Corporate University sangat penting sekali karena kita bekerja tentu SDM-SDM juga harus memiliki kompetensi-kompetensi yang unggul juga sehingga PU Corpu ini wajib untuk dilakukan oleh semua kementerian/lembaga khususnya Kementerian PU,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengungkapkan Corporate University dapat menjadi motor reformasi birokrasi.

"Saya berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendukung reformasi birokrasi dengan memastikan Corporate University dan Smart ASN menjadi motor reformasi birokrasi yang menciptakan organisasi efisien, lincah, dan berorientasi hasil guna mempercepat pelayanan publik dan pembangunan," ujar Purwadi dalam peluncuran Corporate University dan SMART ASN Kementerian PU di Jakarta, Senin.

Sejalan dengan Asta Cita yang digaungkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, ASN menjadi penggerak utama dalam rangka menggerakkan birokrasi khususnya dalam pelayanan publik.

Tentunya SDM ASN ini sangat penting karena sebagai penggerak nantinya diharapkan ASN dengan kemampuan dan kompetensinya serta didukung dengan teknologi yang pada saat ini Karya Layanan Online PU (Klop) Kementerian PU itu digaungkan sehingga nantinya membangun membangun proses organisasi pembelajaran sepanjang masa di setiap tempat, setiap waktu bisa belajar di mana saja dan kapan saja.

Dengan demikian, nantinya peningkatan SDM bagi ASN yang berupa smart class ini nantinya akan membangun ASN yang lebih baik dan berkualitas yang nantinya membawa ASN ini bisa mengawal pembangunan nasional yang lebih baik.

Kemudian didukung dengan teknologi-teknologi yang sudah ditetapkan dan disiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan layanan publik, reformasi birokrasi, sumber daya manusianya yang nantinya akan lebih kompeten.

Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa PU Corporate University (Corpu) sebagai landasan strategis untuk menciptakan birokrasi modern yang tangguh dan adaptif, demi mewujudkan visi besar Asta Cita dan Indonesia Emas 2045.

"Corporate University sangat penting sekali karena kita bekerja tentu SDM-SDM juga harus memiliki kompetensi-kompetensi yang unggul juga sehingga PU Corpu ini wajib untuk dilakukan oleh semua kementerian/lembaga khususnya Kementerian PU," ujar Diana.

Hal ini sangat penting sekali mengingat Kementerian PU memiliki banyak pekerjaan banyak dan bersinggungan dengan teknologi, harus bekerja sama dan sebagainya.

"Saya sangat bersyukur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU sudah memiliki PU Corpu dan juga harus mendukung ASN yang smart sehingga ini bisa mendukung seluruh pekerjaan yang tentunya mendukung juga Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Diana.

Sebagai informasi, PU Corpu telah diinisiasi sejak tahun 2022, dan telah meraih nilai Readiness sebesar 3.290 dari 3.500 berdasarkan penilaian Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan predikat advance.

PU Corpu didukung platform pembelajaran terintegrasi hasil kolaborasi seluruh unit kerja di Kementerian PU dan
K/L terkait, yang saat ini telah dilengkapi 300 buah modul e-learning, dan 6.947 aset pengetahuan/intelektual yang dapat diakses seluruh pegawai PU.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

adanya sejumlah buzzer yang mendukung bahwa RA segera ditangkap Kepolisian

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum tersangka berinisial RA yang diduga membuka praktik kecantikan ilegal, Raden Ariya menduga kasus ini terjadi karena adanya persaingan bisnis.

"Kalau kita lihat sih murni ada dugaan persaingan bisnis karena ini sifatnya laporan informasi masyarakat bukan serta merta ada korban yang merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin.

Raden juga menambahkan jika ada korban kemudian melaporkan ke Kepolisian. Hal itu baru bisa disebut metode perawatan kecantikan yang dilakukan itu tidak sesuai atau menimbulkan korban.

"Itu baru dugaan kita saja, masih kita dalami terkait yang mencoba menjadi kompetitor bisnis, " katanya.

Raden menjelaskan dugaan tersebut karena adanya sejumlah buzzer yang mendukung bahwa RA segera ditangkap Kepolisian.

"Mungkin dengan dia punya metode perawatan itu menurunkan bisnis dari pada kompetitor yang lain apalagi dia mengatasnamakan dokter tapi dia tidak bisa melakukan metode yang dilakukan oleh RA, " katanya.

Selain itu menurut Raden, kliennya tidak salah karena dia juga mengikuti pelatihan-pelatihan dan mengantongi sertifikat.

"Sebenarnya sudut pandang saya beliau tidak salah salah sekali karena beliau mengikuti banyak pelatihan, ada 33 sertifikat dan obat-obatan juga banyak yang terdaftar di BPOM juga, " jelasnya.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus praktik terapi kecantikan ilegal di Jakarta Selatan dengan modus bisa menghilangkan bopeng pada wajah.

"Tersangka berinisial RA dan DNJ dengan sengaja membuka jasa bisa menghilangkan bopeng pada wajah dengan cara di gosok dengan alat GTS Roller yang dimana tersangka mengaku memiliki kompeten yang sah dengan didukung oleh sertifikat pelatihan yang dia miliki, " kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wira Satya Triputra saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/12).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal bahwa alat Derma Roller dan cream anastesi juga tidak memiliki izin edar, kemudian RA bukan seorang dokter dan DNJ juga bukan seorang tenaga medis.

"Diduga RA dan DNJ telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, " ucap Wira.

Keduanya dijerat dengan pasal 435 Jo. pasal 138 ayat (2) dan atau ayat (3) dan atau pasal 439 Jo. pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Slovakia memperkuat kerja sama bilateral dalam upaya penanggulangan terorisme, khususnya di tingkat nasional, regional, dan global.

Dalam penguatan kerja sama tersebut, Deputi Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto berpesan bahwa kedua negara perlu fokus pada perlindungan anak yang menjadi korban dari kejahatan terorisme.

“Kami juga fokus pada perlindungan anak yang terpapar konflik, seperti kasus RD di Slovakia," kata Andhika dalam pertemuan Joint Working Group (JWG) Kedua di Jakarta, Jumat (6/12), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurutnya, anak-anak merupakan korban terorisme, bukan pelaku, sehingga diharapkan isu tersebut dapat menjadi perhatian internasional.

Andhika juga menyoroti tantangan global dalam penanggulangan terorisme yang semakin kompleks, di mana perempuan dan anak kini bukan hanya sebagai korban tapi juga pelaku.

"Meskipun upaya penanggulangan telah menunjukkan hasil positif, ancaman tetap ada, terutama dengan pelibatan perempuan dan anak dalam aktivitas terorisme, baik sebagai korban maupun pelaku," ungkapnya.

Sementara itu, Senior Specialist Referent dari Anti-Terrorism Center Kepolisian Slovakia Mayor Martin Baran menjelaskan negaranya menghadapi tantangan penanggulangan terorisme, terutama dari individu yang me-radikalisasi diri dan para pengungsi yang kembali dari zona konflik.

Untuk itu, pihaknya mengutamakan pemantauan radikalisasi daring atau online melalui teknologi canggih serta memperkuat kontrol perbatasan dan berbagi intelijen.

"Hal ini sangat penting dalam mencegah ekstremisme dan mendukung upaya deradikalisasi,” ucap Martin.

Dengan pertemuan tersebut, BNPT RI dan Slovakia berharap dapat menciptakan standar penanganan terorisme yang lebih komprehensif, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi korban.

Pertemuan lanjutan direncanakan untuk membahas implementasi agenda yang telah disepakati serta meninjau keberhasilan program-program yang tengah berjalan.

Sejak menjalin kerja sama erat pada 2019, Indonesia dan Slovakia terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menangani ancaman terorisme global.

Kedua negara sepakat untuk saling berbagi pengalaman dan strategi, termasuk dalam perlindungan anak serta penguatan sistem deradikalisasi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi model kerja sama bilateral yang produktif di tingkat internasional.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Sebelum telepon pintar merevolusi zaman, surat kabar dan televisi memonopoli lalu lintas informasi sampai memiliki kuasa dalam membentuk dan memengaruhi opini publik.

Akan tetapi, era itu meredup setelah media online datang menduduki zaman. Media online juga mengubah secara drastis pola produksi berita dan model konsumsi berita.

Perubahan itu semakin radikal setelah invasi media sosial terhadap model produksi dan bisnis berita, seiring dengan pengembangan terus menerus dalam fungsi telepon pintar.

Sampai Oktober 2024, meminjam analisis Kepios, pengguna media sosial di seluruh dunia sudah mencapai 5,22 miliar atau setara dengan 63,8 persen penduduk dunia.

Meluasnya penggunaan media sosial itu terjadi karena fungsi komunikasi digital sudah jauh lebih berkembang dengan tidak cuma untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga seperti tujuan awalnya.

Manusia kini menggunakan media sosial untuk banyak sekali tujuan, termasuk untuk mendapatkan berita tentang dunia di sekitar mereka.

Menurut data terbaru We Are Social, tujuan mencari berita menduduki tiga teratas setelah (1) terhubung dengan teman atau keluarga, dan (2) mengisi waktu senggang.

Proporsinya pun besar, mencapai 34,4 persen dari total pengguna media sosial di seluruh dunia.

Di Indonesia sendiri, sampai awal 2024, sekitar 60 persen penduduknya memperoleh berita dari media sosial, khususnya WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok.

Kecenderungan itu bakal semakin luas, sejalan dengan perkembangan teknologi dan platform digital yang kian canggih, selain oleh makin dominannya generasi digital dalam proporsi demografi penduduk.

Cara kerja media massa sendiri sudah lama berubah. Dulu, wartawan adalah penjaga gerbang berita yang memutuskan apa yang harus menjadi berita utama, bagaimana informasi dibingkai, dan menentukan apa yang menarik bagi publik.

Akan tetapi kehadiran media sosial mengubah zona nyaman itu, setelah siapa pun yang memiliki akses internet bisa membuat dan menyiarkan berita langsung ke publik.

Media massa pun dipaksa beradaptasi dengan ekosistem baru ini, bahkan harus rela tak lagi berada di puncak piramida informasi.

Erosi makna

Perubahan itu juga menciptakan demokratisasi informasi, yang baik bagi masyarakat madani.

Namun di sisi lain, demokratisasi informasi membuka ruang untuk terciptanya lingkungan yang menyuburkan disinformasi, yang tak saja mudah dikembangbiakkan tapi juga begitu gampang tersebar sampai mengalahkan kebenaran.

Kebenaran di era ini sendiri acap ditentukan oleh bagaimana sering informasi disampaikan kepada publik, bukan kepada seberapa benar informasi itu.

Media massa sendiri nyaris tak berdaya menghadapinya karena memang terlalu sulit menandingi platform-platform digital, yang memiliki infrastruktur teknologi yang hebat. Platform-platform digital itu juga memiliki kuasa besar atas algoritma yang menentukan popularitas konten sehingga dikonsumsi publik lebih luas.

Dalam keadaan ini media massa malah dipaksa merangkul perkembangan itu, terlebih pers memang tak pernah memusuhi teknologi.

Akan tetapi, adaptasi itu membuat fungsi-fungsi media mengalami penyesuaian, kalau tidak disebut kemunduran, yang pola-pola lama pun perlahan tercampakkan.

Misalnya di Indonesia, menurut Pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam Bab II UU Pers No 40 Tahun 1999, pers nasional mempunyai fungsi media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta lembaga ekonomi.

Dan salah satu fungsi pendidikan yang melekat pada pers nasional adalah memajukan bahasa Indonesia.

Namun perkembangan bahasa di zaman ini kerap bukan lagi ditentukan yang benar menurut kaidah bahasa, melainkan oleh seberapa banyak kata, kalimat, dan istilah, digunakan oleh publik, walau salah secara gramatikal dan semantik.

Ironisnya, apa yang diurutkan algoritma sebagai bahasa yang benar, malah dirangkul oleh media massa karena media sendiri sudah semakin tergantung kepada algoritma, baik yang dimiliki mesin pencari maupun yang dikembangkan media sosial.

Akibatnya, dalam konteks kebahasaan itu, fungsi pers seperti disebut UU Pers mengalami penyesuaian-penyesuaian yang dalam kadar tertentu acap menciptakan erosi maknawi.

Demikian pula pada fungsi-fungsi lain, termasuk fungsi pers nasional sebagai lembaga ekonomi. Bahkan, era demokratisasi berita, mengacaukan model bisnis media.

"Makhluk" yang sebelumnya tidak ada dalam rantai berita menjadi ada itu pun bahkan makin jauh memengaruhi kehidupan pers, atau paling tidak dalam pengertian lebih positif, memaksa media beradaptasi habis-habisan.

Terobosan hukum

Dan dari hari ke hari media massa makin tergantung pada media sosial dan platform digital, termasuk dalam mengabarkan peristiwa secara langsung.

Banyak media massa, termasuk stasiun televisi, mengadopsi platform-platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok karena lebih murah dan lebih cepat menjangkau audiens.

Situasi tersebut pelan-pelan menghasilkan ketergantungan yang akhirnya menciptakan monopoli, yang jelas tidak baik bagi kehidupan pers, terlebih bagi kepentingan publik dalam mendapatkan informasi yang layak dan benar.

Situasi ini sudah disadari oleh banyak kawasan. Uni Eropa sampai menerbitkan Digital Services Act (DSA) pada 2022 demi mengatasi konten ilegal, iklan yang transparan, dan disinformasi.

Langkah-langkah itu berkaitan dengan proses berberita, pemasaran adil untuk konten yang dihasilkan dari proses berberita, dan etika berberita.

DSA memaksa platform-platform digital mengungkapkan cara kerja algoritma mereka, mewajibkan platform digital menjelaskan kebijakannya dalam moderasi konten, mengendalikan iklan bertarget secara lebih ketat, dan memberlakukan aturan khusus kepada platform daring serta mesin pencari.

Mungkin apa yang dilakukan Uni Eropa itu terlalu jauh bagi Indonesia, tapi langkah sudah sangat diperlukan.

Indonesia sendiri, pada April tahun ini, menerbitkan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights, guna menjawab invasi terlalu jauh platform digital dalam ekosistem media.

Akan tetapi Perpres itu belum cukup, terutama karena dampak platform digital terhadap proses berberita dan model bisnis media sudah demikian jauh sehingga harus disinggung dalam aturan lebih tinggi seperti undang-undang.

Modifikasi hukum ini juga diperlukan demi lebih menyehatkan lagi demokrasi di mana pers menjadi salah satu pilarnya.

Terlebih era post-truth mengharuskan proteksi terhadap media, salah satunya dalam rangka melawan disinformasi yang dampaknya bisa sangat jauh, termasuk terhadap integrasi nasional dan sosial.

Untuk itu, terobosan legalistik menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan, mengingat penetrasi platform digital sudah masuk demikian jauh dalam rantai berita.

Terobosan hukum itu juga diperlukan demi menjawab tantangan yang lebih hebat lagi dari semakin luasnya penggunaan kecerdasan buatan (AI), termasuk dalam berinformasi.

Editor: Achmad Zaenal M

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Minggu (8/12), dan berikut beberapa di antaranya yang dapat dibaca kembali oleh Anda, yakni dari jumlah gugatan Pilkada 2024 hingga surat edaran daftar pencarian orang (DPO) terkait Harun Masiku.

1. MK telah terima 115 gugatan Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 115 gugatan Pilkada 2024 atau perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA) sejak 3 sampai dengan 6 Desember 2024.

Pengamatan ANTARA berdasarkan laman MK berikut pada Minggu (8/12) menunjukkan 86 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 29 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota telah mendaftarkan perkara PHPKADA ke MK.

Selengkapnya baca di sini.

2. Polres Pemalang sebar edaran DPO Harun Masiku dari KPK

Kepolisan Resor Pemalang, Jawa Tengah, menyebarkan surat edaran daftar pencarian orang (DPO) perkara tindak pidana suap, Harun Masiku, yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Kepolisian Resor Pemalang AKBP Eko Sunaryo di Pemalang, Minggu (8/12), mengatakan penyebaran edaran pencarian DPO atas nama Harun Masiku tersebut sebagai bentuk dukungan pada kinerja KPK.

Selengkapnya baca di sini.

3. Polda NTT ungkap kasus dugaan TPPO di Kota Kupang

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Kota Kupang dengan modus menjanjikan pekerjaan kepada calon pekerja migran di wilayah provinsi berbasis kepulauan itu.

“Tersangka berinisial AS ditangkap pada Sabtu kemarin (7/12) setelah keluarga korban melaporkan kasus dugaan TPPO itu ke Polda NTT pada Sabtu (7/12) malam pukul 20.00 WITA,” kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy di Kupang, Minggu (8/12) pagi.

Selengkapnya baca di sini.

4. Damkartan gabungan evakuasi tiga warga tewas dalam sumur di Lombok

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama aparat gabungan Tim SAR melakukan evakuasi terhadap tiga warga yang meninggal di dalam sumur di Desa Pegandang, Kecamatan Praya Tengah.

"Ketiga korban dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia di dalam sumur," kata Kepala Damkartan Lombok Tengah Supardan di Lombok Tengah, Minggu (8/12).

Selengkapnya baca di sini.

5. ICJR: Penangkapan oleh Polri harus jadi objek uji pengadilan di RKUHAP

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) harus memberi peluang agar seluruh tindakan kepolisian, dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, bisa menjadi objek uji dari pengadilan (judicial scrutiny).

Kebijakan tersebut diyakini oleh ICJR sebagai salah satu langkah konkret yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mereformasi Polri.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - West Ham United mengonfirmasi bahwa penyerangnya Michail Antonio telah menjalani operasi akibat patah kaki, setelah ia mengalami kecelakaan mobil serius pada Sabtu (7/12).

Pemain berusia 34 tahun itu telah dipindahkan ke rumah sakit di pusat kota London, untuk kemudian terus dipantau kondisinya.

"West Ham United dapat mengonfirmasi bahwa Michail Antonio telah menjalani operasi pada patah kaki setelah kecelakaan lalu lintas pada Sabtu sore," kata West Ham dalam keterangan di laman resminya.

West Ham merilis dua informasi terkini mengenai kondisi Antonio pada Sabtu, dengan mengatakan bahwa sang pemain berada dalam kondisi sadar dan dapat berkomunikasi, setelah sebelumnya beredar foto-foto yang menggambarkan sebuah mobil Ferrari yang rusak parah tersebar di dunia maya.

Dinas Pemadam Kebakaran Essex juga mengonfirmasi bahwa pemadam kebakaran sempat hadir di Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan menyelamatkan seorang pria yang terjebak di dalam mobilnya.

???????????????? ???????????????????????????????????? - ???????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????

West Ham United can confirm Michail Antonio has undergone surgery on a lower limb fracture following a road traffic accident on Saturday afternoon.

Michail will continue to be monitored in hospital over… pic.twitter.com/vg7vQbjssU

— West Ham United (@WestHam) December 8, 2024

Sejumlah klub dan pemain Liga Inggris juga telah mengutarakan dukungan mereka untuk Antonio.

"Semua orang di klub mendoakan Michail untuk pulih dengan cepat dan ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada keluarga sepak bola secara luas atas dukungan luar biasa yang ditunjukkan sejak berita kemarin," tambah pernyataan terbaru dari West Ham.

"Selain itu, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada layanan darurat dan petugas pertama yang merawat Michail segera setelah kejadian, serta tim medis yang terus membantu proses pemulihannya."

Pemain internasional Jamaika yang lahir di London ini bergabung dengan West Ham pada 2015, dan telah mencetak 83 gol untuk dalam 323 pertandingan.

Ia baru mencetak satu gol dalam 15 penampilan untuk The Hammers musim ini, saat mereka menang 4-1 melawan Ipswich awal Oktober.

Mantan penyerang Nottingham Forest dan Sheffield Wednesday ini turut andil membawa TheHammers menjuarai Europe Conference League pada 2023.

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Denpasar (ANTARA) - Ketua mitra Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) Charles Santiago mengatakan bahwa tahun depan APHR akan fokus mengenai ancaman terhadap anggota parlemen perempuan (MPs at Risk) di kawasan Asia Tenggara.

"Kami punya program yang disebut 'MPs at Risk', yang sebelumnya kami fokuskan pada pencemaran nama baik, penghasutan, dan lain sebagainya," kata Santiago dalam arahan pers APHR di Denpasar, Minggu.

Dan pada 2025, lanjut Santiago, program tersebut akan berfokus pada serangan terhadap anggota parlemen perempuan di kawasan Asia Tenggara.

Dia pun mengajak semua yang berkepentingan untuk memberikan perhatian kepada para perempuan yang mempertaruhkan nyawa mereka dalam menegakkan kebenaran.

"Bukan hanya dukungan fisik, solidaritas dan dukungan kita, tapi kita perlu mengajak pemerintah kita untuk mendukung mereka," kata Santiago.

Pada kesempatan yang sama, para anggota parlemen perempuan asal Malaysia, Thailand dan Filipina membagikan kisah perjalanan mereka sebagai anggota parlemen di negara mereka masing-masing.

Syerleena Abdul Rashid dari Malaysia bercerita kalau dia menjadi sasaran serangan siber dan melabeli dia sebagai liberal dan kafir serta sering mendapat pertanyaan mengapa tidak mengenakan jilbab.

Sedangkan France Castro, anggota parlemen Filipina, bercerita kalau dia dianiaya saat memperjuangkan untuk penentuan nasib sendiri dan hak atas tanah leluhur suku Lumad di Filipina.

Castro mengatakan ada aspek ekonomi atas tanah leluhur suku Lumad yaitu banyak perusahaan tambang yang ingin mendapatkan tanah leluhur suku tersebut.

Selain itu, Jangrew dari Thailand membagikan kisahnya yang mendapat"hate speech" dan komentar misoginis selama dia menjadi anggota parlemen Thailand.

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentary for Human Rights/APHR) mengadakan temu media mengenai "Anggota Parlemen yang Terancam dan Tantangan Lain bagi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara" di Denpasar, Bali.

APHR terus menghimbau semua pemangku kepentingan dan mitra internasional untuk meningkatkan upaya kolektif dalam melindungi para anggota parlemen yang menghadapi risiko di kawasan ASEAN.

Acara itu dihadiri oleh mantan menteri luar negeri Thailand Kasit Piromya, Ketua mitra APHR yang juga mantan anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dan mantan anggota DPR RI Taufik Basari.

Acara itu juga dihadiri oleh anggota parlemen Filipina France Castro, anggota parlemen Thailand Chonthica "Lookkate" Jangrew dan anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rasyid.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Sebelum telepon pintar merevolusi zaman, surat kabar dan televisi memonopoli lalu lintas informasi sampai memiliki kuasa dalam membentuk dan memengaruhi opini publik.

Akan tetapi, era itu meredup setelah media online datang menduduki zaman. Media online juga mengubah secara drastis pola produksi berita dan model konsumsi berita.

Perubahan itu semakin radikal setelah invasi media sosial terhadap model produksi dan bisnis berita, seiring dengan pengembangan terus menerus dalam fungsi telepon pintar.

Sampai Oktober 2024, meminjam analisis Kepios, pengguna media sosial di seluruh dunia sudah mencapai 5,22 miliar atau setara dengan 63,8 persen penduduk dunia.

Meluasnya penggunaan media sosial itu terjadi karena fungsi komunikasi digital sudah jauh lebih berkembang dengan tidak cuma untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga seperti tujuan awalnya.

Manusia kini menggunakan media sosial untuk banyak sekali tujuan, termasuk untuk mendapatkan berita tentang dunia di sekitar mereka.

Menurut data terbaru We Are Social, tujuan mencari berita menduduki tiga teratas setelah (1) terhubung dengan teman atau keluarga, dan (2) mengisi waktu senggang.

Proporsinya pun besar, mencapai 34,4 persen dari total pengguna media sosial di seluruh dunia.

Di Indonesia sendiri, sampai awal 2024, sekitar 60 persen penduduknya memperoleh berita dari media sosial, khususnya WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok.

Kecenderungan itu bakal semakin luas, sejalan dengan perkembangan teknologi dan platform digital yang kian canggih, selain oleh makin dominannya generasi digital dalam proporsi demografi penduduk.

Cara kerja media massa sendiri sudah lama berubah. Dulu, wartawan adalah penjaga gerbang berita yang memutuskan apa yang harus menjadi berita utama, bagaimana informasi dibingkai, dan menentukan apa yang menarik bagi publik.

Akan tetapi kehadiran media sosial mengubah zona nyaman itu, setelah siapa pun yang memiliki akses internet bisa membuat dan menyiarkan berita langsung ke publik.

Media massa pun dipaksa beradaptasi dengan ekosistem baru ini, bahkan harus rela tak lagi berada di puncak piramida informasi.

Erosi makna

Perubahan itu juga menciptakan demokratisasi informasi, yang baik bagi masyarakat madani.

Namun di sisi lain, demokratisasi informasi membuka ruang untuk terciptanya lingkungan yang menyuburkan disinformasi, yang tak saja mudah dikembangbiakkan tapi juga begitu gampang tersebar sampai mengalahkan kebenaran.

Kebenaran di era ini sendiri acap ditentukan oleh bagaimana sering informasi disampaikan kepada publik, bukan kepada seberapa benar informasi itu.

Media massa sendiri nyaris tak berdaya menghadapinya karena memang terlalu sulit menandingi platform-platform digital, yang memiliki infrastruktur teknologi yang hebat. Platform-platform digital itu juga memiliki kuasa besar atas algoritma yang menentukan popularitas konten sehingga dikonsumsi publik lebih luas.

Dalam keadaan ini media massa malah dipaksa merangkul perkembangan itu, terlebih pers memang tak pernah memusuhi teknologi.

Akan tetapi, adaptasi itu membuat fungsi-fungsi media mengalami penyesuaian, kalau tidak disebut kemunduran, yang pola-pola lama pun perlahan tercampakkan.

Misalnya di Indonesia, menurut Pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam Bab II UU Pers No 40 Tahun 1999, pers nasional mempunyai fungsi media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta lembaga ekonomi.

Dan salah satu fungsi pendidikan yang melekat pada pers nasional adalah memajukan bahasa Indonesia.

Namun perkembangan bahasa di zaman ini kerap bukan lagi ditentukan yang benar menurut kaidah bahasa, melainkan oleh seberapa banyak kata, kalimat, dan istilah, digunakan oleh publik, walau salah secara gramatikal dan semantik.

Ironisnya, apa yang diurutkan algoritma sebagai bahasa yang benar, malah dirangkul oleh media massa karena media sendiri sudah semakin tergantung kepada algoritma, baik yang dimiliki mesin pencari maupun yang dikembangkan media sosial.

Akibatnya, dalam konteks kebahasaan itu, fungsi pers seperti disebut UU Pers mengalami penyesuaian-penyesuaian yang dalam kadar tertentu acap menciptakan erosi maknawi.

Demikian pula pada fungsi-fungsi lain, termasuk fungsi pers nasional sebagai lembaga ekonomi. Bahkan, era demokratisasi berita, mengacaukan model bisnis media.

"Makhluk" yang sebelumnya tidak ada dalam rantai berita menjadi ada itu pun bahkan makin jauh memengaruhi kehidupan pers, atau paling tidak dalam pengertian lebih positif, memaksa media beradaptasi habis-habisan.

Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) - Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong David Pandapotan Sirait menekankan pentingnya berkolaborasi dengan institusi kejaksaan dalam penanganan dan pencegahan masalah hukum, terutama di bidang perdata dan tata usaha negara.

"Dalam hal ini, keberadaan jaksa pengacara negara akan sangat berperan dalam menjaga keberlangsungan operasional kami," kata David dalam keterangannya di Surabaya, Minggu.

Oleh karena itu, PT Terminal Teluk Lamong bersama Kejaksaan Negeri Surabaya melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

"Langkah ini merupakan upaya dalam menangani dan mencegah masalah hukum di wilayah kerja PT Terminal Teluk Lamong," tuturnya.

Menurut David, perjanjian kerja sama tersebut adalah bentuk komitmen dan sarana untuk meningkatkan sinergi antara PT Terminal Teluk Lamong dan Kejaksaan Negeri Surabaya.

"Perjanjian ini memiliki nilai penting dan memberikan manfaat bagi kemajuan PT Terminal Teluk Lamong serta Kejaksaan Negeri Surabaya, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing dapat berjalan secara optimal," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Ajie Prasetya menyampaikan kepada jajaran PT Terminal Teluk Lamong agar tidak ragu mempercayakan penyelesaian berbagai masalah hukum kepada pihaknya.

“Percayakan semua penyelesaian masalah hukum terkait perdata dan tata usaha negara kepada kami, Kejaksaan Negeri Surabaya,” ucap Ajie.

Ia menambahkan, bantuan hukum yang diberikan mencakup pendampingan dalam perkara perdata dan tata usaha negara, termasuk menjadi kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus, serta pemberian pendapat hukum atau legal opinion.

"Selain itu, kami juga menyediakan pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum lain, seperti menjadi mediator atau fasilitator," jelasnya.

Ajie menegaskan bahwa dukungan tersebut akan diberikan, terutama dalam situasi perselisihan antar lembaga atau instansi di bidang perdata dan tata usaha negara.

Denpasar (ANTARA) - Anggota DPR RI periode 2019—2024 Taufik Basari mengatakan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki tiga tantangan dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Kami meminta pemerintah baru untuk mengambil tindakan dan mendapatkan lebih banyak dukungan dari semua negara ASEAN terkait dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar," kata Basari dalam arahan pers APHR di Denpasar, Minggu.

Kedua, lanjut Basari, adalah memimpin diskusi di antara negara-negara Asia Tenggara mengenai konflik Israel-Palestina dan membangun suara negara-negara di kawasan tersebut mengenai masalah itu.

Ketiga, Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru tentang masalah peradilan yang adil dan hukuman mati di Indonesia.

Mantan wakil rakyat ini lantas memberi contoh kasus narapidana hukuman mati asal Filipina Mary Jane Veloso yang dipindahkan ke negaranya.

"Kami senang bahwa pendekatan baru itu mungkin bisa menjadi salah satu harapan baru bagi situasi hak asasi manusia dan kebijakan HAM di Indonesia," kata aktivis hak asasi manusia itu.

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentary for Human Rights/APHR) mengadakan temu media mengenai Anggota Parlemen yang Terancam dan Tantangan Lain bagi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara di Denpasar, Bali.

Acara itu dihadiri oleh mantan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya, Ketua Mitra APHR yang juga mantan anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dan mantan anggota DPR RI Taufik Basari.

Acara itu juga dihadiri oleh anggota parlemen Filipina France Castro, anggota parlemen Thailand Chonthica "Lookkate" Jangrew dan anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rasyid.

Denpasar (ANTARA) - Ketua mitra Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentarians for Humang Rights/APHR) Charles Santiago menilai bahwa saat ini isu terbesar di Asia Tenggara adalah soal Myanmar.

“Ini adalah masalah besar yang selalu kita coba hindari tetapi harus kita tangani,” kata Santiago dalam arahan pers APHR di Denpasar, Minggu.

Dia berpendapat bahwa satu hal yang dapat Indonesia usulkan kepada Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025 adalah mengundang Dewan Konsultasi Persatuan Nasional (NUCC), Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar dan kelompok etnis untuk berpartisipasi dalam diskusi mendatang.

Santiago mengatakan bahwa pembahasan selama empat tahun dengan junta tidak menghasilkan sesuatu, menambahkan bahwa situasi di Myanmar semakin memburuk dibandingkan sebelumnya.

Dia menilai bahwa pemerintah Myanmar telah kehilangan legitimasi, mengatakan bahwa tidak ada dasar untuk bernegosiasi dengan pemerintah tanpa legitimasi, sementara NUG dan kelompok etnis dan kelompok perlawanan lainnya semakin kuat.

“Saya pikir sudah waktunya setelah empat tahun untuk memikirkan kembali dialog politik dan itu perlu diperluas ke pihak lain di wilayah tersebut,” kata Santiago.

Santiago mengatakan bahwa jika ASEAN tidak mengambil alih kepemimpinan di Myanmar, maka China yang akan melakukannya.

“China kini bergerak sangat agresif di Myanmar dan mereka telah mendesak pemerintah Myanmar untuk menyelenggarakan pemilu pada Oktober 2025,” katanya, seraya menambahkan bahwa hal itu akan menjadi tantangan besar untuk ASEAN dan masa depan ASEAN itu sendiri.

Pada kesempatan yang sama, mantan menteri luar negeri Thailand Kasit Piromya juga mengomentari tentang posisi ASEAN dalam konflik Israel dan Palestina.

“Sudah saatnya presiden baru Indonesia menggalang seluruh sembilan negara ASEAN lainnya untuk bersatu dan berbicara satu suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Piromya.

Sebagai negara anggota ASEAN paling penting, kata Piromya, negara dengan demokrasi terbesar dan populasi terbesar di ASEAN, Indonesia harus mengambil alih kepemimpinan atas nama ASEAN mengenai konflik Israel dan Palestina.

Namun Piromya tidak menceritakan lebih lanjut mengenai mekanisme pengambilalihan kepemimpinan atas nama ASEAN oleh Indonesia terkait konflik Palestina dan Israel tersebut.

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentary for Human Rights/APHR) mengadakan temu media mengenai "Anggota Parlemen yang Terancam dan Tantangan lain bagi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara" di Denpasar, Bali.

Acara tersebut dilaksanakan untuk menginformasikan tantangan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di negara-negara Asia Tenggara, terutama Myanmar.

APHR juga terus menghimbau semua pemangku kepentingan dan mitra internasional untuk meningkatkan upaya kolektif dalam melindungi para anggota parlemen yang menghadapi risiko di kawasan ASEAN.

Acara itu dihadiri oleh mantan menteri luar negeri Thailand Kasit Piromya, Ketua mitra APHR yang juga mantan anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dan mantan anggota DPR RI Taufik Basari.

Acara itu juga dihadiri oleh anggota parlemen Filipina France Castro, anggota parlemen Thailand Chonthica "Lookkate" Jangrew dan anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rasyid.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru tentang masalah peradilan yang adil dan hukuman mati di Indonesia.

Denpasar (ANTARA) - Anggota DPR RI periode 2019—2024 Taufik Basari mengatakan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki tiga tantangan dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Kami meminta pemerintah baru untuk mengambil tindakan dan mendapatkan lebih banyak dukungan dari semua negara ASEAN terkait dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar," kata Basari dalam arahan pers APHR di Denpasar, Minggu.

Kedua, lanjut Basari, adalah memimpin diskusi di antara negara-negara Asia Tenggara mengenai konflik Israel-Palestina dan membangun suara negara-negara di kawasan tersebut mengenai masalah itu.

Ketiga, Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru tentang masalah peradilan yang adil dan hukuman mati di Indonesia.

Mantan wakil rakyat ini lantas memberi contoh kasus narapidana hukuman mati asal Filipina Mary Jane Veloso yang dipindahkan ke negaranya.

"Kami senang bahwa pendekatan baru itu mungkin bisa menjadi salah satu harapan baru bagi situasi hak asasi manusia dan kebijakan HAM di Indonesia," kata aktivis hak asasi manusia itu.

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentary for Human Rights/APHR) mengadakan temu media mengenai Anggota Parlemen yang Terancam dan Tantangan Lain bagi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara di Denpasar, Bali.

Acara itu dihadiri oleh mantan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya, Ketua Mitra APHR yang juga mantan anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dan mantan anggota DPR RI Taufik Basari.

Acara itu juga dihadiri oleh anggota parlemen Filipina France Castro, anggota parlemen Thailand Chonthica "Lookkate" Jangrew dan anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rasyid.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024