di mana keberlanjutan bisnis dan perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan beriringan," ungkap dia.

Moskow (ANTARA) - Tiga tentara tewas di provinsi Salah Al-Din di Irak utara akibat ledakan bom selama operasi kontra terorisme, lapor kantor berita Shafaq pada Minggu (17/11), mengutip sumber keamanan yang mengetahui masalah tersebut.

"Ledakan tersebut melukai tiga tentara Irak dan menewaskan tiga anggota Peshmerga (pasukan keamanan internal wilayah Kurdistan): Kolonel Saber Suleiman, Kolonel Muhammad Handasi dan seorang tentara," seperti dikutip dari sumber tersebut oleh kantor berita Shafaq.

Ledakan bom itu terjadi di dekat sumur minyak di wilayah Balkana, Tuz Khumartu, selama operasi militer resimen ketiga brigade ke-20 tentara Irak dan pasukan Peshmerga untuk mengejar militan kelompok teroris ISIS.

Militer Irak mengumumkan pembebasan penuh wilayah dari ISIS pada 2017, tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa kelompok teroris tersebut masih aktif di beberapa wilayah negara tersebut.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024