Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyayangkan masih adanya stigma terhadap perempuan yang bekerja membela hak asasi manusia.

"Ada semacam stigma terhadap perempuan pembela HAM yang tidak dikenakan pada laki-laki pembela HAM," kata Anggota Komnas Perempuan Theresia Iswarini dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Pihaknya mencontohkan adanya anggapan perempuan seharusnya bekerja di rumah saja, sehingga perempuan pembela HAM dianggap bukan perempuan baik-baik karena mereka bekerja di luar rumah.

"Padahal perempuan pembela HAM di desa seringkali dia melakukan pertemuan dengan komunitas, mendatangi pelosok. Perempuan yang sering keluar rumah dianggap bukan perempuan baik," kata Theresia Iswarini.

Dia menambahkan, dalam melakukan kerja-kerja membela HAM, baik perempuan dan laki-laki kerap mendapatkan kekerasan maupun intimidasi.

Namun bedanya, perempuan pembela HAM juga mendapatkan kekerasan seksual, selain kekerasan fisik.

"Ada keunikan serangan terhadap perempuan pembela HAM dibanding laki-laki pembela HAM. Mereka sama-sama dapat kekerasan fisik, tapi laki-laki tidak mendapat serangan seksual. Perempuan dapat serangan seksual, atau serangan terhadap identitas gendernya sebagai perempuan," kata Theresia Iswarini.

Terkait hal ini, Komnas Perempuan memandang perlunya perlindungan terhadap kerja-kerja perempuan pembela HAM.

"Berharap ke depan kita makin memperkuat perempuan pembela HAM, mengingat di Indonesia sendiri kebijakan untuk perlindungan perempuan pembela HAM itu masih belum kuat," kata dia.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang melindungi keberadaan perempuan pembela HAM.*

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Paling tidak di dua negara ini yang cukup lumayan jumlah WNI yang dipenjara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan narapidana (napi) warga negara Indonesia yang dipenjara di luar negeri paling banyak terdapat di Malaysia dan Arab Saudi.

"Paling tidak di dua negara ini yang cukup lumayan jumlah WNI yang dipenjara," ucap Yusril dalam acara media gathering di Jakarta, Kamis.

Kendati demikian, Menko Kumham Imipas mengaku belum mengetahui jumlah pasti napi WNI di kedua negara tersebut sehingga pihaknya akan mendata lebih lanjut jumlah WNI yang menjadi napi di negara lain.

Pasalnya, kata dia, Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas saat ini belum memiliki data jumlah WNI yang dipenjara di negara lain.

Dengan demikian, kata Yusril, pembahasan permintaan pemindahan napi WNA dengan beberapa negara, seperti Filipina, Australia, hingga Prancis, akan menjadi momentum untuk mendata para napi WNI di negara-negara tersebut.

"Jadi, ini kami juga sambil mendata karena data narapidana asing di sini kami sudah punya. Berapa yang dihukum 20 tahun, berapa dihukum seumur hidup, berapa dihukum mati, kami sudah tahu, hanya WNI di sana kami belum ada datanya," ungkapnya.

Menurut dia, terdapat pula WNI yang dipenjara di Australia. Akan tetapi, di Filipina belum mengetahui apakah ada WNI yang dipenjara di negara tersebut.

Sejauh pengetahuannya, dia menyebutkan hanya mengetahui terdapat WNI dalam daftar pencarian orang (DPO) yang melarikan diri ke Filipina, bukan napi.

Yusril menegaskan bahwa status DPO berbeda dengan napi karena DPO merupakan tersangka dan napi merupakan terpidana yang sudah diputus hukumannya.

Selain itu, sambung dia, DPO merupakan tanggung jawab Kejaksaan Agung serta kepolisian, sedangkan napi berada di bawah tanggung jawab Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Ini dua hal yang berbeda," kata Yusril menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang perlunya perlindungan terhadap perempuan pembela HAM.

"Kami berharap ke depan makin memperkuat perempuan pembela HAM, mengingat di Indonesia sendiri kebijakan untuk perlindungan perempuan pembela HAM masih belum kuat," kata anggota Komnas Perempuan Theresia Iswarini dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang melindungi keberadaan perempuan pembela HAM.

"Sampai sekarang, khusus untuk perempuan pembela HAM belum ada. Seringkali perempuan yang bekerja dalam isu HAM itu seperti dianggap bagian dari risiko. Padahal dia seharusnya dilindungi," kata Theresia Iswarini.

Oleh karena itu, perempuan pembela HAM biasanya akan melakukan upaya mandiri untuk perlindungan.

Upaya mandiri itu bisa dilakukan secara individu, maupun organisasi.

"Misalnya ada kegiatan seperti ini, kita cek apakah akan ada serangan kepada kelompok perempuan pembela HAM, serangannya seperti apa? Lalu apa yang kita bisa lakukan bersama. Biasanya ini terjadi pada pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan," kata dia.

Diskusi publik ini bertujuan untuk memetakan hambatan dan tantangan dalam advokasi kerja-kerja perempuan pembela HAM, sekaligus ingin memetakan solidaritas dan upaya-upaya yang bisa dibangun oleh para perempuan pembela HAM di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.*

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komnas: Perempuan pembela HAM perlu dilindungi dari kekerasan

Masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi yang dapat memicu konflik.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno meminta pihak yang kalah dalam ajang Pilkada Serentak 2024 agar berlapang dada atau menempuh jalur hukum sesuai mekanisme yang berlaku jika merasa keberatan.

Menurut Romy Soekarno, pasangan calon yang menang atau yang kalah harus bersikap dewasa dengan cara tetap menjaga persatuan dan tidak membiarkan perbedaan pilihan menjadi sumber perpecahan.

"Mari kita semua bergotong royong memulihkan keharmonisan sosial karena pentingnya menjaga kerukunan dan keharmonisan antarwarga," kata Romy saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Romy memandang penting upaya rekonsiliasi di antara pendukung pasangan calon untuk mengembalikan solidaritas. Di sisi lain masyarakat pun untuk tetap mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan aspirasi yang disampaikan saat kampanye.

"Masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi yang dapat memicu konflik," kata dia.

Setelah tahapan pemungutan suara pada hari Rabu (27/11), hasil dari penghitungan suara di setiap TPS akan disampaikan oleh panitia pemungutan suara (PPS) kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada Kamis hingga Sabtu (30/11).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jadi napi WNA kalau sudah dikembalikan, akan kami tangkal apabila masuk ke Indonesia. Kalau untuk napi narkotika penangkalannya seumur hidup

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika, Mary Jane Veloso, nantinya sudah tidak bisa lagi masuk ke Indonesia seumur hidup.

Pasalnya, kata dia, saat narapidana (napi) warga negara asing (WNA) dipindahkan ke negara asalnya, maka pemindahan tersebut tidak menghapus status hukumnya di mata Indonesia.

"Jadi napi WNA kalau sudah dikembalikan, akan kami tangkal apabila masuk ke Indonesia. Kalau untuk napi narkotika penangkalannya seumur hidup," kata Yusril saat ditemui usai acara media gathering di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, dirinya menghormati pemerintah Filipina apabila ingin memberikan grasi maupun pengurangan hukuman kepada Mary Jane nantinya jika sudah dipindahkan dari Indonesia.

Tetapi, kata dia, hal tersebut tidak akan mempengaruhi masa penangkalan Mary Jane ke Indonesia apabila sudah bebas dan selesai menjalani sisa hukuman di Filipina, mengingat Filipina tidak mengakui hukuman mati.

Adapun masa penangkalan terhadap WNA ke Indonesia memiliki waktu yang beragam. Tetapi khusus untuk WNA yang sedang atau pernah terlibat kasus narkotika, Yusril menyebutkan masa penangkalan yang dikenakan seumur hidup atau permanen.

"Kalau sudah ditangkal, mereka tidak bisa masuk. Itu sudah pasti, berlaku juga dengan napi lain yang dipulangkan," ucapnya.

Mary Jane merupakan warga negara Filipina yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada tahun 2010 karena kasus narkotika.

Pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa waktu yang lalu.

Dalam melakukan pemindahan Mary Jane, terdapat beberapa syarat yang telah diajukan pemerintah Indonesia dan diterima oleh pemerintah Filipina.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan saat ini pihaknya tengah membahas teknis dan waktu pemindahan Mary Jane ke negara asalnya.

"Masih dalam pembahasan, memang sesuai dengan amanat UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 45 kalau enggak salah, ayat satu mengatakan bahwa dimungkinkan ada transfer operasional," kata Agus saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (25/11).

Agus mengatakan, pemindahan tersebut layak dipertimbangkan karena beberapa hal diantaranya diatur dalam UU Pemasyarakatan, dan mengurangi beban negara.

Mary Jane juga dianggap telah menyelesaikan lebih dari dua pertiga masa tahanan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau status sosial.

HAM dianggap sebagai fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat. Untuk memperingati pentingnya HAM, dunia menetapkan Hari Hak Asasi Manusia yang dirayakan setiap tanggal 10 Desember.

Artikel kali ini akan mengulas sejarah peringatan Hari Hak Asasi Manusia, hingga definisi HAM itu sendiri beserta contoh-contoh hak yang tergolong dalam kategori ini.

Sejarah Hari Hak Asasi Manusia

Hari Hak Asasi Manusia berakar dari sejarah panjang perjuangan masyarakat global untuk mengakui dan melindungi hak-hak setiap individu.

Pada 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dokumen ini dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah HAM, karena untuk pertama kalinya terdapat pengakuan internasional tentang hak-hak dasar yang harus dihormati dan dijamin oleh semua negara.

Tersedia dalam lebih dari 500 bahasa, deklarasi ini merupakan dokumen yang paling banyak diterjemahkan di dunia.

Deklarasi ini disusun oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang diketuai oleh Eleanor Roosevelt, istri dari mantan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt.

UDHR terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai aspek hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan, keamanan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum.

Setelah deklarasi tersebut diadopsi, tanggal 10 Desember ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Hari ini dirayakan di seluruh dunia melalui berbagai kegiatan seperti seminar, kampanye, dan aksi damai.

Definisi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM mencakup kebebasan dan perlindungan yang menjadi landasan bagi individu untuk hidup bermartabat, berkontribusi di masyarakat, serta memperoleh keadilan.

Hak-hak ini bersifat:

• Universal: Berlaku untuk semua manusia tanpa diskriminasi.
• Tidak dapat dicabut: Tidak dapat dihilangkan, bahkan oleh pemerintah atau individu lain.
• Tidak dapat dibagi: Semua hak saling terkait dan harus dihormati secara utuh.

Contoh-contoh Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia terbagi ke dalam berbagai kategori berdasarkan kebutuhan dan kepentingan individu. Berikut adalah beberapa contoh hak asasi manusia yang diakui secara internasional:

Hak sipil dan politik

• Hak atas kehidupan: Setiap individu berhak untuk hidup tanpa ancaman pembunuhan atau kekerasan.
• Hak atas kebebasan berpendapat: Setiap orang bebas untuk menyampaikan pandangannya tanpa takut akan intimidasi.
• Hak atas kebebasan bergerak: Setiap individu memiliki kebebasan untuk berpindah tempat, baik di dalam maupun luar negeri.
• Hak atas kebebasan beragama: Setiap orang berhak memilih, menjalankan, atau meninggalkan suatu agama.

• Hak atas pekerjaan: Setiap individu memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh upah yang adil.
• Hak atas pendidikan: Semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.
• Hak atas kesehatan: Setiap individu berhak atas akses layanan kesehatan yang memadai.
• Hak atas standar hidup yang layak: Hak ini mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.

• Hak atas pembangunan: Masyarakat berhak menentukan nasibnya sendiri dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik.
• Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat: Setiap orang berhak hidup di lingkungan yang bebas dari polusi dan kerusakan.

Meskipun banyak negara telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HAM, implementasinya masih sering menghadapi tantangan. Diskriminasi, kemiskinan, konflik bersenjata, serta pelanggaran oleh negara beserta aparaturnya atau individu tertentu menjadi hambatan dalam menjamin penghormatan terhadap HAM. Oleh karena itu, peringatan Hari Hak Asasi Manusia menjadi momen penting untuk mengingatkan pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat umum akan tanggung jawab bersama dalam melindungi hak-hak ini.

Hari Hak Asasi Manusia bukan sekadar perayaan, tetapi juga ajakan untuk merefleksikan sejauh mana seluruh pihak dapat menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap individu. Pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia, sejarah perjuangannya, dan contoh-contoh hak yang melekat pada setiap individu dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Misalnya ada kegiatan seperti ini, kita cek apakah akan ada serangan kepada kelompok perempuan pembela HAM, serangannya seperti apa?

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang perlunya perlindungan terhadap perempuan pembela HAM.

"Kami berharap ke depan makin memperkuat perempuan pembela HAM, mengingat di Indonesia sendiri kebijakan untuk perlindungan perempuan pembela HAM masih belum kuat," kata anggota Komnas Perempuan Theresia Iswarini dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang melindungi keberadaan perempuan pembela HAM.

"Sampai sekarang, khusus untuk perempuan pembela HAM belum ada. Seringkali perempuan yang bekerja dalam isu HAM itu seperti dianggap bagian dari risiko. Padahal dia seharusnya dilindungi," kata Theresia Iswarini.

Oleh karena itu, perempuan pembela HAM biasanya akan melakukan upaya mandiri untuk perlindungan.

Upaya mandiri itu bisa dilakukan secara individu, maupun organisasi.

"Misalnya ada kegiatan seperti ini, kita cek apakah akan ada serangan kepada kelompok perempuan pembela HAM, serangannya seperti apa? Lalu apa yang kita bisa lakukan bersama. Biasanya ini terjadi pada pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan," kata dia.

Diskusi publik ini bertujuan untuk memetakan hambatan dan tantangan dalam advokasi kerja-kerja perempuan pembela HAM, sekaligus ingin memetakan solidaritas dan upaya-upaya yang bisa dibangun oleh para perempuan pembela HAM di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.*

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra akan menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Australia guna membahas pemindahan lima narapidana (napi) penyelundup narkotika anggota Bali Nine pada pekan depan.

Dalam pertemuan itu, kata dia, nantinya akan dilakukan negosiasi mengenai syarat yang diajukan Indonesia kepada Australia atas permintaan pemindahan lima napi tersebut untuk kembali ke negara asalnya.

"Kami mau sampaikan kepada mereka syarat-syarat yang harus pemerintah Australia penuhi supaya mereka harus setuju dulu syarat itu. Kalau tidak setuju, ya jangan dong, kan begitu," ujar Yusril dalam acara media gathering di Jakarta, Kamis.

Adapun kelima napi warga negara asing (WNA) anggota Bali Nine dimaksud, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Yusril mengungkapkan syarat pertama yang akan diajukan, yakni pemerintah negara yang bersangkutan meminta dengan resmi kepada Indonesia untuk memindahkan napi kembali ke negara asalnya.

Syarat kedua, negara yang meminta perpindahan napi harus mengakui dan menghormati keputusan pengadilan Indonesia, karena pengadilan Indonesia berwenang untuk mengadili tindak pidana di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Putusan pengadilan kita ini tidak bisa dipertanyakan. Kalau terbukti harus dihukum penjara 20 tahun, ya 20 tahun, seumur hidup, ya seumur hidup, kalau hukuman mati ya mati, itu mereka tidak boleh mempersoalkan lagi, itu kedaulatannya kita," ujarnya.

Ia melanjutkan, syarat ketiga, yaitu pemindahan napi bersifat resiprokal, sehingga apabila nantinya pemerintah Indonesia meminta pemindahan warga negara Indonesia (WNI) yang dipenjara di negara yang telah terlebih dahulu meminta pemindahan napi, maka negara itu juga harus mempertimbangkan untuk menyetujui permintaan Indonesia.

Namun, sambung dia, terkait pengamanan serta biaya pemindahan napi dari Indonesia ditanggung oleh negara yang bersangkutan karena tugas pengamanan dari Indonesia hanya sampai napi tersebut diantarkan ke dalam pesawat.

Kemudian syarat keempat, Menko menyebutkan apabila napi telah dipindahkan ke negara asal, pemerintah Indonesia tetap mempunyai akses untuk memantau napi tersebut, meskipun setelah dipindahkan tanggung jawab pembinaan telah beralih ke negara yang bersangkutan.

Baca juga: Menko Kumham rumuskan syarat pemindahan 5 napi anggota "Bali Nine"

Baca juga: Menkum: Presiden setujui pemindahan napi "Bali Nine" ke Australia

Baca juga: 24 narapidana asing dapat remisi termasuk anggota "Bali Nine"

"Jadi kalau presiden mereka mau memberikan grasi kepada napi itu, ya itu sudah menjadi kewenangan mereka dan kami menghormatinya," tutur Yusril.

Berbagai syarat yang diajukan tersebut, menurutnya, sama dengan syarat yang telah disepakati dalam pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika, Mary Jane Veloso ke Filipina.

Selain itu, kata dia, syarat tersebut juga akan diajukan kepada pemerintah Prancis yang telah mengajukan pemindahan satu napi untuk kembali ke negara tersebut.

Yusril belum bisa mengungkapkan identitas napi asal Prancis yang dimintakan untuk kembali ke negaranya. Tetapi sejauh ini, pemerintah Prancis sudah meminta pemindahan melalui surat, meski belum ada pertemuan secara langsung.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan napi asal Australia yang ditangkap di Bali, Indonesia karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005.

Kesembilan terpidana terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia dan dijatuhkan hukuman yang berbeda.

Kesembilan terpidana dimaksud, yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Jadi kalau presiden mereka mau memberikan grasi kepada napi itu, ya itu sudah menjadi kewenangan mereka dan kami menghormatinya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra akan menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Australia guna membahas pemindahan lima narapidana (napi) penyelundup narkotika anggota Bali Nine pada pekan depan.

Dalam pertemuan itu, kata dia, nantinya akan dilakukan negosiasi mengenai syarat yang diajukan Indonesia kepada Australia atas permintaan pemindahan lima napi tersebut untuk kembali ke negara asalnya.

"Kami mau sampaikan kepada mereka syarat-syarat yang harus pemerintah Australia penuhi supaya mereka harus setuju dulu syarat itu. Kalau tidak setuju, ya jangan dong, kan begitu," ujar Yusril dalam acara media gathering di Jakarta, Kamis.

Adapun kelima napi warga negara asing (WNA) anggota Bali Nine dimaksud, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Yusril mengungkapkan syarat pertama yang akan diajukan, yakni pemerintah negara yang bersangkutan meminta dengan resmi kepada Indonesia untuk memindahkan napi kembali ke negara asalnya.

Syarat kedua, negara yang meminta perpindahan napi harus mengakui dan menghormati keputusan pengadilan Indonesia, karena pengadilan Indonesia berwenang untuk mengadili tindak pidana di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Putusan pengadilan kita ini tidak bisa dipertanyakan. Kalau terbukti harus dihukum penjara 20 tahun, ya 20 tahun, seumur hidup, ya seumur hidup, kalau hukuman mati ya mati, itu mereka tidak boleh mempersoalkan lagi, itu kedaulatannya kita," ujarnya.

Ia melanjutkan, syarat ketiga, yaitu pemindahan napi bersifat resiprokal, sehingga apabila nantinya pemerintah Indonesia meminta pemindahan warga negara Indonesia (WNI) yang dipenjara di negara yang telah terlebih dahulu meminta pemindahan napi, maka negara itu juga harus mempertimbangkan untuk menyetujui permintaan Indonesia.

Namun, sambung dia, terkait pengamanan serta biaya pemindahan napi dari Indonesia ditanggung oleh negara yang bersangkutan karena tugas pengamanan dari Indonesia hanya sampai napi tersebut diantarkan ke dalam pesawat.

Kemudian syarat keempat, Menko menyebutkan apabila napi telah dipindahkan ke negara asal, pemerintah Indonesia tetap mempunyai akses untuk memantau napi tersebut, meskipun setelah dipindahkan tanggung jawab pembinaan telah beralih ke negara yang bersangkutan.

"Jadi kalau presiden mereka mau memberikan grasi kepada napi itu, ya itu sudah menjadi kewenangan mereka dan kami menghormatinya," tutur Yusril.

Berbagai syarat yang diajukan tersebut, menurutnya, sama dengan syarat yang telah disepakati dalam pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika, Mary Jane Veloso ke Filipina.

Selain itu, kata dia, syarat tersebut juga akan diajukan kepada pemerintah Prancis yang telah mengajukan pemindahan satu napi untuk kembali ke negara tersebut.

Yusril belum bisa mengungkapkan identitas napi asal Prancis yang dimintakan untuk kembali ke negaranya. Tetapi sejauh ini, pemerintah Prancis sudah meminta pemindahan melalui surat, meski belum ada pertemuan secara langsung.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan napi asal Australia yang ditangkap di Bali, Indonesia karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005.

Kesembilan terpidana terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia dan dijatuhkan hukuman yang berbeda.

Kesembilan terpidana dimaksud, yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ada ungkapan yang akrab di telinga masyarakat bahwa buku adalah jendela dunia. Di era transformasi digital masa kini, tidak dipungkiri peran jendela dunia itu juga tergeser oleh hadirnya ruang digital yang dipicu oleh konektivitas internet.

Perkembangan digital itu, membawa sebuah akses baru yang dikenal juga sebagai dunia dalam jaringan (daring), dunia yang semua serba terkoneksi, dan tentunya membuat banyak hal bisa dieksplorasi.

Semua kalangan, tidak terbatas status sosial, latar belakang pendidikan maupun usia, kini dapat dengan mudah membuka jendela dunia baru tersebut.

Banyak dampak positif yang dirasakan dari terbukanya jendela dunia itu, seperti kemudahan komunikasi, akses keuangan yang inklusif, hingga sumber edukasi bervariasi. Semua itu bisa dijangkau hanya dengan gawai terkini, bertenaga koneksi.

Meski begitu, layaknya jendela di dunia nyata yang terbuka lebar, maka terbukanya jendela informasi itu berpotensi mendatangkan masalah apabila tidak memiliki lapisan pelindung. Jendela dunia dalam jaringan itu pun dapat mengalami tantangan serupa dengan jendela rumah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga banyak dampak buruk dengan beragam kemungkinan yang bisa terjadi di ruang digital yang jendelanya terbuka lebar.

Pencurian data, pemerasan daring, perundungan digital, penipuan, hingga jeratan judi online menjadi beberapa dampak buruk yang telah ramai diperbincangkan, bahkan dialami oleh masyarakat Indonesia akibat jendela dunia digital tidak memiliki pembatasan yang jelas.

Salah satu kelompok yang rentan atas semua dampak buruk di ruang digital ini adalah anak-anak. Hal ini juga dibuktikan dengan beragam data temuan yang menunjukkan dampak buruk dari ruang digital yang tidak ramah anak itu telah memakan korban lewat beragam kejadian, seperti pornografi, bahkan judi dalam jaringan.

Untuk pornografi anak, data National Center for Missing Exploited Children (NCMEC) menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir (2020-2024) terdapat 5.566.015 konten pornografi anak yang terungkap di Indonesia.

Data lainnya yang menunjukkan dampak buruk ruang digital yang tidak memiliki perlindungan pada anak dapat dilihat dari temuan terkait perundungan digital.

Riset bertajuk "Tren Digital pada Anak" yang dirilis oleh Indonesia Indicator mencatat dalam waktu satu semester di 2024, tepatnya 1 Januari-21 Juli saja, jumlah unggahan kekerasan digital pada anak di media sosial mencapai 24.876, dengan jumlah tanggapan atau engagement warganet mencapai 3.004.014.

Terbaru, dampak buruk dari ruang digital juga dapat dilihat dari jumlah pemain judi online yang berasal dari kalangan anak-anak.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dirilis oleh pemerintah melalui Desk Penanganan Judi Online baru-baru ini mengungkap fakta miris bahwa ada 80.000 anak di bawah usia 10 tahun berstatus pemain dan terperangkap jeratan judi online.

Data-data tersebut menunjukkan sebuah urgensi yang jelas bagi Indonesia untuk bisa menghadirkan payung hukum yang kuat dan secara khusus mengatur keamanan anak di ruang digital yang begitu luas.

Negara lain

Urgensi hadirnya aturan khusus untuk melindungi anak-anak di ruang digital seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi.

Langkah serupa telah diambil oleh banyak negara-negara lain untuk menjaga generasi penerus bangsanya.

Bahkan, aturan-aturan tersebut terus diperbarui, mengikuti perkembangan pemanfaatan internet yang dari masa ke masa terus mengalami perubahan dinamis.

Sebagai contoh, negara yang sudah lama memiliki aturan untuk melindungi anak-anak di ruang digital ialah Amerika Serikat.

Negeri Paman Sam, saat ini memiliki cukup banyak aturan yang secara khusus mengatur pelindungan anak di ruang digital, beberapa di antaranya adalah Child Online Privacy Protection Act (COPPA) dan Child Internet Protection Act (CIPA).

Untuk COPPA, yang disahkan disahkan pada 1998, secara umum mengatur tata cara pengumpulan data oleh operator situs web untuk anak-anak di bawah usia 13 tahun.

Aturan ini tengah disegarkan sebagai Children and Teens Online Privacy Act yang dikenalkan pertama kali di kongres ke-118 pada 2023.

Hingga 2024 akan berakhir, upaya penyegaran aturan itu masih berjalan dan apabila diterima oleh badan legislatif AS, seharusnya batas usia perlindungan terhadap anak yang tadinya maksimal 13 tahun ditingkatkan menjadi 16 tahun. Selain itu, akan ada larangan bagi operator situs website menargetkan iklan kepada anak dan remaja.

Sementara untuk CIPA, secara umum mengatur peran sekolah dan fasilitas publik, seperti perpustakaan yang menghadirkan akses internet melakukan pembatasan akses terhadap paparan konten negatif, khususnya pornografi untuk pengguna di bawah 13 tahun.

Apabila AS terasa terlalu jauh untuk dijadikan bahan pembelajaran, maka Indonesia bisa belajar dari negara yang masih berada di Benua Asia, yaitu Korea Selatan.

Korea Selatan, secara khusus memfokuskan perlindungan privasi di ruang digital pada anak-anak dan remajanya yang berada di bawah usia 19 tahun.

Melalui aturan yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris menjadi Childrenand Youth Personal Information Protection Act, nantinya anak-anak yang berada di rentang usia tersebut bisa meminta kepada pengelola data pribadi, seperti platform digital, untuk menghapus pencarian informasi pribadinya secara daring, baik yang diunggah oleh mereka secara pribadi atau oleh pihak ketiga.

Aturan itu sudah berlaku di 2023, untuk memenuhi ketentuan "hak untuk dilupakan", satu kondisi individu dapat meminta data pribadinya dan jejaknya untuk dihapus dari ruang digital.

Sebenarnya aturan serupa ada sejak 2011, namun hanya berlaku untuk anak di bawah 14 tahun. Mengikuti dinamika di ruang digital, maka otoritas Korea Selatan memutuskan meningkatkan batas usia menjadi 19 tahun untuk melindungi generasi mudanya.

Dalam regulasi itu, perusahaan penyedia layanan media sosial, operator situs web, hingga operator telekomunikasi diminta merumuskan ulang kebijakan informasi pribadi untuk anak-anak menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Contoh terakhir adalah Australia, yang baru-baru ini menggodok aturan untuk melarang penggunaan media sosial bagi generasi mudanya di bawah usia 16 tahun sebagai cara menekan potensi buruk yang mungkin mengancam penerus bangsanya dari laju cepat arus informasi di ruang digital.

Hal itu disiapkan untuk melengkapi sederet aturan yang sebelumnya telah tersedia untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak di ruang digital.

Harapan

Sebenarnya, ada secercah harapan mengenai payung hukum yang mengatur secara khusus perlindungan bagi anak di ruang digital Indonesia.

Sejak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) direvisi yang kedua kalinya dan disahkan sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024, seharusnya ada tambahan aturan yang menjadi perpanjangan untuk mengatur pelindungan bagi anak di ruang digital.

UU ITE terbaru itu menambahkan ketentuan yang mengatur agar penyelenggara sistem elektronik (PSE) harus menjaga layanannya agar ramah bagi anak dan hal itu tercantum detailnya di UU Nomor 1 tahun 2024 Pasal 16A ayat (1). Pasal itu berbunyi, "Penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan pelindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik".

Seharusnya ketentuan berupa peraturan pemerintah untuk menindaklanjuti ketentuan teknis soal pelindungan anak di ruang digital ini, dijanjikan rampung tahun 2024 ini.

Aturan yang digodok dengan nama Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPAPSE) itu, pada Agustus 2024 sudah memasuki tahapan harmonisasi.

Akan tetapi, hingga saat ini, proses untuk membuat rancangan itu menjadi aturan berkekuatan hukum tampaknya masih berjalan dan belum terlihat akan disahkan dalam waktu dekat.

Meski terkesan belum ada kemajuan untuk aturan tersebut, hadirnya Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto bisa mempercepat langkah tantangan digitalisasi yang mengancam generasi muda ini.

Hal itu, karena adanya penyegaran nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Nama baru itu membawa harapan agar hal-hal yang berhubungan dengan digitalisasi bisa segara ditangani, sejalan dengan Visi Indonesia Digital (VID) 2045.

Dalam hal menjaga ruang digital yang ramah anak, sosok Meutya Hafid yang dipercaya menjadi Menteri Komunikasi dan Digital, bahkan menjanjikan di awal kepemimpinannya hal itu akan menjadi bagian dari program prioritas.

Tepat setelah dilantik menjadi Menteri, 21 Oktober 2024, dalam kunjungan perdananya ke Kantor Kementerian Komdigi, ia menyatakan fokus programnya, yakni bagaimana internet bisa ramah anak. Bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi dari praktik perdagangan manusia, pornografi anak, dan kekerasan terhadap anak itu juga akan menjadi fokus dalam menggunakan ruang digital.

Janji dari komitmen pejabat publik serta proses dalam penciptaan ruang digital yang ramah itu tentu harus dikawal masyarakat agar segera digenapi sebagai bentuk keseriusan pemerintah menjaga generasi muda.

Apabila kepastian hukum bagi generasi penerus bangsa di ruang digital dipenuhi, nantinya setiap ancaman atau kejahatan yang menargetkan mereka bisa diadili di meja hijau dan memberi efek jera bagi para pelakunya.

Hadirnya payung hukum untuk melindungi anak di ruang digital juga penting untuk melengkapi upaya mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia melalui gerakan literasi digital.

Dengan demikian generasi muda bisa menggunakan ruang digital sebagai ruang publik yang aman dan dapat menjadi ruang tumbuh mengoptimalkan penggunaan konektivitas telekomunikasi secara bermakna, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Copyright © ANTARA 2024

London (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Inggris pada Rabu (27/11) menyebutkan bahwa Israel memiliki kewajiban hukum sebagai kekuatan penjajah, dan penting bagi komunitas internasional untuk memastikan Tel Aviv bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.

Menjawab pertanyaan dalam sidang Komite Urusan Luar Negeri di parlemen, David Lammy menggambarkan situasi mengenaskan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza sebagai sesuatu yang "sangat mengerikan."

Lammy menekankan bahwa Israel harus mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.

"Ada kewajiban hukum sebagai kekuatan penjajah, dan komunitas internasional sangat jelas mengenai kewajiban itu. Kita harus meminta pertanggungjawaban Israel," katanya.

Hukum humaniter internasional atau hukum perang mengatur hak dan kewajiban yang sama antara negara maupun pihak non-negara yang sedang berkonflik.

Terdapat sejumlah kewajiban yang harus dilakukan pihak-pihak yang bersengketa dalam peperangan antara lain membedakan antara kombatan dan penduduk sipil; memastikan perlindungan warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia.

Selain itu, wajib melindungi petugas medis, transportasi, dan peralatan medis; tidak melakukan serangan yang mengakibatkan kerusakan yang luas dan berkepanjangan terhadap lingkungan hidup; mematuhi hukum humaniter internasional atau hukum perang; dan menghormati Konvensi Jenewa.

Lammy menambahkan bahwa "Sebagai negara demokratis, saya berharap Israel mengingat kewajibannya di bawah hukum internasional."

Terkait pernyataan kontroversial pihak Israel yang mengusulkan aneksasi Tepi Barat yang diduduki, Lammy menyatakan, "Saya akan melakukan segala cara untuk memastikan hal itu tidak terjadi."

Lammy juga menegaskan keinginan Inggris untuk solusi dua negara, seraya memperingatkan bahwa tidak ada ruang untuk aneksasi ilegal.

Sebelumnya pada bulan ini, Menteri Keuangan Israel dari sayap kanan, Bezalel Smotrich, menyatakan bahwa "satu-satunya cara untuk menghapus ancaman negara Palestina adalah dengan menerapkan kedaulatan Israel atas permukiman di Yudea dan Samaria (Tepi Barat)."

Smotrich menyebut 2025 sebagai "tahun kedaulatan Israel di Tepi Barat" dan mengatakan telah menginstruksikan Divisi Permukiman serta Administrasi Sipil untuk mempersiapkan infrastruktur guna mendukung kebijakan tersebut.

Gencatan senjata

Lammy menegaskan kembali bahwa Inggris terus mendorong gencatan senjata di Gaza dan bekerja keras untuk mencapainya.

Pada hari yang sama, Lammy berbicara dengan Philippe Lazzarini, kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), mengenai situasi di Gaza yang ia sebut "sangat suram."

"Situasinya sangat mengerikan. Laporan mengenai kelaparan dan kelangkaan makanan sangat memprihatinkan," ujar Lammy.

Lammy menggarisbawahi pentingnya akses kemanusiaan yang tidak terhalang, seraya menuduh Israel telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap bantuan yang masuk ke Gaza.

"Konflik ini telah menyebabkan sebagian besar korban jiwa adalah anak-anak, yang sangat mengkhawatirkan," tambahnya.

Mengenai rancangan undang-undang di Knesset Israel yang akan menangguhkan UNRWA, Lammy memperingatkan bahwa keputusan tersebut akan memiliki "dampak besar dan bencana," tidak hanya di Gaza tetapi juga di wilayah pendudukan lainnya.

Inggris menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang mulai berlaku Rabu pagi, mengakhiri lebih dari 14 bulan pertempuran antara tentara Israel dan kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah.

"Kami ingin situasi di mana warga Lebanon dapat kembali ke selatan dan warga Israel dapat kembali ke utara," kata Lammy, seraya berharap pertempuran, tembakan senjata, dan korban jiwa dapat segera dihentikan.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Israel akan menarik pasukan ke selatan Garis Biru secara bertahap, sementara tentara Lebanon akan dikerahkan di Lebanon selatan dalam waktu tidak lebih dari 60 hari.

Kesepakatan ini diumumkan setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan proposal untuk mengakhiri konflik telah tercapai.

Langkah ini diharapkan dapat menghentikan serangan udara Israel terhadap kota-kota di Lebanon dan mengakhiri pertempuran lintas perbatasan yang berlangsung selama lebih dari setahun.

Surat penangkapan ICC

Pekan lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengumumkan surat penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas "kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang" yang dilakukan sejak 8 Oktober 2023 hingga setidaknya 20 Mei 2024.

ICC mendapati "alasan yang masuk akal" untuk percaya bahwa Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas "kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang; dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan, serta tindakan tidak manusiawi lainnya."

Serangan Israel yang terus berlangsung di Gaza selama lebih dari satu tahun telah menewaskan lebih dari 44.000 warga Palestina, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.

Blokade yang dilakukan Israel telah menyebabkan hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi, serta kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah, yang mendorong penduduk Gaza menuju ambang kelaparan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar menyambangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Kamis.

Dia mengatakan kedatangannya adalah untuk melakukan koordinasi dengan penyidik. "Koordinasi," katanya saat ditemui di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kamis.

Ian yang datang sekitar pukul 10.40 WIB hadir hanya beserta timnya dan tidak terlihat bersama Firli Bahuri.

Setelah mendatangi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dia langsung menuju ke Bareskrim Polri untuk memenuhi pemanggilan yang telah dilayangkan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Ketua KPK Firli Bahuri di Bareskrim Polri pada Kamis ini.

"Dilakukan pemeriksaan di hari Kamis (28/11) jam 10.00 WIB di ruang riksa Gedung Bareskrim Polri," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Senin (25/11).

Saat dikonfirmasi alasan Firli Bahuri diperiksa di Bareskrim Polri, Ade Safri menjelaskan, karena penanganan kasus ini ditangani oleh tim penyidik gabungan dari Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipidkor) Polda Metro Jaya dan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

"Jadi tempat pemeriksaan bisa dilakukan di situ (Bareskrim) atau tempat lain yang telah ditentukan, itu bisa," katanya.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024