Banyuwangi (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Banyuwangi, Jawa Timur, memeriksa kelengkapan dokumen senjata api di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi dalam rangkaian mencegah potensi penyalahgunaan senjata api.

Kanit IV Satuan Intelkam Polresta Banyuwangi Inspektur Polisi Satu Alam Nuswantoro mengatakan pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh senjata api yang dimiliki petugas lapas memiliki kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur dan tidak ada yang disalahgunakan.

"Kegiatan ini juga merupakan kegiatan bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Lapas," kata Alam dalam keterangannya di Banyuwangi, Rabu.

Alam menjelaskan bahwa pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa semua senjata api yang dimiliki Lapas Banyuwangi dalam kondisi baik dan administrasinya lengkap.

"Kami juga mengecek fisik senjata api dan memastikan kelengkapan dokumen administrasi, seperti izin penggunaan senjata api untuk keadaan darurat, termasuk pengecekan amunisi dan perlengkapan pendukung lainnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas II A Banyuwangi Agus Wahono menyambut baik adanya pemeriksaan tersebut berkomitmen untuk selalu menjaga keamanan dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.

"Kami sampaikan terima kasih kepada rekan rekan dari Polresta Banyuwangi yang telah berkenan melakukan pemeriksaan dan pengecekan administrasi maupun fisik senjata api yang ada di Lapas Banyuwangi," katanya.

Agus berharap pemeriksaan itu dapat meningkatkan kewaspadaan dan disiplin petugas lapas dalam menggunakan senjata api pada situasi darurat, serta menjamin bahwa senjata api hanya digunakan dalam keadaan yang benar-benar diperlukan demi menjaga keamanan lingkungan Lapas.

"Dengan pemeriksaan rutin seperti ini kami harap tercipta suasana yang lebih aman dan terkendali, baik bagi para warga binaan maupun petugas," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, sebanyak 29 unit rumah telah selesai dibangun sebagai upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Provinsi Aceh.

"Pemerintah itu hadir untuk menangani ya, untuk yang kena HAM ini, kita tidak diam saja, ada buktinya bahwa kita sudah melakukan ya (membangun 29 unit) rumah, (korban pelanggaran HAM berat di Aceh)," kata Diana di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan bahwa puluhan rumah tersebut telah selesai dibangun pada 2024. Rumah-rumah tersebut dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat itu.

"Kalau anggarannya, itu satu rumah anggarannya Rp60 juta, dengan total 29 unit rumah. anggarannya secara keseluruhan sekitar Rp3,4 miliar," ujarnya.

Wamen PU Diana Kusumastuti menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Kantor Kementerian PU, yang berlangsung secara terbatas. Keduanya membahas upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah pembangunan Memorial Living Park di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh, yang dirancang sebagai simbol rekonsiliasi dan edukasi.

Diana mengatakan, pembangunan itu merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah untuk menangani pelanggaran HAM berat di daerah tersebut. Ia menyebutkan bahwa upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat di Aceh tidak hanya melibatkan Kementerian PU, tetapi ada 19 kementerian/lembaga yang terlibat dalam upaya itu. Namun, dia tidak merinci kementerian/lembaga tersebut.

"Salah satunya yang dikerjakan di Kementerian PU adalah Memorial Living Park, rumah bagi korban pelanggaran HAM, saluran irigasi, air dan jalan,” kata Wamen Diana.

Ia menjelaskan bahwa Memorial Living Park menggabungkan konsep monumen dan ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat seluas 7.015 m2. Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari masjid berkapasitas 500 orang, area bermain anak-anak, Pinto Aceh, serta terdapat tangga dan sumur yang menjadi tengara peristiwa bersejarah yang dipertahankan.

Memorial Living Park dibangun Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh anggaran Rp13 miliar. Proyek ini dibangun 13 Oktober 2023-31 Mei 2024 dan diharapkan dapat diresmikan pada Februari 2025 ini.

Di tempat yang sama, Wamen HAM Mugiyanto Sipin mengatakan, pembangunan Memorial Living Park bertujuan untuk mengingatkan kepada semua pihak agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

"Memorial Living Park akan menjadi tempat edukasi masyarakat, ruang pertemuan masyarakat. Kita berekonsiliasi dengan masa lalu, taman ini akan menjadi titik temu untuk silaturahmi dan edukasi, inilah gunanya Memorial Living Park,” ucap Wamen Mugiyanto.

Ia juga mengapresiasi pembangunan untuk pemulihan korban pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Kementerian PU. "Kami dari Kementerian HAM ingin menyampaikan bahwa upaya untuk menyelesaikan atau memulihkan korban pelanggaran HAM berat akan terus dilaksanakan,” ucapnya.

Pembangunan Memorial Living Park Pidie merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat dan salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di Kawasan Rumoh Geudong tepatnya di Gampong Bili Kecamatan Glumpang Tiga.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen PU: 29 rumah dibangun, pemulihan pelanggaran HAM di Aceh

Ramallah, Palestina (ANTARA) - Kementerian Kesehatan Palestina bersiap menerima kembalinya tahanan yang akan dibebaskan oleh rezim zionis biada Israel, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tawanan dengan Hamas.

MoatasemMohisen, seorang pejabat Kemenkes Palestina, Selasa (14/1), memerintahkan rumah sakit bersiap menyambut kesepakatan dan para tahanan dibebaskan.

Dia juga menyebut tentang penyiksaan brutal yang dialami warga Palestina yang ditahan di berbagai penjara Israel.

Rumah sakit di Palestina diminta mempersiapkan klinik penyakit dalam dan bedah untuk memeriksa kesehatan tahanan dan merawat mereka.

Stasiun TV Israel, Channel 12, melaporkan bahwa pemimpin Israel BenjaminNetanyahu akan menggelar rapat mendadak soal keamanan pada Selasa malam untuk membahas kesepakatan tersebut.

Media Israel juga melaporkan adanya kemajuan signifikan dalam negosiasi gencatan senjata di Jalur Gaza yang telah berlangsung selama beberapa pekan.

Sebelumnya, Hamas menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan sudah berada di tahap akhir.

Sumber: Anadolu

Ramallah, Palestina (ANTARA) - Kementerian Kesehatan Palestina tengah bersiap menerima tahanan yang akan dibebaskan oleh Israel sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tawanan dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Dr Moatasem Mohisen, seorang pejabat Kemenkes Palestina, pada Selasa (14/1) memerintahkan rumah-rumah sakit untuk mempersiapkan diri jika kesepakatan tercapai dan para tahanan dibebaskan.

Dia juga menyebut tentang penyiksaan brutal yang dialami warga Palestina yang ditahan di berbagai penjara Israel.

RS-RS di Palestina diminta untuk segera mempersiapkan klinik penyakit dalam dan bedah untuk memeriksa kesehatan tahanan dan merawat mereka.

Stasiun TV Israel, Channel 12, melaporkan bahwa pemimpin Israel Benjamin Netanyahu akan menggelar rapat mendadak soal keamanan pada Selasa malam untuk membahas kesepakatan tersebut.

Media Israel juga melaporkan adanya kemajuan signifikan dalam negosiasi gencatan senjata di Jalur Gaza yang telah berlangsung selama beberapa pekan.

Sebelumnya, Hamas menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan sudah berada di "tahap akhir."

Majed al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, pada Selasa mengatakan bahwa kesepakatan “akan segera diumumkan.”

Sebelumnya, sumber-sumber di Palestina juga menyebutkan bahwa kesepakatan soal Gaza "hampir selesai" dan bisa ditandatangani pada Jumat.

Menurut mereka, implementasi kesepakatan akan dilakukan dalam tiga tahap selama 40 hingga 42 hari. Rencana negosiasi tambahan akan dibuat untuk tahap berikutnya.

Pada tahap pertama, pasukan Israel akan tetap menguasai Koridor Netzarim di Gaza tengah dan Koridor Philadelphia di Gaza selatan.

Setelah satu pekan, Hamas diharapkan bisa menyerahkan daftar warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Setelah itu, Israel akan mengizinkan warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke Gaza utara.

Kemajuan tercapai setelah negosiasi mandek lebih dari setahun. Selama itu, Netanyahu kerap mengeklaim adanya kemajuan, tetapi Israel terus melancarkan operasi militernya di Gaza.

Terobosan dalam negosiasi gencatan senjata dikabarkan terjadi setelah Netanyahu mendapat tekanan dari Steve Witkoff, utusan Presiden AS terpilih Donald Trump, dalam sebuah "pertemuan yang tegang" pada Sabtu, menurut laporan Times of Israel.

Israel saat ini menahan lebih dari 10.300 warga Palestina. Di pihak lain, Hamas diperkirakan menyandera 98 warga Israel di Gaza. Kelompok itu mengatakan banyak sandera tewas akibat serangan udara Israel yang membabi buta.

Negosiasi Israel-Hamas yang ​dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS itu beberapa kali terhenti karena Netanyahu mengajukan syarat-syarat baru.

Kelompok oposisi Israel dan keluarga para sandera menuduh Netanyahu menghalangi upaya gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tawanan dengan Hamas.

Sejak Hamas melakukan serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023, Israel terus melancarkan perang di Jalur Gaza, meski Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera.

Perang Israel di wilayah kantong Palestina itu telah menewaskan lebih dari 46.600 orang, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan di Mahkamah Internasional atas perang genosida di Gaza.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Kunrat Kasmiri mendapat promosi jadi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Jawa Tengah. Pelantikannya telah dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (14/1).

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Rabu pagi, menyebutkan pria kelahiran Bandung, 29 Januari 1967 tersebut merupakan Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan atau saat ini disebut Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Angkatan 26 tahun 1993. Ia menjabat jadi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Babel sejak November 2023 hingga Desember 2024.

Selama kepemimpinannya di Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Babel, banyak capaian baik yang telah diperoleh. Diantaranya yaitu, para warga binaan dan anak binaan di Lapas, Rutan dan LPKA telah dikutkan dalam pelatihan bersertifikat, seperti pelatihan service AC, las pabrikasi, bengkel otomotif, tata boga, budi daya ikan dan rangka baja.

Di Lapas Pangkalpinang juga terdapat program pesanteren. Lalu grup band warga binaan dan anak binaan juga kerap tampil di acara pameran.

Kemenkumham Babel juga rutin memamerkan hasil karya warga binaan berupa kerajinan tangan seperti gantungan kunci, tas, lampu hias, batik tulis. Lalu rajutan tas, kotak tisu, kopiah. Ada juga makanan dan minuman seperti sari jahe, sari jeruk kunci madu, kopi destar, roti lanang, dan kerupuk kericu kericu.

Pameran tersebut bertujuan untuk mengenalkan produk hasil karya warga binaan kepada masyarakat dan meningkatkan produktivitas warga binaan di dalam Lapas, Rutan dan LPKA.

Sebanyak 140 warga binaan di Lapas Narkotika Pangkalpinang juga telah ikut program rehabilitasi. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan BNNP dan BNNK. Kegiatan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari layanan kesehatan dan pembinaan. Tujuannnya untuk pemulihan fisik dan mental, agar WBP produktif dan berfungsi sosial di masyarakat.

Sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, jajaran Lapas dan Rutan juga telah melancarkan program ketahanan pangan khususnya melalui sektor pertanian, perkebunan hingga perikanan.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Babel Harun Sulianto berterima kasih atas capaian dan kinerja baik yang telah dilakukan oleh Kunrat.

"Kami mengucapkan selamat atas promosi di jabatan yang baru," kata Harun Sulianto.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (14/1). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. KPK bantah Hasto tak ditahan karena Megawati telepon Prabowo

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membantah kabar yang menyebut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto belum ditahan karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menelepon Presiden RI Prabowo Subianto.

"Justru saya tidak mendengar soal kabar itu ya, sampai dengan kemarin saya hanya mendengarkan laporan dan membaca berita bahwa sekian-sekian itu datang, kemudian ada pemeriksaan, setelah itu saya baca-baca lagi berita-berita saja," kata Setyo.

Baca selengkapnya di sini.

2. KPK sita uang Rp350 miliar terkait perkara gratifikasi Rita Widyasari

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai lebih dari Rp350 miliar terkait penyidikan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Pada Jumat tanggal 10 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan uang dalam mata uang rupiah sebesar Rp350.865.006.126,78," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto

Baca selengkapnya di sini.

3. Kejagung pastikan beri pelindungan kepada Prof. Bambang Hero

Kejaksaan Agung memastikan akan memberikan pelindungan kepada ahli dalam sidang kasus korupsi timah Guru Besar IPB Prof. Bambang Hero Saharjo yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan memberikan keterangan palsu.

"Tentu (akan melindungi, red.) karena yang meminta itu, kan, negara. Yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan itu kan negara melalui kita,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar.

Baca selengkapnya di sini.

4. BNN, Bea Cukai, dan Imipas amankan 60,19 kg narkoba dari 11 kasus

Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama BNN Provinsi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berhasil mengamankan 60,19 kilogram (kg) narkoba dari 11 kasus tindak pidana narkotika pada periode awal Januari 2025.

Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol. I Wayan Sugiri mengatakan dari 11 kasus tindak pidana narkotika yang diungkap, Tim Gabungan telah berhasil menangkap 44 orang tersangka, sebagai buah sinergi dan kolaborasi dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Baca selengkapnya di sini.

5. Kejagung tetapkan eks Ketua PN Surabaya tersangka suap kasus Tannur

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono (RS) sebagai tersangka tindak pidana suap dalam vonis bebas Ronald Tannur.

"Karena ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi suap setelah dilakukan pemeriksaan, RS ditetapkan sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (14/1). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Menko Yusril sebut MK berpeluang batalkan parliamentary threshold

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional.

“Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra.

Baca selengkapnya di sini.

2. Pemerintah hitung opsi biaya haji turun lagi

Pemerintah sedang menghitung opsi biaya untuk haji dapat diturunkan kembali karena akan dibantu oleh pemerintah Arab Saudi.

“Sedang dihitung (ongkos naik haji) karena ini pemerintah Arab Saudi akan membantu, kita diberikan area sendiri,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan.

Baca selengkapnya di sini.

3. Gerindra belum tahu utusan PDIP yang mediatori pertemuan Mega-Prabowo

Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya belum mengetahui siapa perwakilan PDIP yang diutus sebagai mediator guna mematangkan rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Dia menyebut pihaknya juga akan mengirimkan utusan atas seizin Prabowo apabila sudah menerima utusan dari PDIP yang bertindak sebagai mediator itu.

Baca selengkapnya di sini.

4. DPR akan kaji wacana pembatasan media sosial bagi anak

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR RI akan mengkaji wacana pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak, seperti yang kini tengah dibahas oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, DPR pun tengah mendengar ide pembatasan media sosial tersebut dan sudah sempat dibicarakan. Untuk itu, menurutnya DPR pun nantinya akan membahas hal itu lebih dalam.

Baca selengkapnya di sini.

5. Bawaslu netral hadapi sidang gugatan sengketa Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan bersikap netral saat memberikan keterangan dalam sidang gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang diajukan pemohon di Mahkamah Konstitusi.

"Lalu, dimana posisi Bawaslu? Bawaslu ini posisinya memberikan keterangan terhadap Mahkamah. Keterangan terhadap apa? Terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu atas dalil-dalil pemohon," kata Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencatat penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi terhadap orang asing meningkat sekitar dua kali lipat atau 100 persen pada tahun 2024.

Di mana, sepanjang tahun 2024, Ditjen Imigrasi menetapkan sebanyak 130 orang WNA sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian.

Menteri Imipas Jenderal Pol. (Purn) Agus Andrianto mengungkapkan hal tersebut terlihat dari kenaikan penetapan warga negara asing (WNA) sebagai tersangka, pengenaan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap WNA, penangkalan WNA, serta peringkusan buronan internasional.

"Meningkatnya mobilitas orang asing harus kami sikapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap aktivitas mereka. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia," kata Agus saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (13/1).

Pada tahun 2025, Menteri Imipas menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk menggiatkan operasi secara berkala serta memperkuat sinergisitas dengan aparat penegak hukum (APH) lain.

"Jangan beri celah orang asing untuk berbuat ulah, apalagi melakukan tindak kriminal di negara kita," tuturnya.

Kota Cilegon (ANTARA) - Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 yang mengusung tema “Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi”, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon menyelenggarakan kegiatan Imigrasi Melayani melalui pelayanan Paspor Simpatik.

Layanan ini dilaksanakan pada Sabtu tanggal 4, 11, 18 dan 25 Januari 2025, sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan Paspor Simpatik membuka kuota sebanyak 75 permohonan M-Paspor selama 4 minggu. Layanan ini di khususkan untuk permohonan pembuatan paspor baru serta penggantian paspor yang masa berlakunya habis dan halaman penuh.

Namun, layanan ini tidak mencakup permohonan untuk paspor yang hilang, rusak maupun permohonan dengan perubahan data.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon, Muhammad Deny Firmansyah, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak sempat mengurus paspor pada hari kerja.

“Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi Ke-75, Kantor Imigrasi Cilegon membuka pelayanan Paspor Simpatik. Kami berharap pelayanan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan keimigrasian secara efektif dan efisien sekaligus memperkuat semangat inovasi pelayanan publik,” ujarnya.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini diimbau untuk terlebih dahulu melakukan pendaftaran online melalui aplikasi M-Paspor sesuai kuota yang tersedia.

Setelah ini, pemohon diharapkan datang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan membawa dokumen persyaratan yang lengkap diantaranya E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah serta Paspor lama bagi pemohon yang telah memiliki paspor sebelumnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Paspor Simpatik, masyarakat dapat menghubungi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon melalui kanal informasi resmi atau media sosial yang tersedia.

Kuala Lumpur (ANTARA) - Konsulat RI Tawau membagikan seperangkat alat sekolah dan makan sehat bergizi (MSB) bagi 106 anak-anak Indonesia yang belajar di community learning center (CLC) Sekolah Dasar Indera Sabah, Tawau, dalam rangka menyambut Hari Bakti Imigrasi ke-75.

Menurut Staf Teknis Imigrasi Konsulat RI Tawau Muhammad Gazel Enim Febrianto, dalam keterangan yang diterima di Kuala Lumpur, Selasa, CLC SD Inderah Sabah dipilih sebagai tempat kegiatan tidak terlepas dari statusnya yang masih tertinggal dibandingkan dengan CLC lainnya di wilayah kerja Konsulat RI Tawau.

Muhammad Gazel yang juga menjadi Koordinator kegiatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 di Perwakilan RI Tawau mengatakan dengan membagikan alat tulis sekolah seperti papan dan buku tulis, diharapkan dapat melengkapi sarana pembelajaran di CLC SD Indera Sabah dan sedikit mengurangi beban orang tua untuk membeli buku tulis.

Selain itu, ia mengatakan dengan menyantap makanan sehat bergizi dapat membantu pemenuhan standar kecukupan gizi anak-anak Indonesia yang bersekolah di tempat tersebut.

Kegiatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 di CLC SD Inderah Sabah yang dilaksanakan pada Senin (13/1) itu diawali dengan pembentangan bendera Merah Putih oleh tiga orang siswi CLC, dilanjutkan dengan perbincangan bersama Konsul RI Tawau Aris Heru Utomo mengenai keindonesiaan di salah satu ruang belajar CLC.

Dalam kesempatan tersebut, Aris mengingatkan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) untuk senantiasa menjaga dan memelihara nama baik Indonesia.

Meskipun mereka tinggal di Sabah, namun mereka tetap warga negara Indonesia (WNI) dan karenanya menjadi tugas dan tanggung jawab Konsulat RI di Tawau untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada mereka, lanjutnya.

Patuhi hukum Indonesia dan juga hukum Malaysia serta aturan terkait paspor sebagaimana mestinya, jangan sampai rusak, ujar Aris.

Setelah itu, dilakukan pula sosialisasi keimigrasian dan pencegahan narkoba. Banyak pertanyaan yang mengemuka selama perbincangan, terutama seputar prosedur pembuatan dan perpanjangan paspor, surat nikah, akte kelahiran anak dan sebagainya.

CLC Indera Sabah merupakan pusat pembelajaran masyarakat non-ladang di Kampung Inderah Sabah, Tawau, Malaysia. Pendirian CLC dirintis sejak 2016 oleh beberapa guru Indonesia yang mengajar di CLC Sungai Balung Tawau, sebuah CLC ladang yang dekat dengan Kampung Inderah Sabah, Tawau.

Para guru tersebut saat itu melihat banyak anak Indonesia dari pekerja migran Indonesia yang umumnya berprofesi sebagai nelayan di Kampung Inderah Sabah yang tidak bisa bersekolah seperti kebanyakan anak Indonesia lainnya yang orang tuanya menjadi PMI di perkebunan sawit.

Berdiri di antara kepadatan rumah penduduk, yang sebagian besar masih berkewarganegaraan Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan, CLC SD Inderah Sabah memiliki dua ruang belajar sederhana dan diresmikan penggunaannya oleh Konsulat RI Tawau pada 2018.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berperan krusial dalam reformasi perpajakan nasional.

Dia menyatakan dukungan penuh terhadap sistem yang telah mulai diterapkan sejak awal Januari 2025 itu.

“Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik,” kata Luhut dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor DJP, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga menekankan bahwa sistem informasi DJP sebelumnya masih memiliki keterbatasan, seperti teknologi yang out of date, data yang belum lengkap, dan kurangnya integritas data.

Sistem Coretax pun hadir untuk menjawab tantangan ini dengan menghadirkan sistem akuntansi yang terintegrasi dan mampu mengkonsolidasikan data perpajakan secara menyeluruh.

“Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan (helpdesk) selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Ketua DEN.

Di samping meningkatkan pelayanan pajak, Luhut juga menilai Coretax dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara.

Implementasi Coretax diproyeksikan meningkatkan tax ratio Indonesia sebesar 2 persen poin dari kondisi saat ini dan menutup tax gap sebesar 6,4 persen dari PDB, sebagaimana dipaparkan Bank Dunia.

Langkah tersebut berpotensi menambah penerimaan negara serta membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp1.500 triliun dalam lima tahun ke depan.

Luhut juga menekankan pentingnya integrasi Coretax dengan sistem Govtech untuk memperkuat interoperabilitas data antarinstansi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan disiplin pajak masyarakat.

Namun, Luhut mengingatkan bahwa aspek keamanan data harus menjadi prioritas utama.

“Sistem keamanan harus dirancang dengan sangat baik untuk menumbuhkan kepercayaan wajib pajak. Dengan pertukaran data secara real-time antara Coretax dan Govtech, integritas dan keamanan data wajib dijaga agar dapat mendukung keberhasilan program ini,” tambahnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Sorong (ANTARA) - Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III Laksamana Muda TNI Hersan perintahkan Komandan Polisi Militer TNI AL Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XIV Sorong Letnan Kolonel Laut (PM) Dian Sumpena segera memproses hukum prajurit pelaku pembunuhan di Sorong, Papua Barat Daya.

"Saya sudah arahkan Pomal Lantamal XIV Sorong untuk secepatnya diproses, segera kita limpahkan ke pengadilan militer yang ada di Jayapura," jelas Pangkoarmada III di Sorong, Selasa.

Pernyataan Pangkoarmada III itu merujuk pada kasus yang melibatkan seorang prajurit TNI AL dari Koarmada III berpangkat kelasi (KLS) inisial A.

Prajurit TNI AL itu diyakini sebagai pelaku pembunuhan seorang wanita berinisial KIYL (usia 20 tahun), yang jasadnya ditemukan warga di Pantai Saoka, Sorong, Papua Barat Daya, pada Minggu (12/1).

"Sebab yang menentukan hukumannya adalah Dirmil Militer yang ada di Jayapura, namun untuk penyelidikan awal akan dilaksanakan oleh Pomal Lantamal XIV Sorong," katanya.

Hersan sangat menyayangkan tindakan pembunuhan yang telah dilakukan prajurit TNI AL sebab pimpinan TNI AL selalu menekankan penegakan aturan dan tidak ada prajurit yang melanggar aturan.

"Itu keputusan dan arahan pimpinan sangat jelas, tetapi masih dilanggar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Ini yang kita sangat disayangkan," ujarnya.

Dia memastikan bahwa TNI AL pun akan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada prajurit TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap KIYL (20) di Pantai Saoka, Kota Sorong.

Pangkoarmada pun belum memastikan motif di balik kasus pembunuhan itu, namun memastikan tim penyidik dari Pomal Lantamal XIV Sorong terus melakukan pendalaman untuk mengetahui secara pasti motif pembunuhan itu.

Diduga bahwa pelaku menghilangkan nyawa korban menggunakan sangkur. Hal itu tampak pada tubuh korban yang terdapat beberapa luka tusukan.

"Tidak dibenarkan, tidak ada itu, kita dilarang untuk membawa senjata tajam, baik itu pistol maupun sangkur, termasuk mengonsumsi minuman keras dan masuk ke tempat hiburan malam," ucapnya.

Hersan pun mengingatkan kepada seluruh personel TNI AL untuk tidak mengulang kejadian pembunuhan yang telah melibatkan anggota TNI AL.

"Saya ingatkan kepada seluruh anggota jangan sampai terjadi lagi, ini terakhir kali," katanya.

Kapolresta Sorong Kombes Polisi Happy Perdana Yudianto pada kesempatan sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Pomal untuk melengkapi berkas penyelidikan ini untuk kemudian akan diserahkan kepada Pomal untuk melakukan proses lanjutan terhadap pelaku pembunuhan itu.

"Kita hanya melengkapi berkas awal saja karena awal di TKP adalah kita dan ini tentunya akan membantu penyidikan AL," katanya.