Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menjalin kolaborasi penguatan serta edukasi HAM di lingkungan pendidikan naungan NU seperti pesantren, sekolah, hingga perguruan tinggi.

"Sebagai usaha bersama antara PBNU dengan Kementerian HAM untuk melakukan penyadaran tentang HAM di berbagai aspek, termasuk di pesantren, di sekolah-sekolah," ujar Ketua PBNU Ahmad Suaedy di Jakarta, Selasa.

Pernyataan Suaedy tersebut disampaikan usai menggelar pertemuan antara Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Menteri HAM Natalius Pigai di Kantor PBNU, Jakarta.

Suaedy mengatakan kerja sama ini akan memperkuat apa yang telah dilakukan oleh PBNU mengenai penguatan kesadaran soal hak asasi manusia.

Nantinya, kerja sama ini tidak hanya menyasar edukasi di lembaga pendidikan, termasuk penguatan kesadaran HAM di dunia industri.

"Nah ini sudah menjadi pekerjaan PBNU, tetapi bagaimana supaya bersama-sama memperkuat itu. Termasuk dalam soal usaha tadi, soal industri dan lain-lain itu tadi diusulkan," kata dia.

Tidak hanya itu, PBNU juga diajak Natalius Pigai untuk ikut terlibat dalam program Training of Trainers (ToT) penguatan kesadaran nilai-nilai HAM yang menjadi program Kementerian HAM.

"Beliau kan punya program peningkatan tadi ada ToT, ada pelatihan gitu maksudnya. Jadi beliau minta agar ada dari NU yang ikut TOT supaya menjadi pelatih," ujar dia.

Menurut Suaedy, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf menyambut baik kolaborasi antara PBNU dan Kemen HAM. PBNU, kata dia, akan mendukung upaya pemerintah dalam upaya penguatan HAM.

"Ketum sangat bahagia dengan (kerja sama) itu, terutama program-program yang mainstreaming itu mendapat sambutan yang baik," kata dia.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Moskow (ANTARA) - Badan penegak hukum Amerika Serikat menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) sebagai jalan pintas untuk menemukan dan menahan tersangka tanpa bukti lain, mengabaikan petunjuk yang jelas, demikian laporan surat kabar The Washington Post.

Sebanyak 15 departemen kepolisian di 12 negara bagian menahan beberapa orang yang menjadi tersangka yang diidentifikasi oleh algoritma AI tanpa bukti independen yang menghubungkan mereka dengan kejahatan tersebut, kata laporan itu pada hari Senin.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa badan penegak hukum AS dalam banyak kasus bertentangan dengan kebijakan internal mereka sendiri, yang mengharuskan petugas polisi mendukung bukti apa pun yang ditemukan dengan bantuan AI.

Menurut investigasi The Washington Post, sedikitnya delapan orang ditahan secara keliru oleh penyidik AS menggunakan teknologi pengenalan wajah.

Dalam beberapa kasus, polisi tidak memeriksa alibi tersangka atau pernyataan saksi palsu, dan dalam kasus lain, mereka mengabaikan sidik jari dan jejak DNA yang mengarah ke orang lain, demikian bunyi laporan itu.

Laporan itu mencatat bahwa penyidik bahkan tidak memperhitungkan perbedaan yang jelas dalam penampilan penjahat yang direkam oleh kamera pengintai dan tersangka yang diidentifikasi oleh AI.

Ada kasus ketika petugas penegak hukum menahan seorang wanita yang sedang hamil tujuh bulan, menuduhnya melakukan perampasan mobil, meskipun faktanya tidak ada yang menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya sedang hamil.

Skala sebenarnya dari masalah tersebut kemungkinan besar jauh lebih besar, surat kabar itu melaporkan, seraya menambahkan bahwa penyidik AS tidak diwajibkan secara hukum untuk memberikan data tentang penggunaan pengenalan wajah AI tersebut.

Sumber: Sputnik-RIA Novosti

Moskow (ANTARA) - Badan penegak hukum Amerika Serikat menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) sebagai jalan pintas untuk menemukan dan menahan tersangka tanpa bukti lain, mengabaikan petunjuk yang jelas, demikian laporan surat kabar The Washington Post.

Sebanyak 15 departemen kepolisian di 12 negara bagian menahan beberapa orang yang menjadi tersangka yang diidentifikasi oleh algoritma AI tanpa bukti independen yang menghubungkan mereka dengan kejahatan tersebut, kata laporan itu pada hari Senin.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa badan penegak hukum AS dalam banyak kasus bertentangan dengan kebijakan internal mereka sendiri, yang mengharuskan petugas polisi mendukung bukti apa pun yang ditemukan dengan bantuan AI.

Menurut investigasi The Washington Post, sedikitnya delapan orang ditahan secara keliru oleh penyidik AS menggunakan teknologi pengenalan wajah.

Dalam beberapa kasus, polisi tidak memeriksa alibi tersangka atau pernyataan saksi palsu, dan dalam kasus lain, mereka mengabaikan sidik jari dan jejak DNA yang mengarah ke orang lain, demikian bunyi laporan itu.

Laporan itu mencatat bahwa penyidik bahkan tidak memperhitungkan perbedaan yang jelas dalam penampilan penjahat yang direkam oleh kamera pengintai dan tersangka yang diidentifikasi oleh AI.

Ada kasus ketika petugas penegak hukum menahan seorang wanita yang sedang hamil tujuh bulan, menuduhnya melakukan perampasan mobil, meskipun faktanya tidak ada yang menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya sedang hamil.

Skala sebenarnya dari masalah tersebut kemungkinan besar jauh lebih besar, surat kabar itu melaporkan, seraya menambahkan bahwa penyidik AS tidak diwajibkan secara hukum untuk memberikan data tentang penggunaan pengenalan wajah AI tersebut.

Sumber: Sputnik-RIA Novosti

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Langkat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Langkat kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Piagam Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Nasional Tahun 2024.

Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, pada Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, kata Kabag Hukum Sekdakab Langkat Alimat Tarigan, di Stabat, Selasa.

Dimana Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy, hadir langsung pada acara tersebut bersama beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemangku HAM, seperti Kepala Dinas Kesehatan, Sosial, dan Lingkungan Hidup. Piagam ini kemudian diserahkan kepada Pj. Bupati Langkat melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada 9 Januari 2025, diwakili oleh Kabag Hukum Setdakab Langkat Alimat Tarigan.

Penghargaan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor MHA-01.HA.02.01.01 Tahun 2024, tertanggal 13 November 2024. Prestasi tersebut menjadi bukti nyata keseriusan Pj. Bupati Langkat dalam mendorong penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Kabupaten Langkat.

Menurut Pj Bupati Faisal Hasrimy, keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi seluruh OPD terkait dalam memenuhi 120 indikator penilaian yang terbagi menjadi dua kategori utama. Kategori pertama adalah Hak Sipil dan Politik, yang meliputi hak atas bantuan hukum bagi warga miskin, informasi, keberagaman, pluralisme, serta partisipasi dalam pemerintahan.

Sementara untuk kategori kedua adalah Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, mencakup hak atas kesehatan, pendidikan, lingkungan yang sehat, perumahan layak, pekerjaan, serta hak perempuan dan anak.

Bagian Hukum Setdakab Langkat sebagai fasilitator pelaporan aksi HAM, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Sumut atas bimbingan yang diberikan. Selain itu, dukungan dari OPD terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas LH, Dinas KBPPA, dan lainnya, menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai penghargaan ini.

“Kami bersyukur atas kerja keras semua pihak yang telah membantu mewujudkan penghargaan ini. Prestasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Langkat mampu menjadi contoh dalam penghormatan dan pemajuan HAM di tingkat nasional,” ujar Faisal Hasrimy.

Melalui penghargaan ini, Pemkab Langkat berkomitmen untuk terus memperkuat upaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut narapindana kasus narkotika yang dikenal dalam kelompok “Bali Nine” menjalani rehabilitasi setelah dipindahkan dari Indonesia ke Australia.

“Mereka tidak bebas. Itu (rehabilitasi) sesuai prosedur yang berlaku di negaranya,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

Dia menjelaskan berdasarkan aturan di Negeri Kanguru itu, narapidana yang sudah menjalani hukuman penjara selama periode tertentu, maka mereka menjalani proses rehabilitasi.

Proses rehabilitasi itu, kata dia, tetap dalam pengamatan pemerintah Indonesia.

“Prosesnya itu rehabilitasi tetap dalam pengawasan,” ucapnya.

Sebelumnya, lima orang anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman di Indonesia menjalani transfer kembali ke negaranya Australia pada Minggu (15/12/2024).

Lima narapidana anggota Bali Nine yang sebelumnya menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia itu yaitu Si Yi Chen dan Matthew di Lapas Kerobokan, Scott di Lapas Narkotika Bangli Bali, serta Michael dan Martin Stephens keduanya dipindahkan dari Lapas Kerobokan ke lapas di luar Bali salah satunya di Jawa Timur.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena upaya penyelundupan heroin seberat total 8,2 kilogram pada 2005.

Kesembilan terpidana itu yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa kali remisi.

Sedangkan Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Selain dari Australia, narapidana asing yang juga telah dipulangkan berdasarkan kesepakatan kedua negara yakni Mary Jane dari Filipina.

Setelah pemulangan narapidana dari Australia dan Filipina itu, negara lain juga ikut meminta pemulangan warganya kepada pemerintah Indonesia, salah satunya dari Prancis.

Menko Yusril menyebutkan pemerintah Prancis melalui Kementerian Kehakiman saat ini sedang dalam tahap pembicaraan dengan Indonesia.

Namun, ia belum memberikan detail nama narapidana yang berpeluang dikembalikan ke negaranya.

“Pemulangan ada kemungkinan terjadi kalau disepakati,” imbuh Menko Yusril.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Senin (13/1), dan berikut beberapa yang dapat Anda baca kembali di pagi ini, yakni mulai dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka hingga polisi mendalami peristiwa ledakan di Mojokerto.

1. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto penuhi panggilan KPK

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK), Senin (13/1), memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

"HK sudah hadir," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (13/1).

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK tolak permohonan penundaan pemeriksaan Hasto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan penundaan pemeriksaan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dengan alasan menunggu rampungnya proses gugatan praperadilan.

"Atas permohonan tersebut, info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa permohonan itu ditolak, prosesnya tetap berlanjut. Apakah nanti saudara HK akan dilakukan pemanggilan selama proses praperadilan? Itu nanti dikembalikan kepada penyidik lagi. Intinya, permohonan sudah diterima, tetapi tanggapan dari KPK itu ditolak," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1).

Selengkapnya baca di sini.

3. TNI AL tegaskan prajurit pelaku pembunuhan di Sorong diproses hukum

Komando Armada (Koarmada) III TNI Angkatan Laut menegaskan salah satu prajurit dari satuannya yang diyakini terlibat kasus pembunuhan seorang wanita di Sorong, Papua Barat Daya, akan dihukum sesuai aturan yang berlaku.

"Kami memastikan bahwa anggota yang terlibat akan diproses secara transparan, tegas, dan sesuai hukum yang berlaku," kata Panglima Koarmada (Pangkoarmada) III Laksamana Muda TNI Hersan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (13/1).

Selengkapnya baca di sini.

4. Hasto surati pimpinan KPK soal praperadilannya

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) bakal menyurati pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal praperadilannya, sekaligus berharap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam proses hukumnya.

"Pada kesempatan ini, penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses praperadilan tersebut," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1).

Selengkapnya baca di sini.

5. Polisi dalami peristiwa ledakan di Mojokerto akibatkan dua wafat

Petugas Kepolisian Resor Mojokerto, Jawa Timur, mendalami peristiwa ledakan salah satu rumah di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, hingga mengakibatkan dua orang meninggal.

Kepala Polres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto di Kabupaten Mojokerto, Senin (13/1), mengatakan saat ini petugas laboratorium dan forensik (Labfor) dari Polda Jatim juga melakukan pendalaman akibat peristiwa ledakan yang terjadi sekitar pukul 09.00 WIB tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polda Maluku menjalin kerja sama dalam bidang pencegahan terorisme di daerah itu.

"Bersama Densus 88 kami menyepakati adanya kolaborasi antarinstansi yang harus selalu ditingkatkan terkhusus dalam pencegahan terorisme," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri di Ambon, Senin.

Hal itu dikatakannya saat menerima kunjungan tim Pencegahan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polda Maluku yang dipimpin oleh Kasatgas Densus 88 Anti Teror Wilayah Maluku Kombes Pol I Wayan Sukarena.

Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas untuk menghancurkan tindak pidana terorisme di Indonesia. Anggota Densus 88 dilatih khusus untuk menangani segala jenis ancaman terorisme, baik yang berkaitan dengan kelompok bersenjata maupun teror bom.

Berkaitan dengan hal itu beberapa tindakan pencegahan anti-terorisme yang dilakukan kedua pihak, antara lain meliputi meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang bahaya terorisme, mengembangkan sistem pengawasan dan pemantauan, meningkatkan kerja sama antarlembaga keamanan dan intelijen hingga mengembangkan peraturan dan undang-undang anti-terorisme.

Pada kesempatan itu juga Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemisahan kementerian, Kanwil Kemenkum Maluku lebih fokus pada pelayanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, regulasi pada harmonisasi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, hingga strategi kebijakan hukum.

Oleh sebab itu, kata dia, peran konkret Kemenkum dalam pencegahan terorisme, yakni mengembangkan kebijakan hukum anti-terorisme, menyusun peraturan dan undang-undang terkait terorisme, mengawasi pelaksanaan hukum anti-terorisme dan menjaga keamanan dan ketertiban.

"Kami memiliki tenaga penyuluh hukum yang nantinya bisa berkolaborasi dalam memberikan sosialisasi ke masyarakat terkait mencegah tindak pidana terorisme," ujar Saiful.

Sementara tugas Densus 88, yakni melakukan intelijen, mencegah terorisme, menindak terorisme, menyidik terorisme, mengidentifikasi terorisme, mensosialisasikan terkait bahaya terorisme.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini:

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Senin (13/1), mulai dari upaya pengajuan penurunan tarif dagang dengan Amerika Serikat(AS) hingga pembangunan rumah untuk korban pelanggaran HAM di Aceh.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini:

1. Airlangga: Indonesia ajukan penurunan tarif dagang dengan AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia bakal berupaya mengajukan penurunan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) melalui kerja sama bilateral antarkedua negara untuk memitigasi dampak dari kebijakan tarif impor di masa pemerintahan Donald Trump mendatang.

"Kita sedang meminta supaya akan ada kerja sama ekonomi secara bilateral, supaya tarifnya kita turunkan," kata Airlangga usai acara IBC Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Kementerian PU-ADB jajaki kerja sama pembiayaan infrastruktur Astacita

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan Country Director Asian Development Bank (ADB) Jiro Tominaga menjajaki kerja sama pembiayaan melalui skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

“Pertemuan ini diharapkan juga dapat mendiskusikan dan menjajaki potensi inisiatif kolaboratif antara Indonesia dan ADB dalam memberikan dukungan agenda pembangunan nasional dan Astacita, khususnya pada sektor infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, energi, air, dan pembangunan infrastruktur hilir,” kata Diana di Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Ada pagar 30,16 km, Wamen PU: Tanggul laut raksasa sesuai rencana

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara (Pantura) Jawa tetap dilakukan sesuai rencana, meskipun ada pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah perairan Tangerang, Banten.

"Kalau kita untuk yang tanggul laut (raksasa) tetap akan kita lakukan sesuai dengan rencana, yang sudah kita inikan (rencanakan)," kata Wamen PU ditemui seusai menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Kemendag beri sanksi administratif 41 distributor MinyaKita

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) telah memberikan sanksi administratif kepada 41 pelaku usaha di tingkat distributor maupun pengecer yang menjual minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita di atas harga eceran tertinggi (HET).

Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan hal ini dilakukan karena masih banyak pengecer di daerah-daerah yang menjual MinyaKita di atas Rp15.700 atau lebih tinggi dari HET.

"Dirjen (Direktur Jenderal) PKTN telah memberikan sanksi kepada 41 pelaku usaha baik itu di tingkat pengecer maupun distributor yang telah terbukti melakukan pelanggaran," ujar Iqbal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Wamen PU: 29 rumah dibangun, pemulihan pelanggaran HAM di Aceh

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, sebanyak 29 unit rumah telah selesai dibangun sebagai upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Aceh.

"Pemerintah itu hadir untuk menangani ya, untuk yang kena HAM ini, kita tidak diam saja, ada buktinya bahwa kita sudah melakukan ya (membangun 29 unit) rumah, (korban pelanggaran HAM berat di Aceh)," kata Diana di Jakarta, Senin.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kami turut berduka cita atas kejadian ini dan akan memastikan keadilan ditegakkan

Jakarta (ANTARA) - Komando Armada (Koarmada) III TNI Angkatan Laut menegaskan salah satu prajurit dari satuannya yang diyakini terlibat kasus pembunuhan seorang wanita di Sorong, Papua Barat Daya, akan dihukum sesuai aturan yang berlaku.

"Kami memastikan bahwa anggota yang terlibat akan diproses secara transparan, tegas, dan sesuai hukum yang berlaku," kata Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III Laksamana Muda TNI Hersan saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin.

Pernyataan Pangkoarmada III itu merujuk pada kasus yang melibatkan seorang prajurit TNI AL dari Koarmada III berpangkat kelasi (KLS) berinisial A.

Prajurit TNI AL itu diyakini sebagai pelaku pembunuhan seorang wanita berinisial KIYL (usia 20 tahun), yang jasadnya ditemukan warga di Pantai Saoka, Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (12/1).

Jasad korban, saat ditemukan oleh warga, dalam kondisi tidak berbusana dan tubuhnya penuh dengan tusukan senjata tajam seperti sangkur.

Perihal kasus itu, Hersan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban.

"Atas nama institusi, saya menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada keluarga korban dan masyarakat atas peristiwa ini. Kami turut berduka cita atas kejadian ini dan akan memastikan keadilan ditegakkan," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Komandan Polisi Militer TNI AL Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XIV Sorong Letnan Kolonel Laut (PM) Dian Sumpena kepada wartawan di Markas Polresta Sorong, Senin, mengungkap bahwa prajurit TNI AL berinisial A telah mengakui perbuatannya.

Danpomal melanjutkan penyidik masih mendalami motif pelaku membunuh korban.

Dian menambahkan Pomal Lantamal Sorong juga terus berkoordinasi dengan Polresta Sorong dalam mengusut kasus pembunuhan tersebut.

Ia menegaskan jika terbukti bersalah maka pelaku akan dihukum berat. Tidak hanya hukuman pidana, pelaku juga terancam dipecat dari prajurit TNI AL.

Kapolresta Sorong Komisaris Besar Polisi Happy Perdana Yudianto saat jumpa pers bersama Danpomal Lantamal Sorong mengatakan kepolisian siap membantu Pomal melengkapi berkas penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut.

"Kami hanya melengkapi berkas awal karena awal di TKP adalah kami dan ini tentunya akan membantu penyidikan Angkatan Laut," kata Kapolresta.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Palu (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Tojo Una-una menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wakai terkait penemuan mayat seorang warga negara asing (WNA) di Pantai Kepulauan Una-una, Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Sulawesi Tengah.

"Belum diketahui dengan pasti apa penyebab kematian WNA tersebut. Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi Banggai dan rumah sakit setempat guna keperluan visum atau autopsi," kata Kapolres Touna AKBP Ridwan J.M. Hutagaol dalam keterangannya diterima di Palu, Sulawesi Tengah, Senin.

Ia menerangkan kronologis penemuan mayat WNA yang diketahui bernama Louis Marmy (19) berkebangsaan Swiss itu di Desa Binanguna, Kecamatan Una-una pada Minggu (12/1) sekitar pukul 18.30 WITA.

Ia mengatakan salah seorang pegawai pengelola alat selam Resort Pristine menemukan mayat WNA Louis di area pantai yang berjarak sekitar radius 100 meter dari resort, tepatnya di dalam air kedalaman sekitar enam meter.

"WNA Louis ditemukan oleh pegawai tersebut dengan posisi tertidur dan memakai kacamata renang, sepatu bebek, sabuk pemberat dua kilogram dan menggunakan celana pendek berwarna orange," katanya.

Kemudian, kata dia, pegawai tersebut langsung mengangkat WNA Louis ke permukaan dan membawanya ke jembatan resort dan berteriak untuk mendapatkan pertolongan.

Kapolres mengatakan setelah mendengar suara teriakan, manajer penginapan yang sedang duduk di depan kafe langsung menuju jembatan dan mengeluarkan barang yang digunakan WNA Louis.

Setelah itu, sang manajer langsung melakukan pertolongan pertama seperti memeriksa nadi kemudian memberikan nafas bantuan antara mulut ke mulut, dan memompa jantung (CPR).

"Namun sayang, dia merasa WNA Louis sudah tidak bernyawa, lalu dengan segara dia langsung mengabari pemilik resort atas kejadian tersebut,” ujarnya.

Kemudian, kata Kapolres, sekitar pukul 21.30 WITA, personel Polsek Una-una, Koramil Una Una dan tenaga medis RSUD Wakai berangkat dari Pelabuhan Wakai menuju Desa Binanguna, dan langsung melakukan tindakan dengan mencari keterangan saksi-saksi dan mengevakuasi mayat.

Setelah berkoordinasi dengan pihak RS Wakai dan Pemerintah Kecamatan Una-una serta pemilik resort, kata dia, pihak kepolisian kemudian membawa mayat WNA Louis ke RSUD Wakai dengan menggunakan speedboat.

Ridwan menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari pihak resort, kunjungan WNA Louis Marmy merupakan kunjungan yang kedua kalinya, setelah kunjungan pertama seorang diri pada11-23 Desember 2024.

Sedangkan kunjungan kedua ini, Louis telah melakukan reservasi untuk seorang diri juga mulai tanggal 9 - 23 Januari 2025.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan, Kemenkumham Sumatera Utara bersama TNI-Polri menggelar kegiatan bakti sosial Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Kegiatan ini dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden dengan menyalurkan 250 bantuan paket sembako kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu,” ujar Plh Kepala Lapas Kelas I Medan Soetopo Berutu di Medan, Senin (13/1).

Dia mengatakan kegiatan bakti sosial ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi yang dihadapi oleh keluarga warga binaan yang selama ini mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial para tahanan.

“Dalam pelaksanaan kegiatan ini, sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, telur, dan bahan kebutuhan pokok lainnya disalurkan langsung kepada keluarga yang membutuhkan,” jelas dia.

Pihaknya menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan bantuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga warga binaan.

"Kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga yang selama ini berjuang dengan keterbatasan, sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial bagi para warga binaan," ujar dia.

Dia menambahkan, kegiatan bakti sosial ini juga merupakan bagian dari komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk terus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas.

"Dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warga binaan maupun keluarga mereka,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

“Kegiatan bakti sosial ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pihak Lapas dan masyarakat serta memberikan dampak positif bagi keluarga warga binaan yang kurang mampu,” kata Soetopo Berutu.

Ambon (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Maluku mengimbau masyarakat Kota Ambon untuk menjaga hak rasa aman di tengah masyarakat, menyusul insiden bentrokan antarwarga yang terjadi di kawasan Tugu Trikora pada Minggu (12/1) dini hari.

“Menyikapi bentrok yang terjadi, sebagai bentuk mandat Komnas HAM, kami imbau warga Ambon untuk tidak termakan isu provokatif yang tidak bertanggung jawab, dan bersama- sama menjaga kamtibmas sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak atas rasa aman di Kota Ambon,” kata Plh. Kepala Komnas HAM Perwakilan Maluku Djuliyati Toisuta, di Ambon, Senin.

Ia mengatakan setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Informasi dari kepolisian, kata dia, keributan tersebut bermula dari cekcok antarpemuda yang diduga terlibat balap liar dan mabuk-mabukan di sekitar Tugu Trikora tersebut. Perselisihan kecil tersebut memicu konsentrasi massa hingga akhirnya terjadi bentrokan yang meluas ke beberapa jalan utama dan kawasan permukiman.

Akibat bentrokan itu, tiga sepeda motor dan satu bangunan dilaporkan terbakar. Beberapa orang juga mengalami luka-luka akibat lemparan batu.

Aparat kepolisian dari Polresta Ambon yang mendapat laporan sejak Minggu (12/1) pukul 01.30 WIT dini hari langsung bergerak ke lokasi kejadian tersebut.

Djuliyati menegaskan balapan liar dan peredaran miras yang menjadi akar permasalahan terjadinya bentrok antarpemuda di Kota Ambon akhir-akhir ini harus menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maupun seluruh warga Kota Ambon.

Atas kejadian tersebut, kata dia, Komnas HAM Perwakilan Maluku juga meminta semua pihak untuk tidak menggunakan narasi kerusuhan atau isu SARA dalam setiap postingan di media sosial, yang dapat menimbulkan multitafsir dan reaksi negatif.

Selain itu, ia meminta Polresta P. Ambon dan P.P. Lease untuk menindak tegas tindakan pengrusakan terhadap beberapa bangunan milik warga, rumah ibadah, bangunan perkantoran, kendaraan roda dua dan roda empat, serta kekerasan bersama terhadap orang yang terjadi pada Minggu (12/1) dini hari sesuai mekanisme hukum yang berlaku.