"Sekarang ini kan proses demokrasi sedang berjalan, besok sudah masa tenang, kesepakatan KPK kejaksaan dan kapolri itu tidak boleh mengganggu proses demokrasi. Yang kami pertanyakan sekarang ini ada apa dengan KPK kok sekarang orang diperiksa, untuk

Bengkulu (ANTARA) - Tim Hukum pasangan calon Gubernur Bengkulu yang juga Gubernur Bengkulu petahana Rohidin Mersyah-Meriani mempertanyakan pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Rohidin Mersyah.

"Sekarang ini kan proses demokrasi sedang berjalan, besok sudah masa tenang, kesepakatan KPK kejaksaan dan kapolri itu tidak boleh mengganggu proses demokrasi. Yang kami pertanyakan sekarang ini ada apa dengan KPK kok sekarang orang diperiksa, untuk bertemu saja tidak bisa," kata Tim hukum Pasangan calon Gubernur Bengkulu nomor urut 2 Aizan Dahlan di Bengkulu, Minggu.

Menurut dia seharusnya pasangan calon ketika ada proses hukum maka harus ditangguhkan menunggu tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak selesai.

"Makanya kami minta paslon tidak bisa diganggu gugat, paslon harusnya keluar, kalau mau diperiksa silahkan, tetapi setelah itu dia dikembalikan ke rumahnya. Karena sekarang ini sudah masa tenang dan masuk pencoblosan, jangan menghilangkan hak suara," kata dia..

Aizan meminta untuk tidak sembarangan memproses hukum dalam situasi pilkada. Tim hukum Rohidin Mersyah-Meriani pun menurut dia juga akan melaporkan situasi pemeriksaan calon kepala daerah itu kepada Dewan Pengawas KPK dan Kementerian Hukum.

"Ya ini sudah zalim namanya, di H minus 4 dan masa tenang (ini ada pemeriksaan), jadi kami pikir ini zalim, sudah jelas bahwa paslon Rohidin ini sedang berkontestasi, dan proses ini memasuki masa tenang pilkada dan dilakukan operasi seperti ini, ini zalim dan dipastikan akan kami bawa ke Dewas KPK dan Materi Hukum," kata Tim hukum Paslon Gubernur Bengkulu nomor urut 2 Jecky Haryanto.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Bengkulu petahana Rohidin Mersyah pada Sabtu malam 23 November 2024 di Mako Polresta Bengkulu.

"Seperti yang rekan-rekan sudah tahu juga, terakhir tiba di Mako Polresta, mungkin saat ini sudah sedang dalam pemeriksaan KPK, tinggal tunggu berita saja, ya memang benar Rohidin masuk," kata Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata menjawab pertanyaan jurnalis terkait pemeriksaan Rohidin.

Rohidin terpantau sampai di Mako Polresta Bengkulu sekitar pukul 22.50 WIB. Kombes Pol Deddy Nata pun membenarkan Rohidin merupakan orang terakhir sampai di Mako Polresta Bengkulu yang dibawa KPK.

"Ya memang benar Rohidin masuk. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut (dari KPK) ya," ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Flores Timur, NTT (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi mengaku melihat cerminan nilai-nilai Pancasila melalui kolaborasi semua pihak yang terlibat penanganan korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Saya melihat ini adalah kolaborasi dan usaha yang luar biasa yang dilakukan oleh semua pihak yang ada di sini," katanya saat melakukan kunjungan ke Posko Bokang, Flores Timur, Sabtu.

Menteri Arifah menjelaskan semangat gotong-royong dan kolaborasi sejumlah pihak selama ini dinilai sangat membantu warga terdampak bencana alam di daerah itu.

"Ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai Pancasila diterapkan di tempat ini, gotong-royong, kebersamaan, kolaborasi sinergi dengan semua pihak untuk memudahkan, meringankan dan berempati untuk penanganannya dilakukan dengan sebaik mungkin," katanya.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi dan membantu para korban erupsi dengan berbagai cara di berbagai lokasi pengungsian.

"Ibu Pj (Penjabat Bupati Flores Timur), BNPB, Polda, Polres, relawan-relawan saya kira di sini sudah cukup bagus untuk bergandengan tangan untuk memberikan yang terbaik kepada pengungsi," ujarnya.

Menteri Arifah menyebut pihaknya ingin memastikan anak-anak dan perempuan yang menjadi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dalam keadaan baik, sehat, dan tertangani dengan baik.

"Pada hari ini kami ingin memastikan bahwa anak-anak semua dalam kondisi yang baik dan sehat, ibu-ibunya juga baik sehat, dan para lansianya juga baik- baik saja," katanya.

Ia menambahkan kunjungan itu juga sebagai bentuk empati dan memberikan dukungan bagi para korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

"Walaupun kami jauh di Jakarta sebetulnya turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kami yang di sini," katanya.

Pewarta: Gecio Viana
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta penegak hukum mengusut tuntas penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok AKP Riyanto Ulil Anshar yang dilakukan Kepala Bagian Operasi
(Kabag Ops) Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar.

"Mendesak dan memastikan proses penegakan hukum yang adil, independen dan transparan atas peristiwa penembakan AKP Riyanto Ulil Anshar tersebut, baik itu secara pidana, dan persidangan etika-nya," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam siaran persnya, diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Atnike, peristiwa penembakan antara sesama anggota polisi bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Kasus serupa pernah terjadi yakni penembakan Brigadir J di tahun 2022 yang sempat menjadi perhatian publik.

Karenanya, Atnike meminta para penegak hukum berkaca akan kasus ini dan terus mengevaluasi internal agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi.

"Memastikan peristiwa yang sama tidak akan terjadi lagi di masa depan serta perlu mengungkap akar permasalahannya untuk mencegah peristiwa serupa terulang kembali," kata dia.

Dia juga berharap para saksi yang terlibat dalam kasus penembakan AKP Riyanto mendapat perlindungan layak.

Dengan demikian para saksi bisa terlepas dari intimidasi dan dapat bersaksi demi membongkar kasus penembakan tersebut.

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) menjerat Kabag Ops Kepolisian Resor Solok Selatan AKP Dadang Iskandar dengan pasal pembunuhan berencana.

"Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana," kata Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulystiawan didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Andry Kurniawan dalam jumpa pers di Padang.

Jika menilik pasal yang disangkakan yakni pasal 340 KUHPidana, maka AKP Dadang Iskandar terancam hukuman maksimal yaitu pidana mati.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar Kombes Pol Andri mengatakan pembunuhan berencana dipakai oleh pihaknya setelah mendalami kronologis serta keterangan para saksi.

Salah satunya adalah jumlah peluru yang dibawa oleh tersangka ketika ia mendatangi korban AKP Riyanto Ulil Anshari di Kantor Polres Solok Selatan pada Jumat (22/11).

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar menyosialisasikan pilkada kepada warga binaan di lima lembaga pemasyarakatan atau Lapas dan rumah tahanan negara di kabupaten tersebut.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Kabupaten Aceh Besar Rahmat Adi di Aceh Besar, Sabtu, mengatakan ada lima tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Kabupaten Aceh Besar.

"Ada lima TPS khusus untuk warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Kabupaten Aceh Besar. Sosialisasi ini untuk memastikan tidak ada kesalahan warga binaan menggunakan hak pilih nantinya," katanya.

Adapun lima TPS khusus tersebut yakni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas II Banda Aceh di kawasan Lambaro, Kabupaten Aceh Besar.

Serta TPS khusus Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh di kawasan Kahju, Kabupaten Aceh Besar, serta Lapas Kelas III Lhoknga di kawasan Braden, Kabupaten Aceh Besar, dan Rutan Kelas IIB Jantho di Jantho, ibu kota Kabupaten Aceh Besar.

Rahmat Adi menyebutkan materi sosialisasi yang disampaikan di antaranya bagaimana cara menggunakan hak pilih. Penggunaan hak pilih dengan cara mencoblos surat suara agar tidak dinyatakan rusak.

"Selain itu, kami menyosialisasikan pasangan calon kepala daerah, baik Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh besar maupun pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Aceh," kata Rahmat Adi menyebutkan.

Pilkada di Kabupaten Aceh Besar digelar bersamaan antara pemilihan bupati dan wakil bupati dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Pemilihan tersebut digelar serentak dengan pilkada di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

Pilkada di Kabupaten Aceh Besar diikuti empat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yakni Muharram Idris dan Syukri A Jalil, Mukhlis Basyah dan Tgk Muhammad Jazuli, Mawardi Ali dan Tgk Irawan Abdullah, serta Musannif dan Sanusi Hasyim.

Sedangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh diikuti dua pasangan calon, yakni Bustami Hamzah dan M Fadhil Rahmi serta Muzakir Manaf dan Fadhullah.

Medan (ANTARA) - Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) bersama Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan memperkuat sinergisitas melalui berolahraga seperti bermain sepak bola.

"Bermain sepak bola tentu olahraga yang banyak peminatnya termasuk Forwakum Sumut dan Lapas Kelas I Medan ini," ujar Ketua Forwakum Sumut Aris Rinaldi Nasution di Medan, Sabtu.

Aris mengatakan bertajuk "fun football" secara bersamaan ini, disamping bertujuan untuk mencari kesehatan, juga dapat menyambung silaturahmi yang lebih baik lagi antarjurnalis dan pihak lapas.

Tentu, dia mengatakan, dengan pertemuan ini diharapkan dapat membangun sinergisitas dan keakraban yang lebih solid lagi untuk ke depannya.

"Mengingat Forwakum Sumut dan Lapas Kelas I Medan telah menjalin kerja sama yang sangat bagus, baik itu dari segi pemberitaan sampai mendukung kegiatan bakti sosial," kata Aris.

Diharapkan, pertemuan ini terus terjalin dengan baik antarForwakum Sumut dan Lapas Kelas I Medan, baik itu melalui olahraga maupun kegiatan lainnya.

"Kami juga terbuka kepada institusi lainnya terutama tempat atau pos peliputan jurnalis Forwakum untuk bermain sepak bola, olahraga lainnya," kata Aris.

Karena, menurut dia, menang atau kalah itu tidak penting di dalam pertandingan, melainkan olahraga dapat memperkokoh persahabatan yang terjalin antarForwakum dan pihak pemangku kepentingan (stakeholder) tersebut.

Dengan adanya keakraban ini, Aris menilai ke depan bisa melahirkan pemberitaan yang lebih baik lagi , , karena tujuan jurnalis salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

Kepala Lapas Kelas I Medan M. Pithra Jaya Saragih mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari upaya untuk mempererat kebersamaan antarpetugas dan media untik menciptakan semangat kerja yang positif.

“Dengan suasana yang penuh keceriaan, para peserta saling berkolaborasi dalam permainan mini soccer, memperlihatkan kerja sama tim yang solid serta membangun komunikasi yang baik di luar rutinitas kerja sehari-hari,” ujar dia.

Pithramenyebut kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan kepenatan setelah menjalankan tugas pemasyarakatan yang penuh tanggung jawab.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap semangat kebersamaan akan tercipta, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan menjaga kesehatan serta kebugaran petugas,” ujarnya.

Sebagian besar calon PMI ilegal itu berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan beberapa provinsi di Pulau Jawa

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), penundaan keberangkatan 767 orang yang diduga PMI ilegal pada November 2024, sebagai upaya memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kepala Imigrasi Batam Hajar Aswad di Batam, Sabtu mengatakan upaya memperkuat pencegahan TPPO itu dilakukan melalui pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara internasional.

"Saat ini, kami telah menunda keberangkatan dari pintu pemeriksaan pelabuhan dan bandara sebanyak 767 orang. Selain itu, pada November ini ada 12 permohonan paspor yang kami tolak atau tunda penerbitannya, dan semua laporan telah kami sampaikan ke pusat sebagai bagian dari upaya pencegahan," tutur Hajar.

Ia menyampaikan langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban perdagangan orang atau eksploitasi tenaga kerja.

"Sebagian besar calon PMI ilegal itu berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan beberapa provinsi di Pulau Jawa," ucap dia.

Kata Hajar, sebagai bagian dari pencegahan TPPO, Kantor Imigrasi Batam rutin melakukan monitoring di lapangan, baik di pintu perlintasan internasional maupun penerbitan paspor.

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabreskrim) Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan ada tiga Polda yang mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam jumlah besar, salah satunya adalah Polda Kepulauan Riau (Kepri).

"Sepanjang satu bulan terakhir ini ada tiga Polda yang jumlah pengungkapannya cukup besar, yakni Polda Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat," kata Wahyu dalam rilis kasus TPPO yang diikuti secara daring dari Makopolda Kepri, Kota Batam, Jumat (22/11).

Jenderal polisi bintang tiga itu mengatakan TPPO sudah menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia, tetapi menjadi perhatian dunia internasional.

TPPO, kata dia, merupakan kejahatan transnasional dan biasanya juga merupakan kejahatan yang terorganisir dalam melakukan eksploitasi kepada para korban.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut tiga (3), Pramono Anung - Rano Karno meminta penegak hukum dan penyelenggara Pilkada DKI seperti Bawaslu dan KPU untuk berlaku adil kepada para pasangan calon (paslon).

"Dalam kesempatan ini saya juga meminta memohon kepada siapapun aparat penegak hukum, pemerintah seperti KPU, Bawaslu harus berlaku adil," kata Pramono dalam kampanye akbar di Stadion Madya GBK Jakarta, Sabtu.

Pramono menyampaikan secara khusus kepada aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan demokrasi Jakarta yang sudah berjalan dengan baik.

Dia menambahkan, momen yang tak terlupakan adalah saat berkeliling Jakarta untuk melakukan belanja masalah.

"Yang paling berkesan adalah ketika belanja masalah di beberapa tempat, saya sebenarnya menahan untuk menangis karena di luar dugaan kami," ujarnya.

Mantan Sekretaris Kabinet itu menilai momen Pilkada DKI ini menjadi kesempatan para warga Jakarta untuk memilih pemimpin ke depan.

Dia menegaskan pasangan nomor urut 3 berjanji untuk terus melayani masyarakat Jakarta.

"Tanggal 27, mari kita bersama-sama nanti akan merayakan kemenangan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Doel," ujarnya.

Dalam akhir keterangannya, Pramono Anung bersama Rano Karno atau Bang Doel menyatakan optimis Pilkada DKI digelar satu putaran.

"Kita harus bisa memenangkan, satu putaran! Kita bikin Jakarta Menyala!" ucap Rano Karno.

KPU DKI menetapkan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS).

Warga Jakarta dapat memeriksa lokasi TPS Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 secara daring melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.

KPU DKI menetapkan total daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih.

Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

Sementara itu, masa tenang Pilkada 2024 dimulai pada 24 November 2024 dan berlangsung selama tiga hari sebelum pemungutan suara.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Mataram (ANTARA) - Kehidupan di balik jeruji yang acap kali diasosiasikan dengan penuh keterbatasan, ternyata tidak berlaku bagi Wayan Sumade Yasa, pria asal Abian Tubuh, Kota Mataram.

Sebagai narapidana kasus narkotika yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Yasa--sapaan akrabnya-- menepis stigma itu dengan berkarya.

Ia mulai berkarya dari dalam lapas pada awal 2023, saat bergabung dengan kelompok batik tulis. Berkat hobi menato, kini Yasa didaulat oleh Lapas Kelas IIA Lombok Barat sebagai mentor membatik.

Hal yang membuat berbeda karya batik tulis Yasa bersama kelompoknya terlihat dari corak yang punya khas tampilan budaya lokal dan keindahan Pulau Lombok.

Dengan beragam corak seperti Bale Lumbung, Cicak, Putri Nyale, Presean, Gendang Beleq, dan Sirkuit Mandalika, menjadikan batik tulis karya Yasa dan kelompoknya punya daya tarik tersendiri di pasaran.

Bagi Yasa, kini membatik tidak sekadar untuk menghabiskan masa hukuman, tetapi sudah menjadi media ekspresi diri sekaligus sarana membangun harapan baru saat kembali pulang.

Kisah Yasa ini menjadi salah satu gambaran bahwa tidak ada yang dapat membatasi seseorang untuk berkarya. Bahkan, di tengah keterbatasan, Yasa membuktikan potensi dan perubahan diri selalu punya peluang untuk diraih.

Yasa pun mengambil pelajaran hidup yang ia petik dari pengalaman membatik di lapas. Menurut dia, membatik tidak butuh keahlian khusus, yang penting mau belajar.

"Siapa pun bisa melakukan (hal baru), kalau memang ada niat mau belajar, pasti bisa," kata Yasa.

Cerita Istana Negara

Sejak Lapas Kelas IIA Lombok Barat mengukuhkan kelompok binaan batik tulis pada Mei 2023, tepat pada perayaan Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-59, karya Yasa bersama kelompoknya langsung dilirik Lalu Gita Ariadi, saat itu menjadi Pj. Gubernur NTB.

Yasa ingat betul saat pihak Lapas Kelas IIA Lombok Barat meminta kelompoknya membuatkan batik tulis pesanan Miq Gita, sapaan akrab pejabat daerah yang kembali mengemban jabatan Sekda NTB.

Sesuai pesanan, lapas menyampaikan kepadanya untuk membuat batik tulis dengan corak gendang beleq dan putri nyale. Khusus untuk corak sirkuit mandalika, dipesan dengan jumlah cukup fantastis, 140 lembar kain.

Bagi Yasa bersama kelompok yang beranggotakan 12 warga binaan, persoalan kualitas produksi bukan lagi menjadi tantangan, melainkan target pengerjaan. Waktu itu, seluruh pesanan diminta selesai kurang dari 2 pekan.

Yasa bersama kelompoknya yang sudah mendapat kepercayaan dari lapas, diberi toleransi untuk mengerjakan proyek perdana mereka dengan cara lembur.

Ia mengaku kerjanya bergiliran, begadang sampai tengah malam. Pada akhirnya, target pesanan bisa selesai dalam waktu 8 hari.

Bangga sekaligus bahagia saat mendengar kabar Miq Gita bersama sang istri Lale Prayatni Gita Ariadi menghadiri peringatan Hari Batik Nasional di Istana Negara, Jakarta, 1 Oktober 2023.

Keduanya hadir mengenakan busana berbahan batik tulis karya Yasa bersama kelompoknya. Penampilan mereka memukau seluruh hadirin di Istana Negara.

Karena terkesan berbeda, banyak yang menanyakan asal muasal dari batik tulis yang dikenakan Miq Gita bersama istri.

Mengambil kesempatan itu, mereka langsung memperkenalkan batik tulis tersebut adalah karya dari kelompok binaan Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Miq Gita sebagai seorang putra daerah Lombok ikut mengajak masyarakat menggemari batik tulis yang mengangkat budaya lokal, seperti karya yang lahir dari balik jeruji Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Untuk batik tulis bercorak Sirkuit Mandalika sebanyak 140 lembar kain yang diselesaikan Yasa bersama kelompoknya dalam 8 hari kerja, turut dibagikan kepada pejabat di Istana Negara.

Memanusiakan manusia

Sesuai amanah Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lapas salah satunya punya tanggung jawab untuk memberikan bekal kemandirian bagi warga binaan.

Untuk menjalankan amanah UU Pemasyarakatan, Lapas Kelas IIA Lombok Barat mencari cara agar hal tersebut bisa terwujud.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (22/11) menjadi sorotan, mulai dari Menko Yusril sebut pemulangan DPO dari Filipina gunakan perjanjian MLA hingga KPK tegaskan Sahbirin wajib penuhi panggilan penyidik.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Menko Yusril sebut pemulangan DPO dari Filipina gunakan perjanjian MLA

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan pemulangan satu tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO) dari Filipina dilakukan dengan perjanjian bilateral melalui Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Satu orang dalam DPO berinisial HS (40) tersebut merupakan tersangka kasus tindak pidana judi daring (online) pada situs W88, yang telah dipulangkan ke Indonesia, Kamis (21/11), usai ditangkap oleh pihak keamanan di Filipina.

"Ini merupakan permintaan Indonesia dan disetujui oleh Filipina melalui kesepakatan MLA in Criminal Matters," ujar Yusril saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

2. Kaops: Dua tukang ojek dilaporkan tewas diduga ditembak KKB di Puncak

Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani menyatakan bahwa adanya laporan dua tukang ojek tewas diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan.

Brigjen Pol Faizal Rahmadani di Jayapura, Jumat. menegaskan memang benar ada dua orang tukang ojek yang meninggal akibat ditembak KKB di Kampung Weni, Distrik Mageabume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Kamis (21/11) sekitar pukul 13:00 WIT.

Insiden tersebut berawal dari laporan saksi TT yang sempat melihat aksi pembunuhan tersebut, kata Kaops Satgas Damai Cartenz.

Baca selengkapnya di sini

3. Komnas HAM apresiasi pemindahan Mary Jane ke Filipina

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengapresiasi pemindahan terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina dan berharap langkah tersebut dapat menjadi preseden untuk kasus-kasus hukuman mati lainnya.

“Komitmen pemerintah untuk memindahkan Mary Jane ke Filipina ini tentu kabar baik, apresiasi perlu kami sampaikan kepada pemerintah,” ucap Anis Hidayah dalam acara Ruang Publik KBR bertajuk “Menanti Efek Lanjutan dari Pemulangan Mary Jane”, dipantau dari Jakarta, Jumat.

Anis menjelaskan bahwa berbagai upaya telah ditempuh oleh berbagai organisasi masyarakat sipil untuk membebaskan Mary Jane dari hukuman mati. Walaupun kasusnya sudah terjadi di 2010, kata Anis, advokasi untuk Mary Jane berlangsung sejak 2015.

Baca selengkapnya di sini

4. Bareskrim Polri pulangkan DPO kasus judi online W88 dari Filipina

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri memulangkan seorang pria berinisial HS (40) sebagai tersangka kasus tindak pidana judi online atau daring pada situs W88 setelah ditangkap oleh pihak keamanan di negara Filipina.

Dalam pemulangan tersangka kasus judi online warga negara Indonesia ini, setelah menjalani perjalanan dari Bataan, Filipina dengan ketibaan melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten pada pukul 11.30 WIB.

Pada konferensi pers di Tangerang, Banten, Jumat dini hari, Kasubdit 2 Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Jeffri Dian Juniarta menyampaikan bahwa pemulangan tersangka HS alias Ahan ini setelah ditangkap pihak keamanan Filipina pada 31 Oktober 2024.

Baca selengkapnya di sini

5. KPK tegaskan Sahbirin wajib penuhi panggilan penyidik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2021-2024 Sahbirin Noor (SN) wajib memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi penyidikan dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalsel.

"Yang bersangkutan sudah tidak lagi berstatus tersangka tapi masih bisa dilakukan pemanggilan dan memiliki kewajiban untuk hadir sebagai saksi di dalam aturan yang berlaku," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Tessa mengatakan penyidik KPK masih mempunyai opsi untuk bertindak sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku salah satu opsi tersebut adalah menghadirkan paksa yang bersangkutan ke hadapan penyidik.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Dosen kajian ilmu kepolisian Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) Surya Nita mengatakan bahwa Polri perlu menegakkan hukum bagi anggota yang melakukan tindak pidana di kasus polisi tembak polisi.

“Anggota Polri yang melakukan tindak pidana perlu diproses secara hukum yang berlaku, dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan,” kata Nita saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi kasus penembakan kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Solok Selatan yang dilakukan oleh Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Solok Selatan, Sumatera Barat.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Polri perlu melakukan upaya rehabilitasi ke depannya sebagai respons terhadap terjadinya kasus tersebut.

“Dengan memperbaiki sistem rekrutmen, memperbaiki proses pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga memperbaiki moralitas dari anggota Polri,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa upaya preventif juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan penyampaian budaya antikorupsi di internal Polri, serta sosialisasi.

“Sosialisasi di tubuh Polri terkait semua anggota Polri harus menjalankan profesi sesuai tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya) sebagai upaya memperbaiki profesionalitas di tubuh Polri,” katanya.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa rehabilitasi juga dapat dilakukan oleh Presiden dan DPR RI dalam aspek pengawasan dan evaluasi

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Jumat (22/11), telah menginstruksikan Polda Sumbar untuk mengusut tuntas kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan.

Sebelumnya, terjadi kasus penembakan oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menyebabkan tewasnya Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar yang dilaporkan terjadi pada Jumat (22/11) sekitar pukul 00.43 WIB.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun langsung memantau 13 provinsi dan 38 kabupaten/kota yang dinilai rawan di Pilkada 2024 karena tercatat memiliki potensi konflik sosial dan indikasi penyalahgunaan kekuasaan.

Pemantauan langsung ini merupakan langkah lanjutan Komnas HAM setelah memantau tahap pra-pilkada untuk memastikan terciptanya pilkada yang ramah HAM. Pemantauan akan dimulai dua hari sebelum pemungutan suara Pilkada 2024 yang bakal digelar pada Rabu (27/11).

“Mulai Senin depan (25/11) kami akan memantau di 13 provinsi yang kami pandang punya potensi konflik sosial yang tinggi dan juga ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan atau netralitas aparatnya cukup tinggi,” kata Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM, Anis Hidayah saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

Anis menyebutkan beberapa provinsi yang akan dipantau tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Papua, Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, dan Sumatera Barat.

Menurut dia, dalam menentukan kerawanan provinsi, Komnas HAM mempertimbangkan indeks kerawanan Bawaslu. Namun, Komnas HAM juga melakukan pemantauan pra-pilkada di beberapa provinsi di Indonesia dan didapatkan gambaran pola netralitas aparat dan potensi konflik sosial.

“Sehingga itu menjadi wilayah-wilayah yang kemudian kita putuskan untuk kita pantau,” imbuh Anis.

Komnas HAM telah melakukan pemantauan pilkada dengan empat fokus, yakni pada kelompok rentan, netralitas aparatur negara, potensi konflik sosial, serta kebebasan berekspresi dan berpendapat.

“Pilkada ini kan potensi konflik sosialnya lebih tinggi dibanding pemilu legislatif dan pemilu presiden. Terutama karena antara putra-putri daerah dan biasanya beda pilihan politik itu kemudian memicu konflik horizontal di masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, menjelang hari pemungutan suara Pilkada 2024, Komnas HAM menyampaikan enam poin imbauan. Pertama, mendorong semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang ramah HAM, melalui pelaksanaan pemilihan yang inklusif terhadap kelompok marginal rentan, demokratis, bebas intimidasi, jujur, dan adil.

Kedua, mendorong pengawasan yang intensif terhadap aparatur negara. Ketiga, mengimbau pemerintah pusat dan daerah serta penyelenggara pemilihan untuk menjaga prinsip netralitas, independen, dan profesionalitas.

Keempat, mengimbau pasangan calon, tim kampanye, partai pendukung, dan kelompok relawan untuk menghindari penggunaan kekerasan, intimidasi, hoaks, politik uang, ujaran kebencian dan isu SARA, serta ujaran yang bias gender untuk menjatuhkan pasangan calon tertentu.

Kelima, mengimbau media massa menjalankan kontrol publik dengan menjalankan prinsip imparsialitas dan independen. Keenam, Komnas HAM mengimbau seluruh pemilih untuk mengedepankan sikap kritis sebelum memilih, menghormati pilihan politik orang lain, dan menjauhi kekerasan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kami ingin mendorong semua pihak, secara bersama-sama untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang ramah HAM

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM, Anis Hidayah menyoroti ujaran bernada merendahkan perempuan yang terjadi selama Pilkada 2024, baik saat debat antar-pasangan calon maupun kampanye, karena dinilai tidak selaras dengan prinsip pilkada ramah HAM.

"Beberapa pasangan selama debat, termasuk juga dalam masa kampanye, itu sering kali menyampaikan pernyataan yang seksis, bias gender, merendahkan perempuan, termasuk terutama adalah seringkali mengeksploitasi posisi single parent, perempuan single parent atau janda," kata Anis saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Anis, diksi-diksi tersebut secara tidak langsung kerap digunakan sebagai bahan candaan. Padahal, narasi seksis itu berpotensi merendahkan martabat perempuan sehingga masuk dalam kategori misoginis.

Pernyataan yang bernada seksis itu pada dasarnya tidak melanggar Undang-Undang Pilkada. Namun, bagi Anis, hal tersebut semestinya termasuk ke dalam ranah etik karena sudah merendahkan martabat perempuan.

"Mestinya ini juga bisa menjadi bagian dari hal yang penting untuk menjadi catatan oleh lembaga pengawas pemilu, termasuk saya kira mestinya juga menjadi catatan kritis bagi para pemilih di Indonesia," imbuh dia.

Lebih lanjut, Anis menjelaskan bahwa pilkada yang ramah HAM merupakan proses pemilihan kepala daerah baru yang dijalankan dengan inklusif, memperhatikan kelompok marginal dan rentan, bebas dari intimidasi, serta berjalan secara jujur dan adil.

"Kami ingin mendorong semua pihak, secara bersama-sama untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang ramah HAM," ujar Anis.

Proses Pilkada 2024 telah memasuki hari-hari terakhir masa kampanye. Rangkaian kampanye akan berakhir pada Sabtu (23/11) sejak dimulai pada Rabu (25/9) lalu.

Sebelum masa kampanye dimulai, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi telah mengajak semua pihak, baik pasangan calon dan tim kampanye, KPU, Bawaslu, Pemerintah, Polri, Media, maupun masyarakat untuk mewujudkan tahapan kampanye yang damai, informatif, dan ramah HAM pada Pilkada 2024.

"Jika bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 ini secara jujur, adil, demokratis, damai, dan ramah HAM, kita masih bisa berharap agar demokrasi dan HAM tetap menjadi pilar bagi pemerintahan ke depan," kata dia, Rabu (25/9).

Komnas HAM juga mengimbau pasangan calon, tim kampanye, partai politik pendukung, dan kelompok sukarelawan untuk mengedepankan metode kampanye dialogis, serta menghindari penggunaan cara-cara kekerasan, hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Setelah masa kampanye berakhir, segala kegiatan yang berkaitan dengan promosi pasangan calon kepala daerah akan dihentikan karena telah memasuki masa tenang. Adapun pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada Rabu (27/11) pekan depan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024