Kerja sama ini menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan lembaga keuangan dapat menciptakan solusi komprehensif untuk mengatasi radikalisme. Dengan mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi dalam strategi pencegahan, BNPT dan PNM menunjukkan komitmen mereka dalam menciptakan Indonesia yang lebih aman dan sejahtera.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menemui (IWAS) alias Agus tersangka dugaan kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan memastikan pemenuhan kebutuhan Agus sebagai penyandang disabilitas.

"Saya mengapresiasi Pak Kapolda, rasa hormat kepada Pak Kapolda dan jajarannya karena beliau memiliki suatu keputusan tentang pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum," kata Mensos dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Senin.

Ia meyakini kepolisian NTB akan memenuhi dan mengakomodasi hak-hak Agus dengan layak sembari melanjutkan proses hukum dugaan kasus TPKS yang dilakukan oleh Agus dengan hati-hati dan teliti.

Ia pun menyebutkan hak-hak Agus yang dipenuhi selama menjalani proses hukum, di antaranya berupa pelayanan teknis khusus yang diperlukan pelayanan medis hingga psikis.

"Sehingga ketika Mas Agus misalnya yang diperiksa memang dalam keadaan tidak tertekan, dalam keadaan nyaman, sehingga dia siap diperiksa. Karena hak-haknya sudah dipenuhi," kata Mensos.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi hak Agus sebagai tersangka penyandang disabilitas. Salah satu kebijakannya, yaitu memberikan Agus status sebagai tahanan rumah.

"Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku. Kenapa kami perhatikan? Karena memang kita di Polda rumah tahanan kita yang terbatas belum menyediakan itu," kata Irjen Pol Hadi.

Ia menambahkan hari ini Agus juga masih diperiksa dan didampingi pengacaranya yang baru. Pihaknya sudah memperpanjang masa penahanan Agus 40 hari ke depan sebagai tahanan rumah.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sedang mengupayakan 153 layanan publik berbasis digital di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat berjalan dengan baik untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat.

"Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," kata Agtas saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Jakarta seperti dikutip siaran pers Kemenkum, Senin.

Menurut Menkum, pelayanan berbasis digital sangat diperlukan untuk memangkas birokrasi yang rumit sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan.

Selain itu, pelayanan berbasis digital ini menutup kemungkinan terjadinya praktek pungutan liar oleh oknum pegawai.

Hal tersebut juga selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agtas melanjutkan saat ini layanan yang sudah aktif secara efektif berjumlah 72. Sisanya masih belum bisa diakses publik karena permasalahan teknis.

Salah satu bidang pelayanan yang akan dikembangkan, yakni bidang pengurusan perijinan badan usaha.

Agtas memastikan Kemenkum melalui Ditjen AHU akan melakukan terobosan dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) demi kemudahan bagi masyarakat.

"Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi itu akan langsung terkoneksi. Jadi, Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum. Itu pasti langsung terkoneksi ," kata mantan Ketua Baleg DPR itu.

Tidak lupa, Agtas juga mengingatkan kepada jajaran Ditjen AHU agar dapat membangun berkolaborasi yang baik dengan internal Kementerian Hukum maupun instansi lain dalam menjalankan tugas.

Dengan kolaborasi yang kuat serta penggunaan layanan digital yang maksimal, Agtas yakin masyarakat akan dapat terlayani dengan baik.

"Saya berharap sekali mudah-mudahan layanan yang akan diberikan semakin diberi kepuasan," katanya.

​​​​​​​

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kabar tidak sedap datang dari dunia sepak bola usai punggawa West Ham United dan Timnas Jamaika, Michail Antonio terlibat kecelakaan mobil.

Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu (7/12/2024) saat sang stiker 34 tahun tersebut sedang mengendarai super car Ferrari GTC4 Lusso miliknya di Epping Forest, Essex, Inggris.

Antonio mengalami cedera patah kaki dan harus dioperasi setelah dirinya dibawa ke Rumah Sakit pusat London.

Dalam halaman resminya, West Ham mengonfirmasi kondisi Antonio setelah insiden tersebut.

"Michail Antonio telah menjalani operasi pada patah kaki setelah kecelakaan lalu lintas pada Sabtu sore," kata pihak West Ham, Senin (9/12/2024).

West Ham juga menyampaikan bahwa Antonio dalam kondisi sadar dan mampu berkomunikasi. Usai kejadian tersebut dukungan dari berbagai klub dan pemain Liga Inggris terus mengalir kepadanya.

"Semua orang di klub mendoakan Michail untuk pulih dengan cepat dan mengucapkan terima kasih kepada keluarga sepak bola atas dukungan luar biasa yang diberikan. Kami juga berterima kasih kepada layanan darurat dan tim medis yang merawat Michail," ujar pernyataan resmi West Ham.

Antonio sudah bergabung bersama West Ham sejak 2015, ia telah mencetak 83 gol dalam 323 penampilan.

Musim ini, pemain internasional Jamaika tersebut telah mengemas satu gol dalam 15 pertandingan.

Golnya dicetak saat The Hammers menang 4-1 melawan Ipswich pada awal Oktober yang lalu.

Mantan pemain Nottingham Forest dan Sheffield Wednesday ini juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan West Ham dalam menjuarai UEFA Europe Conference League pada musim 2023.

Michail Antonio lahir di London, 28 Maret 1990 . Karier sepak bolanya dimulai lewat klub non-liga, Tooting & Mitcham United pada 2002 hingga 2007, sebelum akhirnya hijrah ke Reading satu tahun setelahnya.

Antonio dikenal sebagai pemain yang mampu ditempatkan di berbagai posisi, selain penyerang, dirinya juga pernah ditempatkan sebagai bek sayap kanan, gelandang, dan penyerang sayap.

Karier sepak bolanya sejauh ini dihabiskan untuk bermain di tanah Inggris. Beberapa klub liga Inggris seperti Southampton, Cheltenham Towm, dan Colchester United juga pernah mendapatkan jasanya.

Dalam karier internasional, dirinya pertama kali dipanggil ke Timnas Inggris yang kala itu dilatih oleh Sam Allardyce pada 28 Agustus 2016, untuk laga melawan Slovakia dalam ajang Kualifikasi Piala Dunia 2018. Namun sayang dirinya tidak diturunkan pada saat itu.

Setelah itu, Antonio sebenarnya sempat kembali dipanggil untuk memperkuat The Three Lions kala ditukangi Gareth Southgate pada 16 Maret 2017, namun peluang debutnya kembali gagal setelah ia menderita cedera hamsring.

Kesempatan bersama timnas Inggris tidak kunjung datang, membuat Antonio akhirnya memutuskan untuk membela Timnas Jamaika dalam ajang internasional pada Februari 2021.

Debutnya bersama The Reggae Boys terjadi pada 6 September 2021 saat takluk 3-0 atas Panama dalam Kualifikasi Piala Dunia zona Concacaf.

Bersama Jamaika, Antonio telah menorehkan 21 penampilan dan 5 gol sejauh ini.

Sepanjang kariernya ia juga telah meraih tiga trofi, yaitu satu Conference League bersama West Ham United, satu piala juara Championship (kasta ke dua liga Inggris) kala berseragam Reading, dan satu Piala Liga kala membela Southampton.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Aceh menyeleksi sebanyak 46 calon duta pelajar sadar hukum dari 23 kabupaten kota di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

Wakil Kepala Kejati Aceh Muhibuddin di Banda Aceh, Senin, mengatakan pemilihan duta sadar hukum tersebut merupakan upaya membangun kesadaran hukum sejak dini di kalangan pelajar.

"Pemilihan duta pelajar sadar hukum ini merupakan agenda rutin tahunan. Ada sebanyak 46 peserta mengikuti seleksi mereka utusan dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh," kata Muhibuddin menyebutkan.

Seleksi duta pelajar sadar hukum tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024. Peserta merupakan pelajar sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.

Calon duta pelajar yang mengikuti seleksi tersebut merupakan duta pelajar sadar hukum di tingkat kabupaten kota. Setiap kabupaten kota mengirimkan dua wakil, putra dam putri.

"Pemilihan atau seleksi duta pelajar sadar hukum ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan langkah strategis membangun kesadaran hukum sejak usia dini, terutama di kalangan pelajar," kata Muhibuddin.

Wakil Kepala Kejati Aceh itu menegaskan program duta pelajar sadar hukum tersebut juga bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang memiliki benteng moral dan kesadaran hukum yang tinggi.

"Program duta pelajar sadar hukum ini merupakan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Aceh yang berlangsung sejak beberapa tahun. Kami berharap program ini berkesinambungan dalam melahirkan generasi muda Aceh yang sadar hukum," katanya.

Muhibuddin juga mengharapkan duta pelajar sadar hukum yang mengikuti seleksi tersebut menjadi agen perubahan, baik di sekolah maupun lingkungannya, dalam meningkatkan kesadaran hukum, sehingga dapat mencegah tindak pidana, penyalahgunaan narkoba, perundungan, dan lainnya.

"Dengan pemahaman hukum yang mereka miliki, para pelajar tersebut bisa menjadi pelopor sadar hukum di masyarakat serta menjadi teladan bagian teman-temannya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif serta jauh dari persoalan hukum," kata Muhibuddin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Marthunis mengatakan pemilihan duta pelajar sadar hukum tersebut sudah berlangsung sejak 2016. Program tersebut merupakan upaya menyiapkan pelajar yang memahami dan memiliki pengetahuan hukum yang lebih luas.

"Melalui program ini, diharapkan para pelajar tersebut mampu menyebarkan kesadaran hukum di kalangan teman-temannya dan masyarakat. Kesadaran hukum yang dimiliki menjadi inspirasi bagi yang lain dalam melahirkan generasi muda Aceh yang lebih baik," kata Marthunis.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Amnesty Intenational Indonesia Usman Hamid meminta agar berbagai desakan untuk mengevaluasi penggunaan senjata api oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Usman mengatakan bahwa Polri juga perlu mempertanggungjawabkan kebijakan penggunaan kekuatan maupun senjata api sesuai hukum yang berlaku, termasuk bagi siapa pun yang terlibat pidana melalui sistem peradilan umum berdasarkan bukti yang cukup. Walaupun begitu, penegakan hukum harus tanpa hukuman mati.

"Sehingga (penggunaan kekuatan) hanya digunakan dalam situasi yang benar-benar diperlukan," kata Usman di Jakarta, Senin.

Ia pun meminta DPR RI menggunakan hak-hak konstitusionalnya berupa hak angket atau interpelasi demi menyelidiki tanggung jawab kebijakan strategis polisi karena masih ada kasus penyalahgunaan kekuatan yang tidak perlu.

"Mendesak DPR RI memanggil Kapolri guna dimintai tanggung jawab atas maraknya kekerasan polisi di masyarakat, khususnya yang merefleksikan pola kebijakan represif, bukan perilaku orang per orang," katanya.

Usman mengatakan bahwa adanya kekerasan terhadap masyarakat oleh aparat adalah lubang hitam pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Maraknya kasus kekerasan, menurut dia, juga disebabkan kuatnya persepsi bahwa warga yang mengkritik pemerintah adalah ancaman.

Selain itu, ia juga mendesak kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional HAM agar mengusut secara resmi, menyeluruh, efektif, imparsial, terhadap kasus-kasus kekerasan yang timbul.

"Dan tuntaskan kasus-kasus penggunaan kekuatan berlebihan, termasuk senjata mematikan," katanya.

Sebelumnya, berbagai pihak mengusulkan agar Polri mengevaluasi penggunaan senjata api agar tidak disalahgunakan oleh anggotanya.

Usulan itu muncul setelah adanya kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, dan kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Tim hukum pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono melakukan konsultasi terkait gugatan sengketa hasil Pilkada 2024 ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

"Alhamdulillah, tadi kami sudah berkonsultasi kepada MK berkaitan dengan jangka waktunya. Selanjutnya, kami juga berkonsultasi berkaitan dengan (alat) bukti yang bisa kami siapkan," kata perwakilan tim hukum RK-Suswono, Faizal Hafied, usai konsultasi di Gedung I MK, Jakarta, Senin.

Faizal mengatakan tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dinamakan RIDO itu sedang menyusun berkas permohonan dan persiapan tim hukum RIDO telah mencapai 97 persen.

Namun, ia belum memastikan jadwal tim hukum akan mendaftarkan permohonan ke MK. Batas waktu pendaftaran ialah tiga hari kerja sejak KPU DKI Jakarta menetapkan hasil pilkada, yakni paling lambat pada Rabu (11/12).

"Persiapan sudah 97 persen. Jadi, kita tinggal tunggu arahan dari Ketua Tim Sukses (Ahmad Riza Patria), kapan kita memasukkan permohonan ini dan juga finalisasi untuk persiapan lain-lainnya," ujarnya.

Tim hukum RIDO akan menggugat hasil Pilkada DKI Jakarta 2024 yang ditetapkan KPU. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno, selaku pemenang pilkada, akan menjadi pihak terkait.

"Dua pihak ini merupakan pihak yang akan ada dalam permohonan tersebut," ucapnya.

Faizal menambahkan bahwa dalam persidangan nanti, tim hukum RIDO akan mengungkap fakta yang belum pernah diketahui sebelumnya.

"Nanti akan kami hadirkan saksi-saksi yang luar biasa, data-data yang dahsyat yang mungkin rekan-rekan belum ketahui. Data-data pada Pilkada DKI Jakarta ini akan kami sampaikan pada saatnya. Jadi, kami mohon ditunggu sedang kita siapkan sebaik mungkin," tuturnya.

Sebelumnya, Minggu (8/12), KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024, yakni 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

Sementara pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 1.718.160 suara atau 39,40 persen dan pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara atau 10,53 persen.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - The Indonesian government, through the National Counter Terrorism Agency (BNPT), and Slovakia are strengthening bilateral cooperation in countering terrorism, especially at the national, regional, and global levels.

According to a statement from BNPT on Monday, in strengthening the cooperation, Deputy for International Cooperation of BNPT Andhika Chrisnayudhanto advised that both countries should focus on protecting children who are victims of terrorism.

"We also focus on protecting children exposed to conflict, such as the RD case in Slovakia," Chrisnayudhanto remarked.

The deputy emphasized that children are victims of terrorism, not its perpetrators, and expressed hope that this matter would gain international attention.

Chrisnayudhanto also highlighted the increasingly complex global challenges in combating terrorism, where women and children are now not only victims but also perpetrators.

"Although countermeasures have shown positive results, the threat remains, especially with the involvement of women and children in terrorist activities, both as victims and perpetrators," he remarked.

Meanwhile, Senior Specialist Referent from the Slovakia Police Anti-Terrorism Center Major Martin Baran explained that his country faces challenges in combating terrorism, especially from individuals who radicalize themselves and refugees returning from conflict zones.

To that end, his side prioritizes monitoring online radicalization through sophisticated technology as well as strengthening border control and intelligence sharing.

"This is very important in preventing extremism and supporting deradicalization efforts," he affirmed.

BNPT and Slovakia hope to create a more comprehensive standard for handling terrorism, from prevention to victim rehabilitation.

Further meetings are planned to discuss the implementation of the agreed agenda and review the success of ongoing programs.

Since establishing close cooperation in 2019, Indonesia and Slovakia continued to demonstrate a high level of commitment to dealing with the threat of global terrorism.

The two countries agreed to share experiences and strategies, including in child protection and strengthening the deradicalization system. The collaboration is expected to become a model for productive bilateral cooperation at the international level.

Seorang lurah yang dulu catatannya tidak baik, punya KDRT dan sebagainya, bahkan istrinya tidak aktif, enggak usah jadi lurah

Jakarta (ANTARA) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menyatakan tak akan mempromosikan lurah ke jabatan yang lebih tinggi apabila masih memiliki sangkutan di bidang hukum seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan lainnya.

"Bila mana ada catatan hukuman disiplin, ke depan kami akan melihat kalau memang track offrecord-nya (rekam jejak) masalah hukum disiplinnya belum selesai dan belum bersih, tidak bisa dipromosikan," ujar Kepala BKD DKI Chaidir dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI, Senin.

Chaidir mengatakan BKD DKI lebih selektif dalam mempromosikan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama lurah dan camat di lingkungan Pemprov DKI.

"Nanti saya akan lebih selektif. Seorang lurah yang dulu catatannya tidak baik, punya KDRT dan sebagainya, bahkan istrinya tidak aktif, enggak usah jadi lurah. Lurah itu ujung tombaknya Gubernur," kata dia.

Ini merupakan tanggapan BKD DKI atas pernyataan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Inad Luciawati yang menemukan ada satu lurah dengan riwayat KDRT dapat dilantik kembali untuk jabatan serupa.

Dia kemudian meminta BKD DKI untuk memastikan agar hal demikian tak kembali terjadi di masa mendatang.

"Ini mohon ke depannya jangan sampai hal ini terjadi lagi karena kalau sudah KDRT, sangat luar biasa. Juga dulu pernah ada lurah yang pernah OTT (terkena operasi tangkap tangan), nah sekarang jadi lurah lagi," ujar Inad.

Dia kemudian menambahkan perlunya bertanya terkait kesiapan istri calon lurah mengemban tugas sebagai Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), saat mempertimbangkan untuk mempromosikan seorang calon lurah.

Ini karena dia menemukan banyaknya keluhan terkait istri lurah yang tidak menjalankan tugasnya akibat bekerja.

"Jadi banyak keluhan. Ini juga mungkin menjadi pertimbangan saat camat dan lurah mau dipromosikan, istrinya juga ditanya," ujar Inad.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan menilai bahwa operasi tangkap tangan (OTT) merupakan upaya terbaik dalam penegakan hukum kasus korupsi.

Hal itu disampaikan Novel di tengah-tengah acara Peluncuran Buku Pendidikan Antikorupsi dan Pengenalan Kortastipidkor Polri dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024 di Gedung PTIK Polri, Jakarta, Senin.

“Bicara terkait dengan masalah pemberantasan korupsi tidak hanya pencegahan, tapi juga ada penindakan. Kalau pencegahan berjalan, penindakannya nggak berjalan, juga nggak bisa. Kalau kita lihat dalam penindakan, sejauh ini upaya untuk OTT itu adalah yang terbaik,” ucapnya.

Mantan penyidik KPK itu mengatakan, melalui OTT, penyidik bisa mendapatkan bukti secara objektif dan secara langsung. Terlebih, pelaku yang tertangkap dalam OTT tidak dapat mengelak atas perbuatannya.

Selain itu, ia menilai bahwa OTT bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap kasus-kasus besar. Ia mengungkapkan, pelaku korupsi tidak hanya sekali saja melakukan tindakan tersebut. Apabila dilaksanakan OTT, maka penyidik bisa dengan segera mengungkap kasus-kasus lainnya.

Lebih lanjut, dari sisi keuntungan bagi negara, OTT juga mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar.

“Artinya, upaya untuk mengungkap kasus korupsi dengan konsisten dengan objektif dan jujur ini menjadi hal penting dan itu akan berdampak besar dalam upaya penegakan hukum dalam kasus korupsi,” ujarnya.

Dikatakan pula oleh Novel bahwa dalam upaya penegakan hukum melalui OTT ini diperlukan sinergisitas dari para aparat penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri.

“Upaya memberantas korupsi ini bukan tugas dari satu sisi saja, tapi tugas negara dan semuanya harus berkolaborasi untuk bisa bekerja dengan lebih baik,” kata dia.

Diketahui, peringatan Hakordia digelar setiap tanggal 9 Desember. Acara puncak Hakordia tahun ini akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 9–10 Desember 2024 dengan mengusung tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju".

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum tersangka berinisial RA yang diduga membuka praktik kecantikan ilegal, Raden Ariya menduga kasus ini terjadi karena adanya persaingan bisnis.

"Kalau kita lihat sih murni ada dugaan persaingan bisnis karena ini sifatnya laporan informasi masyarakat bukan serta merta ada korban yang merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin.

Raden juga menambahkan jika ada korban kemudian melaporkan ke Kepolisian. Hal itu baru bisa disebut metode perawatan kecantikan yang dilakukan itu tidak sesuai atau menimbulkan korban.

"Itu baru dugaan kita saja, masih kita dalami terkait yang mencoba menjadi kompetitor bisnis, " katanya.

Raden menjelaskan dugaan tersebut karena adanya sejumlah buzzer yang mendukung bahwa RA segera ditangkap Kepolisian.

"Mungkin dengan dia punya metode perawatan itu menurunkan bisnis dari pada kompetitor yang lain apalagi dia mengatasnamakan dokter tapi dia tidak bisa melakukan metode yang dilakukan oleh RA, " katanya.

Selain itu menurut Raden, kliennya tidak salah karena dia juga mengikuti pelatihan-pelatihan dan mengantongi sertifikat.

"Sebenarnya sudut pandang saya beliau tidak salah salah sekali karena beliau mengikuti banyak pelatihan, ada 33 sertifikat dan obat-obatan juga banyak yang terdaftar di BPOM juga, " jelasnya.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus praktik terapi kecantikan ilegal di Jakarta Selatan dengan modus bisa menghilangkan bopeng pada wajah.

"Tersangka berinisial RA dan DNJ dengan sengaja membuka jasa bisa menghilangkan bopeng pada wajah dengan cara di gosok dengan alat GTS Roller yang dimana tersangka mengaku memiliki kompeten yang sah dengan didukung oleh sertifikat pelatihan yang dia miliki, " kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wira Satya Triputra saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/12).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal bahwa alat Derma Roller dan cream anastesi juga tidak memiliki izin edar, kemudian RA bukan seorang dokter dan DNJ juga bukan seorang tenaga medis.

"Diduga RA dan DNJ telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, " ucap Wira.

Keduanya dijerat dengan pasal 435 Jo. pasal 138 ayat (2) dan atau ayat (3) dan atau pasal 439 Jo. pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.