Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melantik tujuh orang Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya dan tiga orang Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkup Kementerian PANRB.

Dia berharap para pejabat ini dapat mengemban tanggung jawab yang diiringi dengan komitmen yang kuat, prinsip integritas yang kokoh, serta semangat inovasi untuk mendorong reformasi birokrasi.

"Jabatan ini bukan sekadar posisi, tetapi sebuah kepercayaan yang menuntut kontribusi nyata untuk menciptakan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Gunakan kesempatan ini untuk membawa perubahan positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Rini juga menekankan pentingnya peran Kementerian PANRB sebagai bagian dari strategic triangle bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Kementerian PANRB sendiri harus memastikan tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan negara berjalan secara efektif dan terintegrasi.

“Maka dari itu, sinergi lintas sektor perlu terus diperkuat agar reformasi birokrasi berjalan lebih baik. Saya berharap Bapak dan Ibu lebih meningkatkan kolaborasi yang erat, tidak hanya antar kedeputian, namun juga paguyuban, serta Kementerian/Lembaga lain. Karena kita punya program dan outcome bersama yang harus kita selesaikan pada lima tahun mendatang," jelasnya.

Selain itu, dirinya menegaskan pentingnya mengoptimalkan momentum untuk hasil kinerja yang maksimal.

“Ini adalah awal dari kabinet baru, jadi sebenarnya momentum ini tidak muncul setiap tahun. Kita bisa memaksimalkan masa ini untuk mencari terobosan yang membawa manfaat positif. Berikan juga keleluasaan kepada para tim di lingkungan Bapak dan Ibu untuk terus berinovasi dalam mencapai kinerja yang lebih optimal,” tutur Rini.

Adapun pejabat yang dilantik hari ini adalah Reni Suzana sebagai Sekretaris Kementerian PANRB; Erwan Agus Purwanto sebagai Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan; Otok Kuswandaru sebagai Deputi Bidang Pelayanan Publik.

kemudian, Nanik Murwati sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana; Aba Subagja sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur; Abdul Hakim sebagai Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Budaya Kerja; Cahyono Tri Birowo sebagai Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Administrasi Negara;

Selanjutnya, Sri Rejeki Nawangsasih sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Utama; serta Budi Prawira dan Kamaruddin sebagai Analis Kebijakan Utama.

Bertindak sebagai saksi dalam pelantikan ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh dan Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq.

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya strategis Kementerian PANRB untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Menteri Rini juga mengingatkan bahwa setiap amanah yang diberikan akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.

"Selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Jadikan jabatan ini sebagai peluang untuk membawa perubahan yang berarti dan memastikan program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa para menteri dan perwakilan partai-partai politik sudah berkoordinasi untuk menindaklanjuti putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold (PT).

"Memang belum ada rapat koordinasi secara langsung untuk membahas masalah (putusan MK) ini, tapi konsultasi antar para menteri juga dengan parpol-parpol itu sudah terjadi untuk membahas implikasi dari putusan MK yang merupakan pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Yusril menyebutkan setelah adanya putusan terbaru MK, pasal 222 UU no. 7 tahun 2017 yang mengatur ketentuan presidential threshold artinya sudah tidak relevan dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sehingga dibutuhkan pengaturan baru.

Maka dari itu pemerintah harus berkoordinasi dengan pihak yang paling terdampak yaitu partai-partai politik agar pengaturan baru terkait pemilihan umum (pemilu) bisa diajukan dengan lebih tepat kepada DPR untuk membuat regulasi baru sejalan dengan putusan MK.

Lebih lanjut, Yusril menyebutkan bahwa pengaturan baru yang akan diajukan nantinya berdasarkan lima panduan rekayasa konstitusional yang telah dikeluarkan lembaga yudikatif tersebut.

Salah satu rekomendasi rekayasa konstitusional tersebut ialah terkait pengaturan pencalonan dari setiap partai politik yang harus proposional. Yusril mencontohkan misalnya ada 30 partai politik yang akan menjadi peserta pemilu, artinya ada kemungkinan 30 calon presiden bisa diajukan dalam pemilu terkait. Namun tentu hal itu tidak akan efektif sehingga mekanisme koalisi seharusnya diperbolehkan.

"Tapi kalau bergabung jangan sampai 29 (partai) mencalonkan satu orang, lalu yang satu partai mencalonkan, akhirnya cuma jadi dua lagi (capresnya). Jadi bagaimana mekanismenya? In between, antara terlalu banyak atau terlalu sedikit, nah itu yang mesti dikompromikan," kata pria yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu.

Maka dari itu koordinasi dengan partai politik dibutuhkan sehingga pemerintah bisa menyusun rancangan kebijakan yang tepat untuk menjaga berlangsungnya proses demokrasi setelah putusan baru MK tersebut.

Rancangan itu tentu akan disampaikan Pemerintah ke DPR agar bisa memastikan pemilu selanjutnya berjalan dengan lancar, meski begitu Yusril mengatakan rancangan itu masih belum akan disampaikan dalam waktu dekat mengingat pemilu terdekat akan berlangsung 5 tahun lagi yaitu 2029.

"Satu sikap nanti dibawa ke DPR karena memang memerlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru,"tutupnya.

Sebelumnya, diwartakan Mahkamah Konstitusi pada Kamis (2/1), memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan adanya putusan ini, semua partai politik berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Palangka Raya (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah membongkar peredaran gelap narkoba jenis sabu di Rumah Tahanan Kelas II Palangka Raya, dengan melibatkan sembilan orang tersangka.

Kabid Brantas BNNP Kalteng Kombes Pol Ruslan Abdul Rasyad di Palangka Raya, Jumat, mengatakan sembilan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kepemilikan sabu seberat 2 kilogram tersebut yakni dua petugas Rutan Palangka Raya bernama Donny Martinus Samad dan Muh Azwar Maulana yang berperan membantu memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam rutan.

"Kemudian ada empat orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) bernama Subaidi, Fitriansyah alias Petrok, Aldi yang berstatus WBP Rutan Kelas II Palangka Raya dan satu perempuan bernama Riri berstatus WBP di Lapas Perempuan. Sedangkan sisanya tiga orang warga sipil Jandi Niko Prinando, Fransesli I Numan, Yoyep Karuing berperan sebagai pemesan barang terhadap WBP di dalam rutan," kata Ruslan.

Dia menjelaskan, sebelum terbongkarnya bisnis haram di dalam rutan tersebut tim BNNP Kalteng pada 5 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Sapan XXI Kota Palangka Raya berhasil membekuk Jandi Niko Prinando karena menyimpan sabu seberat 1.260 gram di atas plafon.

Setelah mengamankan Jandi Niko Prinando, pihaknya melakukan pengembangan ternyata yang bersangkutan diarahkan oleh dua orang berinisial Fransesli I Numan dan Yosep Karuing yang tidak lain adalah pemesan narkoba tersebut.

"Setelah diinterogasi keduanya mengaku bahwa mendapatkan barang tersebut dari rutan atas bantuan dari Riri sehingga bisa berkomunikasi dengan Subaidi dan Fitriansyah yang berada di dalam rutan, hingga perkara tersebut terbongkar,' ungkap Ruslan.

Perwira berpangkat melati tiga itu menambahkan, dengan kolaborasi Kepala Rutan, Lapas Palangka Raya dan Kemenkumham Kalteng akhirnya tim BNNP Kalteng bisa menangkap WBP yang sudah menjadi target operasi (TO) tim.

Alhasil pada Kamis (9/1) sekitar pukul 20.30 WIB, dilakukan penggeledahan di kebun yang berada di lingkup rutan yang dipimpin langsung oleh Kepala BNNP Kalteng Brigjen Pol Joko Setiono bersama Direktur Kepatuhan Internal Ditjen PAS Lilik Sujandi, Kadiv Pas Kalteng Tri Septono Pambudji yang didampingi dan Kepala Rutan Palangka Raya Sugiyanto.

Dari kolaborasi tersebut pihaknya berhasil kembali menemukan sebanyak 22 bungkus plastik sabu dengan berat kotor 108,22 gram. Selain itu pula satu unit sepeda motor, tiga handphone, bukti transfer dari rekening BCA an Fauzi kepada Donny sebesar Rp7 juta, transfer dari Aldi ke Shopeepay an Azwar sebesar Rp2,6 juta lebih dan terakhir rekaman CCTV Rutan kelas II A Palangka Raya.

"Dari pengungkapan ini kami ingin merubah mindset masyarakat agar rutan benar-benar bersih dari yang namanya peredaran narkoba, maka dari itu kolaborasi yang dilakukan instansi terkait dilakukan dengan fakta-fakta yang ada," demikian Ruslan Abdul Rasyid.

Pewarta: Adi Wibowo
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membahas teknis pelantikan kepala daerah agar berjalan efisien.

Pembahasan teknis itu terkait juga dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita saling mendiskusikan karena ini kan terkait dengan pelantikan kepala daerah, karena ini kan putusan dari Mahkamah Konstitusi, kan terkait dengan Presiden juga, dan Mensesneg yang tangani. Tapi kan menyangkut aspek-aspek hukum kan saya juga harus memikirkan masalah ini," ujar Yusril saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Yusril menjelaskan, pemerintah saat ini dalam posisi mendukung semua jalannya proses terkait penetapan kepala daerah, termasuk di dalamnya terkait sengketa Pilkada 2024.

Namun untuk daerah-daerah yang tidak mengalami kendala sengketa, ia mengatakan bahwa pemerintah mempertimbangkan agar kepala daerah yang terpilih bisa dilantik terlebih dahulu.

Menurut Yusril, ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta MK untuk membahas teknis pelantikan kepala daerah agar tidak terjadi masalah di lapangan.

"Karena ada dua putusan MK yang pertimbangan hukumnya itu agak menimbulkan keragu-raguan. Apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti, serentak, apabila sudah selesai sengketa, atau kah bisa dilantik yang tidak sengketa lebih dulu," kata Yusril.

Sebelumnya diwartakan terkait dengan pelantikan kepala daerah yang terpilih dari Pilkada 2024, DPR membenarkan bahwa waktu pelantikannya diundur dari waktu yang ditetapkan.

Pada Kamis (2/1), Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda membenarkan kabar bahwa pelantikan kepala daerah terpilih dari Pilkada Serentak 2024 akan diundur menjadi Maret 2025, dari yang semula dijadwalkan pada Februari 2025.

Dia mengatakan pelantikan diundur karena Mahkamah Konstitusi (MK) akan menyelesaikan seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Pilkada Serentak 2024, pada 13 Maret 2025.

"MK baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, wali kota terpilih setelah PHPU itu selesai di MK," kata Rifqinizamy saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

… keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan rencana para kepala daerah menjalani retreat usai dilantik–seperti pernah dilakukan Kabinet Merah Putih (KMP)–untuk melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat.

"Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama," kata Yusril ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Para kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik secara serentak, usai Mahkamah Konstitusi merampungkan seluruh sengketa/gugatan pilkada.

Yusril menyampaikan sinkronisasi antara para pemimpin daerah dan pemerintah pusat dibutuhkan, karena pemerintah daerah pada akhirnya juga akan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan program-program di daerah.

Meski begitu, Yusril mengatakan belum ada pembahasan apakah retreat tersebut akan dilaksanakan di lokasi yang sama atau tidak dengan lokasi KMP melakukan penguatan koordinasi yaitu di Bukit Tidar, Magelang.

Retreat menjadi salah satu cara dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan koordinasi dan kesatuan dari para anggota Kabinet Merah Putih di periode kepemimpinannya.

Tak lama setelah KMP ditetapkan, pada 24-27 Oktober 2024 seluruh anggota kabinet melakukan retreat di kawasan Akademi Militer (akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Terkait dengan koordinasi dengan pemerintah daerah menggunakan metode serupa, pada saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengusulkan pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar rapat rutin tahunan ini dapat dilangsungkan di lokasi Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

"Ini mungkin Pak Mendagri mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil, Akmil Magelang," kata Gibran menutup Rakornas 2024 yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Gibran menyarankan pelaksanaan rakornas di Akmil Magelang, bisa lebih lama dari retreat sebelumnya yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih.

"Kita kemarin tiga hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal lima hari," ujar Wakil Kepala Negara tersebut.

Gibran berpendapat penyatuan visi bagi para pimpinan daerah penting agar kebijakan yang diambil oleh mereka sebagai pembuat regulasi bisa tepat sasaran.

Dengan demikian, aturan tersebut bisa menggapai target dari program-program prioritas yang telah direncanakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

"Penting ini Bapak-Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia Emas," ujar Gibran.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, memeriksa seorang warga negara asing (WNA) asal India karena diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja menjadi pemandu wisata (guide).

"Kami minta keterangan lebih lanjut WNA India itu atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Anak Agung Bagus Narayana di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

WNA India berinisial VV itu diketahui masuk Pulau Dewata dengan visa saat kedatangan atau visa on arrival(VoA) untuk visa wisata.

VV lantas ditangkap petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai di area penjemputan terminal kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari Rabu (8/1).

Sebelumnya, sejak beberapa hari terakhir petugas Imigrasi meningkatkan pengawasan di area tersebut setelah pekerja di sektor pariwisata mengeluhkan adanya WNA yang menjadi pemandu wisata.

Setelah mengawasi area penjemputan, tim kemudian mendapati VV menyambut kedatangan rombongan orang asing lainnya dan mengarahkan ke kendaraan yang telah disiapkan.

Imigrasi akan mengintensifkan patroli keimigrasian di sekitar bandara untuk mengantisipasi pelanggaran keimigrasian WNA.

"Itu untuk memastikan bahwa orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai beraktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki," katanya.

Sebelumnya, sejumlah pengemudi pariwisata yang tergabung dalam Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali mengadakan aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Bali pada hari Senin (6/1).

Salah satu keluhan mereka soal keberadaan WNA yang menjadi pemandu wisata yang menjemput kedatangan orang asing di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Sementara itu, berdasarkan data Imigrasi Ngurah Rai, selama Januari—November 2024 total kedatangan WNA asing mencapai 6,37 juta orang.

Jumlah itu hampir sama dengan total kedatangan pada tahun 2019 mencapai 6,3 juta orang.

Selama periode itu, sebanyak 178 WNA dideportasi yang sebagian besar kasusnya karena tidak menaati peraturan dan melebihi masa tinggal.

Tiga besar asal WNA yang melakukan pelanggaran itu adalah Rusia, Nigeria, dan Tiongkok.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, memeriksa seorang warga negara asing (WNA) asal India karena diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja menjadi pemandu wisata (guide).

"Kami minta keterangan lebih lanjut WNA India itu atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Anak Agung Bagus Narayana di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

WNA India berinisial VV itu diketahui masuk Pulau Dewata dengan visa saat kedatangan atau visa on arrival(VoA) untuk visa wisata.

VV lantas ditangkap petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Ngurah Rai di area penjemputan terminal kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari Rabu (8/1).

Sebelumnya, sejak beberapa hari terakhir petugas Imigrasi meningkatkan pengawasan di area tersebut setelah pekerja di sektor pariwisata mengeluhkan adanya WNA yang menjadi pemandu wisata.

Setelah mengawasi area penjemputan, tim kemudian mendapati VV menyambut kedatangan rombongan orang asing lainnya dan mengarahkan ke kendaraan yang telah disiapkan.

Imigrasi akan mengintensifkan patroli keimigrasian di sekitar bandara untuk mengantisipasi pelanggaran keimigrasian WNA.

"Itu untuk memastikan bahwa orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai beraktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki," katanya.

Sebelumnya, sejumlah pengemudi pariwisata yang tergabung dalam Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali mengadakan aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Bali pada hari Senin (6/1).

Salah satu keluhan mereka soal keberadaan WNA yang menjadi pemandu wisata yang menjemput kedatangan orang asing di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Sementara itu, berdasarkan data Imigrasi Ngurah Rai, selama Januari—November 2024 total kedatangan WNA asing mencapai 6,37 juta orang.

Jumlah itu hampir sama dengan total kedatangan pada tahun 2019 mencapai 6,3 juta orang.

Selama periode itu, sebanyak 178 WNA dideportasi yang sebagian besar kasusnya karena tidak menaati peraturan dan melebihi masa tinggal.

Tiga besar asal WNA yang melakukan pelanggaran itu adalah Rusia, Nigeria, dan Tiongkok.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Washington (ANTARA) - DPR Amerika Serikat pada Kamis (9/1) mengesahkan produk legislasi yang akan memberikan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena lembaga peradilan dunia tersebut dituding "menargetkan Israel secara tidak beralasan”.

“Menurut pendapat para pimpinan, suara setuju lebih banyak, dan RUU itu disahkan,” kata ketua sidang usai pemungutan suara.

Produk legislasi yang disebut Undang-Undang Penangkalan Pengadilan yang Tidak Sah itu akan memberikan sanksi kepada siapa pun yang berupaya menyelidiki, menangkap, menahan, atau mengadili warga negara Amerika atau pejabat dari negara sekutu AS, termasuk Israel.

Produk legislasi itu menyiratkan tindakan menolak pemberian visa AS bagi pejabat ICC yang ditunjuk dan anggota keluarga dekat mereka, serta individu yang memberikan “dukungan finansial, material, atau teknologi” kepada ICC, menurut pernyataan Komite Urusan Luar Negeri.

Sebelumnya pada November, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas pemerintahan Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Galant dengan alasan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

Presiden AS Joe Biden menyebut keputusan ICC itu adalah keterlaluan.

Padahal, Amerika Serikat bukanlah negara anggota ICC dan tidak mengakui yurisdiksi lembaga peradilan itu.

ICC, seperti diketahui, adalah satu-satunya pengadilan internasional permanen di dunia yang memiliki mandat untuk menyelidiki dan mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan kekejaman internasional berupa genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Kepala Kantor Imigrasi Surabaya Ramdhani bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si meningkatkan koordinasi terkait fasilitas autogate di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo serta pelayanan paspor Immigration Lounge di Ciputra World Mall, Surabaya.

Dalam koordinasi ini, Kepala Kantor Imigrasi Surabaya di dampingi oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Aditya Triputranto, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, M. Novrian Jaya serta Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Yudhistira Yudha Permana.

Ramdhani dalam keterangannya di Surabaya, Jumat, menjelaskan Imigrasi Surabaya telah memasang 28 autogate baru di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Sidoarjo.

Ia mengatakan autogate ini dapat digunakan, baik oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing. Imigrasi Surabaya juga mengelola pelayanan paspor Immigration Lounge di Ciputra World Mall Surabaya yang melayani permohonan paspor elektronik, baik permohonan baru, penggantian maupun layanan percepatan.

"Imigrasi Surabaya memiliki 18 autogate di terminal keberangkatan dan 10 autogate di terminal kedatangan. Dengan menikmati layanan tersebut, waktu pemeriksaan hanya berlangsung sekitar 15-20 detik. Selanjutnya, untuk Immigration Lounge pelayanan yang kami tawarkan, yakni permohonan paspor yang dapat selesai di hari yang sama," ujarnya.

Ia menjelaskan dukungan dari instansi kepolisian, khususnya Polda Jawa Timur sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan inovasi yang telah diciptakan.

Ramdhani berharap Kantor Imigrasi Surabaya dan Kepolisian Daerah Jawa Timur dapat menjalin kolaborasi dalam pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan oleh Polda Jatim kepada kami. Kami berharap kolaborasi yang sudah terjalin dapat ditingkatkan lagi agar muncul inovasi-inovasi baru, baik di kepolisian maupun Imigrasi. Kami juga siap mendukung dan bekerja sama dengan Kepolisian, khususnya Polda Jatim dalam hal pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat," tuturnya.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs Imam Sugianto, M.Si memberikan dukungan penuh terhadap inovasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Surabaya yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam hal layanan keimigrasian.

"Saya menilai langkah ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan paspor di mall merupakan inovasi yang jelas akan mempermudah masyarakat dalam pembuatan paspor. Begitu juga fasilitas autogate di Bandara Juanda, jelas akan memberikan efisiensi waktu penumpang, namun tanpa mengurangi peran pengawasannya," kata Imam Sugianto.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

"Jadi, kami tidak pernah juga penyidik itu memberikan, misalkan, mendramatisir [mendramatisasi] segala macam. Kalaupun hadir atau datang ke tempat tertutup atau ke mana pun itu dalam rangka penggeledahan,"

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

Hasto siapkan pledoi dalam tujuh bahasa di persidangan

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sudah menyiapkan pledoi atau pembelaan diri di persidangan dalam tujuh bahasa agar penegakan hukum di Indonesia bisa disorot kancah dunia.

"Mas Hasto sampaikan kepada saya. Nanti pledoinya akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar bisa disaksikan dunia," kata Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

KPK tepis tudingan dramatisasi penyidikan kasus Hasto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis tudingan pihaknya mendramatisasi penyidikan kasus dugaan korupsi suap dan perintangan penyidikan terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Jadi, kami tidak pernah juga penyidik itu memberikan, misalkan, mendramatisir [mendramatisasi] segala macam. Kalaupun hadir atau datang ke tempat tertutup atau ke mana pun itu dalam rangka penggeledahan," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

KPK sita tiga Vespa senilai Rp1,5 miliar terkait kasus korupsi di LPEI

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tiga unit Vespa Piagio dan satu unit mobil bermerek Wuling terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dengan dana yang bersumber dari APBN di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Penyidik melakukan penyitaan berupa kendaraan bermotor berupa tiga unit sepeda motor berjenis Vespa Piagio dengan nilai kurang lebih Rp1,5 miliar dan satu unit mobil bermerek Wuling senilai kurang lebih Rp350 juta," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Vicky Prasetyo sebut ada kotak suara di toilet saat Pilkada Pemalang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 1 Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi menyebut ada kotak suara yang disimpan di toilet KPU Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, saat penghitungan suara Pilkada Pemalang 2024.

"Pada saat perhitungan suara berlangsung, ditemukan beberapa kotak suara di dalam toilet KPU Kabupaten Pemalang yang disimpan seperti hendak dimusnahkan," ucap kuasa hukum Vicky-Suwendi, Marloncius Sihaloho, dalam sidang pendahuluan Perkara Nomor 115/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Gedung I MK, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Ditjen Imigrasi tangkap warga negara AS buronan US Marshals

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI berhasil menangkap dan mengamankan TJC, warga negara Amerika Serikat (AS) yang merupakan buronan United States (US) Marshals atas kasus eksploitasi seksual, upaya eksploitasi anak, serta kepemilikan pornografi anak.Direktur Pengawasan dan Penindakan.

Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI Kombes Pol Yuldi Yusman mengatakan penangkapan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang saat TJC mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Kanwil Kemenkumham Riau siap membentuk 100 desa sadar hukum pada 2025, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan-aturan dan hukum yang berlaku, untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, ketenteraman dan keadilan.

"Ketertiban dan kedamaian perlu diwujudkan untuk menjamin pergaulan antara sesama agar hidup antara masyarakat semakin baik," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Nur Ichwan di Pekanbaru, Kamis.

Menurut dia, jika masyarakat semakin baik, sekaligus membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah representasi dari masyarakat yang memahami hukum dan taat hukum/aturan yang ditetapkan oleh negara misalnya taat membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas di jalan raya, saling menghargai antarwarga, menjaga nama baik masyarakat dan saling menghormati.

Karena itu katanya menyebutkan penting sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan target tersebut.

"Kami akan terus berkoordinasi dan memberikan dukungan agar proses pembinaan dan verifikasi berjalan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Dengan begitu, kami dapat memastikan bahwa setiap desa/kelurahan yang ditetapkan benar-benar memenuhi standar sebagai desa/kelurahan sadar hukum," katanya.

Program ini juga diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat Riau, khususnya dalam menciptakan budaya hukum yang kuat dan memberikan akses hukum yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Kebijakan Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia memasuki ranah baru dalam upaya mengaktualisasikan prinsip bebas aktif dalam diplomasi dan kebijakan luar negerinya.

"Diplomasi Indonesia melakukan langkah bersejarah dengan menjadi anggota BRICS," kata Djumala dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

Dalam kesempatan ini, Djumala menggarisbawahi fakta bahwa penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh relatif cepat. Niat Indonesia untuk ikut BRICS dinyatakan oleh Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024.

"Hanya berselang dua setengah bulan, Kemenlu Brazil, sebagai Ketua BRICS saat ini, mengumumkan diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh," katanya.

Menurut dia, cepatnya Indonesia diterima sebagai anggota menyiratkan sesuatu, yakni peran Indonesia dinilai penting dalam BRICS, terutama dalam tiga perspektif; yaitu geopolitik, ekonomi dan diplomasi.

Pertama, dalam konteks geopolitik dunia sekarang ini, profil Indonesia sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok membawa nuansa kemandirian dan independensi dalam tarikan kepentingan politik global.

Muruah prinsip bebas aktif akan terefleksi dalam kinerja diplomasi BRICS dalam interaksinya dengan kekuatan politik global lainnya. Pada titik ini Indonesia memperoleh ranah baru untuk mengaktualisasikan prinsip bebas-aktifnya.

Kedua, dari perspektif ekonomi, Indonesia dipandang sebagai kekuatan ekonomi regional dengan pangsa pasar terbuka yang luas dengan kelas menengah cukup besar.

Menurut Djumala, dengan status sebagai anggota G20 tidak sulit bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam kerja sama BRICS, terutama dalam pembukaan akses pasar dan arus investasi.

Ketiga, dari perspektif watak diplomasi, Indonesia selama ini sudah telanjur dikenal sebagai penengah atau bridge builder dalam banyak perbedaan kepentingan negara-negara dunia, seperti negara maju versus negara berkembang atau negara barat versus timur.

Menjadi mediator kepentingan yang berbeda secara diametral sudah menjadi DNA diplomasi Indonesia, sebut Djumala. Watak mediasi seperti ini sangat diperlukan dalam menjembatani kepentingan antara BRICS dan kekuatan blok ekonomi global lainnya.

"Sebenarnya di sinilah letak nilai lebih yang dimiliki Indonesia ketika menjadi anggota BRICS," katanya.

Djumala mengatakan adab diplomasi Indonesia yang menekankan pada upaya "menyatukan yang terbelah dan mendekatkan yang terpisah" akan mewarnai langkah BRICS ketika berhadapan dengan kepentingan blok ekonomi lain.

Diplomasi nilai yang dibawa Indonesia yang diinspirasi oleh Pancasila, yaitu gotong royong (kerjasama) dan musyawarah (dialog), diharapkan dapat mewarnai kinerja BRICS manakala kelompok tersebut berinteraksi dengan kekuatan ekonomi global lain,” jelas Djumala.

BRICS adalah forum kerjasama ekonomi negara-negara dari berbagai kawasan dunia. Saat ini BRICS beranggotakan 10 negara, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Selain itu, BRICS juga diikuti12 negara mitra, yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Dalam level dunia, BRICS menguasai 37,82 persen PDB dunia dengan jumlah penduduk 48 persen dari total populasi dunia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Djumala: BRICS ranah baru aktualisasi prinsip bebas aktif Indonesia