Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyiapkan lima strategi untuk membangun Zona Integritas di Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa Zona Integritas (ZI) merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi fondasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan efisien.

"Pertama, tentunya membangun komitmen nyata dan semangat perubahan yang besar dari level pimpinan tertinggi hingga seluruh jajaran," kata Rini dalam acara Satu Dekade Zona Integritas di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu.

Kedua, kata Rini, menciptakan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan kepada masyarakat atau pengguna layanan.

"Ketiga, menciptakan program-program yang lebih menyentuh masyarakat, yaitu program-program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendekatkan diri unit-unit kerja kepada masyarakat atau pengguna layanan," ujarnya.

Selanjutnya melaksanakan pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan terhadap ZI. Kemudian, kelima, menetapkan strategi komunikasi publik yang terbaik untuk memastikan setiap perubahan diketahui masyarakat.

"Yang terakhir ini kadang-kadang kita sering lupa bagaimana cara berkomunikasi kepada publik sehingga publik itu banyak yang tidak tahu bahwa pemerintah itu sudah banyak melakukan perubahan di dalam layanan maupun tata kelola," jelasnya.

Oleh sebab itu, Rini mengajak semua pihak pemerintahan untuk dapat menetapkan strategi komunikasi publik yang baik sehingga masyarakat mengetahui setiap kinerja pemerintahan.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa selama 10 tahun ZI dibentuk sejak 2014, telah terdapat lebih dari 2.600 unit/satuan kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Erwan menjelaskan bahwa sebanyak 2.300 unit/satuan kerja menuju WBK, sedangkan 300 unit/satuan kerja menuju WBBM.

Madiun (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun meraih penghargaan WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dari KemenPANRB atas prestasi kinerja pelayanan yang maksimal.

Penghargaan diterima oleh Kepala Kantor Imigrasi Madiun Gilang Danurdara dari Menteri PANRB Rini Widyantini dengan didampingi oleh Ketua ZI beserta tim dalam acara "Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 di Assembly Hall Birawa, Hotel Bidakara Jakarta, Rabu.

"Harapan kami, kado manis di ujung tahun 2024 ini semoga menjadi langkah dan semangat baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tahun berikutnya. Kami selalu berusaha menjadi yang terbaik guna mengoptimalkan SDM terbaik kami," ujar Gilang dalam keterangannya di Madiun.

Dalam kesempatan tersebut Kantor Imigrasi Madiun memperoleh penghargaan dengan predikat WBBM yang sebelumnya Imigrasi Madiun berpredikat WBK.

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bukti nyata bahwa Imigrasi Madiun selalu dan terus berproses dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sudah 4 kali berturut-turut kantor tersebut mengikuti kontestasi WBBM hingga pada tahun ke empatnya memperoleh penghargaan WBBM.

"Ini merupakan komitmen yang selalu dipegang oleh jajaran Imigrasi Madiun untuk selalu mengedepankan pelayanan terbaiknya. Kritik dan saran dari berbagai pihak merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam suatu pelayanan, sehingga kami tahu bagaimana cara harus memperbaiki diri dalam menyempurnakan pelayanan maksimal," katanya.

Pihaknya meminta agar dengan capaian tersebut tidak membuat Kantor Imigrasi Madiun mengendurkan semangat kerjanya. penghargaan itu justru menambah semangat baru bagi para pegawainya mengingat tahun 2024 segera berakhir maka ini juga menjadi kado manis di penghujung tahun 2024.

"Kantor Imigrasi Madiun siap menghadapi kontestasi pelayanan publik selanjutnya karena kami selalu berkomitmen kepada jajaran untuk selalu menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan di bidang keimigrasian bagi masyarakat," kata dia.

Dalam Kesempatan itu, Kantor Imigrasi Madiun juga mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim atas kinerja apik.

"Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada kami baik dari masyarakat ataupun stakeholder. Dukung kami selalu dalam membangun pelayanan publik di masa-masa yang akan datang karena kami tidak akan berhenti sampai disini," katanya.

Apresiasi juga diberikan oleh Menteri PANRB Rini Widyantini kepada Kantor Imigrasi Madiun. Sebagai satuan kerja yang menerima penghargaan, pihaknya berharap satuan kerja yang menerima penghargaan tidak mudah berpuas diri. Sebaliknya, prestasi tersebut menjadi pendorong untuk pelayanan yang lebih baik.

"Penghargaan ini menjadi bukti nyata dan komitmen kami ke depan untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berintegritas," katanya.

"Kita punya ideologi sendiri, yaitu Pancasila, dan itu harus kita mantapkan terutama terkait semangat toleransi,"

Karanganyar, Jawa Tengah (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sugiat Santoso menegaskan bahwa ideologi Pancasila harus terus ditanamkan di era digital yang sangat kuat seperti saat ini.

Menurut dia, di era digital kini berbagai ideologi transnasional yang berbahaya bagi Pancasila mengepung dari segala penjuru, baik dari sisi kiri maupun kanan serta baik dari paham sosialis maupun liberalis.

"Kita punya ideologi sendiri, yaitu Pancasila, dan itu harus kita mantapkan terutama terkait semangat toleransi," ujar Sugiat pada acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Semangat toleransi, kata dia, juga merupakan bagian dari Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto pada poin kedelapan.

Ia menuturkan Pancasila merupakan ideologi dengan filosofi yang sangat luhur dengan lima sila, yakni ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial.

Berbagai sila tersebut, menurutnya, harus terus diterapkan dan dijaga agar Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang sangat indah dengan keberagaman.

"Jangan sampai ideologi-ideologi transnasional yang tidak jelas kunjungannya, yang kalah luhur, kalah mulia, itu malah meresap ke kita, khususnya ke generasi muda," tuturnya.

Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi 13 DPR tersebut sangat mendukung BNPT yang telah menggelar berbagai kegiatan guna mendorong kerukunan umat beragama, salah satunya melalui Dialog Kebangsaan.

Di DPR, sambung dia, terdapat dua bentuk dukungan yang bisa diberikan kepada BNPT untuk memperbanyak acara semacam Dialog Kebangsaan, yakni legislasi dan penganggaran.

Dalam fungsi legislasi, Sugiat menyatakan DPR siap memperkuat undang-undang (UU) apabila BNPT memerlukan dukungan UU guna mendorong kegiatan yang meningkatkan kerukunan umat beragama.

Pada fungsi penganggaran, dia pun menegaskan bahwa DPR juga siap menambahkan anggaran untuk berbagai kegiatan mulia tersebut.

"Jadi jangan sampai hanya di Karanganyar saja ada program seperti ini, harus diperbanyak," ucap Sugiat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat memberantas korupsi dan mencegah kebocoran anggaran.

“Upaya pencegahan korupsi, dan pengawasan penegakan hukum kaitannya dengan korupsi tentunya harus diperketat, dan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pemanfaatan anggaran di lingkungan birokrasi,” kata Rini dalam acara Satu Dekade Zona Integritas, di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu, saat menjelaskan arahan Presiden.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat menghadirkan birokrasi yang lebih responsif, dan terus melakukan perbaikan, terutama berkaitan dengan pelayanan berbasis teknologi.

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini yang bertepatan dengan satu dekade atau 10 tahun pembentukan Zona Integritas (ZI) merupakan momentum yang sangat penting untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.

“Reformasi birokrasi ini akan menjadi fondasi yang kuat di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan efisien,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menekankan pada tiga hal utama; yakni perubahan cara berpikir maupun budaya birokrat dan instansi, pembangunan unit percontohan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), serta penularan budaya kerja positif.

“Yang mana setiap unit-unit percontohan tadi itu diharapkan mampu menularkan budaya kerja yang antikorupsi, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik prima kepada unit-unit yang lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa selama 10 tahun ZI dibentuk sejak 2014, telah terdapat lebih dari 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK maupun WBBM.

Erwan menjelaskan bahwa sebanyak 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK, sedangkan 300 unit/satuan kerja menuju WBBM.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat memberantas korupsi dan mencegah kebocoran anggaran.

“Upaya pencegahan korupsi, dan pengawasan penegakan hukum kaitannya dengan korupsi tentunya harus diperketat, dan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pemanfaatan anggaran di lingkungan birokrasi,” kata Rini dalam acara Satu Dekade Zona Integritas, di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu, saat menjelaskan arahan Presiden.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat menghadirkan birokrasi yang lebih responsif, dan terus melakukan perbaikan, terutama berkaitan dengan pelayanan berbasis teknologi.

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini yang bertepatan dengan satu dekade atau 10 tahun pembentukan Zona Integritas (ZI) merupakan momentum yang sangat penting untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.

“Reformasi birokrasi ini akan menjadi fondasi yang kuat di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan efisien,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menekankan pada tiga hal utama; yakni perubahan cara berpikir maupun budaya birokrat dan instansi, pembangunan unit percontohan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), serta penularan budaya kerja positif.

“Yang mana setiap unit-unit percontohan tadi itu diharapkan mampu menularkan budaya kerja yang antikorupsi, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik prima kepada unit-unit yang lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa selama 10 tahun ZI dibentuk sejak 2014, telah terdapat lebih dari 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK maupun WBBM.

Erwan menjelaskan bahwa sebanyak 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK, sedangkan 300 unit/satuan kerja menuju WBBM.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat memberantas korupsi dan mencegah kebocoran anggaran.

“Upaya pencegahan korupsi, dan pengawasan penegakan hukum kaitannya dengan korupsi tentunya harus diperketat, dan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pemanfaatan anggaran di lingkungan birokrasi,” kata Rini dalam acara Satu Dekade Zona Integritas, di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu, saat menjelaskan arahan Presiden.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat menghadirkan birokrasi yang lebih responsif, dan terus melakukan perbaikan, terutama berkaitan dengan pelayanan berbasis teknologi.

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini yang bertepatan dengan satu dekade atau 10 tahun pembentukan Zona Integritas (ZI) merupakan momentum yang sangat penting untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.

“Reformasi birokrasi ini akan menjadi fondasi yang kuat di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan efisien,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menekankan pada tiga hal utama; yakni perubahan cara berpikir maupun budaya birokrat dan instansi, pembangunan unit percontohan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), serta penularan budaya kerja positif.

“Yang mana setiap unit-unit percontohan tadi itu diharapkan mampu menularkan budaya kerja yang antikorupsi, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik prima kepada unit-unit yang lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa selama 10 tahun ZI dibentuk sejak 2014, telah terdapat lebih dari 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK maupun WBBM.

Erwan menjelaskan bahwa sebanyak 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK, sedangkan 300 unit/satuan kerja menuju WBBM.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Universitas Pancasila mengukuhkan dua guru besar yaitu Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Teknik Mesin (Energi Terbarukan) Fakultas Teknik Universitas PancasilaLa Ode Muhmmad Firman.

Dan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Teknik MesinFakultas Teknik Universitas Pancasila Dede Lia Zariatin.

Dalam orasi ilmiahnyaLa Ode Muhmmad Firman di Kampus UP Jakarta, Rabu mengatakan energi terbarukan berupa Waste to Energy, Energi Surya dan Biomassa serta energi air, sangat melimpah di setiap wilayah perkotaan atau pun pedesaan.

Itulah sebabnya energi terbarukan tersebut dinilai penting serta sangat layak dikembangkan dan diterapkan, agar mengurangi penggunaan bahan bakar konvensional.

Untuk itu pengembangan dan penerapan peralatan pengelolaan sampah untuk menghasilkan waste to energy, termasuk mesin pengering serba guna dapat menjadi modal pengetahuan.

Sehingga pada Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) berikutnya diharapkan dapat dibangun skala produksi di suatu kawasan tentang Taman Pendidikan dan Industri Pengelolaan Sampah Mandiri Energi Terbarukan.

SedangkanDede Lia Zariatin mengatakan teknologi manufaktur dan otomasi memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan dan implementasi pembangkit listrik EBT, seiring dengan upaya mencari sumber energi yang bersih dan berkelanjutan.

Potensi EBT di Indonesia sangat besar, namun pemanfaatannya baru 0,3 persen. Perkembangan teknologi manufaktur dan otomasi telah membuka peluang peningkatan efisiensi dan kinerja dari pembangkit listrik EBT, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

Beberapa tantangan perkembangan tersebut di antaranya adalah rendahnya efisiensi pembangkitan listrik, ketergantungan terhadap material yang mahal, belum ramah terhadap lingkungan terkait dengan pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur, dan biaya investasi awal yang tinggi.

Tantangan yang dihadapi dalam inovasi teknologi manufaktur dan otomasi dalam mendukung pengembangan pembangkit listrik adalah pembangkit listrik hybrid yang menggabungkan

Peran Teknologi Manufaktur dan Otomasi dalam Pengembangan Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan pembangkit listrik tenaga surya dengan tenaga air dan tenaga angin, metode produksi yang bersih dan ramah lingkungan.

Dengan memanfaatkan material alam (green material) yang mudah didaur ulang, integrasi teknologi manufaktur dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dalam pemilihan parameter proses yang optimal yang dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi pembangkitan energi listrik EBT.

Karanganyar, Jawa Tengah (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bisa berjalan dengan aman dan lancar antara lain berkat kerukunan umat beragama.

Pasalnya, kata dia, apabila umat beragama tidak rukun, maka akan terjadi intoleransi, yang merupakan cikal bakal dari radikalisme dan terorisme.

"Jadi kerukunan ini yang menyumbang kedamaian di wilayah masing-masing daerah selama pilkada," ucap Eddy saat memberikan sambutan acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Maka dari itu, BNPT bersama pemangku kepentingan terkait lainnya akan terus menumbuhkembangkan kearifan lokal agar pengaruh budaya dari luar Indonesia tidak lebih kuat dibandingkan budaya dalam negeri, terutama budaya terkait kerukunan antarumat beragama.

Ia berpesan kepada para tokoh agama dan penghayat kepercayaan agar bisa terus menjaga kerukunan umat beragama, sejalan dengan semboyan nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika.

BNPT, kata dia, akan terus melakukan pendampingan terhadap berbagai upaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia serta terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak orang-orang yang akan melakukan tindak pidana kekerasan maupun terorisme apabila terdapat ancaman.

Dalam dua tahun terakhir, Eddy bersyukur bahwa tidak ada serangan terorisme yang terjadi di atas permukaan (zero terrorist attack).

Namun, BNPT akan terus tetap waspada dan bekerja sama dengan jajaran intelijen, baik dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, serta Polri.

"Kami terus berkolaborasi untuk memonitor jaringan-jaringan terorisme yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.

Dirinya pun berharap kerukunan umat beragama saat ini bisa terus terjaga sehingga menjadi semangat bagi aparatur pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pencegahan terorisme supaya terorisme tidak ada lagi di bumi Indonesia tercinta.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Perubahan paradigma hukum pidana di bidang Pemasyarakatan serta maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di bidang Keimigrasian membuat beban kerja dan tanggungjawab petugas pemasyarakatan, dan keimigrasian menjadi sangat besar.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Republik Indonesia, Prof. Edward O.S. Hiariej di hadapan lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim), dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Poltekip Poltekim Tahun 2024.

“Hari ini telah lahir 625 wisudawan yang terdiri dari 335 dari Poltekip dan 290 dari Poltekim, jumlah yang besar, sejalan dengan beban dan tanggung jawab yang besar,” ujar Wamenkum di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Depok, Rabu (11/12/2024).

Di bidang Pemasyarakatan, lanjut Wamenkum, perubahan paradigma hukum pidana sesuai dengan prinsip universal yaitu keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, tentu memberikan beban kerja dan tanggung jawab yang besar bagi petugas pemasyarakatan.

“Saudara nantinya terlibat dalam proses praajudikasi, ajudikasi, dan postajudikasi. Kalau polisi dan jaksa hanya terlibat dalam proses keadilan korektif dan restoratif, maka Saudara Pemasyarakatan akan terlibat dalam seluruh proses tersebut termasuk pada proses keadilan rehabilitatif,” papar Wamenkum yang sering disapa Eddy.

Di bidang Keimigrasian, Wamenkum berpesan bahwa Imigrasi merupakan jendela bangsa dan negara.

“Saudara-saudara memegang empat fungsi keimigrasian yaitu, fasilitator pembangunan, keamanan, inteligen, dan penegakan hukum di tengah maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” ucap Eddy.

Sebagai pejabat imigrasi, lanjutnya, ada asas utama yang wajib dipegang teguh oleh petugas imigrasi.

“Asas kepercayaan adalah asas yang wajib Saudara pegang betul karena objek pekerjaan Saudara adalah orang asing pada saat dia masuk, saat di Indonesia, dan akan keluar dari Indonesia,” ujarnya.

Wamenkum juga menambahkan asas kepercayaan menjadi utama karena ketika bertemu dengan orang asing yang diutamakan adalah internasionalisme.

“Kita terapkan nilai internasionalisme, maka penghormatan dan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia menjadi yang utama,” tambahnya.

Wamenkum kemudian mengatakan terdapat tiga kata kunci dalam mengemban tugas menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Terdapat tiga kunci menjadi ASN, yaitu integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Kalau sudah mengemban tiga kunci tersebut, akan masuk pada jiwa profesionalitas Saudara baik sebagai petugas keimigrasian maupun petugas pemasyarakatan,” ujarnya.

Di akhir paparannya, Wamenkum mengucapkan selamat kepada para wisudawan Poltekip dan Poltekim, dan berpesan agar seluruh wisudawan untuk selalu berbakti kepada orang tua.

“Terakhir, selamat kepada para wisudawan wisudawati hari ini, ingatlah, prestasi yang didapat hari ini, bukan hanya karena kehebatan saudara, tapi karena doa orang tua,” tutup Wamenkum.

Wisuda Poltekip dan Poltekim kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini merupakan tahun pertama dimana lulusan kedua Politeknik ini akan ditempatkan di Kementerian yang berbeda dari Kementerian Hukum, yakni Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini merupakan wujud kolaborasi dan sinergi untuk saling melengkapi dan menguatkan antar lembaga.

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Kementerian Hukum, yang semula Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi menjadi satu Kementerian Koordinator (Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan), dan tiga Kementerian (Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan). Hal ini dilakukan guna meningkatkan fokus pada tugas dan fungsi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel, Harun Sulianto di Pangkalpinang, Rabu, mengucapkan selamat atas diwisudanya wisudawan Poltekip dan Poltekim.

Kakanwil Harun sulianto dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kunrat Kasmiri, juga merupakan salah satu Alumni dari Sekolah Kedinasan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) atau saat ini bernama Poltekip.

Tadi saya sampaikan ‘Bapak kerja sesuai tupoksinya. Kalau ada hal-hal yang menyangkut gugatan-gugatan, serahkan kepada kami untuk menyelesaikannya’

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap memberikan pendampingan hukum dalam program-program Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin usai menerima kunjungan Kepala BPOM dr Taruna Ikrar di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

"Pada setiap langkah yang dilakukan oleh BPOM, kami akan melakukan pendampingan-pendampingan, dan tentunya pendampingan itu agar mengingatkan dan mengarahkan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Itu yang utamanya," ucapnya.

Ia mengatakan, bentuk pendampingan yang akan diberikan oleh Kejagung mulai dari sisi keperdataan hingga pengawasan berbagai program BPOM.

"Tadi saya sampaikan ‘Bapak kerja sesuai tupoksinya. Kalau ada hal-hal yang menyangkut gugatan-gugatan, serahkan kepada kami untuk menyelesaikannya’," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPOM dr Taruna Ikrar menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tupoksi mengawasi obat dan makanan yang ada di masyarakat sehingga memiliki ratusan ribu mitra (stakeholder). Pemberian sertifikasi pada ratusan ribu produk pun bisa menjadi objek yang rawan terjadi pelanggaran aturan.

Selain itu, lanjutnya, BPOM juga ditugasi untuk mengawal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan menjadi pengawas program Makan Bergizi Gratis. Tugas-tugas tersebut juga rawan terjadi pelanggaran hukum di dalamnya.

Di bawah kepemimpinannya, ia bertekad membangun kelembagaan yang bersih, bebas korupsi, bebas mafia, dan bebas pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, melalui pertemuan hari ini, ia meminta dukungan dari Kejagung, utamanya Jaksa Agung, dalam pendampingan hal-hal terkait masalah hukum.

"Untuk mencapai bebas korupsi dengan tupoksi bebas mafia dan sebagainya, maka pengawalan dalam konteks bantuan, support dan sekaligus mentoring ataupun apa yang namanya itu, kami sangat butuhkan dari Kejaksaan Agung. Tentu di daerah dengan Kejaksaan Tinggi dan sebagainya," ujarnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Semua langkah pencegahan ini sudah berjalan supaya jauh-jauh hari bisa dilakukan antisipasi.

Karanganyar (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memantau ruang siber dan melakukan sterilisasi rumah-rumah ibadah menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk mencegah terjadinya terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono berharap berbagai pencegahan tersebut agar perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bisa berjalan dengan baik dan aman.

"Semua langkah pencegahan ini sudah berjalan supaya jauh-jauh hari bisa dilakukan antisipasi," kata Komjen Pol. Eddy saat ditemui usai acara Dialog Kebangsaan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Di ruang siber, kata dia, BNPT memantau penyebaran berbagai paham radikal terorisme secara terus-menerus, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Apabila ditemukan konten atau narasi yang menyerukan haram demokrasi hingga anti-NKRI, Komjen Pol. Eddy mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemutusan akses supaya penyebarannya bisa direduksi.

"Kalau bahasa kerennya takedown, ini kami koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)," ucap dia.

Di permukaan, dia menuturkan bahwa sterilisasi berbagai rumah ibadah yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, aparat keamanan, Polri, dan TNI.

Kegiatan itu, sambung dia, memang sudah rutin setiap tahun oleh aparat keamanan.

Selain itu, Komjen Pol. Eddy mengungkapkan bahwa BNPT juga terus menelusuri potensi adanya berbagai kelompok jaringan terorisme bersama dengan aparat intelijen yang lainnya.

"Dengan demikian, insyaallah semua pelaksanaan Natal dan Tahun Baru dalam keadaan aman dan damai," tutur mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror tersebut.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan sebanyak 141.443 personel akan disiagakan untuk menjaga perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Dalam siaran pers resmi yang disiarkan di Jakarta, Sabtu (23/11), dijelaskan bahwa pengerahan pasukan itu dilakukan untuk menjaga lonjakan aktivitas yang akan terjadi saat momentum Nataru.

"Apakah itu kegiatan wisata, apakah itu kegiatan mudik, baik antarprovinsi atau di dalam provinsi kepergian," kata Listyo.

Kapolri menjelaskan bahwa 141.443 personel itu merupakan gabungan antara TNI dan Polri. Mereka akan ditempatkan di 2.794 posko operasi lilin yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak hanya melakukan penjagaan di posko, Jenderal Pol. Listyo memastikan personelnya juga akan berpatroli ke beberapa titik keramaian untuk mengantisipasi adanya tindak kriminal.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Semua langkah pencegahan ini sudah berjalan supaya jauh-jauh hari bisa dilakukan antisipasi.

Karanganyar (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memantau ruang siber dan melakukan sterilisasi rumah-rumah ibadah menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk mencegah terjadinya terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono berharap berbagai pencegahan tersebut agar perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bisa berjalan dengan baik dan aman.

"Semua langkah pencegahan ini sudah berjalan supaya jauh-jauh hari bisa dilakukan antisipasi," kata Komjen Pol. Eddy saat ditemui usai acara Dialog Kebangsaan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Di ruang siber, kata dia, BNPT memantau penyebaran berbagai paham radikal terorisme secara terus-menerus, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Apabila ditemukan konten atau narasi yang menyerukan haram demokrasi hingga anti-NKRI, Komjen Pol. Eddy mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemutusan akses supaya penyebarannya bisa direduksi.

"Kalau bahasa kerennya takedown, ini kami koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)," ucap dia.

Di permukaan, dia menuturkan bahwa sterilisasi berbagai rumah ibadah yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, aparat keamanan, Polri, dan TNI.

Kegiatan itu, sambung dia, memang sudah rutin setiap tahun oleh aparat keamanan.

Selain itu, Komjen Pol. Eddy mengungkapkan bahwa BNPT juga terus menelusuri potensi adanya berbagai kelompok jaringan terorisme bersama dengan aparat intelijen yang lainnya.

"Dengan demikian, insyaallah semua pelaksanaan Natal dan Tahun Baru dalam keadaan aman dan damai," tutur mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror tersebut.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan sebanyak 141.443 personel akan disiagakan untuk menjaga perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Dalam siaran pers resmi yang disiarkan di Jakarta, Sabtu (23/11), dijelaskan bahwa pengerahan pasukan itu dilakukan untuk menjaga lonjakan aktivitas yang akan terjadi saat momentum Nataru.

"Apakah itu kegiatan wisata, apakah itu kegiatan mudik, baik antarprovinsi atau di dalam provinsi kepergian," kata Listyo.

Kapolri menjelaskan bahwa 141.443 personel itu merupakan gabungan antara TNI dan Polri. Mereka akan ditempatkan di 2.794 posko operasi lilin yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak hanya melakukan penjagaan di posko, Jenderal Pol. Listyo memastikan personelnya juga akan berpatroli ke beberapa titik keramaian untuk mengantisipasi adanya tindak kriminal.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024