Pada akhirnya keberadaan BPBH tidak hanya dirasakan manfaatnya bagi masyarakat tidak mampu tetapi juga bagi mahasiswa

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej), Jawa Timur selama dua periode berturut-turut meraih akreditasi A yakni pada periode 2022-2024 dan 2025-2027.

"Alhamdulillah awal baru 2025 berkah kembali diterima oleh Fakultas Hukum Unej berdasarkan Keputusan Menteri Hukum NOMOR M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 pada tanggal 27 Desember 2024," kata Dekan Fakultas Hukum Unej Bayu Dwi Anggono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Kamis.

Dalam keputusan menteri tersebut bahwa BPBH Fakultas Hukum Unej ditetapkan sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi A untuk periode 2025-2027 dan akreditasi A merupakan tingkatan tertinggi pengakuan atas peran sekaligus reputasi OBH yang terverifikasi dan terakreditasi oleh pemerintah.

"Capaian itu mempertahankan capaian sebelumnya yang juga mendapatkan akreditasi A untuk periode 2022 - 2024 sekaligus menempatkan BPBH Fakultas Hukum Unej sebagai satu-satunya OBH yang dikelola perguruan tinggi selama dua periode berturut-turut mendapatkan akreditasi A dari Kementerian Hukum," tuturnya.

Ia menjelaskan, capaian itu tentu diraih atas kerja keras dan gotong royong pengelola BPBH dengan dukungan pimpinan Fakultas Hukum Unej, paralegal, advokat mitra dan mahasiswa magang.

Selama periode tahun 2022-2024, lanjut dia, bantuan hukum yang diberikan oleh BPBH Fakultas Hukum Unej sebanyak 1.720 perkara dan rata-rata setiap tahun sebanyak 550 bantuan hukum gratis yang diberikan.

"Pada akhirnya keberadaan BPBH tidak hanya dirasakan manfaatnya bagi masyarakat tidak mampu tetapi juga bagi mahasiswa, mengingat mahasiswa Fakultas Hukum Unej terlibat dalam penanganan perkara sehingga berdampak pada peningkatan kemahiran hukumnya atau yang disebut sebagai pendidikan hukum klinis," katanya.

Melalui keterlibatan bersentuhan dengan perkara yang berdimensi kemanusiaan ini sekaligus berdampak mengasah kepekaan sosial sekaligus integritas mahasiswa yang bermanfaat saat mereka nantinya setelah lulus mengemban berbagai profesi hukum.

Atas capaian itu, Bayu menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat/para pencari keadilan yang senantiasa mempercayai BPBH Fakultas Hukum Unej dalam membantu menyelesaikan masalah hukumnya sekaligus terima kasih kepada para mitra kerja sama seperti Pengadilan Negeri yang senantiasa mendukung kerja-kerja kemanusiaan lembaga tersebut.

"Semoga capaian itu semakin meningkatkan reputasi Fakultas Hukum Unej sekaligus semakin menjadi penyemangat bagi segenap keluarga besar FH Unej untuk terus menebarkan manfaat bagi masyarakat utamanya para pencari keadilan," ujarnya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Berlin (ANTARA) - Jerman merayakan Tahun Baru di tengah tragedi dan kontroversi saat lima orang meninggal dunia dalam kecelakaan yang berkaitan dengan kembang api dan ratusan orang ditangkap di seluruh penjuru negeri, demikian dilaporkan media Jerman pada Rabu (1/1).

Kematian lima orang itu disebabkan oleh ledakan atau kesalahan penanganan kembang api, dengan beberapa insiden melibatkan petasan yang dibuat sendiri, diperoleh secara ilegal, atau digunakan secara tidak benar, menurut program Tagesschau dari lembaga siaran publik Jerman ARD.

Rumah sakit di seluruh Jerman melaporkan lonjakan kasus cedera akibat kembang api, dengan luka bakar, luka pada tangan dan wajah, serta kerusakan pendengaran menjadi kasus yang paling banyak ditemukan.

Di Berlin, pihak kepolisian menangkap sedikitnya 390 orang atas berbagai pelanggaran selama perayaan Tahun Baru. Selain itu, 15 petugas polisi dan seorang petugas pemadam kebakaran terluka, ungkap kantor berita Jerman Deutsche Presse-Agentur (dpa), mengutip pernyataan Senator Dalam Negeri Iris Spranger.

Aksi kekerasan terjadi di beberapa wilayah di Jerman saat perayaan Tahun Baru. Di Leipzig, para perusuh membakar tempat sampah, membangun barikade, dan sekitar 50 orang melemparkan kembang api dan botol ke arah polisi. Di Cologne, pihak otoritas melaporkan bahwa dua petugas terluka akibat petasan, sementara kerusuhan serupa juga dilaporkan di Hamburg.

Di Bonn, sekelompok remaja meluncurkan roket Malam Tahun Baru ke arah seorang pria tunawisma yang sedang tidur, membuat pria itu syok. Para pelaku dilaporkan merekam serangan itu dengan ponsel mereka

Insiden ini dan insiden-insiden lainnya telah memicu kekhawatiran yang meluas terkait risiko keamanan yang ditimbulkan oleh penggunaan kembang api secara pribadi.

Perwakilan dari kepolisian, brigade pemadam kebakaran, dan Asosiasi Medis Jerman telah menyuarakan penolakan keras terhadap penjualan kembang api yang tidak dibatasi untuk perayaan Tahun Baru.

Ketua serikat polisi Jochen Kopelke menyerukan tindakan tegas sebagai respons terhadap insiden-insiden Malam Tahun Baru itu. "Kembang api dimaksudkan untuk diluncurkan ke langit, bukan ke jalanan," katanya. "Terlalu banyak korban tewas, terlalu banyak korban luka, terlalu banyak polisi yang dikerahkan."

Presiden Asosiasi Medis Jerman Klaus Reinhardt juga menganjurkan reformasi, dengan mendesak pelarangan penggunaan kembang api secara pribadi di seluruh negara tersebut. Jika para politisi tetap diam saja, mereka berkontribusi terhadap fakta bahwa ribuan orang terluka akibat insiden kembang api Malam Tahun Baru dari tahun ke tahun.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) mencatat, bantuan hukum kepada warga kurang mampu sepanjang 2024 mengalami peningkatan.

Pada tahun 2023 bantuan hukum gratis diberikan kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 302. Sementara pada tahun 2024 meningkatkan menjadi 375.

Direktur Badan Usaha Ditjen AHU, yang juga Kakanwil Kemenkumham Malut sebelumnya, Andi Taletting Langi di Ternate, Kamis, dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa pemberian bantuan hukum gratis merupakan upaya negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM.

"Kanwil Kemenkumham Malut bekerja sama dengan 9 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi, dan tersebar pada kabupaten/kota di Malut dalam upaya memberikan bantuan hukum gratis bagi warga kurang mampu," ujar Andi Taletting Langi.

Adapun dari sebanyak 375 permohonan bantuan hukum gratis, 272 merupakan litigasi, dan 103 non litigasi. Sementara itu, berdasarkan hasil capaian percepatan perjanjian kinerja tahun 2024, Kanwil Kemenkumham Malut telah 100 persen melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada 9 OBH di Malut.

"Kita terus mendorong agar bantuan hukum gratis ini dapat terus ditingkatkan kedepannya," terang Andi Taletting langi.

Kaitan dengan itu, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Anita Safitri dalam kesempatan sebelumnya menyampaikan bahwa untuk memudahkan pemberian bantuan hukum gratis, pihaknya membangun inovasi Si Perahu.

"Inovasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan bantuan hukum Kanwil Kemenkumham Malut, melalui WhatsApp di nomor 082214375003, scan barcode, atau mengakses link https://bit.ly/siperahu maka masyarakat dapat mengakses informasi dan permohonan, " katanya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan tarif layanan paspor elektronik pada 2025 naik menjadi Rp950.000 dibandingkan tahun sebelumnya Rp650.000, guna penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Kenaikan layanan paspor ini terhitung 17 Desember 2024," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang Alimuddin di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tarif layanan paspor elektronik naik Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun dari Rp650.000.

Sementara itu tarif layanan paspor elektronik masa berlaku lima tahun masih tetap Rp650.000. Selanjutnya, tarif layanan paspor biasa untuk masa 10 tahun naik jadi Rp650.000 dari Rp350.000 dan untuk masa lima tahun masih tetap Rp350.000.

"Tarif layanan paspor untuk masa 10 tahun ini cukup mengalami kenaikan signifikan dan diharapkan dapat meningkatkan PNBP dari pelayanan paspor di daerah ini," katanya.

Ia menyatakan kenaikan tarif paspor tahun ini tentunya target PNBP Kantor Imigrasi Pangkalpinang 2025 juga mengalami kenaikan Rp7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp5 miliar.

"Kami optimis target PNBP tahun ini tercapai dan mudah-mudahan enam bulan kedepan target ini tercapai dengan baik," katanya.

Ia menambahkan realisasi PNBP 2024 Kantor Imigrasi Pangkalpinang mencapai Rp11.069.440.000 atau terealisasi 220 persen dari target yang ditetapkan Rp5.023.961.000.

"PNBP selama 2024 ini didominasi penerimaan dari layanan paspor dan sisanya dari pelayanan keimigrasian seperti izin tinggal warga negara asing dan lainnya," katanya.

Singkawang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), telah melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp9,8 miliar atau 99 persen dari pagu anggaran sebesar Rp9,9 miliar tahun 2024.

"Kami juga meraih penghargaan karena telah mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp19,5 miliar atau 247 persen dari target awal yakni sebesar Rp7,9 miliar," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang Hanafi saat rilis kepada media, di Singkawang, Rabu.

Kemudian, kata dia lagi, dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tahun 2024, pihaknya telah melakukan penolakan dan penundaan permohonan paspor, dengan jumlah penolakan sebanyak 41 permohonan dan penundaan sebanyak 73 permohonan.

"Kantor Imigrasi Singkawang terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang humanis dan selalu kerja dengan hati," ujarnya.

Selanjutnya, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan keberadaan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, dengan tujuan menjaga ketertiban dan keamanan negara, pihaknya telah menggelar operasi gabungan Timpora yang berlokasi di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang.

Di tahun 2024 juga, dilakukan operasi gabungan sebanyak 2 kali dan operasi Jagratara sebanyak 3 kali.

" tujuannya untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku," katanya.

Selanjutnya, untuk mengawasi orang asing di wilayah kerja Imigrasi Singkawang telah dilakukan operasi mandiri sebanyak 15 kali dan operasi intelijen sebanyak 13 kali untuk pengumpulan bahan keterangan, keadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerja Imigrasi Singkawang.

"Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada Kantor Imigrasi Singkawang, semoga layanan yang kami berikan berkenan di hati. Kami berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya pula.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan sedang merencanakan pembangunan gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional di wilayah Jakarta.

Kepala Biro Umum BNPT sekaligus Ketua Tim Teknis Pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional Marsma TNI Fanfan Infansyah mengatakan keberadaan Pusat Kesiapsiagaan Nasional akan berperan strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dan meningkatkan daya tahan nasional atau national resilience.

"Bangunan ini akan memiliki peran yang strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme serta untuk membangun national resilience sebagai upaya pencegahan dan mengatasi ancaman terorisme," kata Fanfan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan pembangunan gedung yang direncanakan dimulai tahun 2025 di wilayah Jakarta Barat itu tidak hanya menjadi bagian dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional, tetapi juga bagian dari upaya BNPT untuk menjadi pusat koordinasi dan orang yang kembali dari rehabilitasi (returnees).

Kawasan tersebut, kata dia, kelak juga akan menjadi pusat pelayanan asesmen koordinasi aparat penegak hukum, kegiatan kontra-radikalisasi, hingga pemulihan korban tindak pidana terorisme.

"Gedung ini sekaligus menjadi simbol integrasi strategi nasional. Sarana prasarana yang akan dibangun bukan hanya untuk memperkuat kesiapsiagaan, tapi juga menjadi pusat koordinasi dan rehabilitasi para returnees," ucap dia menambahkan.

Medan (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Kemenkumham Sumatera Utara menyampaikan di malam pergantian tahun baru 2025, di lingkungan Rutan Kelas I Medan berjalan aman dan kondusif.

“Kita memastikan keamanan pada pergantian malam tahun baru 2025 di lingkungan Rutan Kelas I Medan berjalan aman dan kondusif,” ujar Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas I Medan Mytrando Indra Tuju ketika dihubungi dari Medan, Rabu (1/1).

Pihaknya bersama TNI-Polri, dari Koramil 0201-06/MS dan Polsek Helvetia sebelumnya melakukan kontrol keamanan di lingkungan Rutan Kelas I Medan menjelang pergantian malam tahun baru 2025.

Pengecekan sarana prasarana dan fasilitas keamanan, lanjut dia, diperlukan perhatian ekstra, mengingat meningkatnya aktivitas di dalam Rutan Kelas I Medan saat pergantian tahun, seperti di tempat layanan kunjungan dan tempat besukan.

"Kami lakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap fasilitas keamanan,” jelas dia.

Di antaranya, jelas dia, pengecekan di mulai dari pintu utama, layanan kunjungan dan tempat besukan, pos jaga, hingga peralatan pemantauan seperti CCTV.

“Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Rutan Kelas I Medan tetap dalam kondisi aman dan kondusif," ujar Mitrando.

Dia menambahkan, pengamanan bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi juga melibatkan sinergi seluruh pihak, seperti bantuan jaga dari APH (Aparat Penegak Hukum) TNI-Polri, dan juga warga binaan itu sendiri.

“Kami menghimbau kepada seluruh warga binaan untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama momen pergantian tahun, keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.

Dia berharap semua pihak dapat bekerjasama menciptakan suasana yang aman dan kondusif dan diharapkan situasi di Rutan Kelas I Medan dipastikan tetap dalam kondisi aman dan terkendali setelah pergantian tahun.

“Kami berkomitmen terus memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan dan keluarga terkhusus di pelayanan besukan tatap muka tanpa mengabaikan aspek keamanan,” jelas Mytrando Indra Tuju.

Bangunan ini akan memiliki peran yang strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan sedang merencanakan pembangunan gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional di wilayah Jakarta.

Kepala Biro Umum BNPT sekaligus Ketua Tim Teknis Pembangunan Pusat Kesiapsiagaan Nasional Marsma TNI Fanfan Infansyah mengatakan keberadaan Pusat Kesiapsiagaan Nasional akan berperan strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dan meningkatkan daya tahan nasional atau national resilience.

"Bangunan ini akan memiliki peran yang strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman terorisme serta untuk membangun national resilience sebagai upaya pencegahan dan mengatasi ancaman terorisme," kata Fanfan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan pembangunan gedung yang direncanakan dimulai tahun 2025 di wilayah Jakarta Barat itu tidak hanya menjadi bagian dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional, tetapi juga bagian dari upaya BNPT untuk menjadi pusat koordinasi dan orang yang kembali dari rehabilitasi (returnees).

Kawasan tersebut, kata dia, kelak juga akan menjadi pusat pelayanan asesmen koordinasi aparat penegak hukum, kegiatan kontra-radikalisasi, hingga pemulihan korban tindak pidana terorisme.

"Gedung ini sekaligus menjadi simbol integrasi strategi nasional. Sarana prasarana yang akan dibangun bukan hanya untuk memperkuat kesiapsiagaan, tapi juga menjadi pusat koordinasi dan rehabilitasi para returnees," ucap dia menambahkan.

Kesiapsiagaan nasional dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada warga negara Indonesia (WNI) sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hal tersebut dimaknai bahwa negara melindungi semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat hingga nilai-nilai bangsa yang harus dipertahankan.

Salah satu penjabaran dalam perlindungan yang diberikan Pemerintah kepada warganya diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum bagi Pemerintah melalui kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme.

Kesiapsiagaan nasional dilaksanakan oleh Pemerintah dan dikoordinasikan oleh BNPT, di antaranya dalam aspek pemberdayaan masyarakat.

Dalam payung hukum tersebut, BNPT diamanatkan untuk melakukan pencegahan terorisme melalui tiga hal, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Kesiapsiagaan nasional yang dimaksud dalam UU tersebut, yaitu siap siaga seluruh elemen masyarakat dari ancaman aksi terorisme dan bahaya paham radikal terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Alimuddin mengatakan seorang warga negara asing (WNA) asal Nigeria di Kota Pangkalpinang terancam pidana lima tahun penjara dan denda Rp500 miliar, karena melanggar undang-udang keimigrasian.

"Warga negara Nigeria ini sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang," kata Alimuddin di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu.

Ia mengatakan warga negara Nigeria ini telah melanggar Pasal 119 ayat 1 dan Subsider ayat 2 Undang-Undang Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena tidak memiliki visa dan dan memalsukan paspor.

"Warga negara Nigeria ini melanggar Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana lima tahun penjara dan denda Rp500 miliar," katanya.

Ia menyatakan Kantor Imigrasi Pangkalpinang selama 2024 hanya menangani tindakan pro justitia terhadap warga negara asing, dan pada 2023 dan 2022 nihil kasus pro justitia terhadap orang asing.

Sementara itu, Kantor Imigrasi Pangkalpinang selama 2024 telah mendeportasi tujuh orang warga negara asing dengan rincian empat orang warga negara Thailand, dua warga negara RRC dan satu orang warga negara Singapura.

"Kasus warga negara asing dideportasi 2024 berkurang dibandingkan 2023 sebanyak 11 orang dan 2022 sebanyak 28 orang warga negara asing," katanya.

Menurut dia, warga negara asing (WNA) yang dideportasi ini karena mereka tinggal melebihi dari 60 hari dan menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan. Warga negara asing ini diberikan visa kunjungan wisata, tetapi mereka menggunakan izin tersebut untuk bekerja.

"WNA yang memiliki visa kunjungan wisata ini rata-rata bekerja di tambak udang menggunakan visa bebas kunjungan, sehingga WNA ini ditangkap dan dideportasi ke negaranya," katanya.

Karawang (ANTARA) - Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Karawang, Jawa Barat menggagalkan aksi penyelundupan pil ekstasi yang dilakukan dua orang pengunjung perempuan.

"Kami mengamankan dua pengunjung perempuan yang hendak menyelundupkan pil ekstasi ke dalam lapas pada Selasa (31/12)," kata Kepala Lapas Karawang Christo Victor Nixon Toar, di Karawang, Rabu.

Ia menyampaikan bahwa kedua perempuan yang berusaha menyelundupkan pil ekstasi saat melakukan kunjungan ke lapas, masing-masing berinisial AT (58) dan RJ (16) warga Karawang Barat.

Dua pengunjung ini masuk ke lapas untuk mengunjungi warga binaan atas nama Dian Permana yang merupakan tahanan dalam kasus narkotika.

"Saat petugas wanita melakukan pemeriksaan tubuh terhadap keduanya, ditemukan diduga 19 butir pil ekstasi yang disembunyikan di pakaian dalam atau bra dan satu buah LCD ponsel yang diikatkan di paha," katanya.

Atas peristiwa itu, Christo kemudian berkoordinasi dengan jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang.

"Hasil koordinasi dengan SatRes Narkoba Polres Karawang mengkonfirmasi bahwa (yang diselundupkan) adalah benar pil ekstasi," katanya.

Christo mengimbau kepada pengunjung lapas untuk tidak melakukan penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas. Sebab pihaknya pasti menindak tegas aksi penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Karawang melarang penjualan minuman beralkohol selama musim libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, untuk mewujudkan suasana akhir tahun yang aman, tertib, dan kondusif.

"Kami telah mengeluarkan surat edaran mengenai larangan menjual minuman beralkohol pada momentum musim libur akhir tahun ini," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh.

Kami optimistis target tahun 2025 sebesar Rp7 miliar juga akan tercapai dengan baik bahkan melebihi dari target yang ditetapkan

Pangkalpinang (ANTARA) - Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Imigrasi Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 mencapai Rp11,07 miliar atau 220 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp5,02 miliar.

"Kami optimistis target tahun 2025 sebesar Rp7 miliar juga akan tercapai dengan baik bahkan melebihi dari target yang ditetapkan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang Alimuddin di Pangkalpinang, Babel, Rabu.

Ia mengatakan DIPA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang sebesar Rp14,41 miliar dan hingga 30 Desember 2024 realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp14,39 miliar atau terealisasi 99,85 persen.

"Pada 2025 ini, kami terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan keimigrasian melalui inovasi-inovasi yang dihadirkan untuk memberikan layanan yang bersih, ramah, berintegritas, lugas, inovatif, akuntabel dan nyaman," ujarnya.

Ia menyatakan Kantor Imigrasi Pangkalpinang pada awal 2025 akan memastikan implementasi jenis dan tarif PNBP Keimigrasian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik yang berasal dari pelayanan keimigrasian bagi WNI maupun WNA.

Kemudian untuk pelayanan keimigrasian bagi WNI, selain melalui pelayanan penerbitan Paspor Republik Indonesia di dalam Kantor Imigrasi Pangkalpinang, juga melalui kegiatan pelayanan paspor di luar Kantor Imigrasi Pangkalpinang.

"Hal ini sudah kami lakukan pada 2024 melalui inovasi eazy passport dan Pelayanan Keimigrasian Keluar Masuk Desa (Pasir Kuarsa) yang merupakan layanan permohonan paspor kolektif di lokasi pemohon untuk memberi kemudahan bagi masyarakat daerah terpencil," katanya.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang pada 2025 akan melaksanakan sinergi serta koordinasi pengawasan orang asing di setiap kabupaten dan kota di wilayah kerja yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Bangka Selatan.

"Ini dengan menerapkan pengawasan keimigrasian yang humanis, serta meningkatkan sosialisasi kepada pemilik hotel, penginapan mengenai kewajiban pelaporan keberadaan orang asing yang menginap di tempat penginapannya," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Washington (ANTARA) - Kementerian Pertahanan AS atau biasa disebut Pentagon pada Senin (30/12) mengumumkan bahwa tahanan bernama Ridah Bin Saleh Al-Yazidi dipulangkan dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba, ke Tunisia.

Al-Yazidi (59) telah berada di Teluk Guantanamo sejak hari pembukaan tahanan pada 11 Januari 2002 dan dilaporkan sebagai seorang anggota al-Qaeda.

Sumber: Anadolu