Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengatakan kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Sumatera Selatan, terjadi karena adanya perlawanan dari oknum narapidana saat petugas merazia barang-barang terlarang.

“Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk gawai dan narkoba, adalah langkah-langkah preventif dan juga progresif yang gencar dilakukan jajaran kami,” kata Agus dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kondisi lapas usai kerusuhan yang terjadi pada Kamis pagi tersebut telah mulai kondusif.

“Pukul 11.45 WIB tadi kondisi di Lapas Narkotika Muara Beliti sudah berangsur kondusif. Pihak lapas telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri dan TNI mengatasi kondisi keamanan yang sempat terganggu,” katanya.

Agus menegaskan bahwa nihil gawai dan narkoba di dalam lapas merupakan harga mati yang ditegakkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pemberantasan narkoba, kata dia, juga termasuk salah satu prioritas dari 13 program akselerasi Kementerian Imipas.

“Sikap saya tegas siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku,” ucapnya.

Kementerian Imipas berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di dalam dan luar lapas ataupun rumah tahanan (rutan).

Selama enam bulan menjabat sebagai menteri, Agus menyebut telah memindahkan 548 warga binaan yang diduga terlibat narkoba ke lapas dengan tingkat keamanan maksimal di Nusakambangan.

Selain itu, dia juga mengaku menonaktifkan 14 pejabat struktural, empat kepala lapas dan rutan, 57 pegawai pemasyarakatan dalam pembinaan dan pengawasan kantor wilayah, lima pegawai masih dalam pemeriksaan, serta dua pegawai diproses pidana karena diduga terlibat peredaran narkoba.

Untuk itu, Agus meminta dukungan masyarakat untuk membersihkan lapas dan rutan dari gangguan keamanan, khususnya dari peredaran narkoba dan penggunaan gawai yang dinilai menjadi sumber utama permasalahan.

“Supaya kami dapat lebih optimal melakukan pembinaan bagi warga binaan, mengantarkan kembali mereka kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang menyadari kesalahannya dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” ujar Agus.

Sebelumnya, Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dilaporkan terjadi kerusuhan pada hari Kamis (8/5) sekira pukul 09.00 WIB.

Hingga pukul 12.00 WIB, aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas dan Polres Lubuk Linggau masih berupaya mengamankan situasi di dalam lapas tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi itu, terlihat seorang warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara dari dalam lapas.

Semua ruangan sudah dikuasai narapidana, dan polisi masih berupaya bergerak masuk untuk mengamankan lokasi kejadian.

Dari kalimat yang disampaikan narapidana tersebut melalui pengeras suara, mereka berontak karena selama ini merasa ditindas saat menjalani hukuman di dalam lapas.

Palembang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dilaporkan terjadi kerusuhan pada Kamis sekira pukul 09.00 WIB.

Hingga Kamis siang pukul 12.00 WIB aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas dan Polres Lubuk Linggau masih berupaya mengamankan situasi di dalam LApas.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat seorang warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara dari dalam lapas.

Semua ruangan sudah dikuasai narapidana, dan polisi masih berupaya bergerak masuk untuk mengamankan lokasi kejadian.

Dari kalimat yang disampaikan narapidana tersebut melalui pengeras suara, mereka berontak karena selama ini merasa ditindas saat menjalani hukuman di dalam lapas.

Untuk memperlancar proses pengamanan, pihak Kepolisian Polres Musi Rawas menutup jalan di depan lapas tersebut.

Untuk sementara jalan dialihkan melalui perkantoran Agropolitan Center Muara Beliti.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Narkotika Muara Beliti Musi Rawas.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menilai kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, Kamis (8/5) pagi, menandakan situasi darurat sistem pemasyarakatan di tanah air untuk dilakukan reformasi total.

“Ini adalah bagian dari pola kegagalan struktural sistem pemasyarakatan kita. Situasinya sudah darurat, dan butuh langkah luar biasa,” kata Dewi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Sebab, kata dia, kejadian tersebut tidaklah berdiri sendiri dan bukan sekadar kelalaian operasional semata.

Dia lantas membeberkan sejumlah insiden kerusuhan di Lapas yang terjadi dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

Diantaranya, insiden kaburnya lebih dari 40 narapidana dari Lapas Kutacane, Aceh; narapidana pesta miras dan narkoba di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru; seorang narapidana korupsi tertangkap makan di luar lapas tanpa izin.

Kemudian, dugaan pungutan liar (pungli) jual beli kamar dan peredaran narkoba di Lapas Sampit, Kalimantan Tengah; hingga insiden narapidana meninggal dunia akibat keracunan miras oplosan Lapas Kelas Bukittinggi, Sumatera Barat.

Untuk itu, dia menyebut Komisi XIII DPR RI mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap tata kelola semua lapas dan rumah tahanan (rutan).

Komisi XIII DPR RI, lanjut dia, juga meminta dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan pemasyarakatan di pusat dan daerah.

"Pemberhentian tidak hormat bagi petugas yang terbukti lalai atau terlibat pelanggaran," ujarnya.

Termasuk, tambah dia, pembentukan tim pengawas independen untuk menilai ulang fungsi pengawasan internal di Ditjen Pemasyarakatan.

“Penjara bukan tempat memperparah kriminalitas. Jika napi justru makin liar di balik jeruji, maka kita sedang membiarkan bom waktu yang bisa meledak kapan saja,” tuturnya.

Terakhir, dia pun menegaskan komitmen Komisi XIII DPR RI yang akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna memastikan pembenahan sistem pemasyarakatan dilakukan secara serius, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pencopotan jabatan semata.

Sebelumnya, Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dilaporkan terjadi kerusuhan pada hari Kamis (8/5) sekira pukul 09.00 WIB.

Kasat Reskrim Polres Musi Rawas, Sumatera Selatan Iptu Ryan Tiantoro Putra menyebutkan sebanyak 500 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan setelah terjadi kericuhan di Lapas Narkoba Muara Beliti.

Dia mengatakan situasi telah berangsur kondusif, dan pengamanan ketat tetap diberlakukan di sekitar area lapas untuk memastikan stabilitas keamanan.

Adapun Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengatakan kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti terjadi karena adanya perlawanan dari oknum narapidana saat petugas merazia barang-barang terlarang.

“Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk gawai dan narkoba, adalah langkah-langkah preventif dan juga progresif yang gencar dilakukan jajaran kami,” kata Agus dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendikdasmen, red.) untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Ind

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai sebut pendidikan siswa bermasalah di barak militer bisa diterapkan di seluruh Indonesia, jika program yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut terbukti berhasil.

Pigai, usai menerima kunjungan Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis, juga mengaku akan menyarankan program tersebut kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendikdasmen, red.) untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” kata dia.

Bagi Pigai, pendidikan siswa bermasalah di barak tidak melanggar HAM selama program tersebut dijalankan tanpa hukuman fisik. Menurut dia, mendapat pendidikan yang layak merupakan hak asasi sebagaimana diatur konstitusi.

Menteri HAM mengapresiasi program tersebut karena dinilai berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya terkait kedisiplinan, pengetahuan, mental, dan tanggung jawab siswa.

“Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan HAM, berarti tidak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan HAM,” ucapnya.

Di samping itu, Pigai juga memandang program pendidikan siswa di barak selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kata dia, program ini dapat mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.

“[Kalau] karakternya tidak humanis, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab, bagaimana kita mau go global (mendunia)? Bagaimana 2045 kita leading (memimpin) di dunia?” tutur dia.

Sementara itu, Dedi mengaku programnya yang sudah berjalan ini tidak melanggar hak-hak anak. Justru, kata dia, pendidikan di barak dapat melatih disiplin siswa untuk menerima pelajaran secara baik.

“Kenapa? Karena selama ini mereka bolos. Mereka tidak pernah belajar, bangunnya rata-rata jam 10 siang. Kemudian, di barak itu mereka mendapat lingkungan yang baik. Karena selama ini mereka di rumahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, di lingkungan sekolahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, mereka menjadi anak jalanan,” ujarnya.

Dedi menambahkan, siswa yang dibawa ke barak merupakan atas dasar persetujuan orang tua. Di sana, mereka akan mendapatkan pendidikan selama lebih kurang 28 hari dengan turut didampingi oleh dokter, psikolog, dan guru mengaji.

Dia pun memastikan siswa-siswa tersebut tetap mendapatkan pendidikan formal. “Mereka mengikuti ujian dan pendidikan biasa. Mereka terkoneksi kepada sekolahnya dan tetap menjadi siswa,” ucapnya.

Lebih lanjut Dedi menyebut Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat akan menjadi mitra dalam program ini. Selain mengajarkan pendidikan HAM, Kanwil Kementerian HAM juga ikut mengawasi demi memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi yang terjadi.

Adapun Kepala Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat Hasbullah Fudail membenarkan terkait ihwal ikut memantau jalannya pendidikan siswa bermasalah di barak TNI tersebut. Hasbullah menyebut pihaknya akan segera menurunkan tim.

“Secepatnya,” ucap Hasbullah ditemui pada kesempatan yang sama.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Palembang (ANTARA) - Kasat Reskrim Polres Musi Rawas, Sumatera Selatan Iptu Ryan Tiantoro Putra menyebutkan sebanyak 500 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan setelah terjadi kericuhan di Lapas Narkoba Muara Beliti Sumsel pada Kamis pagi.

Kasat Reskrim Polres Musi Rawas Ryan saat diwawancarai dari Palembang, Kamis, mengatakan situasi telah berangsur kondusif, dan pengamanan ketat tetap diberlakukan di sekitar area lapas untuk memastikan stabilitas keamanan.

Menurut dia. untuk memperketat pengamanan di lapas itu, sebanyak 500 personel gabungan diterjunkan dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah sesuai kebutuhan di lapangan.

Personel gabungan tersebut berasal dari Polres Musi Rawas, Batalyon Brimob Lubuklinggau, dan Kodim 0406 Lubuklinggau. Seluruhnya telah bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan kerusuhan susulan serta mendukung proses pemulihan fasilitas lapas yang rusak akibat insiden tersebut.

“Kami telah menempatkan personel gabungan di lapas. Mereka akan tetap berjaga hingga proses perbaikan dan pembersihan selesai. Kami juga melakukan penebalan pengamanan untuk memastikan situasi tetap aman,” katanya.

Ia menjelaskan dugaan sementara kericuhan itu dipicu oleh penolakan sejumlah narapidana terhadap razia rutin yang dilakukan petugas lapas.

“Dugaan sementara, informasi yang kami peroleh dari pihak lapas dan Kalapas, kerusuhan ini berkaitan dengan razia rutin. Beberapa napi menunjukkan penolakan, terutama mereka yang membawa alat komunikasi saat dirazia,” jelasnya.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al-Azhar Jakarta Sadino mengatakan Satu Peta Kehutanan dapat menjamin kepastian hukum dan membuka peluang investasi menyusul penerbitan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Perpres itu dinilai sebagai langkah positif pemerintah dalam memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit dengan tetap memperhatikan aturan yang sudah ada.

“Sehingga, pemerintah diharapkan membuat satu peta kehutanan yang bisa menjadi dasar pembuatan kebijakan secara nasional. Tanpa satu peta nasional, regulasi ini justru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum yang ujungnya akan mengganggu iklim investasi,” kata Sadino dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, pembenahan tata kelola memang penting, terlebih, Indonesia memiliki sejumlah undang-undang terkait seperti UU Perkebunan, UU Kehutanan, dan lainnya.

Ia menilai tata kelola kebun sawit dan kawasan hutan yang tidak dibarengi dengan kepastian hukum justru dapat menimbulkan keraguan di kalangan pelaku usaha dan menghambat investasi.

Untuk itu, Sadino menekankan perlunya satu peta nasional sebagai referensi utama kebijakan lintas sektor.

“Tanpa satu peta yang disepakati bersama, akan terus terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum, terutama terkait status kawasan hutan dan hak atas tanah,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan darurat kepada enam pemohon dalam kasus pembunuhan jurnalis lokal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Juwita (JW), yang diduga dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan pemohon yang terdiri dari tiga anggota keluarga korban dan tiga saksi itu diberikan perlindungan darurat dalam bentuk pemenuhan hak prosedural saat memberikan keterangan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada 4–6 Mei 2025.

“Keputusan perlindungan darurat ini diberikan LPSK mengingat cepatnya proses hukum yang dilakukan oleh pihak polisi militer dan oditur militer untuk segera dilakukannya gelar persidangan,” kata Suparyati dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

LPSK mencatat sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap para saksi. Salah satunya, percepatan proses hukum oleh pihak polisi militer dan oditur militer yang dinilai berdampak pada terbatasnya waktu menyiapkan para saksi secara menyeluruh.

“Selain itu, masih banyak informasi penting dari saksi maupun pihak keluarga korban yang belum sepenuhnya terungkap dan belum dimasukkan ke dalam berkas perkara,” imbuh Suparyati.

Faktor lainnya, tambah dia, status pelaku sebagai anggota TNI AL aktif yang menyebabkan penanganan perkara berada sepenuhnya di bawah yurisdiksi peradilan militer. Hal ini dinilai membatasi ruang LPSK dalam menyampaikan masukan atau harapan.

“Di sisi lain, kendala teknis dalam kegiatan pendampingan relatif minim. Namun, pelaksanaan sidang yang tergolong cepat membuat sejumlah aspek penting dikhawatirkan belum tertuang secara utuh dalam proses hukum,” kata Suparyati.

Menurut Suparyati, kehadiran LPSK bertujuan untuk memastikan para saksi dapat memberikan kesaksian dengan aman sehingga dapat berkontribusi dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana.

LPSK berkomitmen untuk terus memantau proses hukum kasus tersebut dan memastikan terpenuhinya hak-hak para saksi dan keluarga korban, termasuk dalam upaya pengajuan restitusi atas kehilangan nyawa secara paksa terhadap JW.

“Sinergi antara LPSK, aparat penegak hukum, dan para pendamping dari unsur advokat, jurnalis, maupun lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci dalam memastikan perlindungan berjalan secara optimal,” demikian Suparyati.

Juwita (23), seorang jurnalis perempuan asal Kota Banjarbaru, Kalsel, ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 Wita. Korban diduga dibunuh oleh oknum TNI AL, Kelasi Satu Jumran.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah mulai memeriksa perkara tersebut. Terdakwa Kelasi Satu Jumran dihadirkan dalam sidang perdana yang digelar pada Senin (5/5).

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menyatakan dukungannya terhadap rekomendasi Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus eksploitasi pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

“Kami mengapresiasi dan mendukung rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian HAM. Ini bukan sekadar kasus kekerasan masa lalu. Ini adalah potret sistemik tentang lemahnya negara dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi berkedok seni dan hiburan,” kata Mafirion dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Rekomendasi tersebut dinilai sebagai pintu masuk penting bagi investigasi yang lebih menyeluruh.

Sebelumnya, Kementerian HAM meminta Komnas HAM menyelidiki kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat oleh OCI, setelah muncul kesaksian korban yang mengaku direkrut sejak usia sangat dini, tidak memiliki akta kelahiran, dan dipaksa bekerja tanpa perlindungan.

“Ini adalah sinyal kuat adanya potensi human trafficking. Negara harus hadir untuk memastikan apakah tindakan-tindakan tersebut masuk kategori pelanggaran HAM berat dan siapa yang bertanggung jawab. Korporasi tidak bisa bersembunyi di balik dalih kesepakatan ekonomi,” ujar Mafirion.

Selain itu, Kementerian HAM juga merekomendasikan agar Bareskrim Polri melakukan penyidikan pidana. Wakil rakyat yang membidangi hukum dan hak asasi manusia (HAM) itu menegaskan bahwa meski OCI saat ini sudah tidak aktif, proses hukum tetap harus berjalan demi keadilan bagi para korban.

“Polri harus menelusuri siapa yang bertanggung jawab secara personal maupun institusional. Apakah ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, atau bahkan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)? Kami di Komisi XIII akan mendorong keterlibatan aktif kepolisian,” tambah Mafirion.

Ia juga mengingatkan agar negara tidak semata-mata mengandalkan pendekatan restorative justice, mengingat kompleksitas dan kedalaman kerugian yang dialami korban.

“Pendekatan restorative justice mungkin tepat dalam konteks pelanggaran ringan atau konflik antarpihak yang setara. Tapi dalam kasus OCI, yang terjadi adalah relasi kuasa yang timpang dan kerugian multidimensi. Negara harus menegakkan hukum pidana dan perdata secara tegas agar ada efek jera dan pemulihan konkret,” pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan sederet instrumen hukum yang telah dimiliki Indonesia untuk dapat menindak tegas kejahatan siber termasuk judi online yang saat ini gencar diperangi secara nasional.

Dalam acara Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) di Gedung PPATK, Jakarta, Kamis, Meutya menyebutkan dasar hukum penting untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku kejahatan siber sehingga dapat memberikan efek jera setelah ditegakkan.

"Kita punya undang-undang PDP (Pelindungan Data Pribadi), kemudian dasar hukum kita juga ada undang-undang ITE yang sudah cukup kuat jadi ini juga tanpa perlu direvisi lagi memang sudah menjelaskan mengenai sanksi hukum terhadap judi online, dan juga kejahatan-kejahatan di ranah digital," kata Meutya.

Selain itu, Meutya juga mensosialisasikan eksistensi dari aturan baru yang disahkan pada Maret 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu PP nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak atau disebut dengan nama PP Tunas.

Aturan ini memang secara khusus dirancang untuk melindungi anak-anak di ruang digital termasuk dari bahaya kejahatan siber, itu artinya aturan ini juga bisa dimanfaatkan untuk melindungi generasi muda penerus bangsa dari jeratan judi online sejalan dengan langkah pemerintah saat ini.

Lewat aturan ini, anak-anak diharapkan bisa mendapatkan pendampingan yang tepat saat mengakses platform digital termasuk juga mengatur platform agar bisa menghadirkan konten yang sesuai dengan usia penggunanya.

Hanya anak yang dirasa sudah cukup usia, yaitu usia 18 tahun yang diharapkan memiliki akun dengan identitas digitalnya secara mandiri, dengan demikian anak-anak diharapkan tidak langsung terpapar konten yang berpotensi bermuatan negatif ataupun yang mampu mengancam keamanannya.

"Dari PP ini kita harapkan intervensi atau penekanan terhadap kejahatan seperti judi online," ujarnya.

Tidak hanya itu, Kementerian Komdigi juga berencana kembali menegakkan dan menegaskan kembali pelaksanaan Peraturan Menteri terkait dengan kepemilikan kartu SIM prabayar.

Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi penipuan digital termasuk judi online dari nomor-nomor sekali pakai yang menyalahgunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah bocor.

Meutya menegaskan operator seluler akan diminta melakukan pendataan ulang untuk memastikan bahwa satu identitas NIK hanya boleh memiliki tiga kartu SIM dari satu operator.

Dengan demikian apabila ditemukan nomor-nomor lainnya akan dinonaktifkan sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Sekarang ada 1 NIK bisa sampai ratusan. Nah ini kita juga telusuri menjadi salah satu sumber kejahatan karena kalau di situs-situs judi online kita lihat banyak sekali nomor-nomor WA (WhatsApp) yang kita yakini itu hasil dari pencurian data pribadi," kata Menkomdigi.

Terakhir, Meutya juga memberi ancang-ancang bahwa pihaknya tengah bersiap untuk menertibkan Internet Service Provider (ISP) atau penyedia jasa internet (PJI) yang dinilai ilegal dengan harapan bisa berkolaborasi dengan Polri dalam penegakannya.

Menurutnya ISP ilegal yang beroperasi di Indonesia berpotensi menjadi ancaman untuk keamanan siber karena tidak mengantongi izin dan beroperasi tidak sesuai standar yang ditetapkan.

"Karena ketika ilegal kita tidak tahu sumbernya, dasar hukumnya itu juga dapat atau potensi menjadi sumber dari kejahatan digital," Meutya menutup pernyataannya.

Pewarta: Livia Kristianti/Rio Feisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengatakan kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Sumatera Selatan, terjadi karena adanya perlawanan dari oknum narapidana saat petugas merazia barang-barang terlarang.

“Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk gawai dan narkoba, adalah langkah-langkah preventif dan juga progresif yang gencar dilakukan jajaran kami,” kata Agus dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kondisi lapas usai kerusuhan yang terjadi pada Kamis pagi tersebut telah mulai kondusif.

“Pukul 11.45 WIB tadi kondisi di Lapas Narkotika Muara Beliti sudah berangsur kondusif. Pihak lapas telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri dan TNI mengatasi kondisi keamanan yang sempat terganggu,” katanya.

Agus menegaskan bahwa nihil gawai dan narkoba di dalam lapas merupakan harga mati yang ditegakkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pemberantasan narkoba, kata dia, juga termasuk salah satu prioritas dari 13 program akselerasi Kementerian Imipas.

“Sikap saya tegas siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku,” ucapnya.

Kementerian Imipas berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di dalam dan luar lapas ataupun rumah tahanan (rutan).

Selama enam bulan menjabat sebagai menteri, Agus menyebut telah memindahkan 548 warga binaan yang diduga terlibat narkoba ke lapas dengan tingkat keamanan maksimal di Nusakambangan.

Selain itu, dia juga mengaku menonaktifkan 14 pejabat struktural, empat kepala lapas dan rutan, 57 pegawai pemasyarakatan dalam pembinaan dan pengawasan kantor wilayah, lima pegawai masih dalam pemeriksaan, serta dua pegawai diproses pidana karena diduga terlibat peredaran narkoba.

Untuk itu, Agus meminta dukungan masyarakat untuk membersihkan lapas dan rutan dari gangguan keamanan, khususnya dari peredaran narkoba dan penggunaan gawai yang dinilai menjadi sumber utama permasalahan.

“Supaya kami dapat lebih optimal melakukan pembinaan bagi warga binaan, mengantarkan kembali mereka kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang menyadari kesalahannya dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” ujar Agus.

Sebelumnya, Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dilaporkan terjadi kerusuhan pada hari Kamis (8/5) sekira pukul 09.00 WIB.

Hingga pukul 12.00 WIB, aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas dan Polres Lubuk Linggau masih berupaya mengamankan situasi di dalam lapas tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi itu, terlihat seorang warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara dari dalam lapas.

Semua ruangan sudah dikuasai narapidana, dan polisi masih berupaya bergerak masuk untuk mengamankan lokasi kejadian.

Dari kalimat yang disampaikan narapidana tersebut melalui pengeras suara, mereka berontak karena selama ini merasa ditindas saat menjalani hukuman di dalam lapas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengatakan kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Sumatera Selatan, terjadi karena adanya perlawanan dari oknum narapidana saat petugas merazia barang-barang terlarang.

“Razia terhadap potensi adanya barang terlarang, termasuk gawai dan narkoba, adalah langkah-langkah preventif dan juga progresif yang gencar dilakukan jajaran kami,” kata Agus dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kondisi lapas usai kerusuhan yang terjadi pada Kamis pagi tersebut telah mulai kondusif.

“Pukul 11.45 WIB tadi kondisi di Lapas Narkotika Muara Beliti sudah berangsur kondusif. Pihak lapas telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri dan TNI mengatasi kondisi keamanan yang sempat terganggu,” katanya.

Agus menegaskan bahwa nihil gawai dan narkoba di dalam lapas merupakan harga mati yang ditegakkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pemberantasan narkoba, kata dia, juga termasuk salah satu prioritas dari 13 program akselerasi Kementerian Imipas.

“Sikap saya tegas siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku,” ucapnya.

Kementerian Imipas berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba di dalam dan luar lapas ataupun rumah tahanan (rutan).

Selama enam bulan menjabat sebagai menteri, Agus menyebut telah memindahkan 548 warga binaan yang diduga terlibat narkoba ke lapas dengan tingkat keamanan maksimal di Nusakambangan.

Selain itu, dia juga mengaku menonaktifkan 14 pejabat struktural, empat kepala lapas dan rutan, 57 pegawai pemasyarakatan dalam pembinaan dan pengawasan kantor wilayah, lima pegawai masih dalam pemeriksaan, serta dua pegawai diproses pidana karena diduga terlibat peredaran narkoba.

Untuk itu, Agus meminta dukungan masyarakat untuk membersihkan lapas dan rutan dari gangguan keamanan, khususnya dari peredaran narkoba dan penggunaan gawai yang dinilai menjadi sumber utama permasalahan.

“Supaya kami dapat lebih optimal melakukan pembinaan bagi warga binaan, mengantarkan kembali mereka kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang menyadari kesalahannya dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” ujar Agus.

Sebelumnya, Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dilaporkan terjadi kerusuhan pada hari Kamis (8/5) sekira pukul 09.00 WIB.

Hingga pukul 12.00 WIB, aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas dan Polres Lubuk Linggau masih berupaya mengamankan situasi di dalam lapas tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi itu, terlihat seorang warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara dari dalam lapas.

Semua ruangan sudah dikuasai narapidana, dan polisi masih berupaya bergerak masuk untuk mengamankan lokasi kejadian.

Dari kalimat yang disampaikan narapidana tersebut melalui pengeras suara, mereka berontak karena selama ini merasa ditindas saat menjalani hukuman di dalam lapas.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jambi (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi beserta seluruh Unit Pelaksana Tugas (UPT) Kantor Imigrasi se-Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan bakti sosial di Desa Hiang Sakti Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci dan sekaligus memberikan bantuan bibit kentang kepada petani setempat pada Selasa (6/5).

“Penanaman bibit kentang sebanyak dilakukan bersama di Desa Telun Berasap Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi Wahyu Hidayat, Amd IM, SH, M.SI dalam keterangan resminya.

Dia juga mengatakan bahwa hari ini ada dua kegiatan yang kita laksanakan di Kabuten Kerinci merupakan wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci yakni kegiatan Bakti Sosial yang berupa pemberian paket sembako dan kegiatan pemberian bantuan bibit kentang bagi petani.

Kegiatan Diawali dengan Kegiatan Bakti sosial di Desa Hiang Sakti yakni dengan memberikan paket sembako kepada masyarakat desa yang kurang mampu.

Kegiatan Bakti Sosial dengan memberikan sembako ini selain merupakan agenda yang di programkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, juga merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari Pembentukan Desa Binaan Imigrasi pada 2024 yang lalu dimana Desa Hiang Sakti merupakan salah satu desa binaan yang berada di bawah binaan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci.

Sementara itu Kepala Desa Hiang Sakti dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi dan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Se Provinsi jambi dengan harapan desa tersebut dapat selalu diperhatikan sebagai Desa Binaan Imigrasi sehingga dapat membawa dampak positif bagi masyarakat di desa itu.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemberian bantuan bibit kentang kepada petani dan penanaman bersama di Desa Telun Berasap Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci dimana tujuan kegiatan ini sebagai bentuk wujud nyata dari program ketahanan pangan yang menjadi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan.

Kegiatan itu dilaksanakan serantak oleh Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi beserta empat Kantor Imigrasi se-Provinsi Jambi yakni Kantor Imigrasi Jambi, Kantor Imigrasi Kerinci, Kantor Imigrasi Kuala Tungkal dan Kantor Imigrasi Bungo.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat langsung dan dapat membantu masyarakat sesuai dengan program pemerintah dan juga program Direktorat Jenderal Imigrasi.