Jakarta (ANTARA) - Aplikasi Sistem Manajemen Kurikulum Berbasis OBE (Simkobe) karya Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri telah mencatatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)-nya ke Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor EC002025037204 sejak 9 April 2025.

“Aplikasi ini mencakup berbagai modul, mulai dari manajemen sistem, manajemen data, manajemen profil lulusan dan CPL prodi, pembentukan mata kuliah, pengelolaan kurikulum, perencanaan asesmen, hingga evaluasi CPL di setiap program studi," kata Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri Anton dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Anton menyebut Simkobe merupakan inovasi yang dikembangkan oleh tim dosen yang terdiri atas Sukmawati Anggraeni Putri, Tati Mardiana, Arfhan Prasetyo, Faruk Aziz, dan Yudhistira dan sejumlah mahasiswa yakni Andita Alizhari (Prodi Sains Data), serta Jenghiskhan dan Alwi Hadad (Prodi Informatika).

Aplikasi Simkobe dikembangkan untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) melalui pemetaan yang terintegrasi antara profil lulusan, mata kuliah, dan asesmen berbasis OBE, yang memungkinkan program studi untuk memantau ketercapaian CPL setiap mahasiswa secara visual.

“Setiap program studi dapat memantau ketercapaian CPL mahasiswa secara visual dan informatif melalui tampilan spider chart, sehingga proses evaluasi pembelajaran menjadi lebih mudah dan terukur,“ katanya.

Ke depan sistem Simkobe tidak hanya akan digunakan untuk pengelolaan kurikulum, tetapi juga dikembangkan untuk mendukung analitik kompetensi dan rekomendasi karir bagi lulusan.

Kehadiran Simkobe diharapkan tidak hanya menjadi alat bantu dalam pengelolaan kurikulum, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis capaian pembelajaran.

"Simkobe merupakan bagian dari komitmen UNM sebagai Kampus Digital Bisnis untuk terus berinovasi dan menjawab tantangan pendidikan di era digital. Kami berharap aplikasi ini dapat membantu program studi memantau, mengevaluasi, dan menyempurnakan proses pembelajaran secara berkelanjutan agar lulusan benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” ucap Anton.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025

Pokoknya sekarang kita sedang membahas bagaimana kita mereformasi tata kelola, mereformasi bisnis proses, mereformasi cara perhitungan sertifikat TKDN,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, saat ini pemerintah sedang melakukan perombakan atau mereformasi aturan terkait dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), salah satunya mempercepat keluarnya sertifikat.

"Pokoknya sekarang kita sedang membahas bagaimana kita mereformasi tata kelola, mereformasi bisnis proses, mereformasi cara perhitungan sertifikat TKDN," ujar Agus di Jakarta, Selasa.

Reformasi TKDN ini merupakan upaya pemerintah dalam deregulasi, yang mana nantinya akan mempercepat atau mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kegiatan.

Menurut dia, nantinya reformasi ini akan membuat iklim investasi dan dunia usaha menjadi lebih baik.

Dengan regulasi baru tersebut, proses perhitungan dan mengurangi beban biaya sertifikat TKDN akan lebih cepat, mudah dan murah.

"Kita harapkan dan kita yakin setelah nanti ini terbit menjadi regulasi, maka pelaku usaha di dalam mengurus sertifikat TKDN akan lebih cepat, lebih mudah dan akan lebih murah," ucapnya.

Agus menekankan bahwa reformasi ini telah berlangsung sejak awal Februari 2025, jauh sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan kebijakan tarif resiprokal pada 1 April lalu.

Lebih lanjut, kata Agus, pihaknya terus melakukan pembahasan internal dan berharap bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kemenperin juga akan melakukan uji publik dan melibatkan para stakeholders.

"Jadi ini bukan karena latah, bukan karena tekanan dari siapapun. Memang kami menganggap perlu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan produksi dalam negeri yang mengarah ke TKDN itu, harus kami evaluasi, harus kami reformasi, bisnis prosesnya memang harus lebih baik," imbuh Agus.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bukittinggi (ANTARA) - Jumlah korban yang meninggal dunia akibat keracunan minuman keras (miras) di Lapas Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat bertambah menjadi empat orang.

"Pasien terakhir yang dirawat di ruang ICU dinyatakan meninggal dunia pada Selasa (6/5) dini hari tadi jam 03.01 WIB," kata Direktur Utama Rumah Sakit Dr Achmad Mochtar Bukittinggi Busril di Bukittinggi, Selasa.

Menurutnya, jenazah pasien berinisial D telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di salah satu desa di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.

Sebelumnya, sebanyak 23 orang warga binaan dirawat di dua rumah sakit di Bukittinggi sejak Rabu (30/4).

Satu orang meninggal dunia di RSUD, dan tiga lainnya di RSAM. Sementara 19 orang lainnya dinyatakan sembuh dan dikembalikan ke Lapas.

Kepala Satuan Reskrim Polresta Bukittinggi AKP Idris Bakara mengungkapkan puluhan saksi sudah diminta keterangan.

"Saksi yang dimintai keterangan berjumlah 24 orang dengan tiga antaranya merupakan petugas Lapas, belum dinyatakan status tersangka," kata Idris.

Ia menegaskan adanya oknum narapidana yang mengambil alkohol 70 persen untuk diolah menjadi minuman.

"Benar seperti yang kami sampaikan di awal kejadian, bahwa adanya oknum napi yang menyalahgunakan alkohol bahan pembuat parfum," katanya.

Ia menambahkan warga binaan mengkonsumsi minuman itu pada Selasa (29/4) dan mulai berdampak keesokan harinya hingga dilarikan ke rumah sakit.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Makassar (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim menegaskan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum bagi inventor yang akan menginvestasikan modalnya dalam hal pembangunan dan menunjang kesejahteraan rakyat.

"Satgas ini dibentuk guna merespons rendahnya investasi di Sulsel. Karena itu, tagline dari satgas ini adalah One Stop Solution. Memberi kepastian hukum bagi calon investor, terutama mengurai izin yang berbelit-belit," papar Agus menegaskan saat rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin.

Ia menyampaikan, awal mula pembentukan hingga progres Satgas Percepatan Investasi di Sulsel untuk meningkatkan potensi nilai investasi bagi investor serta menjadi solusi penyelesaian hambatan dan masalah investasi di Sulsel.

Agus menyatakan pembentukan Satgas ini telah mendapat respons positif dari dunia usaha. Selain itu, hadirnya investasi yang masuk ke Sulsel akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

“Mari kita sama-sama hilangkan ego sektoral demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen," papar Agus berpesan.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada kesempatan itu mengapresiasi pembentukan Satgas Percepatan Investasi yang digagas Kajati Sulsel. Pihaknya memberikan garansi dan mendukung penuh kinerja Satgas tersebut.

"Saya mendukung Satgas ini, karena sangat berguna bagi Pemprov Sulsel, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan investasi memang harus diselesaikan dengan duduk bersama-sama," tutur Andi Sudirman.

Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Investasi Sulsel itu juga dilanjutkan dengan membahas progres dan permasalahan pembangunan Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa. Berbagai permasalahan langsung dicarikan solusinya lewat Satgas Percepatan Investasi.

Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin pada Rapat Koordinasi tersebut juga menyampaikan apresiasi atas keberadaan Satgas Percepatan Investasi yang dibentuk oleh Kajati Sulsel Agus Salim.

"Terkait Bendung Jenelata, saat ini sudah dibayarkan 22 persen dari total bidang tanah, sementara total luas lahan yang harus dibebaskan mencapai 90 persen. Kami berterima kasih kepada Kajati Sulsel beserta jajarannya. Satgas ini benar-benar membantu kami di Pemkab Gowa untuk mempercepat proses pembangunan," ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini menambahkan, hadirnya Satgas ini dinilai efektif dalam mengawal jalannya pembangunan serta menjadi solusi atas berbagai hambatan investasi di Sulawesi Selatan, termasuk proyek strategis Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan belum ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perampasan aset.

"Enggak, belum ada alasan untuk mengeluarkan Perppu untuk itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Yusril menjelaskan bahwa Perppu hanya diterbitkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa, sementara saat ini Undang-Undang terkait pemberantasan korupsi, baik dalam UU tindak pidana korupsi serta lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan KPK, dinilai masih efektif untuk menangani hal tersebut.

Jadi saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tapi ya semuanya terserah kita kembalikan kepada Presiden," ujar dia.

Yusril mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

Pemerintah, kata dia, masih menunggu kepastian dari DPR untuk mulai membahas rancangan undang-undang tersebut, termasuk kemungkinan untuk merevisi draf yang sudah diajukan sejak 2023 itu.

"Begitu nanti DPR sudah menyiapkan, sudah siap untuk membahas kan tentu Presiden akan mengeluarkan surat Presiden menunjuk menteri yang akan membahas rancangan undang-undang itu sampai selesai.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah menaruh perhatian serius terhadap percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dia mengatakan telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mematangkan draf RUU tersebut.

"Tadi pagi saya bersama-sama Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir ini. Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan membuka peluang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset bergulir tahun ini.

"Saya kira tahun ini karena kemarin 'kan jelas 'kan arahan Bapak Presiden kemarin. Nah, itu harus kami ejawantahkan dalam melakukan itu," kata Sturman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Meski demikian, dia menyebut sampai dengan saat ini Baleg DPR RI belum mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU tersebut.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mendukung pembahasan dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan saat berpidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

"Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-undang Perampasan Aset," kata Presiden Prabowo.

Kepala Negara menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya.

Pelaku yang biasa disebut Passobis biasanya menggunakan identitas palsu atau informasi pribadi orang lain untuk melakukan transaksi ataupun aktivitas ilegal secara daring

Makassar (ANTARA) - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan fatwa tentang hukum Sosial Bisnis (Sobis) yang merupakan modus penipuan online yang pelakunya mayoritas dari salah satu kabupaten di provinsi itu.

"Pelaku yang biasa disebut Passobis biasanya menggunakan identitas palsu atau informasi pribadi orang lain untuk melakukan transaksi ataupun aktivitas ilegal secara daring, misalnya membuka rekening bank dan melakukan transaksi online," kata Ketua MUI Sulsel KH Rusydi Khalid di Makassar, Senin.

Dia mengatakan Passobis biasanya menggunakan taktik manipulasi psikologis untuk menciptakan kepanikan atau penawaran menggiurkan untuk memperoleh informasi pribadi atau uang dari korban.

Termasuk, kata dia, melakukan penipuan investasi palsu atau bodong sehingga penipuan tersebut menurut KUHP adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, baik memakai nama palsu, identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain menyerahkan barang, memberikan uang, atau menghapuskan piutang.

Mencermati praktek Sobis tersebut, lanjut Rusydi, setelah menimbang, memperhatikan dalil Al Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat para ulama tentang penipuan, termasuk pendapat saran dan masukan yang berkembang pada diskusi musyawarah Komisi Fatwa MUI Sulsel pada Jumat (21/3) lalu, serta dampak ekonomi dan kerugian material serta psikologis yang ditimbulkannya, maka MUI memutuskan dan menetapkan bahwa hukum Sobis itu diharamkan dalam syariat Islam.

Juga dinyatakan bahwa harta yang diperoleh dari kegiatan Sobis adalah haram dan memanfaatkan harta tersebut juga haram.

Passobis dapat dikenakan hukuman ta'zir atau sanksi sesuai dengan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu MUI Sulsel juga merekomendasikan enam poin, yakni pertama penguatan pendidikan dan literasi digital dengan cara meningkatkan program edukasi tentang bahaya penipuan online dan literasi digital di semua tingkat masyarakat.

Kedua, penegakan hukum yang tegas dengan memberi sanksi kepada Passobis sebagai efek jera. Ketiga, kolaborasi multisektor dengan mendorong kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, toko agama, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan Sobis.

Keempat, peningkatan kesadaran agama dengan memperkuat peran ulama dan tokoh agama setempat dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang larangan penipuan dalam Islam.

Kelima. pengembangan teknologi dan peningkatan sistem keamanan digital dan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber.

Keenam, program pemberdayaan generasi muda dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan peluang kerja untuk mencegah keterlibatan mereka dalam praktik Sobis.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Madiun (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Madiun meluncurkan aplikasi "SIKOMAD" yang merupakan kependekan dari "Sistem Kontrol Lapas 1 Madiun" sebagai upaya mewujudkan efektivitas pengawasan dan pelayanan di lingkungan pemasyarakatan setempat.

Kepala Lapas Kelas I Madiun Andi Wijaya Rivai di Madiun, Senin, mengatakan peluncuran aplikasi SIKOMAD merupakan bagian dari inovasi digitalisasi pelayanan dan pengawasan di Lapas Madiun yang selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi teknologi dalam sistem pemasyarakatan.

"Aplikasi SIKOMAD ini kami rancang untuk mempermudah monitoring aktivitas harian, baik dari sisi keamanan, kontrol warga binaan, maupun situasi dan kondisi. Harapannya, pengelolaan lapas dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan akuntabel," ujar Kalapas dalam kegiatan peluncuran aplikasi tersebut.

Kegiatan peluncuran ditandai dengan simulasi penggunaan aplikasi tersebut oleh Kalapas bersama pejabat struktural dan petugas lapas.

Dalam simulasi diperagakan berbagai fitur aplikasi, seperti pemantauan, pelaporan kondisi blok hunian, dan pencatatan aktivitas warga binaan.

"Dengan SIKOMAD, Lapas Madiun menegaskan komitmen terus berinovasi dan memberikan sistem yang efisien guna mendukung pengamanan dalam lingkungan pemasyarakatan," katanya.

Ia menambahkan Lapas Madiun terus berupaya menjaga lingkungan lapas dalam kondisi aman dan tertib.

Selain melalui inovasi teknologi dalam sistem pemasyarakatan, pihaknya juga rutin dan insidental melakukan razia dan pengawasan blok serta kamar hunian warga binaan secara konvensional.

"Lapas I Madiun juga terus bersinergi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan lapas yang bersih, aman, dan tertib," tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan belum ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perampasan aset.

"Enggak, belum ada alasan untuk mengeluarkan Perppu untuk itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Yusril menjelaskan bahwa Perppu hanya diterbitkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa, sementara saat ini Undang-Undang terkait pemberantasan korupsi, baik dalam UU tindak pidana korupsi serta lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan KPK, dinilai masih efektif untuk menangani hal tersebut.

Jadi saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tapi ya semuanya terserah kita kembalikan kepada Presiden," ujar dia.

Yusril mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

Pemerintah, kata dia, masih menunggu kepastian dari DPR untuk mulai membahas rancangan undang-undang tersebut, termasuk kemungkinan untuk merevisi draf yang sudah diajukan sejak 2023 itu.

"Begitu nanti DPR sudah menyiapkan, sudah siap untuk membahas kan tentu Presiden akan mengeluarkan surat Presiden menunjuk menteri yang akan membahas rancangan undang-undang itu sampai selesai.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah menaruh perhatian serius terhadap percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dia mengatakan telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mematangkan draf RUU tersebut.

"Tadi pagi saya bersama-sama Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir ini. Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan membuka peluang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset bergulir tahun ini.

"Saya kira tahun ini karena kemarin 'kan jelas 'kan arahan Bapak Presiden kemarin. Nah, itu harus kami ejawantahkan dalam melakukan itu," kata Sturman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Meski demikian, dia menyebut sampai dengan saat ini Baleg DPR RI belum mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU tersebut.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mendukung pembahasan dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan saat berpidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

"Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-undang Perampasan Aset," kata Presiden Prabowo.

Kepala Negara menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan belum ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perampasan aset.

"Enggak, belum ada alasan untuk mengeluarkan Perppu untuk itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Yusril menjelaskan bahwa Perppu hanya diterbitkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa, sementara saat ini Undang-Undang terkait pemberantasan korupsi, baik dalam UU tindak pidana korupsi serta lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan KPK, dinilai masih efektif untuk menangani hal tersebut.

Jadi saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tapi ya semuanya terserah kita kembalikan kepada Presiden," ujar dia.

Yusril mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

Pemerintah, kata dia, masih menunggu kepastian dari DPR untuk mulai membahas rancangan undang-undang tersebut, termasuk kemungkinan untuk merevisi draf yang sudah diajukan sejak 2023 itu.

"Begitu nanti DPR sudah menyiapkan, sudah siap untuk membahas kan tentu Presiden akan mengeluarkan surat Presiden menunjuk menteri yang akan membahas rancangan undang-undang itu sampai selesai.

Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara bisa selesai dan siap untuk diundangkan dalam waktu dua bulan ke depan.

Dalam rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (2/5), Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Nofli menekankan pentingnya percepatan penyusunan RUU tersebut sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029.

"Tentu saja proses ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak,” ujar Nofli, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Sebagai pemrakarsa, ia menekankan bahwa Kemenko Kumham Imipas bertanggung jawab dalam memastikan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara rampung tepat waktu.

Dengan langkah koordinatif yang terus diperkuat, ia berharap penyusunan RUU itu dapat segera dituntaskan sesuai target.

Kemenko Kumham Imipas juga berharap kehadiran regulasi tersebut mampu memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama hukum internasional, khususnya dalam pemindahan narapidana antarnegara, yang menjunjung asas keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

Rapat koordinasi dalam rangka persiapan penyusunan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Hukum secara langsung.

Beberapa isu strategis dibahas dalam rapat, antara lain penggunaan naskah akademik tahun 2024 yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan draf RUU tahun 2017 versi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang akan diperbaiki.

Aspek selektif dan resiprokal dalam kerja sama antarnegara menjadi sorotan penting, termasuk penentuan negara-negara prioritas dengan kriteria yang terukur. Perubahan nomenklatur kementerian yang berdampak pada struktur organisasi turut menjadi perhatian.

Dari rapat disepakati beberapa hal, di antaranya penyelarasan naskah akademik dan pembaruan draf RUU akan dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hasil penyusunan akan dikirimkan ke Panitia Antar-Kementerian (PAK) untuk proses lebih lanjut.

Kemenko Kumham Imipas juga akan menjadwalkan rapat lanjutan guna memastikan konsistensi dan sinkronisasi substansi dalam dokumen yang disusun.

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antarlembaga Cahyani Suryandari, dalam kesempatan tersebut, menegaskan pentingnya penyamaan persepsi antarkementerian dalam penetapan konsep RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara.

"Rapat konsepsi sangat penting agar penyusunan RUU dapat mencerminkan kepentingan nasional secara utuh dan menyeluruh," ujar Cahyani dalam kesempatan sama.

Turut hadir dalam rapat Staf Ahli Menko Kumham Imipas Bidang Reformasi Hukum Fitra Arsil, Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Isu Strategis Karjono, serta sekretaris dan para asisten deputi terkait.

Perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga turut ambil bagian dalam pembahasan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku melakukan pemeriksaan kendaraan dinas sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan tugas rutin kepolisian, khususnya dalam fungsi pelayanan, perlindungan, pengayoman kepada masyarakat, serta penegakan hukum.

"Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendata kembali jumlah kendaraan dinas R2, R4, dan R6 di masing-masing satuan kerja, lengkap dengan kondisi terkini baik rusak ringan maupun rusak berat, sehingga bisa digunakan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Areis Aminnulla, di Ambon, Senin.

Ia mengatakan pemeriksaan ini dilaksanakan berdasarkan perintah Kapolda Maluku melalui Surat Telegram Nomor: ST/142/IV/WAS./2025 tertanggal 30 April 2025.

Jenis kendaraan dinas yang diperiksa meliputi, sepeda motor, mobil double cabin, APC, Raisa, bus, dan forklift, AWC (Armoured Water Cannon) dan AWC Barikade.

Selain pendataan, kegiatan ini juga sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi kerusakan kendaraan yang dapat menghambat mobilitas dan respons cepat personel di lapangan. Pemeriksaan menyeluruh terhadap fungsi kendaraan diharapkan mampu meminimalisasi risiko gangguan teknis saat menjalankan tugas.

Polda Maluku juga menekankan pentingnya perawatan rutin oleh masing-masing satuan kerja agar kendaraan dinas tetap dalam kondisi prima. “Tanggung jawab terhadap kelayakan dan kebersihan kendaraan dinas menjadi bagian dari disiplin kerja setiap personel,” ujarnya.

Ke depan, pemeriksaan serupa akan dilakukan secara berkala dan menyeluruh ke seluruh jajaran Polda Maluku, sebagai bagian dari evaluasi kesiapan operasional dan peningkatan pelayanan publik.

Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Ambon. Pemeriksaan dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Maluku, Kombes Pol. Marthen Luther Hutagaol, didampingi Kepala Biro Logistik (Karo Log) Kombes Pol. Ary Dony Setiawan.

Adapun kendaraan yang diperiksa berasal dari jajaran Direktorat Samapta Polda Maluku. Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Samapta, Kombes Pol. Agus Pujianto bersama para kepala bagian.

Kalau korupsi, ya korupsi. Nggak ada hubungan dengan penyelenggara negara atau tidak penyelenggara negara. Itu kan jelas,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pelaku korupsi harus tetap menjalani proses hukum meski bukan penyelenggara negara.

Hal ini disampaikan Erick menanggapi wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terancam tidak memiliki wewenang untuk menangkap dan memproses hukum terhadap direksi BUMN, setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang berlaku pada 24 Februari 2025.

"Kalau korupsi, ya korupsi. Nggak ada hubungan dengan penyelenggara negara atau tidak penyelenggara negara. Itu kan jelas," ujar Erick di Jakarta, Senin.

Erick menjelaskan, saat ini Kementerian BUMN bersama dengan KPK dan pihak kejaksaan tengah duduk bersama untuk membahas perihal pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN.

Lebih lanjut, Kementerian BUMN juga memberikan tugas baru kepada para direksi untuk melakukan pengawasan dan investigasi terhadap korporasi.

"Sekarang Kementerian BUMN salah satu tugasnya, itu pengawasan dan investigasi juga. Karena itu di SOTK (struktur organisasi dan tata kelola) yang terbaru, nanti deputi BUMN kan menambah dari tiga ke lima ya, salah satunya fungsinya tadi menangkap korupsi. Itu yang kita tidak punya ekspertis," katanya.

Dalam UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025, terdapat pasal 9G yang berbunyi: "anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara."

Di sisi lain, salah satu objek yang ditindak oleh KPK adalah penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, KPK mengatakan, akan mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), khususnya terkait substansi bahwa direksi maupun komisaris dalam regulasi itu bukan penyelenggara negara.

"Perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/5).

Tessa menjelaskan bahwa kajian diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan untuk meminimalkan, bahkan menghilangkan kebocoran anggaran.

Selain itu, kata dia, kajian dibutuhkan agar KPK dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait perbaikan maupun peningkatan suatu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025