Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Australia membahas penguatan kolaborasi antar-kedua negara melalui Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) yang berfokus kepada pemerintahan digital, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Pembahasan tersebut diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams.

"Kami berterima kasih atas kerja sama dan dukungan yang telah terjalin sejak 2020, dan kami berharap ke depannya kerja sama ini terus berlanjut dan diperluas untuk dapat memberikan dampak besar terhadap implementasi pemerintahan digital dan SDM di Indonesia," kata Menteri PANRB dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, untuk memperkuat kolaborasi yang telah terjalin, Rini meminta personel Prospera yang dapat secara intens berkolaborasi dengan Kementerian PANRB untuk membahas dukungan teknis dalam berbagai topik, seperti reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan transformasi pemerintahan digital.

Menurut dia, ketiga topik tersebut berperan penting dalam memperkuat tata kelola untuk pelayanan publik yang efektif.

"Dukungan personel Prospera yang ahli di bidang tersebut dapat membantu kami di Kementerian PANRB untuk merancang desain reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa kerja sama berkelanjutan dengan Australia tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai reformasi birokrasi yang komprehensif untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan fokus kepada kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah Australia melalui Prospera dapat memberikan masukan melalui sudut pandang praktik terbaik global untuk mendukung Pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik," tutur Menteri PANRB.

Adapun selama 2024 terdapat tiga kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Australia, yakni dukungan teknis dalam project management office (PMO) pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengembangan kompetensi pegawai Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta pengembangan kerangka kebijakan terkait pengarusutamaan gender (PUG) di sektor publik.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

"Allhamdulilah untuk status Said Didu masih sebagai saksi. Walau pun tadi kami sudah mempersiapkan mana kala klien kami dijadikan tersangka sudah ada surat penangguhan dari beberapa tokoh,"

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kuasa Hukum Said Didu, Gufroni mengungkapkan bahwa status dari kliennya adalah sebagai saksi bukan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita hoaks atau penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian.

"Allhamdulillah untuk status Said Didu masih sebagai saksi. Walau pun tadi kami sudah mempersiapkan mana kala klien kami dijadikan tersangka sudah ada surat penangguhan dari beberapa tokoh," ungkap Gufroni dalam konferensi pers di Tangerang, Selasa malam.

Ia mengungkapkan, Said Didu saat ini telah memenuhi dan menjalani proses pemeriksaan penyidikan dari aparat Polresta Tangerang, Polda Banten dengan kooperatif.

"Saat pemeriksaan penyidik sangat profesional, kami dilayani bahkan kami diberi kesempatan shalat dan beristirahat," katanya.

Gufroni menyebut, bahwa perihal tuduhan atau pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang sekaligus Kepala Desa Belimbing yakni Maskota berkaitan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UU ITE, serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian dinilai tidak relevan.

Sebab, katanya, dalam hal ini kliennya tersebut tidak menyerang atau mengarahkan kritikannya kepada salah satu orang. Namun, ditujukan terhadap kebijakan tentang proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang.

"Siapapun pelaporannya ini tidak relevan dengan situasi di wilayah Pantura. Dan kami sampaikan juga jika pelapor sebagai Kepala Desa adalah orang yang anti keritik terhadap apa yang disampaikan pak Said Didu, apa lagi jika dilihat dari cuplikan video yang dijadikan alat bukti sama sekali tidak menyebut nama pelapor (Maskota, Red)," terang dia.

Sebelumnya, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Tangerang memanggil Said Didu untuk menjalani proses pemeriksaan tim penyidik.

Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Said Didu dilakukan pihaknya berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan Kepala Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang sekaligus Kepala Desa Belimbing yakni Maskota.

Said Didu dituduh telah melanggar Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UU ITE, serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang penyebaran berita hoaks. Penanganan kasus tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepolisian Resort Kota Tangerang, Polda Banten.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Paspor RI yang baru dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan canggih

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mempromosikan keunggulan desain baru paspor Republik Indonesia yang senada dengan bendera dwiwarna Merah Putih dalam Simposium Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) di Montreal, Kanada.

Direktur Kerja Sama Keimigrasian Anggiat Napitupulu yang hadir sebagai panelis dalam simposium tersebut, memaparkan fitur paspor elektronik generasi terbaru yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perjalanan, tetapi juga sebagai representasi identitas dan budaya Indonesia.

"Paspor RI yang baru dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan canggih. Jadi penggunaan 33 motif batik tradisional yang dicetak dengan teknologi khusus bukan hanya untuk alasan estetika semata, melainkan juga alasan keamanan," kata Anggiat, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa.

Di hadapan forum yang dihadiri perwakilan 193 negara anggota ICAO itu, Anggiat juga menyebutkan bahwa cip paspor yang terhubung dengan antena radio memungkinkan penyimpanan data biometrik dan tanda tangan digital pemegangnya lebih aman.

'Halaman biodata yang terbuat dari polikarbonat juga membuat paspor ini lebih tahan lama dan sulit dipalsukan," sambung dia.

Di samping itu, Anggiat menekankan bahwa desain baru paspor Indonesia menjadi upaya Imigrasi untuk memperkuat dokumen perjalanan.

"Penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sesuai standar ICAO menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antarnegara, sekaligus juga menjadi duta budaya Indonesia dengan desain-nya yang indah," ucapnya.

Lebih lanjut, simposium itu juga membahas mengenai teknik perubahan bentuk atau morphing yang menjadi ancaman bagi keamanan dokumen perjalanan internasional.

"Morphing memungkinkan seseorang untuk menggabungkan wajah dua orang yang berbeda pada sebuah foto sehingga dapat digunakan untuk memalsukan identitas. Untuk mengantisipasi ancaman ini, negara-negara di dunia terus mengembangkan teknologi dan prosedur keamanan yang lebih canggih, tidak terkecuali Indonesia," ujarnya.

Simposium ICAO Tahun 2024 berlangsung di Montreal, Kanada pada 13–15 November 2024. Forum tersebut dihadiri perwakilan negara anggota ICAO untuk membahas isu-isu terkini dalam pengelolaan identitas pelancong.

Indonesia telah bergabung dengan jaringan Public Key Directory (PKD) ICAO sejak tahun 2019. PKD sendiri merupakan tempat penyimpanan (repositori) pusat yang dikendalikan oleh ICAO sebagai media autentikasi dokumen perjalanan setiap negara yang terdaftar dan sesuai dengan format mesin pembaca dokumen perjalanan guna memastikan validitas-nya.

Keanggotaan PKD ICAO memungkinkan Indonesia untuk bertukar informasi dengan negara lain terkait verifikasi keaslian dokumen perjalanan dan meningkatkan kerja sama dalam memerangi kejahatan lintas negara yang melibatkan penyalahgunaan dokumen.

"Kita sudah tergabung dalam jaringan PKD ICAO. Dengan demikian, paspor kita telah terdaftar dalam sistem informasi perjalanan internasional dan dengan demikian informasi mengenai dokumen perjalanan tersebut akan di-share ke seluruh perlintasan internasional anggota ICAO yang telah mendaftar PKD," jelas Anggiat.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

"Enam orang tahanan yang sempat buron sudah berhasil ditangkap kembali, namun Boncel yang merupakan dalang dari kabur-nya tahanan dengan cara merusak jendela kamar mandi ruang tahanan PN Cianjur belum juga tertangkap dan masih kami buru,"

Cianjur (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Cianjur, Jawa Barat, berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI guna menangkap buronan yang kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Cianjur delapan bulan yang lalu atas nama Ujang Irfan alias Boncel (40).

Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejari Cianjur Prasetya Djati Nugraha di Cianjur Selasa, mengatakan sudah hampir delapan bulan Boncel buron setelah kabur dari ruang tahanan PN Cianjur pada Senin, 25 Maret 2024, bersama enam orang tahanan lainnya.

"Enam orang tahanan yang sempat buron sudah berhasil ditangkap kembali, namun Boncel yang merupakan dalang dari kabur-nya tahanan dengan cara merusak jendela kamar mandi ruang tahanan PN Cianjur belum juga tertangkap dan masih kami buru," katanya.

Dia menjelaskan hasil kordinasi dengan Kejagung RI, Boncel terpantau masih ada di sekitaran Pulau Jawa, namun kerap berpindah-pindah guna menghindari kejaran petugas, sehingga masuk daftar kejaran Adhyaksa Monitoring Centre (AMC) Kejagung RI sejak beberapa bulan lalu.

"Seluruh kantor kejaksaan di Indonesia turut melakukan pencarian terhadap Boncel yang masuk dalam daftar kejaran AMC," katanya.

Dia meminta Boncel segera menyerahkan diri atau tindakan tegas akan dilakukan petugas yang saat ini masih memburu keberadaan otak pelaku kabur-nya enam tahanan usai menjalani persidangan di PN Cianjur.

Bahkan pihaknya meminta siapa saja yang mengetahui keberadaan Boncel segera melapor ke pihak kejaksaan terdekat atau kantor polisi terdekat, serta tidak menutup-nutupi kendaraan buronan tersebut.

"Segera laporkan jika melihat keberadaan Boncel di wilayah manapun ke polisi atau ke kejaksaan terdekat," katanya.

Seperti diberitakan Seperti diberitakan tujuh orang tahanan kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Cianjur, Senin (25/3), mereka berhasil melarikan diri dengan cara menjebol terali besi kamar mandi sel tahanan PN Cianjur.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pengisian jabatan ini tentu harus berpegang pada sistem merit, dan mempertimbangkan kompetensi pegawai ASN yang sesuai dengan bidang tugas jabatan, dan memperhatikan tugas fungsi jabatan sebelumnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) berkomitmen untuk mempercepat pelayanan publik di bidang HAM.

“Kami akan terus berkolaborasi dengan Menteri HAM agar layanan-layanan di pusat maupun daerah yang menjadi bidang tugas dari Kementerian HAM bisa optimal,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini setelah mengadakan pertemuan dengan Menteri HAM Natalius Pigai, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Rini mengatakan bentuk komitmen tersebut adalah mempercepat penataan organisasi dan tata kerja di KemenHAM sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang KemenHAM, agar pelayanan dan penanganan isu-isu di bidang HAM dapat diakselerasi secara terpadu.

Selain itu, dia mengatakan bahwa KemenHAM didorong untuk mengakselerasi pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan prosedur dan tata cara pengisian dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

“Pengisian jabatan ini tentu harus berpegang pada sistem merit, dan mempertimbangkan kompetensi pegawai ASN yang sesuai dengan bidang tugas jabatan, dan memperhatikan tugas fungsi jabatan sebelumnya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan komitmennya untuk menjaga akuntabilitas dalam penataan organisasi dan tata kerja, serta pengisian jabatan ASN berdasarkan prinsip sistem merit di kementeriannya.

“Kami taat asas dan apa pun yang diperintahkan berdasarkan aturan, dan juga amanat-amanat di bawah komando Kementerian PANRB. Kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Menteri HAM.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2011-2015, Abraham Samad mengungkapkan bahwa penyidikan terhadap kasus dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Said Didu sepatutnya dihentikan karena dalam perkara itu penuh dengan kejanggalan.

Aparat penegak hukum (APH) yang menangani kasus Said Didu ini, lanjut Abraham di Tangerang, Selasa, perlu cermat dan teliti. Sebab, pada proses penyidikan setidaknya harus memiliki alasan yang kuat dalam penanganan kasus tersebut.

"Pertama pemanggilan pak Said Didu ini sebenarnya sebagai saksi, itu harus di-clear-kan. Tapi saya melihat ada beberapa dokumen surat penyidikan tapi saya tidak melihat dimulainya penyelidikan. Jadi menurut saya ini ada masalah," katanya.

Selain itu, penyidik dari Polresta Tangerang, Polda Banten, juga diingatkan agar tidak patut melakukan penahanan terhadap Said Didu. Hal tersebut, beralasan karena terlapor dalam hal ini Said Didu hanya berstatus sebagai saksi pada perkara tersebut.

"Oleh karena itu aparat penegak hukum tidak berhak misalnya kalau mau merencanakan penahanan, karena status pak Said Didu adalah saksi. Oleh karena itu menurut saya setelah pemeriksaan ini pak Said Didu pasti diizinkan pulang," ungkapnya.

Ditegaskan Abraham, bahwa perbuatan Said Didu dengan menyampaikan kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 merupakan kewajiban hak setiap warga negara.

"Apa yang dilakukan Pak Said Didu adalah bagian dari kewajiban warga negara untuk melakukan kontrol, kritis terhadap jalannya pemerintah atau jalannya sesuatu yang menurut saya menyimpang," ujarnya.

Tokoh praktisi hukum ini juga berpendapat jika proses hukum Said Didu di Polresta Tangerang merupakan bagian dari bentuk kriminalisasi terhadap warga negara.

"Menurut kacamata saya sebagai orang hukum merupakan kasus yang dibuat-buat, kasus yang bisa dikategorikan kriminalisasi," kata dia.

Sementara itu, Said Didu telah memenuhi panggilan penyidik Polresta Tangerang, Polda Banten guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penyebaran berita Hoaks atau penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian.

Said Didu didampingi tim kuasa hukum serta elemen masyarakat dari wilayah pesisir pantai utara (Pantura) Tangerang tiba di Gedung Mapolresta Tangerang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang pada Selasa (19/11) sekitar pukul 11.00 WIB.

Puluhan massa yang mendampingi kedatangan tokoh nasional ini turut mengantarkan ke komplek Polresta Tangerang dengan menggelar aksi bela Said Didu sebagai penegak keadilan.

Mereka, turut membentangkan sejumlah poster dan sepanduk bertulisan 'We Stand With Said Didu' sebagai bentuk dukungan moral kepadanya.

Pada kesempatan tersebut, Said Didu menuturkan bahwa dalam agenda pemeriksaan ini dirinya siap dan akan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan atas laporan polisi yang diterimanya.

"Saya tidak ada sama sekali (persiapan, Red). Tadi hanya diantar sama anak dan istri saya, dan mereka hanya berpesan saya harus kembali," katanya.

Ia mengaku, tidak tahu menahu terkait dasar laporan yang dilayangkan ke polisi oleh pihak pelapor. Bahkan, lanjutnya, dirinya pun tidak kenal sama sekali terhadap tokoh Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) tersebut.

"Saya tidak tahu, saya tidak kenal. Saya tidak pernah menyinggung sama sekali," kata dia.

Total ada 355 orang, termasuk 63 warga negara asing yang kami tunda keberangkatannya

Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menunda keberangkatan sebanyak 292 orang warga negara Indonesia (WNI) keluar negeri karena diduga menjadi pekerja migran tidak sesuai prosedur selama Januari-Oktober 2024.

"Total ada 355 orang, termasuk 63 warga negara asing yang kami tunda keberangkatannya," kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Badung, Bali, Selasa.

Sedangkan warga negara asing (WNA) yang ditunda berangkat keluar wilayah Indonesia, kata dia, karena beberapa sebab salah satunya masuk dalam daftar pencegahan.

Ada pun total jumlah WNI/WNA yang ditunda keberangkatan keluar negeri itu lebih rendah dibandingkan penundaan pada periode sama 2023 yang mencapai 800 orang.

Selain menyelamatkan WNI keluar Indonesia karena diduga menjadi pekerja migran nonprosedur, pihaknya juga menolak masuk WNA sebanyak 942 orang atau lebih rendah dibandingkan periode sama 2023 mencapai 986 orang karena beragam sebab.

Penyebab itu di antaranya tidak mengantongi visa, persoalan masa berlaku paspor, pengejaran Interpol, masuk daftar kriminal hingga alasan keimigrasian lainnya.

Pihaknya juga mendeportasi sebanyak 159 orang WNA dan sebanyak 209 WNA lainnya didetensi.

Paling banyak asal WNA yang dideportasi itu yakni dari Nigeria sebanyak 37 kasus, Rusia 29 kasus, China 19 kasus, Amerika Serikat 17 kasus dan Australia serta Uganda sama-sama 13 kasus karena alasan melebihi izin tinggal dan pelanggaran aturan undang-undang.

Selama 10 bulan itu, Imigrasi Ngurah Rai menangani total 11,7 juta pelintas, sebanyak 5,36 juta di antaranya adalah kedatangan WNA.

Ada pun 10 besar asal negara pelintas internasional itu yakni Australia sebanyak 1,3 juta, India sebanyak 460 ribu, China sebanyak 404 ribu, Inggris sebanyak 257 ribu, Korea Selatan sebanyak 247 ribu.

Kemudian Prancis sebanyak 240 ribu, Amerika Serikat sebanyak 226 ribu, Malaysia sebanyak 211 ribu, Jerman sebanyak 184 ribu dan Singapura ada 171 ribu.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Total ada 355 orang, termasuk 63 warga negara asing yang kami tunda keberangkatannya

Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menunda keberangkatan sebanyak 292 orang warga negara Indonesia (WNI) keluar negeri karena diduga menjadi pekerja migran tidak sesuai prosedur selama Januari-Oktober 2024.

"Total ada 355 orang, termasuk 63 warga negara asing yang kami tunda keberangkatannya," kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Badung, Bali, Selasa.

Sedangkan warga negara asing (WNA) yang ditunda berangkat keluar wilayah Indonesia, kata dia, karena beberapa sebab salah satunya masuk dalam daftar pencegahan.

Ada pun total jumlah WNI/WNA yang ditunda keberangkatan keluar negeri itu lebih rendah dibandingkan penundaan pada periode sama 2023 yang mencapai 800 orang.

Selain menyelamatkan WNI keluar Indonesia karena diduga menjadi pekerja migran nonprosedur, pihaknya juga menolak masuk WNA sebanyak 942 orang atau lebih rendah dibandingkan periode sama 2023 mencapai 986 orang karena beragam sebab.

Penyebab itu di antaranya tidak mengantongi visa, persoalan masa berlaku paspor, pengejaran Interpol, masuk daftar kriminal hingga alasan keimigrasian lainnya.

Pihaknya juga mendeportasi sebanyak 159 orang WNA dan sebanyak 209 WNA lainnya didetensi.

Paling banyak asal WNA yang dideportasi itu yakni dari Nigeria sebanyak 37 kasus, Rusia 29 kasus, China 19 kasus, Amerika Serikat 17 kasus dan Australia serta Uganda sama-sama 13 kasus karena alasan melebihi izin tinggal dan pelanggaran aturan undang-undang.

Selama 10 bulan itu, Imigrasi Ngurah Rai menangani total 11,7 juta pelintas, sebanyak 5,36 juta di antaranya adalah kedatangan WNA.

Ada pun 10 besar asal negara pelintas internasional itu yakni Australia sebanyak 1,3 juta, India sebanyak 460 ribu, China sebanyak 404 ribu, Inggris sebanyak 257 ribu, Korea Selatan sebanyak 247 ribu.

Kemudian Prancis sebanyak 240 ribu, Amerika Serikat sebanyak 226 ribu, Malaysia sebanyak 211 ribu, Jerman sebanyak 184 ribu dan Singapura ada 171 ribu.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2011-2015, Abraham Samad mengungkapkan bahwa penyidikan terhadap kasus dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Said Didu sepatutnya dihentikan karena dalam perkara itu penuh dengan kejanggalan.

"Kalau tidak menutup kasus ini, maka polisi bisa mendapat tuduhan dari masyarakat bahwa polisi menjadi jongos oligarki," kata Abraham di Tangerang, Selasa.

Ia mengatakan, aparat penegak hukum (APH) yang menangani kasus Said Didu ini perlu cermat dan teliti. Sebab, pada proses penyidikan setidaknya harus memiliki alasan yang kuat dalam penanganan kasus tersebut.

"Pertama pemanggilan pak Said Didu ini sebenarnya sebagai saksi, itu harus di-clear-kan. Tapi saya melihat ada beberapa dokumen surat penyidikan tapi saya tidak melihat dimulainya penyelidikan. Jadi menurut saya ini ada masalah," katanya.

Selain itu, penyidik dari Polresta Tangerang, Polda Banten, juga diingatkan agar tidak patut melakukan penahanan terhadap Said Didu. Hal tersebut, beralasan karena terlapor dalam hal ini Said Didu hanya berstatus sebagai saksi pada perkara tersebut.

"Oleh karena itu aparat penegak hukum tidak berhak misalnya kalau mau merencanakan penahanan, karena status pak Said Didu adalah saksi. Oleh karena itu menurut saya setelah pemeriksaan ini pak Said Didu pasti diizinkan pulang," ungkapnya.

Ditegaskan Abraham, bahwa perbuatan Said Didu dengan menyampaikan kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 merupakan kewajiban hak setiap warga negara.

"Apa yang dilakukan Pak Said Didu adalah bagian dari kewajiban warga negara untuk melakukan kontrol, kritis terhadap jalannya pemerintah atau jalannya sesuatu yang menurut saya menyimpang," ujarnya.

Tokoh praktisi hukum ini juga berpendapat jika proses hukum Said Didu di Polresta Tangerang merupakan bagian dari bentuk kriminalisasi terhadap warga negara.

"Menurut kacamata saya sebagai orang hukum merupakan kasus yang dibuat-buat, kasus yang bisa dikategorikan kriminalisasi," kata dia.

Sementara itu, Said Didu telah memenuhi panggilan penyidik Polresta Tangerang, Polda Banten guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penyebaran berita Hoaks atau penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian.

Said Didu didampingi tim kuasa hukum serta elemen masyarakat dari wilayah pesisir pantai utara (Pantura) Tangerang tiba di Gedung Mapolresta Tangerang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang pada Selasa (19/11) sekitar pukul 11.00 WIB.

Puluhan massa yang mendampingi kedatangan tokoh nasional ini turut mengantarkan ke komplek Polresta Tangerang dengan menggelar aksi bela Said Didu sebagai penegak keadilan.

Mereka, turut membentangkan sejumlah poster dan sepanduk bertulisan 'We Stand With Said Didu' sebagai bentuk dukungan moral kepadanya.

Pada kesempatan tersebut, Said Didu menuturkan bahwa dalam agenda pemeriksaan ini dirinya siap dan akan kooperatif dalam menjalani pemeriksaan atas laporan polisi yang diterimanya.

"Saya tidak ada sama sekali (persiapan, Red). Tadi hanya diantar sama anak dan istri saya, dan mereka hanya berpesan saya harus kembali," katanya.

Ia mengaku, tidak tahu menahu terkait dasar laporan yang dilayangkan ke polisi oleh pihak pelapor. Bahkan, lanjutnya, dirinya pun tidak kenal sama sekali terhadap tokoh Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) tersebut.

"Saya tidak tahu, saya tidak kenal. Saya tidak pernah menyinggung sama sekali," kata dia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) gelar Kick Off Meeting pelaksanaan Audit Transisi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Selasa (19/11), Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkum, Reynhard Silitonga menyebutkan, bahwa pelaksanaan Audit Transisi merupakan amanat yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal selaku unsur pengawas.

“Inspektorat Jenderal selaku unsur pengawas, sesuai amanat dari Kementerian PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) pada masa pelaksanaan tugas dan fungsi di masa transisi untuk melaksanakan audit transisi terhadap pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya manusia, serta melaporkan hasilnya kepada tiga Menteri dan satu Menteri Koordinator yang baru terbentuk,” ucap Reynhard di ruang Rapat Soepomo Gedung Kemenkum, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Reynhard berharap agar seluruh pihak yang terlibat, baik dari Inspektorat Jenderal maupun Manajemen Pengampu dapat bersinergi bersama, demi terlaksananya audit transisi dengan hasil optimal, dan memberikan kebermanfaatan bagi seluruhnya.

“Sebagaimana amanat Menteri PAN-RB, bahwa audit transisi dilakukan atas tiga unsur utama, yakni Bidang Sumber Daya Manusia; Bidang Aset, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa; dan Bidang Keuangan. Dari ke tiga unsur utama tersebut, maka diperoleh tujuan masing-masing unsur yang kemudian dituangkan dalam Program Kerja Audit," ucap Reynhard.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Irjen, audit transisi ini meliputi peningkatan efisiensi pengelolaan risiko, mendukung akuntabilitas, meningkatkan kinerja, dan menjamin stabilitas.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan harapannya agar pelaksanaan audit transisi yang diamanatkan oleh KemenPan-RB dapat berjalan dengan baik.

“Pada pelaksanaan audit (transisi) nantinya, pembagian ke tiga kementerian ini, baik dari sisi anggaran, SDM, sarana dan prasarana yang ada, baik yang di pusat maupun wilayah bisa berjalan dengan baik," harap Nico.

"Keinginan dari pemerintah dengan dibaginya Tiga Kementerian ini, maka yang paling terdepan adalah fungsi pelayanan bisa berjalan dengan baik," tandas Nico.

Pada kesempatan itu, Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP, Ikhwan Mulyawan yang hadir pada kegiatan ini menyampaikan risiko-risiko dalam penataan organisasi. Tak hanya itu, Ia juga menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tujuan audit transisi.

“Audit Transisi memberikan gambaran faktual kepada Menteri Koordinator, Menteri Hukum, Menteri HAM, dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai kondisi organisasi (Aset, Keuangan, SDM) dan bisa berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ikhwan.

Pelaksanaan Audit Transisi terdiri dari 11 Unit Kerja Eselon I eksisting di Kementerian Hukum dan HAM serta 19 (sembilan belas) Kantor Wilayah terpilih. Diantaranya untuk pulau Sumatera terdapat 6 lokasi, selanjutnya 8 lokasi di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, 3 lokasi di pulau Kalimantan, 1 lokasi di pulau Sulawesi dan 1 lokasi di pulau Papua.

Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (Harun Sulianto) didampingi Kepala Bagian Program dan Humas (Sugeng Krisdwiyanto), Kepala Bidang Zinfokim (Erwin Hariyadi), serta para Pengelola Keuangan Kanwil Kemenkumham Babel turut mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Kantor Wilayah.

Mexico City (ANTARA) - Menyusul pertemuan puncak (KTT) di Rio de Janeiro, para pemimpin G20 sepakat untuk mempercepat reformasi sistem keuangan internasional sehingga dapat memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, penanggulangan perubahan iklim, dan upaya memberantas kemiskinan.

"Kami akan mempercepat reformasi arsitektur keuangan internasional sehingga dapat menghadapi tantangan mendesak dalam pembangunan yang berkelanjutan, perubahan iklim, dan upaya memberantas kemiskinan," kata para pemimpin G20 dalam deklarasi akhir KTT tersebut, Selasa.

"Kami mendukung pembangunan platform negara secara sukarela sebagai salah satu instrumen yang memungkinkan untuk meningkatkan keuangan yang berkelanjutan di pasar dan ekonomi negara berkembang," kata mereka dalam deklarasi tersebut.

Para pemimpin G20 yang.menghadiri KTT di Rio de Janeiro itu juga mencatat bahwa platform keuangan yang dipimpin oleh suatu negara, fleksibel, dan disesuaikan dengan baik terhadap keadaan nasional "berfungsi sebagai instrumen yang efisien untuk memobilisasi modal publik dan swasta guna membiayai proyek dan program di negara-negara berkembang."

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Katriana
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komnas Hak Asasi Manusia mengapresiasi Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 karena RUU tersebut dinilai penting demi memberi kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga.

"Komnas HAM mengapresiasi bahwa RUU PPRT masuk sebagai prioritas prolegnas. Kami berharap bahwa RUU ini nantinya bisa segera dibahas, mengingat sebelumnya sudah 20 tahun berproses di parlemen," kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Anis menjelaskan salah satu pengaduan yang kerap diterima Komnas ialah terkait pekerja rumah tangga yang mengalami berbagai pelanggaran HAM, terutama soal gaji yang tidak dibayar, pekerjaan dan upah yang tidak adil, serta kondisi kerja yang dieksploitasi.

Oleh karena itu, menurut Anis, RUU PPRT perlu segera dibahas dan disahkan oleh DPR dan pemerintah agar terciptanya standar pekerjaan dan perlindungan hukum dari negara bagi para pekerja rumah tangga maupun pihak majikan.

"RUU ini sangat urgen untuk segera dibahas dan disepakati di parlemen untuk memberikan kepastian hukum pelindungan bagi pekerja rumah tangga sekaligus juga bagi para majikan," ujar Anis menegaskan.

Komnas HAM berharap pembentuk undang-undang menyediakan ruang partisipatif bagi semua pihak dalam pembahasan RUU PPRT nantinya.

"Terutama organisasi masyarakat sipil yang sudah cukup lama mengawal RUU PPRT sehingga masukan-masukan ini bisa menjadi salah satu pertimbangan dari DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU PPRT," ujarnya.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 di Jakarta, Selasa, menyetujui 176 rancangan undang-undang masuk Prolegnas Tahun 2025–2029 dan 41 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025.

RUU PPRT merupakan salah satu dari 41 RUU yang masuk ke dalam daftar prolegnas prioritas tahun depan. Adapun daftar lengkap Prolegnas Prioritas 2025 adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
5. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
8. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
9. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah
11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
13. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
14. RUU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty
15. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan
16. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
17. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
19. RUU tentang Komoditas Strategis
20. RUU tentang Pertekstilan
21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia
22. RUU tentang PPRT
23. RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern
24. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
25. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
26. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum
27. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
28. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
29. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim
30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
31. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
32. RUU tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
33. RUU tentang Hukum Acara Perdata
34. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
35. RUU tentang Desain Industri
36. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
37. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
38. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
39. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
40. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
41. RUU tentang Daerah Kepulauan

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024