Ini betul-betul niat baik yang dikemukakan oleh Presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemindahan terpidana kasus penyelundupan narkotika, Bali Nine, ke negara asalnya Australia dilakukan dengan syarat resiprokal.

Saat konferensi pers bersama usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di Jakarta, Selasa, Yusril menjelaskan Pemerintah Australia mesti mempertimbangkan jika suatu saat Pemerintah Indonesia juga meminta narapidana warga negara Indonesia dikembalikan ke Tanah Air.

Namun begitu, Indonesia saat ini belum mengajukan permintaan pemindahan narapidana WNI kepada Australia.

Ia menegaskan pemindahan narapidana (transfer of prisoners) berbeda dengan pertukaran narapidana (exchange of prisoners) sehingga tidak ada narapidana yang ditukar jika para Bali Nine jadi dipindahkan ke Australia.

"Kita tidak meminta pertukaran narapidana. Kita melakukan transferofprisoners, tetapi dengan syarat resiprokal. Kita tidak melakukan pertukaran (narapidana) pada saat yang sama," kata Yusril menjawab pertanyaan ANTARA.

Menurut Yusril, pemindahan terpidana yang tergabung dalam Bali Nine tidak dilakukan dengan dasar imbalan. Pemindahan ini berdasarkan intensi baik Presiden Prabowo Subianto mengambil diskresi atas permintaan pemindahan narapidana yang diajukan Pemerintah Australia.

"Tahap sekarang kita tidak sama sekali melakukan exchangeofprisoners, tidak juga melakukan imbalan, tidak sama sekali. Ini betul-betul niat baik yang dikemukakan oleh Presiden. Dia mau memberikan (diskresi)," tutur Yusril saat ditemui terpisah.

Prinsip resiprokal itu masuk draf syarat kerja sama pemindahan narapidana Bali Nine yang diserahkan Yusril kepada Tony pada Selasa ini. Pemerintah Australia masih membutuhkan waktu untuk mempelajari draf tersebut.

Dengan diserahkannya draf itu, pemindahan terpidana Bali Nine kini sepenuhnya tergantung kepada Pemerintah Australia.

Yusril menyebut pemindahan dapat dilakukan pada bulan Desember ini jika Pemerintah Australia segera menyepakati syarat yang diberikan Indonesia.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan orang narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin dari Indonesia menuju Australia.

Sembilan orang narapidana itu adalah Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Kini tersisa sebanyak lima orang narapidana Bali Nine di Indonesia, yaitu Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada tahun 2015, Renae bebas pada 2018, sementara Tan Duc meninggal dunia pada 2018 saat menjalankan pidana penjara seumur hidup.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kota Langsa dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Aceh Tamiang menyosialisasikan dan edukasi terkait kegunaan paspor elektronik (e-paspor) sekaligus aplikasi m-paspor bagi calon haji daerah itu yang akan berangkat musim haji 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Kepala Kantor Kemenag Aceh Tamiang Anwar Padli di Aceh Tamiang, Selasa, mengatakan paspor sangat penting bagi seseorang yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri sebagai identitas, tidak terlepas bagi para jamaah haji.

“Paspor adalah nyawa kita saat dalam perjalanan ke luar negeri, oleh karena itu, jaga baik-baik jangan sampai hilang ataupun tertinggal," katanya.

Edukasi dan sosialisasi e-paspor dan aplikasi m-paspor kepada calon jamaah haji yang secara estimasi akan berangkat tahun depan tersebut berlangsung di Aula Al-Ikhwan Kankemenag Aceh Tamiang.

Anwar menjelaskan jamaah haji Aceh Tamiang yang masuk dalam estimasi keberangkatan tahun 2025 sebanyak 164 orang.

Oleh karenanya, ia mengingatkan kepada seluruh calon jamaah haji daerah itu yang akan berangkat untuk banyak bersyukur, karena sudah terpilih sebagai jamaah yang akan diberangkatkan musim haji tahun depan.

Baca: Kemenag Aceh jaring petugas untuk layani jamaah haji 2025

Ia juga meminta agar para jamaah untuk menjaga kesehatan. Karena, apabila menjelang pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) jamaah dinyatakan tidak sehat oleh dinas kesehatan, maka tidak akan diberangkatkan ke Tanah Suci.

“Apabila dinyatakan oleh dinas kesehatan tidak sehat (tidak istita'ah) maka bapak dan ibu tidak bisa melunasi (Bipih) dan tidak bisa diberangkatkan,” ujarnya.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Langsa Daniel Ronaldo mengatakan e-Paspor merupakan paspor yang telah ditanamkan chip atau sirkuit terpadu yang berisikan biodata pemegang, dilengkapi dengan data biometrik untuk jaminan kepastian bahwa pemegang paspor ini pemilik yang sah.

“Adapun fungsi chip ini adalah untuk keamanan data pemegang paspor tersebut,” ujarnya.
Daniel menambahkan, ke depannya semua menggunakan e-Paspor di luar negeri. Bahkan kebijakan ini sudah dijalankan sejak 2008, sedangkan di Indonesia baru dimulai tahun 2015.
“Bagi yang masih memegang paspor biasa (tanpa chip) tidak perlu resah karena paspor tersebut masih bisa digunakan hingga masa berlakunya habis,” ujarnya.

Baca: CJH Aceh diimbau mulai siapkan diri dengan manasik dan tes kesehatan

Sejak UU TPKS disahkan hingga di tahun 2024 pun, masih belum banyak ditemukan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus yang menggunakan UU TPKS termasuk yang terkait kasus femisida

Jakarta (ANTARA) - Direktur LBH Apik Semarang Rara Ayu Hermawati menilai aparat penegak hukum dalam menangani kasus femisida seringkali tidak menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Sejak UU TPKS disahkan hingga di tahun 2024 pun, masih belum banyak ditemukan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus yang menggunakan UU TPKS termasuk yang terkait kasus femisida," kata Rara Ayu Hermawati dalam media briefing Komnas Perempuan bertajuk "Femisida di Indonesia Bukan Pembunuhan Biasa", di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal ini menandakan negara tidak memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak korban dalam proses hukum.

Rara Ayu mengatakan peraturan hukum di Indonesia belum mendefinisikan mengenai femisida dan penanganan kasus femisida.

"Di dalam deklarasi Wina pun belum menggambarkan penanganan berdasarkan undang-undang yang bersifat umum sehingga definisi femisida di sini sebagai salah satu bentuk pembunuhan yang motifnya belum dilihat dari gender korban," katanya.

Selain itu, kasus-kasus pembunuhan perempuan dan anak perempuan masih ditangani dengan menggunakan UU KUHP dan atau UU Perlindungan Anak.

"Bahkan kami temukan adanya pembiaran karena orientasi seksualnya sehingga pengaduan di kepolisian pun tidak ditindaklanjuti secara cepat," kata Rara Ayu.

LBH Apik Semarang juga menyoroti tentang kurangnya pendidikan seksualitas yang komprehensif.

Padahal menurut dia, penting sekali pemahaman tentang pendidikan seksualitas yang menyeluruh karena ketika akses terhadap pengetahuan tentang kontrasepsi, kesehatan reproduksi, dan hak-hak tubuh terbatas, bisa memicu sebagian laki-laki melakukan kekerasan terhadap pasangannya.

"Ini erat kaitannya dengan femisida atas kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan seringkali memicu tragedi femisida karena kurangnya edukasi untuk mencegah atau mengelola situasi dengan lebih aman dan bijaksana," kata Rara Ayu.

Komnas Perempuan menggelar rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk mengajak semua pihak bersama-sama mencegah, menghapus, dan menangani kekerasan terhadap perempuan.

Setiap tahun, kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan berlangsung dari 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menilai perbaikan peringkat Indonesia dalam Indeks Terorisme Global (GTI) merupakan capaian besar yang patut diapresiasi bersama.

"Capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif yang sangat luar biasa dan sangat baik dari seluruh pihak, baik pada aspek pencegahan maupun penegakan hukum," ujar Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE, di Jakarta, Selasa.

Adapun dalam indeks yang menunjukkan tingginya dampak terorisme tersebut, peringkat Indonesia pada tahun 2023 membaik pada urutan ke-31 dari sebelumnya pada urutan ke-24 tahun 2022.

Dengan demikian, kata dia, peringkat tersebut telah menempatkan Indonesia menjadi negara dengan kategori Low Impacted by Terrorism atau terdampak rendah oleh terorisme.

Di sisi lain, dirinya mengajak seluruh pihak untuk bersyukur karena Indonesia telah berhasil mencapai angka nol serangan teroris alias zero terrorist attack sepanjang tahun 2023 sampai saat ini.

Kendati demikian, Budi mengingatkan bahwa berbagai capaian tersebut tidak menandakan ancaman terorisme sudah berakhir, sehingga tugas berat pemerintah ke depan, yakni bagaimana mempertahankan kondisi saat ini.

Apalagi, kata dia, merujuk berbagai data, ruang siber dapat disalahgunakan untuk mempercepat proses radikalisasi dan bahkan menjadi ruang untuk pencucian pikiran (brain wash).

"Dengan begitu, kehadiran negara dapat memberikan jaminan rasa aman bagi seluruh masyarakat melalui perlindungan, baik di ruang nyata maupun di ruang siber, yang berpotensi disalahgunakan untuk tujuan terorisme," ungkapnya.

Ia menegaskan upaya perlindungan itu juga tercantum dalam misi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini yang telah dicantumkan dalam misi tersebut, yakni narasi untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Untuk itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut meminta seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mencegah penyalahgunaan ruang siber dan ancaman terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah RI telah menyerahkan draf kerja sama untuk pemindahan narapidana Bali Nine ke Pemerintah Australia.

“Kami sudah menyerahkan sebuah draf untuk dipelajari oleh Pemerintah Australia, khususnya oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta,” kata Yusril saat konferensi pers bersama setelah pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di Jakarta, Selasa.

Yusril menjelaskan, draf tersebut berisi poin-poin persyaratan yang diajukan Pemerintah Indonesia untuk pemindahan narapidana. Poin tersebut, diantaranya Pemerintah Australia harus mengakui kedaulatan Indonesia dan menghormati putusan pengadilan Indonesia.

Selain itu, Indonesia akan memindahkan narapidana tersebut dalam status sebagai narapidana, tetapi apabila Pemerintah Australia akan memberikan grasi, amnesti, maupun remisi kepada narapidana setelah dipindahkan, maka Indonesia akan menghormatinya.

Indonesia juga meminta untuk tetap mempunyai akses memantau narapidana setelah dikembalikan ke negara asalnya. Selain itu, kerja sama pemindahan narapidana ini diharapkan bersifat timbal balik atau resiprokal.

“Artinya, kalau suatu saat Pemerintah Indonesia juga meminta agar narapidana WNI di negara yang bersangkutan, kami minta untuk dikembalikan, juga akan dipertimbangkan oleh negara yang bersangkutan,” kata Yusril.

Selain itu, tambah dia, Indonesia menegaskan bahwa orang yang tersangkut dengan kasus narkotika ditangkal seumur hidup sehingga tidak bisa masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yusril berharap Pemerintah Australia dapat mempelajari secepat mungkin draf dimaksud.

“Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama masalah ini dapat didiskusikan dan dicapai suatu kesepakatan sehingga proses transfer of prisoners (pemindahan narapidana) itu dapat dilaksanakan,” kata dia.

Pemindahan narapidana Bali Nine ke negara asalnya merupakan permintaan Pemerintah Australia. Kelanjutan proses pemindahan narapidana itu menjadi salah satu poin perbincangan saat Yusril menerima Tony di kantornya, Selasa siang.

Menurut Yusril, diskusi berlangsung cukup panjang. Baik Pemerintah Australia dan Indonesia, kata dia, sama-sama menyadari bahwa belum ada undang-undang yang khusus mengatur pemindahan narapidana.

Akan tetapi, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki keinginan dan iktikad baik untuk mempertimbangkan dengan seksama permohonan pemindahan narapidana yang diajukan oleh Pemerintah Australia.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi. Sementara itu, Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada tahun 2018.

Saat ini, tinggal lima narapidana Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Mereka adalah Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Teheran (ANTARA) - Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf kembali menegaskan dukungan negaranya kepada Suriah dalam perang melawan terorisme, dan mengatakan bahwa lonjakan aksi teroris di negara tersebut merupakan bagian dari skema Zionis-Amerika.

Qalibaf dan mitranya dari Suriah, Hammouda Sabbagh, membahas perkembangan terkini di Suriah melalui telepon pada Senin (2/12), di tengah kemunculan kelompok teroris Takfiri di Suriah utara.

Republik Islam Iran memandang Suriah sebagai bagian penting dari front Perlawanan, ujar Qalibaf.

Ia menggambarkan kemunculan seketika kelompok-kelompok teroris di Suriah pascapenerapan gencatan senjata di negara tetangga Lebanon sebagai upaya terkoordinasi dari pasukan Israel dan Amerika.

Sabbagh,pada percakapan telepon itu memberi pengarahan kepada ketua parlemen Iran itu soal serangan balik dari Militer Suriah terhadap kelompok teroris, yang telah melancarkan serangan mengejutkan di kota Aleppo dan Idlib sejak Rabu (27/11).

Pada kesempatan itu, Sabbagh juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Iran bagi Suriah dalam memerangi terorisme.

Ia bersumpah bahwa Suriah — yang berpengalaman 13 tahun memerangi terorisme dan pasukan asing — pada akhirnya akan berhasil menangkal serangan yang saat ini masih berlangsung.

Sumber: IRNA-OANA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Ini ditandai dengan radikalisasi generasi muda yang menggunakan isu genosida, Israel di Gaza, kemudian Hizbullah di Lebanon.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi Purn. Budi Gunawan menyebutkan dalam perkembangan saat ini aktivitas terorisme global menunjukkan berbagai tanda kebangkitan.

"Ini ditandai dengan radikalisasi generasi muda yang menggunakan isu genosida, Israel di Gaza, kemudian Hizbullah di Lebanon, dan kelompok proksi Iran di Suriah," kata Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, dia menilai perkembangan tersebut perlu terus dicermati bersama dan diantisipasi agar tidak memengaruhi dan membangkitkan kelompok teror atau sel-sel teror yang berada di Indonesia.

Dari hasil pantauan Kementerian Koordinator Bidang Polkam, kata dia, berbagai faksi jihad di Suriah saat ini sedang melakukan serangan ofensif ke kota Aleppo dan terus meluas sampai dengan ke Provinsi Hama.

Budi mengemukakan bahwa dinamika dan situasi keamanan di Suriah saat ini sangat mengkhawatirkan, mengingat masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan serta terisolasi di Suriah dan Iran, termasuk perempuan dan anak-anak yang sekarang berada di kamp pengungsi Al-Hol.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan penghentian segera pertikaian di tengah eskalasi kekerasan yang terjadi baru-baru ini di Suriah, demikian disampaikan Juru Bicara (Jubir) Sekjen PBB Stephane Dujarric pada hari Senin (2/12).

Guterres khawatir dengan eskalasi kekerasan yang terjadi baru-baru ini di wilayah Suriah barat laut, ungkap Dujarric dalam sebuah konferensi pers harian.

Sekjen PBB tersebut menyerukan penghentian segera pertikaian, mengingatkan semua pihak akan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter, dan mendesak untuk segera kembali ke proses politik yang difasilitasi oleh PBB sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2254 Tahun 2015.

Pernyataan Guterres itu dilontarkan setelah Hayat Tahrir al-Sham, sebuah grup yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Dewan Keamanan PBB, dan faksi-faksi oposisi sekutunya melancarkan serangan pemberontak besar-besaran pekan lalu di Aleppo, Suriah barat laut, mengubah garis depan yang berada dalam kondisi statis sejak 2020.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan mengingatkan bahwa saat ini ancaman terorisme bermetamorfosis lebih canggih dengan memanfaatkan berbagai ruang siber untuk menyebarkan pahamnya secara global.

"Meskipun saat ini seolah-olah sel teror itu sedang tidur, namun dari hasil pengalaman saya berdinas di dunia intelijen, terorisme kini semakin bermetamorfosis," kata Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, para kelompok teror tersebut menggunakan ruang siber yang sulit dideteksi, seperti menggunakan Dark Web untuk melakukan berbagai propaganda dan serangan mereka serta menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) guna mengecoh pengawasan dari aparat penegak hukum.

Menko menyebutkan hal itu sudah diprediksi sejak tahun 1997. Pada saat itu, salah satu Direktur Badan Intelijen Pusat atau Central Intelligence Agency (CIA) mengatakan bahwa ancaman ruang siber merupakan senjata pemusnah massal yang sama bahayanya dengan serangan bom nuklir.

Oleh karenanya, dia sangat mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atas peluncuran riset tahunan yang berfokus pada penilaian risiko penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme serta Peta Jalan Komunikasi Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Komstra PE).

Peluncuran tersebut, kata Budi, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus-menerus melindungi masyarakat dari ancaman terorisme, khususnya di dunia maya.

"Saya sekali lagi sangat mengapresiasi konsistensi BNPT bersama seluruh stakeholder terkait untuk terus memperbaharui riset ini yang sebelumnya pernah diluncurkan pada tahun 2023 dan tentunya berkelanjutan terus," ucap dia.

Agar terus relevan, dirinya berharap substansi substansi riset itu perlu diperbaharui secara terus-menerus dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan visualisasi agar menarik dan memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami pengalaman BNPT di lapangan.

Kehadiran hasil riset tersebut, menurutnya, menjadi pedoman dan referensi yang sangat penting bagi BNPT serta seluruh kementerian/ lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang siber secara bersama-sama.

Namun demikian, Budi tetap meminta kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mencegah penyalahgunaan ruang siber dari ancaman terorisme serta memperkuat kapasitas seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional.

Selain itu, ia juga berharap berbagai narasi kontra propaganda dan kontra narasi yang berbasis teknologi kreatif bisa terus diintensifkan, mengadopsi dan mengimplementasikan peta jalan Komstra PE, serta seluruh kementerian/lembaga yang terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme bisa terus hadir guna memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat, baik di ruang nyata maupun di ruang siber.

Tugas kita ke depan adalah bagaimana mempertahankan kondisi ini, sehingga kehadiran negara dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan nihilnya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia selama dua tahun terakhir merupakan buah dari kinerja seluruh pihak dalam melakukan pengamanan negara.

"Ini merupakan capaian besar yang patut kita apresiasi bersama, hasil kerja kolaboratif yang sangat luar biasa dari seluruh pihak, baik pada aspek pencegahan maupun penegakan hukum," kata Budi Gunawan saat jadi pembicara kunci dalam acara Peluncuran Dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism and Violent Extremism (CT/VE) Outlook Tahun 2024 di Auditorium Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta, Selasa.

Walau demikian, Budi menekankan nihilnya kasus terorisme tidak berarti aktivitas yang berkaitan dengan teroris hilang dari Indonesia.

Dia meminta kepada seluruh pihaknya, termasuk jajarannya, untuk tetap mengantisipasi perkembangan jaringan terorisme di dalam negeri.

"Meskipun saat ini seolah-olah sel teror itu sedang tidur, namun dari hasil pengalaman saya di dunia intelijen, terorisme ini semakin bermetamorfosis, lebih canggih dengan memanfaatkan berbagai ruang siber untuk menyebarkan pahamnya secara global," kata dia.

Karenanya, dia memastikan seluruh unsur negara akan terus melakukan beragam upaya untuk mencegah aktivitas terorisme sejak dini demi.

Dengan demikian, gelombang terorisme yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan warga dapat diredam.

"Tugas kita ke depan adalah bagaimana mempertahankan kondisi ini, sehingga kehadiran negara dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat," tegas mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.

Untuk diketahui, Indonesia telah berhasil mencapai zero terrorist attack sejak tahun 2023. Peringkat Indonesia dalam Global Terrorism Index juga membaik sehingga masuk ke dalam kategori low impacted dari sebelumnya medium impacted.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Penyalahgunaan teknologi oleh kelompok teroris Indonesia pun terus berkembang, termasuk menggunakan kecerdasan buatan (AI) .

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan internet dan media sosial (medsos) merupakan saluran penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tertinggi kedua dalam seluruh kasus tindak pidana terorisme di Indonesia setelah komunitas pada peringkat pertama.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa temuan tersebut merupakan hasil dari riset BNPY yang dikemas dalam dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism (CT) and Violent Extremism (VE) Outlook Tahun 2024 dengan judul Penyalahgunaan Ruang Siber untuk Aktivitas Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Sejak 2013 hingga 2022, dari 721 berkas putusan yang dianalisis terdapat 360 kasus pelaku tindak pidana terorisme yang terpapar melalui platform digital," ungkap Eddy dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Untuk itu, dia berharap berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat ke depan perlu dilaksanakan secara lebih terkoordinasi guna optimalisasi sumber daya dan mencapai hasil yang lebih maksimal.

Berbagai upaya dimaksud, yakni mulai dari pengendalian konten, pengawasan dan patroli siber, pemblokiran, kontrak propaganda, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan literasi digital.

Selain itu, menurut dia, koordinasi antarkementerian dan lembaga dengan tugas dan fungsi terkait serta pencegahan ekstremisme kekerasan dan terorisme di ruang siber perlu dioptimalisasi melalui penyamaan paradigma guna memaksimalkan informasi yang diperoleh, sumber daya, serta program pencegahan.

Komjen Pol. Eddy mengungkapkan terjadi peningkatan aktivitas propaganda kelompok teroris dan simpatisannya di ruang siber secara signifikan yang terdeteksi dari tahun ke tahun, termasuk menyalahgunakan peristiwa internasional terkait dengan isu keagamaan dan identitas.

Peningkatan aktivitas propaganda tersebut, sambung dia, termanifestasi ke dalam dua kali serangan teroris di Indonesia, yang sepenuhnya dipengaruhi oleh radikalisasi melalui internet.

"Kedua serangan itu, yakni serangan tunggal pada tahun 2017 di Banyumas dan pada tahun 2022 di Jakarta. Keduanya menargetkan polisi dan dipengaruhi oleh ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang disebarkan melalui internet," ucap dia.

Kepala BNPT menyebutkan terdapat beberapa model kerentanan terhadap radikalisasi dan keterpaparan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di ruang siber, di antaranya minim literasi digital, terpapar konflik sosial, serta terasing dari akar komunitas dan budaya.

Sementara itu, kata dia, terpantau pula adanya perkembangan aktivitas pendanaan terorisme di ruang siber Indonesia, mulai dari penggalangan dana secara tradisional hingga penggunaan teknologi keuangan.

Ia berpendapat bahwa pembentukan identitas dan jaringan kelompok teroris serta simpatisan di internet telah terbukti dapat membentuk identitas dan ketokohan yang dapat menggerakkan aksi terorisme, menggalang dana, serta mengatur dan mengorganisasikan jaringan.

"Penyalahgunaan teknologi oleh kelompok teroris Indonesia pun terus berkembang, termasuk menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam membuat konten propaganda serta terindikasi memiliki bahan-bahan pelatihan terkait hacking serta penyalahgunaan teknologi dan game online," tutur Komjen Pol. Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bola ada di tangan mereka sekarang, kita menunggu saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemindahan narapidana Bali Nine kini tergantung sepakat atau tidaknya Pemerintah Australia dengan syarat yang diajukan Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menyerahkan draf kerja sama yang berisi syarat pemindahan narapidana kepada Pemerintah Australia. Yusril menyerahkan draf tersebut saat menerima Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di kantornya, Jakarta, Selasa.

"Bola ada di tangan mereka sekarang, kita menunggu saja," kata Yusril saat ditemui usai pertemuan bilateral itu.

Menurut Yusril, Pemerintah Australia masih memerlukan waktu untuk mempelajari draf tersebut. Tanggal pasti pemindahan narapidana Bali Nine, kata dia, sangat tergantung kepada kesepakatan atas draf yang diserahkan kepada Pemerintah Australia.

"Saya katakan (kepada Tony) kalau ini secepat mungkin disepakati, kami bisa melakukan transfer pada bulan Desember ini. Jadi, ‘kan sekarang bola bukan di tangan kita lagi, bola di tangan pemerintah Australia,” kata Yusril.

Saat konferensi pers bersama usai pertemuan bilateral dengan Tony, Yusril menjelaskan bahwa draf yang diserahkan tersebut berisi poin-poin persyaratan yang diajukan Pemerintah Indonesia dalam pemindahan narapidana.

Poin tersebut, di antaranya, Pemerintah Australia harus mengakui kedaulatan Indonesia dan menghormati putusan pengadilan Indonesia.

Kemudian, Indonesia akan memindahkan para Bali Nine dalam status sebagai narapidana. Akan tetapi, apabila Pemerintah Australia akan memberikan grasi, amnesti, maupun remisi kepada narapidana setelah dipindahkan, maka Indonesia akan menghormatinya.

Indonesia juga meminta untuk tetap mempunyai akses memantau narapidana setelah dikembalikan ke negara asalnya. Kerja sama pemindahan narapidana ini diharapkan bersifat resiprokal.

Tidak hanya itu, Indonesia juga menegaskan bahwa orang yang tersangkut dengan kasus narkotika ditangkal seumur hidup sehingga tidak bisa masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kami berharap dapat menyelesaikan hal ini secepat mungkin," kata Yusril.

Pemindahan narapidana Bali Nine ke negara asalnya merupakan permintaan Pemerintah Australia. Yusril mengakui, Pemerintah Australia dan Indonesia belum mempunyai peraturan tentang pemindahan narapidana, tetapi Presiden RI Prabowo Subianto mengambil diskresi atas dasar intensi baik.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Masih tersisa sebanyak lima narapidana Bali Nine di Indonesia, yaitu Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin. Adapun Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, Renae bebas pada 2018, sementara Tan Duc meninggal dunia pada tahun 2018 di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Ini ditandai dengan radikalisasi generasi muda yang menggunakan isu genosida, Israel di Gaza, kemudian Hizbullah di Lebanon.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi Purn. Budi Gunawan menyebutkan dalam perkembangan saat ini aktivitas terorisme global menunjukkan berbagai tanda kebangkitan.

"Ini ditandai dengan radikalisasi generasi muda yang menggunakan isu genosida, Israel di Gaza, kemudian Hizbullah di Lebanon, dan kelompok proksi Iran di Suriah," kata Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, dia menilai perkembangan tersebut perlu terus dicermati bersama dan diantisipasi agar tidak memengaruhi dan membangkitkan kelompok teror atau sel-sel teror yang berada di Indonesia.

Dari hasil pantauan Kementerian Koordinator Bidang Polkam, kata dia, berbagai faksi jihad di Suriah saat ini sedang melakukan serangan ofensif ke kota Aleppo dan terus meluas sampai dengan ke Provinsi Hama.

Budi mengemukakan bahwa dinamika dan situasi keamanan di Suriah saat ini sangat mengkhawatirkan, mengingat masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan serta terisolasi di Suriah dan Iran, termasuk perempuan dan anak-anak yang sekarang berada di kamp pengungsi Al-Hol.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan penghentian segera pertikaian di tengah eskalasi kekerasan yang terjadi baru-baru ini di Suriah, demikian disampaikan Juru Bicara (Jubir) Sekjen PBB Stephane Dujarric pada hari Senin (2/12).

Guterres khawatir dengan eskalasi kekerasan yang terjadi baru-baru ini di wilayah Suriah barat laut, ungkap Dujarric dalam sebuah konferensi pers harian.

Sekjen PBB tersebut menyerukan penghentian segera pertikaian, mengingatkan semua pihak akan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter, dan mendesak untuk segera kembali ke proses politik yang difasilitasi oleh PBB sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2254 Tahun 2015.

Pernyataan Guterres itu dilontarkan setelah Hayat Tahrir al-Sham, sebuah grup yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Dewan Keamanan PBB, dan faksi-faksi oposisi sekutunya melancarkan serangan pemberontak besar-besaran pekan lalu di Aleppo, Suriah barat laut, mengubah garis depan yang berada dalam kondisi statis sejak 2020.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024