Denpasar (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali membantu Kepolisian Daerah Bali dalam mengusut kasus perampokan yang menimpa seorang warga negara asing (WNA) asal Ukraina.

“Masih proses penyelidikan di polda, jadi (kami) bantu pihak polda dan kami dalam proses,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Parlindungan di Denpasar, Bali, Selasa.

Ia belum dapat memberikan keterangan lebih banyak kepada publik karena masih dalam pendalaman kepolisian.

Begitu juga terkait pencekalan, pihaknya tidak bisa melakukan tindakan tersebut karena kasus itu sedang diselidiki petugas polisi.

“Tidak bisa (cekal) kalau pendalamannya belum dilakukan. Tidak bisa cekal orang, kalau bukan (dia) nanti kami bisa digugat,” imbuhnya.

Ia pun tidak memberikan detail perkembangan kasus itu karena masih dalam proses penyelidikan di Polda Bali.

Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy di Denpasar pada Jumat (31/1) menjelaskan diduga ada sembilan pelaku perampokan terhadap WNA asal Ukraina berinisial IL, yang sedang diburu aparat.

Berdasarkan laporan IL, sembilan orang itu diduga berasal dari Rusia, Ukraina dan Kazakhstan.

Polda Bali sempat melepaskan satu WNA laki-laki berinisial KA asal Rusia yang sebelumnya diduga terlibat kasus tersebut.

Saat itu, KA hendak berangkat menuju Dubai melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai dan terpaksa menunda keberangkatannya karena digiring untuk menjalani pemeriksaan.

Dugaan keterlibatan KA itu terbantahkan karena ia tidak berada di Bali saat kejadian.

Sebelumnya, viral di media sosial potongan video seperti aksi komplotan kriminal menimpa IL menjadi korban penculikan dan perampokan aset kripto dengan nilai diperkirakan Rp3,4 miliar, diperkirakan terjadi pada 15 Desember 2024.

Dalam aksi itu para pelaku menggunakan topeng dan membawa senjata tajam dan pistol yang diperkirakan terjadi di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program MBG akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan pentingnya penerbitan basis hukum berupa peraturan atau instruksi presiden guna memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar program tersebut terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

"Penerbitan peraturan presiden atau instruksi presiden akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait dan memastikan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat dalam menjalankan program ini," kata Edy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan, peningkatan tata kelola dan transparansi dalam pelaksanaan program MBG juga sangat penting, agar program yang dilaksanakan dapat diakses secara transparan oleh masyarakat dan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

"Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program MBG akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah," dia menjelaskan.

Menurutnya, strategi komunikasi publik perlu diperbaiki agar lebih terarah dan strategis. Menurutnya, komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dengan jelas tujuan dan manfaat dari program MBG. Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah untuk memperbaiki cara berkomunikasi, agar informasi tentang program ini dapat diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat.

Dia pun juga menekankan pentingnya sinkronisasi data penerima target MBG dengan pihak-pihak terkait, sehingga penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.

"Koordinasi antara berbagai instansi sangat diperlukan untuk memastikan data penerima bantuan akurat dan valid, sehingga tidak ada yang tertinggal atau salah sasaran," ucapnya.

Terakhir, katanya, terkait dengan rekrutmen pegawai, khususnya aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), perlunya dilakukan rekrutmen yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Rekrutmen ASN PPPK harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga tenaga kerja yang direkrut benar-benar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program MBG," pungkasnya.

Dia berharap, dengan perbaikan-perbaikan yang diusulkan tersebut, program MBG dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Terkuaknya kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Teng

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Bandung Syntho Pirjani Hutabarat (SPH) terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BTP Kelas 1 Bandung pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

"Pemeriksaan dilakukan di Lapas Sukamiskin Bandung, atas nama SPH," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sejauh ini, pihak KPK belum menjelaskan lebih lanjut mengenai informasi apa saja yang akan didalami pada pemeriksaan terhadap Syntho.

Syntho Pirjani Hutabarat telah divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Syntho juga dihukum membayar denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Terkuaknya kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KA Properti Manajemen Parjono (PAR).

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SPH).

Kasus dugaan tindak pidana korupsi diduga terjadi dalam pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga terjadi pada tahun anggaran 2021—2022 pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mencopot oknum aparat Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) yang diduga melakukan pungutan liar (pungli), menjadi pelajaran bagi seluruh institusi.

"Jadi ini pelajaran buat yang lain dan seluruh institusi, bukan hanya berlaku di Imigrasi, (tapi) seluruh institusi kementerian di dalam pemerintahan Presiden Prabowo," kata Adies saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menyebut tindakan pencopotan oknum yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) itu menjadi bukti ketegasan pemerintah yang tidak menolerir praktik lancung oleh aparat.

"Sudah ditindak sama Menteri, sudah ada tindakan, jadi itu bagus, itu contoh buat yang lain. Era sekarang tidak bisa main-main," ujarnya.

Berkaca dari kasus tersebut, dia pun mengingatkan kepada seluruh aparat negara agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

"Jadi jangan main palak, main peras-peras begitu, ya konsekuensi akan dipecat," katanya.

Dia mengatakan proses penindakan tegas oknum aparat Imigrasi di Bandara yang di duga melakukan pungutan liar akan dibarengi pula dengan perbaikan sistem imigrasi.

"Iya, otomatis, (sistem) imigrasi memang harus kita optimalkan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta buntut dugaan pungli tersebut. Para pejabat yang dicopot juga diperiksa oleh internal Kementerian Imipas.

“Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas, red.) yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti," kata Agus dalam keterangan diterima pada Minggu (2/1).

Dia menjelaskan bahwa pencopotan dilakukan imbas adanya informasi dari Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai 44 kasus pungutan liar oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta kepada warga negara China.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR: Pencopotan oknum Imigrasi jadi pelajaran bagi seluruh institusi

Medan (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang mengeksekusi Mujiono (64) terpidana penipuan senilai Rp241 juta ke Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Benar, yang bersangkutan hari ini menyerahkan diri dan sudah kami eksekusi ke Lapas Lubuk Pakam,” kata Kasi Pidum Kejari Deli Serdang Symon Morrys ketika dihubungi dari Medan, Selasa (4/2).

Dia mengatakan, eksekusi itu dilakukan pihaknya menindaklanjuti putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) nomor: 1523 K/Pid/2024, tertanggal 9 Oktober 2024.

Dimana putusan kasasi itu, lanjut dia, MA membatalkan vonis lepas atau onslag yang sebelumnya diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam.

“Selanjutnya terpidana akan menjalani hukuman selama dua tahun penjara, berdasarkan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah,” jelas mantan Kasi Pidsus Kejari Pematangsiantar itu.

Sebelumnya, majelis hakim MA membatalkan vonis lepas yang diberikan PN Lubuk Pakam kepada terpidana Mujiono atas kasus tindak pidana penipuan Rp241 juta terhadap korban Selamat Ilham Dani.

Dalam putusan majelis hakim kasasi yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada terpidana Mujiono, karena terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP.

Putusan kasasi itu sependapat dengan Kejari Deli Serdang yang menyatakan terpidana Mujiono, terbukti melakukan penipuan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Diketahui majelis hakim PN Lubuk Pakam yang diketuai Rina Lestari Br Sembiring menjatuhkan vonis lepas (onslag) kepada terpidana Mujiono pada Kamis, 13 Juni 2024.

Dalam amar putusannya, menyatakan bahwa terpidana Mujiono tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Menurut hakim, terpidana Mujiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, memeriksa seorang warga negara asing (WNA) asal Inggris karena diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan membuka usaha penyewaan kendaraan bermotor.

“Mereka targetnya konsumen WNA yang berlibur di Nusa Penida,” kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Denpasar, Bali, Selasa.

WN Inggris itu yakni seorang pria berinisial KSM memegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang berlaku hingga 11 Februari 2025.

KSM diciduk petugas Imigrasi saat melakukan pengawasan WNA pada 25 Januari 2025.

Ia menjelaskan KSM diperkirakan sudah melakukan kegiatan usaha sewa menyewa kendaraan jenis sepeda motor selama enam bulan hingga satu tahun terakhir.

“Dari hasil penyelidikan kami, KSM hanya mengoperasikan sewa menyewa motor di Nusa Penida,” ucap Ridha.

Ridha menjelaskan dalam menjalankan aksinya, KSM mengiklankan usaha sewa kendaraan bermotor itu melalui media sosial.

Setiap hari, lanjut dia, rata-rata dia menyewakan tiga hingga empat unit motor dengan tarif per hari mencapai Rp150 ribu untuk satu unit motor.

Ridha menambahkan KSM diketahui memiliki seorang istri berkewarganegaraan Indonesia (WNI).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 50 menjelaskan izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan.

Selain itu, kepada anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan.

Pada pasal 61 dijelaskan bahwa WNA dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya kepada WNA yang memegang Izin Tinggal Terbatas (Itas) sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf (e) yakni orang asing yang kawin secara sah dengan WNI.

Sedangkan, Ridha menambahkan KSM memegang Izin Tinggal Kunjungan.

Sementara itu, selain WNA dari Inggris dalam rilis kepada awak media itu, Imigrasi Denpasar juga menghadirkan WNA pria asal Ghana berinisial RM yang diciduk pada 20 Januari 2025 karena sudah melebih lama tinggal (overstay) di Indonesia dengan izin tinggal berupa visa saat kedatangan (VOA) sudah berakhir pada 2019.

Kemudian, pria asal Kanada berinisial CBY yang sebelumnya ditangkap polisi dari Polsek Denpasar Selatan karena melakukan pencurian di salah satu toko seni di kawasan Sanur, Denpasar pada 30 Januari 2025.

CBY kemudian diserahkan kepada Imigrasi Denpasar dan sebelumnya sempat melakukan percobaan melarikan diri.

Selanjutnya, ada juga tiga WNA asal India yang melakukan penipuan daring (scamming) kepada sesama warga India di negaranya.

Imigrasi Denpasar akan memberikan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan kepada enam WNA tersebut sesuai pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mencopot oknum aparat Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) yang diduga melakukan pungutan liar (pungli), menjadi pelajaran bagi seluruh institusi.

"Jadi ini pelajaran buat yang lain dan seluruh institusi, bukan hanya berlaku di Imigrasi, (tapi) seluruh institusi kementerian di dalam pemerintahan Presiden Prabowo," kata Adies saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menyebut tindakan pencopotan oknum yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) itu menjadi bukti ketegasan pemerintah yang tidak menolerir praktik lancung oleh aparat.

"Sudah ditindak sama Menteri, sudah ada tindakan, jadi itu bagus, itu contoh buat yang lain. Era sekarang tidak bisa main-main," ujarnya.

Berkaca dari kasus tersebut, dia pun mengingatkan kepada seluruh aparat negara agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

"Jadi jangan main palak, main peras-peras begitu, ya konsekuensi akan dipecat," katanya.

Dia mengatakan proses penindakan tegas oknum aparat Imigrasi di Bandara yang di duga melakukan pungutan liar akan dibarengi pula dengan perbaikan sistem imigrasi.

"Iya, otomatis, (sistem) imigrasi memang harus kita optimalkan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta buntut dugaan pungli tersebut. Para pejabat yang dicopot juga diperiksa oleh internal Kementerian Imipas.

“Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas, red.) yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti," kata Agus dalam keterangan diterima pada Minggu (2/1).

Dia menjelaskan bahwa pencopotan dilakukan imbas adanya informasi dari Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai 44 kasus pungutan liar oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta kepada warga negara China.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berharap bimbingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berlanjut sebagai auditor negara guna memastikan terpenuhinya upaya pencegahan terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan hal tersebut seiring dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Saya mengucapkan apresiasi yang tinggi atas arahan dan petunjuk BPK selama ini serta berharap bimbingan tersebut dapat terus berlanjut," ujar Eddy dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2024 di Sentul, Jawa Barat, Selasa, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (A/T) Polri tersebut pun turut menjabarkan fokus tugas BNPT berdasarkan amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, yakni pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Maka dari itu, dirinya berharap BPK bisa terus memberikan bimbingan dan arahan, terutama dalam mengelola laporan keuangan, agar berbagai upaya pencegahan terorisme dapat tercapai.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksa Keuangan I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komunikasi BPK dengan kementerian/lembaga sesuai UU Keuangan Negara.

"Entry meeting ini sebenarnya untuk komunikasi kami dengan partner kami kementerian/lembaga, termasuk BNPT, sesuai yang diamanatkan UU keuangan negara," ucap Nyoman dalam kesempatan yang sama.

Dia juga menjelaskan arahan khusus Presiden Prabowo Subianto kepada BNPT, yang disampaikan Presiden pada dirinya saat melaporkan rencana entry meeting pada hari ini.

Adapun tiga poin utama yang ditekankan Presiden kepada BNPT, yaitu semua kegiatan terkait keuangan negara harus dicatat dengan benar, wajib meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta penguatan deradikalisasi dan pencegahan radikal terorisme.

Kepala BNPT menyambut kehadiran Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK beserta jajaran di Kantor Pusat BNPT.

Saat penutupan acara, Kepala BNPT menerima surat tugas pemeriksaan atas Laporan Keuangan BNPT Tahun 2024 sebagai simbol dimulainya pemeriksaan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dari hasil pengembangan, ternyata HW juga mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari narapidana lain berinisial W (42)

Samarinda (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda kembali membongkar jaringan peredaran narkoba di wilayahnya, dengan mengungkap sindikat yang melibatkan narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Samarinda.

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar saat konferensi pers di Samarinda, Selasa, menyatakan pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan seorang pria berinisial H di Samarinda. Dari tangan H, petugas Satreskoba menemukan barang bukti sabu seberat 10,69 gram brutto.

"Dari penangkapan H, kami melakukan pengembangan lebih lanjut. Hasilnya, terungkap bahwa H ternyata mendapatkan perintah dari seseorang di dalam Rutan Kelas I Samarinda," ujarnya.

Menurut Kapolresta, H diperintah oleh seorang narapidana berinisial HW. HW tercatat sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman di Rutan Samarinda,.

Satreskoba Polresta Samarinda kemudian berkoordinasi dengan pihak Rutan Kelas I Samarinda untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hasilnya, HW berhasil diamankan bersama dengan telepon seluler yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dalam mengatur peredaran narkoba.

"Dari hasil pengembangan, ternyata HW juga mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari narapidana lain berinisial W (42)," lanjut Kapolresta.

Saat ini, ketiga tersangka telah diamankan di Polresta Samarinda untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Subs Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kapolresta Hendri Umar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Samarinda, termasuk yang melibatkan jaringan di dalam rutan.

"Kami akan terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menindak tegas para pelaku kejahatan narkotika," pungkasnya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti risiko dalam pengelolaan anggaran transisi di tengah perubahan struktural Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian baru, karena proses transisi tersebut dapat meningkatkan resiko dalam pelaksanaan anggaran dan pengelolaan aset pada Kemenkumham pada tahun 2024.

“BPK menyoroti risiko dalam pengelolaan anggaran transisi, termasuk potensi ketidaksesuaian dalam belanja barang dan jasa, serta penggunaan mekanisme pengadaan yang berisiko meningkatkan biaya. Selain itu, efektivitas mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) juga menjadi fokus utama untuk memastikan keakuratan penyajian kas dan belanja,” ucap Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadyana saat memimpin entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kemenkumham tahun 2024, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Seperti diketahui, Kemenkumham dibagi menjadi Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Perubahan ini berdampak pada kecukupan pengungkapan (full disclosure) dalam catatan penting lainnya terkait penggunaan anggaran, keberlanjutan tugas dan fungsi kementerian yang pisah, serta pengungkapan belanja kementerian pengampu untuk membiayai kementerian hasil pemisahan

Dalam kesempatan itu, Nyoman menyampaikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara LK Kemenkumham tahun 2024. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya juga menjadi bagian penting dari agenda pemeriksaan tahun ini.

“Hingga semester I 2024, dari 2.369 rekomendasi yang disampaikan kepada Kemenkumham, sebanyak 90,38 persen telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian,” katanya.

Dengan fokus pada substansi hasil pemeriksaan dan perbaikan sistem, BPK menargetkan pemeriksaan ini menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperbaiki tata kelola keuangan Kemenkumham demi kepentingan publik.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan BPK.

“Tata kelola keuangan yang berkualitas tetap menjadi prioritas di masa transisi. Langkah ini diambil sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Supratman.

Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, bersama instansi terkait lainnya menangkap tiga warga negara asing (WNA) asal India yang diduga melakukan penipuan daring (scamming) dan korbannya berasal dari India dan dikendalikan dari Pulau Dewata.

“Ini bentuk penegakan hukum kepada WNA yang tidak memberikan manfaat kepada Bali,” Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali Parlindungan di Denpasar, Bali, Selasa.

Ketiga WNA India itu seluruhnya laki-laki dengan inisial P dan DK yang keduanya mengantongi izin tinggal dengan jenis visa saat kedatangan (Visa On Arrival) yang masing-masing berlaku hingga 20 dan 11 Februari 2025.

Kemudian, berinisial SK yang mengantongi izin tinggal terbatas investor dengan masa berlaku hingga 15 Juli 2026.

Ketiga WNA itu ditangkap Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Denpasar bersama petugas dari Badan Intelijen Strategis (Bais), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polda Bali pada 23 Januari 2025.

Mereka diciduk di salah satu rumah di Jalan Tukad Balian Gang IV Sidakarya, Denpasar Selatan.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra dalam kesempatan yang sama menjelaskan mereka tiba di Bali pada pertengahan Januari 2025.

Ada pun modus yang dilakukan ketiga pria itu, lanjut dia, yakni dengan melakukan penipuan daring yang menyasar para korban dari India yang berada di negara tersebut yang ingin ke Kanada.

Dari hasil pemeriksaan, lanjut dia, ada sembilan korban yang juga WNA India dengan menipu seakan-akan visa, tiket dan dokumen lain untuk masuk Kanada sudah rampung.

Kemudian, para korban akan dihubungi dengan cara panggilan video (video call) untuk meyakinkan para korban dan meminta melakukan transfer sejumlah uang.

“Mereka coba mengelabui supaya tidak terlacak apabila dilakukan di Bali,” kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra.

Sementara itu, berdasarkan data Imigrasi Denpasar sebanyak 138 kasus pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing (WNA) ditangani selama 2024 atau meningkat dibandingkan 2023 mencapai 104 kasus.

Wisatawan asing asal India saat ini termasuk turis terbanyak nomor dua selama 2024 dengan kedatangan mencapai 550.379 orang atau naik hampir 25 persen jika dibandingkan 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali.

Total jumlah wisatawan mancanegara di Bali selama 2024 mencapai 6,33 juta orang atau naik 20 persen dibandingkan 2023 mencapai 5,27 juta, dengan peringkat pertama dipegang turis asal Australia mencapai 1,54 juta orang.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025