Ini data sampai dengan 16 Desember, ditemukan 113 peristiwa HAM, 85 kasus di antaranya berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Hasil pemantauan media, baik media nasional dan lokal, yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bahwa sebanyak 113 peristiwa HAM terjadi di Papua pada periode Januari hingga Desember 2024.

"Ini data sampai dengan 16 Desember, ditemukan 113 peristiwa HAM, 85 kasus di antaranya berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro saat taklimat pers bertajuk Catatan Komnas HAM: Situasi HAM di Papua 2024 di Jakarta, Rabu.

Dari potret peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata, Komnas HAM menemukan sejumlah tipologi tindakan. Atnike menjabarkan, terdapat 24 peristiwa kontak tembak, empat peristiwa penyisiran, dan 23 peristiwa serangan kelompok sipil bersenjata (KSB) terhadap aparat.

Di samping itu, terdapat empat peristiwa pengungsian, delapan peristiwa perusakan, 34 peristiwa penyerangan terhadap warga sipil, dan enam peristiwa kekerasan aparat penegak hukum.

Sementara itu, dari segi persebaran wilayah, peristiwa HAM paling banyak terjadi di Provinsi Papua Tengah, yaitu sebanyak 22 peristiwa di Kabupaten Intan Jaya, 17 peristiwa di Puncak, 13 peristiwa di Puncak Jaya, dan 12 peristiwa di Paniai.

Peristiwa lainnya tersebar di Provinsi Papua Pegunungan, yakni 10 peristiwa di Kabupaten Yahukimo, tujuh peristiwa di Nduga, dan tujuh peristiwa lainnya di Pegunungan Bintang.

"Daerah yang rentan jadi konflik dan kekerasan adalah di Provinsi Papua Tengah. Kalau dari hasil monitoring media, angkanya cukup ekstrem dibandingkan dengan provinsi atau wilayah lain di Papua," ucap Atnike.

Dari seluruh peristiwa HAM tersebut, tercatat sebanyak 61 korban meninggal dunia, yang terdiri dari 32 warga sipil, termasuk dua anak-anak dan satu warga negara asing, 14 orang KSB, delapan prajurit TNI, dan tujuh anggota Polri.

Adapun, korban luka-luka tercatat sebanyak 39 orang, dengan rincian 17 warga sipil, 10 prajurit TNI, lima anggota Polri, dan tujuh orang KSB.

"Selain korban meninggal dunia dan luka-luka, pada tahun 2024 juga terjadi penyanderaan. Ada beberapa peristiwa penyanderaan dengan total korban yang menjadi sandera itu sebanyak 17 orang. Mereka umumnya ini adalah pekerjaan pembangunan konstruksi di wilayah Papua," imbuh dia.

Berdasarkan data tersebut, Komnas HAM menyerukan agar para pihak menghentikan kontak senjata dan tindakan kekerasan lainnya yang menyebabkan eskalasi konflik dan mengancam keselamatan.

Komnas HAM meminta aparat keamanan senantiasa menggunakan penanganan terukur dan proporsional untuk menghindari jatuhnya korban, serta meminta aparat maupun KSB tidak menempatkan warga sipil dan fasilitas layanan publik sebagai sasaran konflik.

Di sisi lain, Komnas HAM meminta pemerintah untuk memulihkan fasilitas layanan publik serta kondisi sosial dan ekonomi pasca-konflik, sekaligus meminta aparat untuk memberikan ruang aman bagi warga sipil.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebutkan, bahwa Indonesia memerlukan Undang-Undang (UU) tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menyarankan agar pemerintah secara selektif memberikan amnesti untuk kasus-kasus tertentu setiap tahunnya.

“Momentumnya (memiliki UU tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) pas untuk kita lakukan. Presiden memberikan saran agar mungkin setiap tahun dengan selektif akan memberikan amnesti untuk kasus-kasus tertentu,” kata Supratman dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2024 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP), Selasa (17/12/2024).

Menteri Supratman menjelaskan, bahwa dalam tahun-tahun mendatang, Indonesia akan memiliki agenda-agenda strategis di bidang Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, jajaran DJPP perlu mengantisipasi isu-isu aktual, salah satunya tentang grasi, amnesti, abolisi, serta rehabilitasi.

Mantan Ketua Badan Legislasi DPR RI ini juga meminta DJPP untuk mulai menyiapkan Undang-undang yang terkait dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Ia mengatakan pembentukan UU tersebut telah menjadi kesepakatan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Sudah sepakat bersama DPR, bahwa UU tentang Pemilu dan Pemilukada akan diinisiasi oleh DPR. Sedangkan UU tentang Partai Politik diinisiasi oleh pemerintah. Perlu dipersiapkan dari sekarang,” ujarnya dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang, Rabu.

Selain itu, Supratman juga mengingatkan jajaran DJPP untuk menguatkan fungsi harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ia menyampaikan agar pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Asta Cita Presiden Prabowo.

“Perlu penguatan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan sehingga kita bisa mengatasi over regulasi di berbagai sektor. Kemudian mengurangi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, konflik norma hukum, atau konflik kewenangan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” ucap Supratman.

Ia berharap kegiatan refleksi akhir tahun 2024 DJPP dapat memberikan banyak pelajaran dan manfaat guna mendukung kinerja Kementerian Hukum RI di bidang pembentukan regulasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Melalui refleksi kita bisa mengevaluasi bersama terhadap apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung perbaikan legislasi dan regulasi Indonesia ke depan,” tutur Supratman.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Babel, Harun Sulianto turut hadir secara langsung pada kegiatan tersebut didampingi Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Adi Riyanto, dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, M. Iqbal.

Serang (ANTARA) - Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Edison Sitorus, melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Perorangan pada Masa Reses Persidangan I Tahun 2024-2025 di Lapas Kelas IIA Serang, Banten, Rabu.

Kehadiran Edison disambut langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Romi Yudianto, Para Kepala Divisi dan Kepala Lapas Kelas IIA Serang, Fajar Nur Cahyono.

Kunjungan Edison diawali dengan meninjau sejumlah fasilitas, seperti Wisma Dilan, Dapur Higienis, Blok Hunian hingga Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) sambil sesekali menyapa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Dalam kunjungannya, Edison menyoroti tingginya kasus narkoba yang mendominasi Lapas Kelas IIA Serang. Ia mengusulkan penanganan khusus melalui pemisahan Blok Hunian antara WBP kasus Narkoba dengan WBP kasus Pidana Umum.

Ia juga berpesan kepada jajaran Lapas Kelas IIA Serang untuk terus meningkatkan pelayanan, memenuhi hak-hak WBP, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

"Pelayanan yang baik dan pemenuhan hak-hak WBP adalah bagian dari tanggung jawab kita, sembari memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga," kata Edison dalam keterangan resminya.

Lapas Kelas IIA Serang saat ini menghadapi tantangan over kapasitas. Berdasarkan data per Desember 2024, kapasitas Lapas yang seharusnya hanya menampung 400 orang kini terisi 701 WBP. Ditambah kondisi bangunan Lapas Kelas IIA Serang yang merupakan bangunan lama. Kondisi ini menuntut solusi strategis agar pelayanan tetap optimal meski dalam keterbatasan.

Jakarta (ANTARA) - Fenomena "no viral no justice" selalu mencerminkan keresahan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Istilah ini menggambarkan situasi di mana keadilan bagi korban atau pihak yang dirugikan baru dapat tercapai setelah kasusnya viral di media sosial.

Salah satu kasus terkini yang mencuat melibatkan seorang karyawati toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur yang berinisial DAD (19), yang menjadi korban penganiayaan oleh anak pemilik toko berinisial GHS. Kasus ini menyoroti dugaan kekerasan yang terjadi di tempat kerja, yang melibatkan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan toko tersebut.

Walaupun kejadian ini telah dilaporkan oleh DAD pada Oktober 2024, korban baru menerima respons dan tindak lanjut yang memadai dari kepolisian setelah video penganiayaan tersebut viral pada Minggu (15/12). DAD sebelumnya telah melaporkan kejadian itu beberapa kali, namun hingga Desember 2024, perhatian serius dari aparat penegak hukum baru muncul seiring dengan viralnya video tersebut.

Kondisi ini akhirnya menyoroti peran media dalam membentuk opini publik, yang sering kali menjadi pemicu aparat hukum untuk bertindak. Di sisi lain, fenomena ini mengungkap adanya celah dalam sistem hukum yang seharusnya mampu berjalan independen tanpa bergantung pada tekanan dari masyarakat atau viralitas sebuah kasus.

Kasus-kasus hukum yang mendapat sorotan luas di dunia maya sering kali memaksa aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan tegas. Kondisi ini menunjukkan betapa kuatnya tekanan publik dalam mempengaruhi jalannya proses hukum di Indonesia, meskipun seharusnya hukum berjalan independen tanpa intervensi eksternal.

Hal tersebut memberikan kesan bahwa perhatian publik menjadi faktor penentu dalam penanganan kasus. Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai integritas dan profesionalisme institusi hukum dalam menjalankan tugasnya secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Di sisi lain, fenomena ini juga menunjukkan kekuatan media sosial sebagai alat advokasi dan perjuangan keadilan. Dengan jutaan pengguna aktif, media sosial menjadi platform yang efektif untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat.

Namun, ketergantungan pada viralitas sebagai katalisator penegakan hukum berpotensi menimbulkan ketidakmerataan perhatian terhadap kasus-kasus tertentu, sehingga menuntut reformasi yang mendalam dalam sistem hukum nasional.

Makna atau arti "no viral no justice"

Makna arti "no viral no justice" mengandung arti bahwa tanpa viral, keadilan tidak akan terwujud. Istilah ini merupakan bentuk kritik terhadap aparat penegak hukum yang dinilai lambat menangani kasus tertentu sebelum isu tersebut menjadi viral.

Kasus-kasus yang viral cenderung mendapat penyelesaian lebih cepat dibandingkan dengan kasus yang kurang mendapatkan perhatian media maupun sosial media. Dengan adanya tagar "no viral no justice," seolah-olah aparat penegak hukum menjadi lebih cepat memproses dan menyelesaikan perkara tersebut.

Fenomena ini memunculkan kritik tajam terhadap lemahnya sistem hukum di Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa penegakan hukum seharusnya berjalan independen tanpa bergantung pada tekanan opini publik. Ketergantungan terhadap viralitas tidak hanya mengancam prinsip keadilan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dalam perlakuan hukum bagi kasus-kasus yang tidak mendapat perhatian luas.

Kendati demikian, dalam mengatasi fenomena ini, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, transparan, dan adil tanpa memandang status sosial atau tekanan publik. Selain itu, peningkatan akuntabilitas dan responsivitas terhadap laporan masyarakat dapat membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Pada tahun 2015 Indonesia berada pada titik terendah dan terburuk di dunia dengan kategori unfair trial di dunia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri HAM Natalius Pigai menyebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengubah hasil predikatnya untuk Indonesia, dari "negatif" menjadi "netral", menyusul kebijakan Pemerintah memindahkan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina dan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia.

"Berdasarkan laporan pertemuan PBB pada poin 13 yang disampaikan kepada Indonesia, ada beberapa hal yang menggembirakan, salah satunya mengenai kemajuan yang dicapai terkait dengan pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya," kata Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Pigai, delegasi Indonesia yang dipimpin Kementerian HAM melalui Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM dan didampingi Kementerian Luar Negeri mendapat apresiasi terkait dengan pemulangan Mary Jane dalam pertemuan tahunan PBB di Jenewa, Swiss, akhir November lalu.

"Jika sebelumnya Indonesia dirujuk ‘negatif’, kini menjadi negara yang dirujuk ‘netral’. Ini suatu kemajuan sekaligus prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu 60 hari," ujarnya.

Predikat PBB tersebut, kata dia, merupakan pencapaian tersendiri jika dibandingkan dengan penilaian sebelumnya.

Ia menyebut Indonesia pernah berada pada titik terendah dalam penilaian PBB.

"Pada tahun 2015 Indonesia berada pada titik terendah dan terburuk di dunia dengan kategori unfairtrial (persidangan yang tidak adil) di dunia," katanya.

Menteri HAM memandang pencapaian tersebut sebagai bentuk pengejawantahan poin pertama program Astacita Presiden RI Prabowo. Kementerian HAM berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan melalui kebijakan progresif.

"Bahwa ada penilaian ini kita apresiasi, tetapi tidak untuk berpuas diri karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap," demikian Pigai.

Indonesia telah memindahkan Mary Jane Veloso ke Filipina via Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu dini hari.

Mary Jane merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada bulan April 2010.

Sementara itu, lima narapidana anggota Bali Nine dipindahkan ke Australia via Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (15/12) pagi. Kelima napi yang dipindahkan itu, antara lain, Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Lima narapidana yang ditransfer ke Australia itu merupakan sisa dari Bali Nine yang menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Sementara itu, empat orang lainnya telah dieksekusi mati, bebas, dan meninggal dunia.

Pemindahan Mary Jane dan lima napi Bali Nine atas dasar pengaturan praktis (practicalarrangement) yang disepakati antara Indonesia, Filipina, dan Australia. Kendati dipindahkan ke negara asalnya, Indonesia akan tetap memantau perkembangan hukuman yang diberikan kepada mereka.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Pohuwato (ANTARA) - Sebanyak 60 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pohuwato dinyatakan lulus dan mengikuti wisuda program pelatihan baca tulis Iqro dan Al Quran di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Kepala Lapas Pohuwato Tristiantoro Adi Wibowo, Selasa menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu momentum yang istimewa dan berharga di tengah rutinitas kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

"Kita semua hadir dalam semangat kebersamaan untuk merayakan kecintaan kita akan ilmu, khususnya dalam mempelajari Al Quran," ucap Kalapas.

Menurut dia, para warga binaan yang berpartisipasi dalam khatam raya Iqro dan Al Quran tersebut, telah menunjukkan kesungguhan dan ketekunan yang luar biasa dalam menuntut ilmu agama.

"Proses pembelajaran yang mereka jalani bukanlah suatu pencapaian kecil, namun sebuah tonggak berharga dalam perjalanan mereka untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT," kata dia.

Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Suharsi Igirisa menyampaikan apresiasi kegiatan itu, menurutnya program tersebut menjadi bukti bahwa semangat belajar dan memperdalam ilmu agama adalah hak dan peluang bagi semua, termasuk warga binaan.

"Saya juga mengapresiasi dedikasi para fasilitator yang telah memberikan bimbingan kepada warga binaan," ujarnya.

Menurutnya, kesungguhan warga binaan dalam menuntut ilmu agama adalah langkah kecil namun berarti dalam perjalanan mereka untuk memperbaiki diri. Kami sangat menghargai kerja keras para pendamping dan pihak-pihak terkait.

"Tanpa dukungan mereka, pembinaan ini tidak akan berhasil. Ini menjadi bukti bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik," kata Wakil Bupati.

Kegiatan itu menurut dia tentu saja menunjukkan hasil positif dari pembinaan-pembinaan yang dilakukan di Lapas, termasuk program-program yang mengedepankan nilai-nilai agama dan produktivitas seperti penanaman cabai rawit dan jambu yang juga sedang berjalan.

"Saya mengajak kita semua untuk terus bersinergi dalam menciptakan pembinaan yang lebih baik di lapas. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita untuk memberikan pendidikan yang berkualitas demi kebaikan bersama," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI terus mencermati perkembangan di Suriah setelah rezim Bashar al Assad tumbang, utamanya terkait kebangkitan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang mulai bertransformasi.

Dalam talkshow bertajuk Waspada Terorisme Setelah Assad Tumbang di Jakarta, Selasa (17/12), Direktur Kerja Sama Bilateral BNPT RI Brigjen Pol. Kris Erlangga Aji Widjaya mengatakan walaupun HTS menunjukkan upaya moderasi, BNPT menilai kewaspadaan tetap harus ditingkatkan untuk mencegah penyebaran ideologi radikal ke Indonesia.

“Sekarang mereka mencoba mengubah bentuk, bertransformasi menjadi lebih moderat, mungkin kita juga bisa melihat seperti di Afghanistan dengan Taliban-nya," ucap Kris, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, kata dia, kemungkinan tersebut yang harus dicermati bersama hingga nanti.

Dia mengatakan salah satu kelompok afiliasi HTS, Jabhat al Nusra, terkait dengan al-Qaeda dan masih tercatat dalam daftar terorisme global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia mengungkapkan kelompok itu juga masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) di Indonesia.

BNPT menegaskan bahwa langkah preventif menjadi kunci dalam menghadapi perubahan dinamika kelompok tersebut.

Lebih lanjut, Kris menyebutkan pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi di Suriah sambil mengupayakan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di sana.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, terdapat lebih dari 1.000 WNI yang sempat berada di Suriah.

“Kemarin yang sudah dievakuasi ada 67 orang dan saat ini menunggu ada sekitar 84 orang. Artinya, jumlah itu sangat jauh dari angka seribuan tadi,” ucap dia.

Dirinya menekankan bahwa perkembangan positif di Suriah, seperti membaiknya ekonomi dan kembali beroperasinya fasilitas publik, dapat menjadi indikasi pemulihan.

Namun, dia menekankan pentingnya pendekatan wait and see sembari terus berfokus pada upaya perlindungan dan pemantauan.

“Pemerintah Republik Indonesia menunggu bagaimana perkembangan yang terjadi di sana, sambil juga menyerukan agar pemerintahan transisi dan faksi-faksi di sana segera memulihkan situasi, membangun perekonomiannya, dan menjadi satu negara yang inklusif serta menghargai HAM,” ujar Kris.

Dengan pendekatan proaktif dan kerja sama internasional, BNPT terus berupaya menjaga keamanan dalam negeri sekaligus melindungi kepentingan warga negara Indonesia di tengah tantangan terorisme global yang dinamis.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok, Jakarta Utara, meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) setelah memenuhi kriteria dan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat.

"Kami mengapresiasi seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok telah memberikan pelayanan dan kinerja terbaik kepada masyarakat sehingga dapat meraih predikat WBK," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok Douglas Simamora di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, predikat ini merupakan kado terindah dalam menutup kinerja tahun 2024 dan akan menambah semangat serta motivasi seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok dalam memberikan pelayanan prima dan inovasi layanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan, keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok meraih predikat WBK menjadi bukti nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Kami bertekad memberikan pelayanan prima dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.

Penyerahan predikat predikat Wilayah Bebas Korupsi ini diserahkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto didampingi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok, Douglas Simamora di Politeknik Pengayoman Indonesia pada Senin (16/12)

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto mengucapkan terima kasih kepada seluruh satuan kerja atas prestasi dan kerja kerasnya.

"Kami menyampaikan bahwa akhir tahun anggaran berjalan dapat memberikan kontribusi yang baik kepada Kementerian Hukum dan Ham dalam menyelesaikan program kerja tahun berjalan," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi capaian reformasi birokrasi Ombudsman RI pada 2023 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kami ucapkan selamat karena nilai reformasi birokrasinya sudah mulai naik. Selamat Ketua Ombudsman atas kinerjanya. Mudah-mudahan ke depan akan terus meningkat kinerjanya, dan semakin berdampak untuk rakyat," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Rini menjelaskan, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ombudsman RI terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dan puncaknya pada 2023 yang berada pada kategori BB atau sangat baik, serta lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata reformasi birokrasi kementerian/lembaga.

Selain itu, Rini menilai Ombudsman RI sukses mendorong akuntabilitas kinerja yang terus mengalami perkembangan positif. Pada 2023, kata dia, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) Ombudsman RI berada pada kategori B.

"Ombudsman RI perlu meningkatkan komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan implementasi SAKIP, dan reformasi birokrasi untuk mendorong dampaknya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkapkan bahwa peningkatan kinerja tersebut merupakan bukti nyata lembaganya berupaya untuk menjadi instansi yang lebih baik

Namun, dia mengatakan agar lembaganya ke depan tidak hanya mempertahankan kinerja, tetapi juga meningkatkan pelayanannya.

"Kami tidak boleh berpaku pada nilai. Nilai hanyalah angka. Kami harus fokus untuk meningkatkan pelayanan dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Jika pelayanan sudah bagus, maka otomatis nilai akan ikut naik juga," tuturnya.

Selain membahas reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, pertemuan Kementerian PANRB dengan Ombudsman RI juga membahas mengenai Zona Integritas (ZI).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin menjadi sorotan, mulai dari pemulangan terpidana hukuman mati kasus narkotika Mary Jane ke negara asalnya Filipina sampai dengan KPK geledah ruangan di Bank Indonesia.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Mary Jane tetap jalani masa hukuman di Filipina

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso tetap menjalani masa hukuman di negara asalnya Filipina.

"Pemindahan Mary Jane ke Filipina statusnya masih terpidana. Saat di Filipina pun statusnya sama dan dia dipenjara di sana," kata Surya dalam konferensi pers di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

2. Mary Jane: Terima kasih Presiden Prabowo dan Menko Yusril

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra karena telah menyetujui pemulangan dirinya ke Filipina.

"Terima kasih Bapak Prabowo, Menteri Yusril, dan seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung Mary Jane. Tuhan memberkati," kata Mary Jane sebelum diberangkatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta, Selasa malam.

Selengkapnya baca di sini.

3. Imigrasi telah terbitkan 471 Golden Visa dengan investasi Rp9 triliun

Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan sebanyak 471 Golden Visa sejak diresmikan pada Juli hingga Desember 2024 dengan total nilai investasi mencapai Rp9 triliun.

“Pengguna Golden Visa 471 dengan investasi sebesar Rp9 triliun,” kata Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra menjawab pertanyaan ANTARA saat taklimat pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

4. KPK geledah ruang gubernur Bank Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan salah satu ruangan yang digeledah penyidik dalam penggeledahan di kantor Bank Indonesia (BI) adalah ruang Gubernur BI Perry Warjiyo.

"Di sana ada beberapa ruangan yang kita geledah, diantaranya adalah ruang Gubernur BI," kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

5. KPK tetapkan 2 tersangka korupsi dana "CSR" BI

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia.

"Tersangka yang terkait perkara ini ada. Kami sudah dari beberapa bulan yang lalu telah menetapkan dua orang tersangka yang diduga memperoleh sejumlah dana yang berasal dari 'CSR'-nya Bank Indonesia," kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 204 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sebagaimana salinan dan lampiran perpres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id, di Jakarta, Selasa, diketahui bahwa tunjangan kinerja pegawai BNPB mengalami kenaikan dibandingkan tunjangan kinerja yang diatur dalam perpres sebelumnya yakni Perpres Nomor 4 Tahun 2020.

Dasar pertimbangan penyesuaian tunjangan kinerja pegawai BNPB ini karena capaian hasil reformasi birokrasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja.

Adapun yang dimaksud pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Berikut daftar tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BNPB yang telah disesuaikan, yang diatur berdasarkan kelas jabatan:

1. Kelas jabatan 17 yakni Rp33.240.000

2. Kelas jabatan 16 Rp27.577.500

3. Kelas jabatan 15 Rp19.280.000

4. Kelas jabatan 14 Rp17.064.000

5. Kelas jabatan 13 Rp10.936.000

6. Kelas jabatan 12 Rp9.896.000

7. Kelas jabatan 11 Rp8.757.600

8. Kelas jabatan 10 Rp5.979.200

9. Kelas jabatan 9 Rp5.079.200

10. Kelas jabatan 8 Rp4.595.150

11. Kelas jabatan 7 Rp3.915.950

12. Kelas jabatan 6 Rp3.510.400

13. Kelas jabatan 5 Rp3.134.250

14. Kelas jabatan 4 Rp2.985.000

15. Kelas jabatan 3 Rp2.898.000

16. Kelas jabatan 2 Rp2.708.250

17. Kelas jabatan 1 Rp2.531.250

Perpres 204 Tahun 2024 ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, tertanggal 16 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perpres berlaku pada tanggal diundangkan.

Adapun selain menandatangani perpres yang mengatur tunjangan kinerja pegawai BNPB, Presiden Prabowo juga menandatangani Perpres Nomor 203 Tahun 2024 yang mengatur penyesuaian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara dan Perpres Nomor 205 Tahun 2024 yang mengatur tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional.

Salinan dari seluruh perpres tersebut dapat diunduh dalam laman jdih.setneg.go.id.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Tim Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal Denmark berinisial VRP karena melebihi izin tinggal di Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh Gindo Ginting di Banda Aceh, Selasa, mengatakan warga negara Denmark tersebut melebihi izin tinggalnya dselama 56 hari. VRP diamankan di sebuah hotel di Banda Aceh, Selasa (17/12).

"Kami tidak menoleransi pelanggaran keimigrasian, termasuk kelebihan izin tinggal atau overstay. Imigrasi terus mengawasi keberadaan warga negara asing di wilayah kami dengan serius," ujar Gindo Ginting.

Gindo Ginting menyebutkan penindakan warga negara asing tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait keberadaan WNA tersebut di sebuah hotel di kawasan Peunayong, Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui VRP tiba di Indonesia pada 22 September 2024 dengan Visa On Arrival (VOA) yang berlaku hingga 21 Oktober 2024. Namun, VRP tidak memperpanjang izin tinggal dan menolak membayar denda atas pelanggaran kelebihan izin tinggal.

Berdasarkan informasi tersebut, tim Imigrasi Banda Aceh melakukan penindakan terhadap warga negara asing tersebut. Penindakan tersebut merupakan komitmen dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan negara.

Selanjutnya, kata dia, warga negara Denmark tersebut diamankan Kantor Imigrasi Banda Aceh untuk pemeriksaan dan penindakan lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku.

"Kami mengimbau masyarakat berperan aktif melaporkan keberadaan warga negara asing yang diduga melanggar aturan keimigrasian demi menjaga ketertiban dan keamanan wilayah," kata Gindo Ginting.