Tabalong, Kalsel (ANTARA) - Tempat Pemungutan Suara Khusus di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan sempat kekurangan surat suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 901 Rutan Tanjung Recky Maulana mengatakan pihaknya menerima 160 surat suara untuk 156 pemilih yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabalong.

"Saat ini jumlah pemilih di Rutan Tanjung bertambah menjadi 192 orang seiring bertambahnya warga binaan sehingga ada kekurangan 32 surat suara," kata Recky di Tabalong, Rabu.

Recky menambahkan penambahan surat suara tiba di Rutan Tanjung sekitar pukul 12.00 WITA, kemudian pelaksanaan pencoblosan bisa dilanjutkan kembali.

Sementara itu Kepala Rutan Tanjung Boy Irfan Arslan mengatakan 192 pemilih mencakup 173 orang warga binaan dan 19 petugas Rutan.

"Untuk pengamanan kita hanya memperbolehkan petugas termasuk saksi dari paslon berada di lokasi TPS," tutur Boy.

Sementara untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan, petugas memberlakukan pencoblosan secara bertahap dikeluarkan dari kamar tahanan menuju tempat pemungutan suara yang berada di bagian tengah Rutan Tanjung.

Penjabat Bupati Tabalong Hj Hamida Munawarah dan Forkopimda sempat meninjau pelaksanaan pemungutan suara di TPS Khusus Rutan Tanjung yang mendapat pengamanan dari jajaran Polres Tabalong dan petugas rutan.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabalong bakal menggelar Pilkada Serentak yang diikuti tiga pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati pada 27 November 2024.

Para kandidat tersebut, yakni Marlan-Murjani sebagai paslon nomor urut satu, Norhasani-Gusti Kadarusman (nomor urut dua) dan Muhammad Noor Rifani-Habib Muhammad Taufani Alkaf (nomor urut tiga).

Sedangkan, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 188.015 pemilih terdiri dari 94.158 orang laki-laki dan 93.857 orang perempuan, serta 550 TPS tersebar pada 131 desa.

Pewarta: Taufik Ridwan/Herlina Lasmianti
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Pemilih usai mencoblos mendapatkan segelas kopi, kemudian sarapan satai dan bernyanyi karaoke sepuasnya.

Temanggung (ANTARA) - Tempat Pemungutan Suara (TPS) 901 Rutan Temanggung pada Pilkada 2024 mengambil tema unik bernuansa kafe, yang petugas TPS-nya mengenakan pakaian barista.

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung Andri Lesmanu di Temanggung, Rabu, mengatakan bahwa pada pencoblosan kali ini teman-teman KPPS mengambil tema Pesta Demokrasi Berteman Segelas Kopi.

Pada pelaksanaan pilkada tersebut, usai melakukan pencoblosan para pemilih disuguhi kopi yang telah disediakan oleh panitia.

Andri menyampaikan di TPS 901 Rutan Temanggung terdapat DPT dan DPTB sebanyak 172 pemilih, terdiri atas warga binaan 144 orang dan 28 petugas yang saat ini mengamankan dan menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

Menurut dia, kafe demokrasi di TPS 901 Rutan Temanggung, kebetulan KPU Temanggung sudah mengeluarkan text line Si Kopi (Si Konco Pilkada) di sini juga akhirnya menemukan ide masih seputar kopi, yaitu kafe demokrasi.

"Pemilih usai mencoblos mendapatkan segelas kopi, kemudian sarapan satai dan bernyanyi karaoke sepuasnya supaya teman-teman di sini setelah mencoblos itu juga ikut merasakan pesta demokrasi ini," katanya.

Karutan mengatakan bahwa warga binaan sangat antusias karena mungkin di luar TPS-nya biasa-biasa saja, tetapi di sini unik, yaitu inovasi dan kreativitas teman-teman KPPS yang di TPS 901.

"Kami kemarin sudah menggandeng KPU Kabupaten Temanggung menyosialisasikan, baik itu cara mencoblos, visi dan misi dari calon yang berkontestasi di Kabupaten Temanggung, jadi mereka juga paham, dan di situ sudah ada gambar serta visi dan misi dari ketiga paslon," katanya.

Seorang warga binaan bernama Eti Catur Wulandari menyampaikan rasa senang meskipun sebagai narapidana bisa mencoblos di rutan setempat.

"Kami masih bisa menentukan hak pilih," ucapnya.

Sebelumnya, kata dia, pernah ada sosialisasi pilkada dari KPU Kabupaten Temanggung.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mataram (ANTARA) - Sebanyak 1.696 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menggunakan hak pilih pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Jadi, dari 1.871 warga binaan Lapas Kelas IIA Lombok Barat, 1.696 di antaranya mendapat hak pilih pada Pilkada Serentak 2024," kata Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat M. Fadli di Lombok Barat, Rabu.

Dia memberi perincian 1.696 warga binaan yang mendapat hak pilih tersebut terdiri dari 1.575 yang masuk kategori daftar pemilih tetap (DPT), sisanya sebanyak 121 masuk dalam kategori daftar pemilih tambahan (DPTb).

"Untuk 175 sisanya, tidak masuk daftar pemilih karena ber-KTP luar NTB," ujarnya.

KPU Lombok Barat menyiapkan 3 TPS Khusus di Lapas Kelas IIA Lombok Barat untuk memfasilitasi 1.696 warga binaan yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024.

Ketua maupun anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dari tiga TPS Khusus ini berasal dari kalangan ASN Lapas Kelas IIA Lombok Barat sesuai surat penetapan dari KPU Lombok Barat.

Fadli menjamin bahwa selama proses dari mulai sebelum sampai pasca Pilkada, seluruh ASN Lapas Kelas IIA Lombok Barat yang terlibat menjaga sikap netral dan integritas sesuai aturan yang berlaku.

“Kami pastikan seluruh ASN jajaran Lapas Kelas IIA Lombok Barat bersikap netral dari sebelum Pilkada hingga pasca Pilkada nanti," ucapnya.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

... tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena merupakan warga luar NTB dan tidak memiliki KTP.

Lombok Tengah (ANTARA) - Partisipasi pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus 901, Rumah Tahanan (Rutan) Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada pilkada serentak, Rabu, mencapai 100 persen.

"Antusiasme pemilih di Rutan Praya ini cukup tinggi dan semua warga binaan telah menggunakan hak pilihnya," kata Kepala Rutan Praya M. Syarifuddin Hazri di Lombok Tengah, Rabu.

Karutan menyebutkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Rutan Praya sebanyak 211 pemilih dari 344 warga binaan. Adapun jumlah daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) tercatat 112 pemilih.

"Sisanya tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena merupakan warga luar NTB dan tidak memiliki KTP," kata Syarifuddin.

Untuk warga binaan yang berdomisili Lombok Tengah, kata dia, diberikan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

Sementara itu, warga binaan yang berdomisili di luar Lombok Tengah, lanjut Syarifuddin, diberikan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

"Pegawai juga sebagian menggunakan hak pilihnya di Rutan Praya atau menggunakan surat pindah memilih," katanya.

Untuk pemilihan yang masuk dalam DPTb, kata Syarifuddin, diberikan kesempatan memilih setelah pemilih yang masuk DPT selesai menggunakan hak pilihnya.

"Pemilih yang masuk DPTb menggunakan surat suara tambahan sehingga mereka memilih di atas pukul 11.00," katanya.

Pemilihan saat ini masih berlangsung dan penghitungan pemungutan suara pada Pilkada 2024 ini, kata dia, sesuai tahapan pada siang hari.

"Semoga pilkada ini berjalan aman dan lancar," kata Karutan Praya M. Syarifuddin Hazri​​​​​​.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Serang (ANTARA) - Sebanyak 546 tahanan binaan di Lembaga Pemasyarakatan Serang menyalurkan hak pilihnya di Pilkada serentak untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur Banten dan wali kota/wakil wali kota pada Rabu.

“Jumlah hari ini 719 keluarga binaan. Untuk pemilihnya 546. Yang lain ada yang domisili di luar, yang tidak bisa diakomodir karena mungkin di daerahnya terkendala surat-surat,” ujar dia.

Tahanan yang tidak memilih, karena kendala tersebut rata-rata berasal dari DKI Jakarta, dan Jawa Barat, dan LP Serang didominasi laki-laki.

Ia mengatakan, tahanan yang menggunakan hak pilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur lebih banyak ketimbang wali kota dan wakil wali kota.

Jauh-jauh hari sebelum pencoblosan, Lapas Serang telah memberi penyuluhan kepada tahanan yang punya hak pilih bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Banten.

Penyuluhan itu juga diselingi dengan simulasi pencoblosan saat Pilkada, serta penyampaian visi misi kandidat Pilkada serentak. Pada pelaksanaannya, hanya ada satu TPS di LP Serang yang terletak di ruang kunjungan.

Ia juga mempersiapkan regu pengamanan pagi dan malam, untuk mengeluarkan tahanan pada pagi hari, dan pengamanan saat penghitungan suara hingga malam. “Insya Allah aman, lancar dan tidak ada afiliasi mana pun. Jujur dan adil semuanya,” ujar dia.

Pelaksanaan Pilkada di LP Serang turut dipantau Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, dan Kepala Polda Banten, Inspektur Jenderal Polisi Suyudi A Seto.

Muktabar mengatakan, kunjungan pertama ke lokasi tersebut guna memastikan masyarakat Banten, yang secara spesifik berada di lapas, dapat menyalurkan hak pilihnya. “Oleh karenanya kita cek secara spesifik untuk semua sesuai kriteria dan prosedur yang harus dilaksanakan,” ujar dia.

Mereka akan terus memantau pelaksanaan Pilkada di seluruh kabupaten/kota di Banten, dan dalam agendanya, dia memantau di zona 1 (Serang, Kabupaten Serang, dan Cilegon).

Pemantauan tersebut meliputi TPS 901 LP Serang; TPS 10, Halaman Rumah Dunia, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang di Serang; TPS 037 Perumahan Taman Graha Asri di Serang; TPS 09 Ruko Pejaten Mas, Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.

Kemudian TPS 04 Cilegon Hill, Kelurahan Kalitimbang, Cilegon; TPS 05 Kelurahan Bagendung (Jalan Bagendung raya Link Sambi Buhut), Cilegon; dan TPS 13 Sukmajaya, Komplek TCI Cluster Catalonia.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Tercatat, jumlah daftar pemilih tetap di Rutan Kelas I Cipinang sebanyak 1.854 orang

Jakarta (ANTARA) - Seribu warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, menggunakan hak pilihnya di Pilkada Jakarta 2024, Rabu.

Tercatat, jumlah daftar pemilih tetap di Rutan Kelas I Cipinang sebanyak 1.854 orang warga binaan dan daftar pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 310 orang warga binaan, sementara jumlah petugas yang menggunakan hak pilihnya 64 orang, sehingga totalnya sebanyak 2.228 orang.

Kepala Rutan Kelas I Cipinang Irwanto Dwi Yhana Putra mengatakan, jumlah penghuni di Rutan Cipinang sebanyak 3.315 orang.

Namun, jumlah pemilih yang masuk dalam DPT sebanyak 2.228 orang dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di rutan itu sebanyak empat TPS. Yakni, TPS 910 dengan jumlah DPT dan DPTb sebanyak 646 pemilih, TPS 911 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 656 pemilih, TPS 912 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 677 pemilih dan TPS 913 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 652 pemilih.

"Tadi pagi kami sudah laksanakan apel penghuni di pukul 05.30 WIB, kemudian pukul 06.00 WIB seluruh petugas baik dari pengamanan maupun anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah kami laksanakan apel untuk kesiagaan. Sekitar pukul 07.00 WIB, mulai dilakukan pencoblosan," kata Irwanto.

Pemungutan suara ini akan berlangsung hingga pukul 13.00 WIB dan penghitungan suara diperkirakan selesai pada pukul 17.00 WIB.

"Setelah selesai akan segera kami rekap dan melaporkan kepada petugas KPU Jaktim," ujarnya.

Untuk pengamanan sendiri, tambah dia, pihaknya mengerahkan 30 personel petugas rutan yang dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI, yang masing-masing berjumlah 10 orang.

"Jadi, jumlah petugas pengamanan gabungan sebanyak 50 orang," kata dia.

Berdasarkan pantauan ANTARA, para petugas pengamanan rutan menggunakan pakaian adat, seperti adat Madura, Bali, Betawi dan Baduy untuk melestarikan kebudayaan tanah air.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Badung, Bali (ANTARA) - Sebanyak 512 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, menyalurkan hak pilih pada Pilkada 2024.

"Kami melakukan mekanisme per kamar, jadi 20 orang menunggu, 10 orang masuk ke TPS," kata Kepala Lapas Kelas II-A Kerobokan RM Kristyo Nugroho di Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Warga binaan satu per satu memasuki gedung Pembinaan Kerja (Binker) yang menjadi lokasi tempat pemungutan suara (TPS) khusus di dalam area lapas.

Ada satu TPS Lokasi Khusus Lapas Kerobokan dibuka sejak pukul 07.00 hingga 13.00 Wita dengan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang seluruhnya merupakan pegawai Lapas Kerobokan.

Petugas KPPS tersebut mengenakan kain, kebaya dan selendang oleh petugas perempuan dan petugas laki-laki menggunakan kain dan udeng atau ikat kepala khas pria Bali.

Para warga binaan yang memiliki hak pilih tertib kemudian antre sembari duduk menunggu di bawah tenda hijau yang disediakan panitia pemungutan suara.

Ada tiga bilik suara yang disediakan di dalam ruang TPS lokasi khusus itu.

Sejumlah warga binaan juga terlihat antusias mengikuti proses pencoblosan dengan menggunakan seragam lapas berwarna biru, kain hingga ikat kepala atau udeng.

Penggunaan pakaian adat itu, ujar dia, merupakan inisiatif warga binaan untuk menunjukkan busana adat khas Bali.

"Saya tetap mencoblos karena memiliki hak pilih," kata Eka, warga binaan usai memberikan suaranya.

Ia berharap partisipasinya dalam Pilkada 2024 memberi makna dan setelah keluar menjalani pembinaan di dalam lapas, tersedia lapangan pekerjaan.

Sementara itu, pada pelaksanaan pemungutan suara juga melibatkan sebanyak 21 pecalang atau petugas keamanan adat yang berasal dari warga binaan setempat.

Total jumlah pemilih di TPS Lokasi Khusus Lapas Kerobokan itu sebanyak 538 pemilih, 512 di antaranya warga binaan dan sisanya adalah pegawai setempat.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan penegakan hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Selasa (26/11), dari mulai Polri evaluasi penggunaan senjata hingga kasus Thomas Lembong dilanjutkan.

Berikut rangkaian berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.

1. Polri evaluasi penggunaan senpi buntut kasus polisi tembak polisi

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan melakukan evaluasi terkait penggunaan senjata api oleh personel kepolisian sebagai tindak lanjut terjadinya kasus polisi tembak polisi di Kepolisian Resor Solok Selatan, Sumatera Barat.

"Tentang antisipasi ke depan dan evaluasinya, tim saat ini juga masih bekerja. Ada dukungan tim dari Mabes Polri, baik dari Divisi Propam, Itwasum, maupun Bareskrim. Semuanya akan mencari data dengan dukungan Kompolnas," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Baca di sini

2. BNN sebut kenaikan IKR 2024 cerminan peningkatan layanan rehabilitasi

Jakarta (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan kenaikan nilai Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) Nasional Tahun 2024 merupakan cerminan upaya kolektif dalam meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi.

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan bersama instansi terkait, IKR tercatat meningkat 0,05 poin menjadi 3,49 poin dengan kategori B, yaitu terkelola pada tahun 2024 dibanding tahun 2023.

Baca di sini

3. Kemenkumham Sulsel telah memfasilitasi 688 produk hukum daerah

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan telah memfasilitasi sebanyak 688 produk hukum daerah.

Kepala Bidang Hukum Kanwil Sulsel Andi Haris dalam keterangannya di Makassar, Selasa, mengatakan, 688 produk hukum daerah itu berasal dari berbagai daerah di Sulsel.

Baca di sini

4. Kepala BNN tegaskan penanggulangan masalah narkotika bagian Astacita

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom menegaskan bahwa penanggulangan permasalahan narkotika merupakan bagian dari Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, kata dia, penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah serius di Indonesia. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 3,3 juta penyalahguna narkotika di kelompok usia 15–64 tahun, dengan angka prevalensi mencapai 1,73 persen.

Baca di sini

5. Kejagung lanjutkan penyidikan Tom Lembong usai gugatan ditolak

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan melanjutkan penyidikan tersangka Tom Lembong usai gugatan praperadilan yang diajukan Tom di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan ditolak.

“(Karena gugatan ditolak, red.), berarti penetapan tersangka sah dan penyidikan dilanjutkan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika dihubungi awak media di Jakarta, Selasa.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang terus mengalami peningkatan.

Meski demikian pihaknya terus mendorong BRIN untuk dapat meningkatkan komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi (RB) untuk mendorong dampaknya kepada masyarakat dan stakeholders.

"Tadi kita mendapatkan insight bahwa ada beberapa transformasi yang sudah dilakukan BRIN tentunya ini akan juga mempengaruhi nilai reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh Kementerian PANRB," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Untuk diketahui pada indeks RB BRIN terus meningkat sejak dibentuk dan dievaluasi RB-nya pada tahun 2022, hingga mencapai predikat 'A' pada tahun 2023.

"Secara umum nilai SAKIP BRIN terus meningkat dalam dua tahun terakhir, dengan predikat terakhir 'BB'," terangnya.

Dia juga mendukung penuh penguatan kelembagaan, tata kelola maupun SDM aparatur di lingkup BRIN. Selama ini BRIN menjadi supporting unit untuk Kementerian dan Lembaga di dalam membangun kebijakan melalui risetnya di masing-masing kementerian/lembaga.

"Dan tentunya saya senang dengan transformasi yang sudah dilakukan dan berharap jadi ada beberapa contoh yang mungkin akan kita gunakan untuk bisa kita masukan sebagai salah satu kebijakan di dalam transformasi birokrasi kita," jelas Rini.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Rini.

Ia berharap penataan kelembagaan maupun SDM aparatur di lingkup BRIN yang tengah dilakukan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.

"Jadi kami tadi berdiskusi banyak dengan Ibu Menteri PANRB, yang sebenarnya selama ini juga telah mendukung kami ya, sejak sebelum BRIN bahkan untuk melakukan berbagai transformasi dan lebih khusus tadi kami mendapatkan arahan bahwa BRIN harus lebih bisa mendampingi kementerian/lembaga untuk mewujudkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis sains bagi Kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia," pungkas Laksana.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PANRB apresiasi pelaksanaan RB di BRIN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang terus mengalami peningkatan.

Meski demikian pihaknya terus mendorong BRIN untuk dapat meningkatkan komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi (RB) untuk mendorong dampaknya kepada masyarakat dan stakeholders.

"Tadi kita mendapatkan insight bahwa ada beberapa transformasi yang sudah dilakukan BRIN tentunya ini akan juga mempengaruhi nilai reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh Kementerian PANRB," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Untuk diketahui pada indeks RB BRIN terus meningkat sejak dibentuk dan dievaluasi RB-nya pada tahun 2022, hingga mencapai predikat 'A' pada tahun 2023.

"Secara umum nilai SAKIP BRIN terus meningkat dalam dua tahun terakhir, dengan predikat terakhir 'BB'," terangnya.

Dia juga mendukung penuh penguatan kelembagaan, tata kelola maupun SDM aparatur di lingkup BRIN. Selama ini BRIN menjadi supporting unit untuk Kementerian dan Lembaga di dalam membangun kebijakan melalui risetnya di masing-masing kementerian/lembaga.

"Dan tentunya saya senang dengan transformasi yang sudah dilakukan dan berharap jadi ada beberapa contoh yang mungkin akan kita gunakan untuk bisa kita masukan sebagai salah satu kebijakan di dalam transformasi birokrasi kita," jelas Rini.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Rini.

Ia berharap penataan kelembagaan maupun SDM aparatur di lingkup BRIN yang tengah dilakukan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.

"Jadi kami tadi berdiskusi banyak dengan Ibu Menteri PANRB, yang sebenarnya selama ini juga telah mendukung kami ya, sejak sebelum BRIN bahkan untuk melakukan berbagai transformasi dan lebih khusus tadi kami mendapatkan arahan bahwa BRIN harus lebih bisa mendampingi kementerian/lembaga untuk mewujudkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis sains bagi Kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia," pungkas Laksana.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Belakangan ini, dua peristiwa tragis kembali mencuat dan menjadi perhatian publik terkait penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum.

Kasus seorang polisi yang menembak rekan sesama anggota, serta insiden tewasnya siswa SMK di Semarang akibat peluru dari senjata aparat, memicu diskusi luas tentang potensi penyalahgunaan senjata api di kalangan aparat keamanan.

Peristiwa-peristiwa ini mengusik rasa aman masyarakat, sekaligus memunculkan pertanyaan terkait apakah regulasi dan pengawasan yang ada sudah cukup untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Dalam lingkup tugas penegakan hukum, senjata api memang menjadi alat penting yang berfungsi sebagai perlindungan diri dan pelaksanaan tugas.

Namun, penggunaan senjata api tidak hanya membawa tanggung jawab besar, tetapi juga risiko penyalahgunaan jika tidak disertai pengawasan ketat, pelatihan yang memadai, dan kondisi psikologis yang stabil dari pemegangnya.

Kejadian-kejadian baru-baru ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut mungkin belum sepenuhnya terpenuhi.

Sebagai langkah awal, semua perlu melihat kembali regulasi yang mengatur penggunaan senjata api oleh aparat.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pedoman utama.

Peraturan ini menekankan pentingnya prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Beberapa poin penting meliputi peringatan sebelum menggunakan senjata dimana polisi harus memberikan peringatan yang jelas sebelum menggunakan senjata api, kecuali dalam keadaan mendesak di mana penundaan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat.

Kemudian, polisi harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah untuk menurunkan mental pelaku dan memberikan peringatan.

Hanya saja, dalam praktiknya, implementasi aturan ini sering kali menghadapi kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengawasan yang konsisten terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.

Dalam beberapa kasus, senjata api mungkin saja diberikan kepada aparat tanpa evaluasi psikologis yang menyeluruh, padahal kondisi mental individu sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di lapangan.

Peneliti Kepolisian Arman Hidayat, Syahruddin Nawi, dan Nasrullah Arsyad dalam Journal of Lex Theory (JLT) Volume 3, Nomor 2, Desember 2022, melakukan penelitian mengenai penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian.

Penelitian ini menemukan bahwa frekuensi penyalahgunaan senjata api oleh aparat Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan di Kota Makassar (sebagai lokus penelitian) cukup tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan senjata api ini meliputi struktur hukum, pengetahuan hukum, dan budaya hukum.

Peneliti merekomendasikan agar institusi kepolisian melakukan pengawasan khusus yang responsif terhadap anggota yang diberi wewenang membawa senjata api.

Proses rekrutmen dan penempatan anggota kepolisian harus dilakukan secara profesional dan proporsional.

Selain itu, pembinaan terhadap anggota kepolisian perlu dilakukan secara intensif dan merata, khususnya untuk meningkatkan profesionalitas, termasuk pembinaan mental dan keterampilan khusus yang wajib dimiliki.

Izin pinjam pakai senjata api juga harus diberikan secara berkala dan selektif, sehingga jika terjadi perubahan perilaku yang mengarah pada potensi penyalahgunaan, senjata api dapat segera ditarik dari pemegangnya.

Kondisi-kondisi ini untuk mengantisipasi adanya potensi bahaya, terutama jika aparat mengalami tekanan emosional atau stres berat yang tidak terdeteksi.

Selain itu, pelatihan penggunaan senjata api jangan dilakukan secara sporadis untuk menekan faktor lain yang memperbesar risiko penyalahgunaan.

Sebab faktanya, pelatihan teknis menembak saja tidak cukup, aparat juga perlu dibekali dengan kemampuan pengambilan keputusan yang berbasis pada prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas.

Dalam kasus tewasnya siswa SMK, misalnya, jika ada dugaan pada investigasi awal bahwa pelaku tidak mematuhi prosedur standar operasional terkait penggunaan senjata api dalam situasi non-darurat akan menjadi cermin adanya kelemahan dalam internalisasi nilai dan prinsip yang seharusnya mendasari penggunaan kekuatan oleh aparat.

Lebih jauh, faktor budaya institusional turut mempengaruhi penyalahgunaan senjata api.

Jangan sampai menumbuhkan budaya maskulinitas toksik, terutama di unit penegakan hukum, agar kepemilikan senjata api tidak diasosiasikan dengan status dan kekuasaan.

Karena jika budaya semacam ini dibiarkan, senjata api tidak lagi dipandang sebagai alat pelindung, melainkan simbol kekuatan yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Situasi ini jelas berpotensi memperburuk citra institusi kepolisian di mata masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Rekomendasi kebijakan

Upaya pencegahan penyalahgunaan senjata api oleh Polri juga telah dilakukan melalui peraturan berlapis, termasuk dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang mengatur mekanisme laporan untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan.

Peneliti ilmu hukum dari Universitas Pekalongan Nur Fatoni, Listyo Budi Santoso, S.H., M.Kn., dan Nurul Huda, S.H., M.Hum., menganalisis pengaturan kewenangan penggunaan senjata api, faktor penyebab penyalahgunaan, dan upaya pencegahan yang dilakukan.

Mereka menemukan bahwa faktor internal penyebabnya meliputi pemahaman aturan, etika, dan kondisi psikologis anggota, sedangkan faktor eksternal mencakup pengawasan pimpinan dan situasi operasional.

Pencegahan dapat dilakukan melalui seleksi personel, pemeriksaan psikologi, dan evaluasi berkala, sementara tindakan represif berupa penindakan tegas terhadap pelanggaran.

Para peneliti merekomendasikan pengaturan yang lebih ketat dan sanksi yang konsisten untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan senjata api.

Memang dalam perkembangannya, masalah ini sejatinya bukan tanpa solusi. Secara keseluruhan sejumlah rekomendasi dapat disampaikan.

Pertama, perlu ada penguatan mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat. Setiap pemberian izin kepemilikan senjata api harus disertai evaluasi psikologis yang independen dan berkelanjutan, termasuk dalam bentuk asesmen mendalam terhadap tingkat stres kerja dan kondisi mental aparat.

Selain itu, audit reguler terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api dapat menjadi langkah preventif untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak dini.

Kedua, pelatihan penggunaan senjata api harus ditingkatkan secara komprehensif, mencakup aspek teknis, psikologis, dan etis.

Aparat perlu dilatih tidak hanya untuk menembak dengan presisi, tetapi juga untuk memahami kapan dan bagaimana senjata api dapat digunakan sesuai dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Program pelatihan berbasis simulasi situasi nyata, seperti yang diterapkan di beberapa negara maju, dapat menjadi model yang patut ditiru.

Ketiga, penting untuk mendorong reformasi budaya institusional yang lebih berorientasi pada pelayanan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kepemimpinan di setiap tingkat harus mampu menjadi teladan dalam mempraktikkan akuntabilitas dan transparansi, termasuk dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan senjata api.

Selain itu, sistem pelaporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kekuatan oleh aparat harus dioptimalkan dan dijamin keamanannya, sehingga masyarakat tidak takut untuk melaporkan kejadian yang mencurigakan.

Terakhir, perlunya pendekatan yang lebih empati terhadap kesehatan mental aparat. Lingkungan kerja yang penuh tekanan sering kali menjadi pemicu utama penyalahgunaan senjata api.

Program dukungan kesehatan mental, seperti konseling rutin dan layanan psikologis berbasis institusi, dapat membantu aparat mengelola stres mereka dengan cara yang lebih sehat.

Pada akhirnya, keberhasilan mencegah penyalahgunaan senjata api oleh aparat bergantung pada kemauan institusional untuk melakukan perubahan struktural yang nyata.

Kasus-kasus seperti yang terjadi belakangan ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem yang ada, bukan hanya dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga dengan mengatasi akar permasalahan yang lebih dalam.

Dengan regulasi yang ditegakkan secara konsisten, pengawasan yang ketat, dan budaya institusional yang sehat, kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dapat dipulihkan, dan kasus penggunaan senjata api yang tak semestinya diharapkan dapat dihindari di masa depan.

Masyarakat Indonesia berhak hidup dalam rasa aman, dan aparat yang diberikan kepercayaan membawa senjata api harus memastikan bahwa kepercayaan ini tidak pernah disalahgunakan.

Ambon (ANTARA) - Forum Kordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku melibatkan Universitas Pattimura (Unpatti) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di wilayah itu.

"Kegiatan ini berlangsung atas kerja sama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku," kata Ketua FKPT Maluku Abd Rauf, di Ambon, Selasa.

Ia mengatakan bahwa kegiatan itu digagas oleh Direktorat Pencegahan, dalam rangka pelaksanaan program kerja Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, dengan mengusung tema “Bersama kita tingkatkan kinerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku".

Menurut dia, kontribusi masyarakat sangat besar dalam memutus mata rantai radikalisme dan terorisme. Karena itu pihaknya merangkul masyarakat dalam mencegah jaringan teror.

Dia menilai masyarakat berperan dalam membangun "imunitas" terhadap paham radikal terorisme dengan pendekatan Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI.

Dalam acara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pattimura Nur Aida Kubangun menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki peran yang sangat penting sebagai upaya untuk mencegah penyebaran radikalisme.

Pencegahan paham radikal dan teror, khususnya pada lingkungan perguruan tinggi sangat penting karena usia mahasiswa sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh dari luar.

"Pelibatan mahasiswa dalam upaya untuk mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme sangat penting dilakukan karena mahasiswa juga bisa menangkal gejala radikalisme dan terorisme dengan intelektual yang dimiliki," ujarnya.

Kegiatan itu melibatkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku, Daniel Eduard Indey, Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat, Kolonel (sus) Dr Harianto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Dr Yamin, Kepala Binda Maluku, Asisten Teritorial Kodam XV/Pattimura, Komandan Lanud Pattimura, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku dan pemangku kepentingan terkait lainnya.