TANGERANG SELATAN - Kasus mafia tanah di Babakan, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang merugikan seorang warga bernama Kow Kusran mulai menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Kow Kusran dizalimi mafia tanah melalui putusan janggal majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Untuk terciptanya keadilan dan menjaga marwah hukum peradilan, Aliansi Cerdas Hukum ikut turun ke jalan menggelar aksi damai dalam memberantas mafia tanah di depan kantor Mahkamah Agung (MA), Senin (14/4/2025).

Aksi Aliansi Cerdas Hukum mengawal proses kasasi yang diajukan Kow Kusran kepada MA lantaran tidak puas dengan putusan majelis hakim PN Tangerang yang dinilai janggal dan merugikan.

"Kami menyuarakan kepada MA untuk bertindak tegas dan menjunjung tinggi keadilan agar mafia tanah yang didukung oknum-oknum tidak merusak marwah dan citra peradilan di negeri ini," teriak korlap aksi Aliansi Cerdas Hukum dalam orasinya.

Kuasa hukum Kow Kusran, Davi Bya yang juga turut hadir di lokasi menuturkan kejanggalan yang diterima kliennya dalam putusan sidang di PN Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten sudah disampaikan kepada pihak perwakilan MA dalam audiensinya.

Dia juga berharap kliennya mendapatkan keadilan dalam kasus ini lewat kasasi yang telah diajukan. Selain itu, MA mendukung pemberantasan mafia tanah dan mafia hukum yang dapat merusak citra hukum di negeri ini.

"Kita sudah sampaikan semuanya yang terjadi di PN dan PT, kita disarankan apabila terjadi penyelewengan hukum di PN dan PT segera melaporkan ke Mahkamah Agung," ujar Davi Bya.

Sementara, Aminah, istri Kow Kusran berharap MA memberikan keadilan dalam kasus ini. Apalagi keputusan yang diberikan majelis hakim PN Tangerang sangat janggal.

Dia menegaskan keadilan sangat penting. Jangan sampai hukum kita dicederai dan diatur-atur oleh para mafia.

"Saya berharap agar masih ada keadilan di negeri ini. Saya meminta agar MA memutuskan seadil-adilnya dalam kasasi kasus Kow Kusran ini," kata Aminah.

Dari hasil pengembangan, ternyata HW juga mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari narapidana lain berinisial W (42)

Samarinda (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda kembali membongkar jaringan peredaran narkoba di wilayahnya, dengan mengungkap sindikat yang melibatkan narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Samarinda.

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar saat konferensi pers di Samarinda, Selasa, menyatakan pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan seorang pria berinisial H di Samarinda. Dari tangan H, petugas Satreskoba menemukan barang bukti sabu seberat 10,69 gram brutto.

"Dari penangkapan H, kami melakukan pengembangan lebih lanjut. Hasilnya, terungkap bahwa H ternyata mendapatkan perintah dari seseorang di dalam Rutan Kelas I Samarinda," ujarnya.

Menurut Kapolresta, H diperintah oleh seorang narapidana berinisial HW. HW tercatat sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman di Rutan Samarinda,.

Satreskoba Polresta Samarinda kemudian berkoordinasi dengan pihak Rutan Kelas I Samarinda untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hasilnya, HW berhasil diamankan bersama dengan telepon seluler yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dalam mengatur peredaran narkoba.

"Dari hasil pengembangan, ternyata HW juga mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari narapidana lain berinisial W (42)," lanjut Kapolresta.

Saat ini, ketiga tersangka telah diamankan di Polresta Samarinda untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Subs Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kapolresta Hendri Umar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Samarinda, termasuk yang melibatkan jaringan di dalam rutan.

"Kami akan terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menindak tegas para pelaku kejahatan narkotika," pungkasnya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menerima kedatangan Mendagri Australia Tony Burke di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Mereka membahas sejumlah hal, salah satunya soal pemindahan narapidana atau transfer of prisioner Bali Nine.

"Dalam pertemuan ini juga disinggung mengenai surat yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia kepada saya, yaitu permintaan dari pemerintah Australia untuk melakukan repatriasi terhadap narapidana warga negara Australia yang terkenal dengan sebutan Bali Nine," kata Yusril usai pertemuan.

Diketahui, Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan napi asal Australia yang ditangkap di Bali lantaran tersangkut kasus sindikat narkoba pada 2005. Kesembilan terpidana terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia dan dijatuhkan hukuman yang berbeda.



Yusril menerangkan, wacana transfer narapidana Bali Nine ini memerlukan diskusi yang panjang. Pasalnya, belum ada ketentuan yang mengatur terkait pelaksanaan hal itu.

"Dan di Australia pun, kita dengan Australia pun, belum mempunyai perjanjian tentang pemindahan dan tukar menukar narapidana itu," ujar dia.

Dia menambahkan, sejumlah draf terkait pelaksanaan transfer narapidana Bali Nine itu juga telah diserahkan ke pihak Australia untuk dipelajari. Pertemuan tersebut, lanjut dia, turut membahas permasalahan hukum lain yang terkait antara Indonesia dan Australia. Seperti misalnya penyelundupan orang.

"Memerlukan adanya peningkatan kerja sama antara kedua negara dalam menghadapi adanya penyelundupan manusia ini," pungkasnya.

“Memang yang bersangkutan berkelakuan baik,”

Badung, Bali (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Kerobokan di Kabupaten Badung, Bali, menilai dua anggota Bali Nine berkelakuan baik selama menjadi warga binaan di lapas tersebut.

“Memang yang bersangkutan berkelakuan baik,” kata Kepala Lapas Kelas II-A Kerobokan Raden Mas Kristyo Nugroho kepada ANTARA di Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Adapun dua narapidana yang merupakan bagian dari Bali Nine itu yang mendekam di Lapas Kerobokan yakni Si Yi Chen dan Matthew Norman.

Ia menjelaskan kedua warga negara Australia itu aktif mengikuti kegiatan pembinaan yang diadakan pihak lapas baik program kepribadian dan kemandirian.

Tak hanya itu, lanjut dia, keduanya juga tergolong aktif mengikuti kegiatan di Gereja Imanuel Lapas Kerobokan.

Perilaku baik yang ditunjukkan oleh seluruh warga binaan, lanjut dia, maka warga binaan pun berpeluang mendapatkan pengurangan masa hukuman, termasuk dua anggota Bali Nine itu yang sudah beberapa kali mendapatkan remisi selama 18 tahun mendekam di lapas.

“Kalau dari perilaku, dari segi hukuman, layak (mendapat pengurangan hukuman),” katanya.

Sementara itu, terkait wacana pemindahan narapidana Bali Nine tersebut kembali ke negara asalnya yakni Australia, Kristyo menyebutkan masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.

“Itu adalah kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat. Pada prinsipnya kami sebagai unit pelaksana teknis, kami hanya melaksanakan apapun keputusan dari pimpinan kami di Pusat,” katanya.

Selain itu, dari kondisi kesehatan, ia menambahkan keduanya juga dalam kondisi sehat selama menjalani masa sebagai warga binaan.

Ia juga sempat berinteraksi dengan warga binaan termasuk kedua anggota kelompok tersebut saat melakukan sosialisasi terkait Pilkada 2024 kepada seluruh warga binaan.

“Kami kan tidak tahu hasilnya jadi untuk menjaga ketenangan, kenyamanan semua pihak lebih baik kami tunggu saja (wacana pemindahan),” katanya.

Per hari ini, Lapas Kerobokan dihuni 1.570 warga binaan atau melebihi kapasitas sebesar 810 orang yang menghuni dua blok yakni Blok Bima dan Yudistira.

Dari jumlah itu, sekitar 70 orang warga binaan di antaranya adalah warga negara asing yang berasal lebih dari 20 negara.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas menyebutkan Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui pemindahan narapidana yang tersisa itu ke Australia.

Meski begitu, saat ini sedang dilaksanakan proses kajian yang tinggal finalisasi terkait rencana pemulangan ke Australia.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena upaya penyelundupan heroin seberat total 8,2 kilogram pada 2005.

Kesembilan terpidana itu yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa kali remisi.

Sedangkan Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Saat ini, tersisa lima narapidana dari anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia, yaitu Si Yi Chen dan Matthew di Lapas Kerobokan Bali, Scott di Lapas Narkotika Bangli Bali, serta Michael dan Martin Stephens keduanya dipindahkan dari Lapas Kerobokan ke lapas di luar Bali salah satunya di Jawa Timur.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024