Dari pola pendidikannya, tolong lebih ditingkatkan lebih ke arah mutu serta integritas seorang polisi.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono memandang perlu reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama dalam dunia pendidikan Polri.

Bimantoro di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menilai pola yang selama ini ada dalam dunia pendidikan di Polri harus dibenahi karena seorang polisi dilahirkan dari pendidikan di lembaga pendidikan Polri.

Pernyataannya itu berkaitan dengan sejumlah permasalahan di lingkungan pendidikan Polri akhir-akhir ini.

"Kami berharap anggota-anggota yang nantinya akan siap menjadi bhayangkara ataupun bhayangkari sudah harus benar-benar mempunyai integritas yang baik sehingga benar-benar bisa melayani masyarakat dengan baik," katanya.

Salah satu tantangan Polri saat ini, menurut dia, adalah muncul oknum-oknum yang tidak baik. Oleh karena itu, perbaikan mutu pendidikan serta integritas dari seorang polisi merupakan suatu hal yang penting.

"Dari pola pendidikannya, tolong lebih ditingkatkan lebih ke arah mutu serta integritas seorang polisi yang nanti akan keluar dari sana," kata dia.

Wakil rakyat ini mengingatkan agar pendidikan Polri tidak melibatkan kekerasan fisik pada siswa. Pasalnya, kekerasan fisik yang terlalu berlebihan dalam pelatihan dapat memengaruhi psikologi calon anggota dan dapat berdampak pada cara anggota tersebut nantinya melayani masyarakat.

Ia tak menampik bahwa pelatihan-pelatihan fisik sangat perlu untuk membangun stamina calon anggota. Namun, semua hal tersebut memiliki batasannya.

"Jangan sampai kalau di sana ada yang dipukul dan lain sebagainya, nanti pada saat mereka keluar dari pendidikan itu membekas sehingga nanti pada saat mereka terjun ke masyarakat itu akan berdampak negatif juga," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jayapura (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika bersama ANTARA Papua menjalin kerja sama guna meningkatkan sinergi yang selama ini telah terbangun dengan baik sehingga selalu memberikan pemberitaan mencerahkan di Papua Tengah.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Mohamad Agus Sofani di Jayapura, Kamis, mengatakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ANTARA merupakan salah satu program kerjanya di mana pihaknya mencoba untuk mengglorifikasi dan mempublikasikan kegiatan kerja.

“Sehingga program-program kami di Kantor Imigrasi kelas II TPI Mimika bisa dipahami dan diketahui secara luas oleh masyarakat Tanah Papua khususnya Mimika,” katanya.

Menurut Agus, membangun kerja sama juga sebagai bagian dari inovasi dan terobosan di pelayanan keimigrasian.

“Kami membutuhkan media sebagai wadah untuk memublikasikan semua program-program yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika,” ujarnya.

Dia menjelaskan seperti contoh program "eazy passport" di mana pihaknya melakukan jemput bola dengan minimal 10 pemohon kolektif per hari di satu lokasi sehingga mempermudah dalam pembuatan paspor di Papua Tengah.

“Untuk itu kami berharap PKS yang pertama bisa berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya,” katanya lagi.

Sementara itu Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Papua Hendrina Dian Kandipi mengatakan pihaknya berharap dengan adanya sinergi bersama ini dapat membantu tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Mimika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami juga berharap, sinergi yang baik ini tidak hanya terjalin dengan Kanim Kelas II TPI Mimika, tapi juga dengan kantor imigrasi lainnya di Papua," katanya.

Dian menambahkan baik ANTARA maupun Imigrasi Mimika dapat menjadi mitra yang andal dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Beijing (ANTARA) - China akan meningkatkan kerja sama hukum dengan negara lain untuk memberantas judi online dan penipuan telekomunikasi.

Mengenai serangkaian penipuan telekomunikasi lintas perbatasan baru-baru ini dan kasus-kasus kejahatan lainnya di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar, China sangat menaruh perhatian dan melakukan upaya gigih dalam meminta negara-negara terkait untuk bersama-sama mencari solusi melalui konsultasi, kata Lin dalam konferensi pers rutin sebagai jawaban atas pertanyaan terkait.

"China menyambut baik langkah-langkah tegas dari negara terkait. Kami siap bekerja sama dengan Thailand dan negara-negara lain guna meningkatkan kerja sama penegakan hukum, menindak judi online dan penipuan telekomunikasi, melindungi keselamatan warga negara China di luar negeri dan hak-hak serta kepentingan mereka yang sah, serta menjaga pertukaran lintas perbatasan yang normal antara China dan negara-negara terkait," ujar jubir tersebut.

Pewarta: Xinhua
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menandatangani memorandum saling pengertian (MSP) tentang pertukaran legislasi dan kerja sama teknis sistem informasi hukum di Sejong, Korea Selatan, Kamis.

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pelaksanaan kerja sama itu karena perlunya pemanfaatan sistem informasi hukum untuk menyediakan layanan informasi mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas tinggi.

"MSP ini penting untuk membangun kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan melalui pertukaran keahlian dan berbagi informasi di bidang pembentukan legislasi dan pemanfaatan teknologi sistem informasi hukum," kata Supratman usai menghadiri acara penandatanganan, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

MSP diteken oleh Menkum sebagai perwakilan pemerintah Indonesia serta Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea Lee Wan-Kyu sebagai perwakilan pemerintah Republik Korea.

Supratman menjelaskan kerja sama meliputi sejumlah kegiatan, di antaranya pembangunan sistem informasi hukum, penguatan kapasitas legislatif, pembagian informasi hukum secara waktu nyata, hingga penyelenggaraan konferensi internasional.

Menkum menyebutkan beberapa bentuk kerja sama Indonesia dan Korea Selatan selama ini berupa kunjungan timbal balik delegasi kedua negara, peningkatan kapasitas dan pengalaman, pertukaran informasi dan dokumen hukum, serta penelitian bersama atau konferensi dan seminar.

Ia berharap kerja sama selama 5 tahun dengan pemerintah Korea Selatan ke depan tersebut akan meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi sehingga berkontribusi bagi pengembangan hukum di Indonesia.

"Indonesia akan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari pelatihan. Kami akan memastikan bahwa pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari kerja sama dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum dan informasi di Indonesia," tutur dia.

Adapun delegasi Indonesia yg hadir bersama Menkum, yaitu Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum (Kemenkum) Dhahana Putra; Kepala Biro Hukum, Informasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum Ronald Lumbuun; serta Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Seoul Zelda Wulan Kartika.

Sementara itu, hadir mendampingi Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea, yakni Direktur Jenderal Biro Perencanaan dan Koordinasi Choi Young Chan, Direktur Divisi Inovasi Data Hukum Lee Young Jin, Direktur Divisi Pertukaran Legislatif dan Kerja Sama Park Ji Eun, serta Direktur Sistem Informasi Hukum Korea Jung Man Seok.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menghadirkan sebanyak delapan saksi ahli pada persidangan yang digelar Jumat (7/2).

"Saksi besok kita rencananya ada delapan saksi ahli. Nanti kita sebutkan besok ya," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy kepada wartawan usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis.

Namun Ronny tidak merinci kedelapan saksi ahli tersebut lantaran akan disebutkan dalam persidangan.

Dia berharap sidang praperadilan ini bisa berjalan lancar dan adil sampai akhir prosesnya.

"Kita mohon untuk rekan-rekan media untuk tetap bersama kami mengawal proses ini supaya proses penegakan hukum ini berlangsung adil," ujarnya.

Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto mengajukan sebanyak 41 bukti dalam sidang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di PN Jakarta Selatan.

Pada Kamis ini, termohon yakni KPK membacakan jawaban dan Hasto sebagai pemohon mengajukan bukti tertulis. Selanjutnya pada Jumat (7/2) akan menghadirkan saksi ahli dari pihak Hasto.

Lalu, Senin (10/2) yakni giliran KPK menyampaikan bukti tertulis. Pada Selasa (11/2), KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang. Lalu, Rabu (12/2) Hasto dan KPK menyampaikan kesimpulan masing-masing.

Putusan gugatan praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlangsung pada Kamis (13/2).

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I.

HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

… oknum TNI AL tidak sedang menjalankan perintah undang-undang untuk menembak korban

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan penembakan bos rental mobil di tempat istirahat Kilometer 45 Tol Tangerang-Merak oleh oknum TNI AL pada Kamis (2/1) merupakan tindakan pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing).

“Tindakan oknum prajurit TNI AL adalah pembunuhan di luar proses hukum atau putusan pengadilan,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Komnas HAM menilai tindakan itu extra judicial killing karena penembakan dilakukan oleh oknum TNI AL saat tidak bertugas atau menjalankan perintah undang-undang, dan tidak dalam konteks pembelaan diri. Penembakan itu diketahui mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu orang luka-luka.

“Tidak dalam menjalankan perintah undang-undang, oknum TNI AL tidak sedang menjalankan perintah undang-undang untuk menembak korban,” ucap Uli.

Selain itu, Komnas HAM juga menyatakan insiden tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak atas keadilan. Sebab, laporan maupun aduan kepolisian yang sempat disampaikan korban sebelum peristiwa terjadi tidak ditindaklanjuti.

“Tidak ditindaklanjutinya laporan atau aduan atau informasi kepolisian dari Saudara IAR mengakibatkan adanya pelanggaran hak atas keadilan, yaitu hak setiap orang untuk diproses laporan dugaan adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Uli.

Berdasarkan hal itu, Komnas HAM merekomendasikan Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk mengadili dan memeriksa perkara tersebut secara independen, imparsial, transparan, dan objektif.

Komnas juga merekomendasikan TNI untuk mengevaluasi regulasi penggunaan senjata api khususnya dalam hal pengawasan, menyosialisasikan regulasi penggunaan senjata api, serta melakukan asesmen psikologi prajurit yang menggunakan senjata secara berkala.

Lebih lanjut, Komnas HAM merekomendasikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan perlindungan saksi-saksi dan korban, sekaligus mengupayakan pemulihan korban.

“Komnas HAM mengapresiasi upaya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutannya, baik untuk perkara sipil dan militernya yang sudah dilakukan oleh Polresta Tangerang, Puspomal, dan Oditur II-08 Jakarta,” imbuh Uli.

Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak pada Kamis (2/1) dini hari. Dalam kejadian itu, bos rental mobil, IAR, meninggal dunia karena tembakan di bagian dada, sementara pegawainya, RAB, terluka.

Pada hari Jumat (3/1), polisi berhasil mengamankan penyewa mobil rental, yakni AS dan IS, di daerah Pandeglang, Banten. Berselang penangkapan itu, pelaku penembakan yang merupakan oknum anggota TNI AL juga ditangkap oleh personel Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), yakni berinisial Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Batam (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kepulauan Riau sebagai pintu masuk internasional di Indonesia bagian barat.

Usai kunjungan kerja, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya di Batam, Kamis mengatakan Imigrasi Batam telah berhasil meningkatkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2024 yaitu sebesar Rp143 miliar.

“Dan luar biasa, kami mendapatkan temuan PNBP naik jadi kita berterima kasih kepada pihak imigrasi mampu menaikkan pendapatan negara tentu juga memberikan pelayanan yang sangat tinggi. Itu menjadi catatan dan perhatian kita,” kata Willy.

Dalam pertemuan bersama Imigrasi, DPR RI juga menyinggung soal peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Kata Willy, pemberian penghargaan kepada petugas imigrasi yang melakukan pelayanan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar juga diperlukan, salah satunya dengan memberikan upah yang memadai.

“Jangan kita melakukan pelanggaran HAM ringan, (petugas) yang memberikan pelayanan di pulau-pulau tapi gajinya tidak memadai. Jadi itu catatan kami bagaimana peningkatan penghargaan bagi mereka yang bekerja di pulau-pulau, itu kami bahas,” ujar dia.

Untuk peningkatan infrastruktur, terdapat beberapa hal yang dilakukan perbaharuan untuk menunjang kelancaran dalam proses keimigrasian.

“Terakhir infrastruktur, ada beberapa temuan, kapal patroli, data base, ini akan kita coba diskusikan, kami dalami mana yang sesuai dengan kebutuhan dan mana yang sesuai dengan zaman. Sekarang zaman sudah bergerak digital, ini sudah Artificial Intelligence (AI), tentu beberapa peralatan kita yang membutuhkan pergantian, pembaharuan itu kita lihat nanti,” kata Willy.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menyampaikan pihaknya terus berupaya mengoptimalkan pengawasan melalui inovasi-inovasi yang dihadirkan, salah satunya dengan pemasangan pintu perlintasan keimigrasian otomatis (autogate) di pintu masuk internasional.

“Kita sedang melengkapi segala macam infrastruktur yang ada, kita akan tingkatkan autogate di semua terminal, dan tentunya mengkoordinasikan dengan para pengusaha pelabuhan untuk mengoptimalisasikan pelayanan imigrasi di pelabuhan, serta dengan pengawasan WNA yang datang,” ujar Godam.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) tentang pertukaran legislasi dan kerja sama teknis sistem informasi hukum di kota Sejong, Korsel pada Kamis (06/02/2025).

MSP diteken oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, serta Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea, Lee Wan-Kyu, sebagai perwakilan pemerintah Republik Korea.

Supratman mengatakan kerja sama ini dilakukan karena perlunya pemanfaatan sistem informasi hukum untuk menyediakan layanan informasi mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas tinggi.

"MSP ini penting untuk membangun kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan melalui pertukaran keahlian dan berbagi informasi di bidang pembentukan legislasi dan pemanfaatan teknologi sistem informasi hukum," kata Supratman dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kamis (6/2).

Ia menjelaskan kerja sama ini meliputi sejumlah kegiatan, di antaranya pembangunan sistem informasi hukum, penguatan kapasitas legislatif, pembagian informasi hukum secara waktu nyata, hingga penyelenggaraan konferensi internasional.

"Beberapa bentuk kerja sama Indonesia dan Korsel adalah kunjungan timbal balik delegasi kedua negara, peningkatan kapasitas dan pengalaman, pertukaran informasi dan dokumen hukum, serta penelitian bersama ataupun konferensi dan seminar," ujarnya.

Menteri kelahiran Sulawesi Selatan ini berharap kerja sama selama lima tahun dengan pemerintah Korsel ke depan akan meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi sehingga berkontribusi bagi pengembangan hukum di Indonesia.

"Indonesia akan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari pelatihan. Kami akan memastikan bahwa pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari kerja sama berkontribusi terhadap pengembangan hukum dan informasi di Indonesia," tutur Supratman.

Adapun delegasi Indonesia yg hadir bersama Menteri Hukum adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra; Kepala Biro Hukum, Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum, Ronald Lumbuun; dan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Seoul, Zelda Wulan Kartika.

Sementara itu hadir mendampingi Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea adalah Direktur Jenderal Biro Perencanaan dan Koordinasi, Choi Young Chan; Direktur Divisi Inovasi Data Hukum, Lee Young Jin; Direktur Divisi Pertukaran Legislatif dan Kerja Sama, Park Ji Eun; serta Direktur Sistem Informasi Hukum Korea, Jung Man Seok.

Setelah itu, barulah 60 hari kemudian Presiden Filipina dapat mengambil keputusan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyebutkan Presiden Filipina sampai saat ini belum memberikan putusan mengenai status pidana terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso yang dipindahkan dari Indonesia.

Yusril menjelaskan hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah Filipina yang mewajibkan narapidana yang dipulangkan terlebih dahulu ditempatkan di penjara selama 60 hari.

"Setelah itu, barulah 60 hari kemudian Presiden Filipina dapat mengambil keputusan," kata Yusril saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Filipina tak lagi mengakui hukuman mati di negaranya sehingga terdapat kemungkinan besar bahwa status pidana Mary Jane akan diubah oleh Presiden Filipina setelah dipindahkan dari Indonesia, salah satunya menjadi seumur hidup.

Menko Kumham Imipas menuturkan bahwa pemerintah Indonesia terus diberi tahu mengenai perkembangan kondisi terbaru Mary Jane hingga saat ini oleh pemerintah Filipina.

Pada saat ini Mary Jane ditempatkan di Penjara Mandaluyong, Manila, Filipina.

Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada bulan April 2010.

Ia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman pada bulan Oktober 2010. Mary Jane dipulangkan dari Indonesia ke Filipina pada pertengahan Januari 2025.

Pemulangan Mary Jane merupakan bagian dari kesepakatan penting antara pemerintah Indonesia dan Filipina melalui penandatanganan pengaturan praktis atau practical arrangement oleh Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Urusan Hukum dan Gugusan Penghubung Filipina Raul Vasquez pada 6 Desember 2024.

Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen kedua negara terhadap nilai-nilai diplomasi, kerja sama internasional, dan penghormatan terhadap kedaulatan hukum masing-masing negara.

Adapun terdapat empat ketentuan penting dalam practical arrangement itu. Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan hukum.

Dalam ketentuan itu, kedua belah pihak menegaskan penghormatan terhadap sistem hukum masing-masing negara. Dengan demikian, kesepakatan tersebut tidak mengurangi kedaulatan hukum Indonesia, termasuk putusan pengadilan Indonesia yang berlaku dalam kasus Mary Jane.

Ketentuan kedua, pelaksanaan hukuman. Setelah dipindahkan ke Filipina, Mary Jane akan melanjutkan pelaksanaan hukuman sesuai dengan hukum dan prosedur Filipina.

Dengan ketentuan tersebut, pemerintah Filipina memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, remisi, atau amnesti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Ketentuan ketiga, yakni larangan masuk kembali ke Indonesia. Setelah pemindahan, Mary Jane akan dimasukkan dalam daftar tangkal untuk masuk wilayah Indonesia, sesuai dengan hukum nasional Indonesia.

Ketentuan keempat, yaitu akses informasi. Pemerintah Filipina berkomitmen memberikan akses informasi kepada pemerintah Indonesia terkait dengan pelaksanaan hukuman Mary Jane setelah dipindahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasi sejumlah risiko pada pelaksanaan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BPNT) tahun 2024.

"(Beberapa) di antaranya terkait pinjaman luar negeri dan hibah, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak, serta mekanisme rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA),” ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam entrymeeting pemeriksaan atas LK BNPT tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data MonSAKTI (Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) Kementerian Keuangan per 3 Januari 2025, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BNPT mencapai Rp1,78 miliar.

Sementara itu, realisasi anggaran BNPT tahun 2024 sebesar Rp456,22 miliar atau 55 persen dari total anggaran Rp827,14 miliar.

“Rendahnya realisasi belanja disebabkan dana pendamping pinjaman luar negeri yang belum terealisasi,” kata dia.

Kendati demikian, BPK mengapresiasi sejumlah prestasi BNPT sepanjang tahun 2024, termasuk penghargaan K/L Awards dalam kategori “Kolaborasi dan Kemitraan”, serta keberhasilan dalam program pencegahan ekstremisme dan pengamanan objek vital.

Nyoman juga menekankan urgensi peran inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal proses perbaikan yang berkesinambungan.

"Kerjasama dan koordinasi yang intensif antara kementerian dan lembaga terkait, seperti BNPT dan Polri, sangat penting dalam memberantas terorisme di Indonesia," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, ditetapkan fokus pemeriksaan pada LK BNPT tahun 2024 mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, aset tetap, dan kas.

Pihaknya disebut menjadikan tahun 2024 sebagai baseline dalam mengimplementasikan AstaCita, yang mencakup delapan misi penting di berbagai sektor, seperti ideologi, pertahanan, pendidikan, dan ekonomi demi mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

"Hal ini selaras dengan harapan Presiden Prabowo, yang menginginkan hasil pemeriksaan BPK mampu mengarahkan belanja negara agar menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menarik investasi, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional," ucapnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kegiatan ini kami ditandai dengan mendirikan bangunan rumah hijau di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi

Tanjung Selor (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan mendirikan green house atau rumah hijau hidroponik dalam rangka melaksanakan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan bagian upaya mendukung ketahanan pangan nasional.

"Kegiatan ini kami ditandai dengan mendirikan bangunan rumah hijau di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE)," kata Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan Sutarno, di Tarakan, Kamis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-403.PK.01.04.04 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) di Lembaga Pemasyarakatan, SAE merupakan tempat narapidana mengaktualisasikan dirinya dalam proses asimilasi dan tempat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pembinaan narapidana.

Sutarno menerangkan pihaknya berkomitmen penuh secara proaktif dalam mendukung program ketahanan pangan sebagaimana yang dicanangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada 13 program akselerasi, yang salah satu poinnya ialah pemberdayaan warga binaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Kepala Subseksi (Kasubsi) Kegiatan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Adipta Yudha Wardana mengungkapkan pihaknya tengah gencar mengembangkan beragam produk pertanian dan perkebunan salah satunya dengan metode hidroponik.

"Pelaksanaan SAE di Lapas Tarakan hingga saat ini berjalan dengan sangat baik dan kondusif, kami turut memberdayakan WBP yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sebagai peserta Asimilasi Kerja Luar yang dalam kesehariannya melakukan penanaman bibit, perawatan harian, hingga panen," ujarnya.

Secara teknis Lapas Tarakan telah menyiapkan 570 lubang pot untuk penanaman bibit dan produk, yang nantinya akan dihasilkan antara lain sawi pakcoy hingga selada, yang berkualitas.

Pemanfaatan lahan SAE di lingkungan lapas diyakini mampu mengoptimalkan pembinaan kemandirian dengan membaurkan narapidana ke tengah masyarakat dan membuka peluang partisipasi.

Selain itu menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang kegiatan dan hasil produk pembinaan kemandirian, sehingga terbangunnya citra positif penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dan mampu mendorong pemberdayaan WBP dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, bersama tim delegasi pemerintah Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan (Korsel). Dalam kesempatan ini, Supratman dan tim delegasi menyambangi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul.

Supratman menjelaskan kedatangannya ke KBRI Seoul bertujuan membahas peningkatan pelayanan hukum kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini berdomisili di negeri ginseng itu.

"Ada banyak WNI yang tinggal di Korea, khususnya di Seoul. Kehadiran pemerintah Indonesia di Seoul ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum," ujar Supratman dalam keterangan pers yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan saat ini pemerintah Indonesia tengah melakukan kajian untuk menempatkan atase hukum di KBRI Seoul. Atase hukum ini nantinya bertugas melakukan koordinasi kerja sama di bidang hukum, perlindungan WNI di bidang kewarganegaraan, serta pendampingan dalam proses hukum.

"Saat ini Indonesia baru memiliki atase hukum di dua negara, yaitu Malaysia dan Arab Saudi. Pemerintah sedang mengkaji penempatan atase hukum di Korea Selatan, apalagi banyak WNI di sini," tutur Supratman.

"Atase hukum akan memastikan perlindungan hukum bagi WNI khususnya tentang kewarganegaraan. Kemudian memberikan pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus di setiap tingkatan pengadilan, serta melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh," tambahnya.

Kehadiran delegasi dari Indonesia disambut oleh Kuasa Usaha Ad Interim KBRI di Seoul, Zelda Wulan Kartika.

Zelda mengatakan KBRI Seoul senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah Korsel untuk melindungi kepentingan WNI di Korsel, termasuk kepentingan di bidang hukum. Selain itu, KBRI Seoul juga siap mendukung segala bentuk kerja sama yang akan dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan. Zelda berharap kedatangan delegasi Menteri Hukum akan meningkatkan kolaborasi, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang semakin baik di kedua negara, khususnya bagi WNI yang ada di Korea Selatan.

Dalam kunker ini, Menteri Hukum didampingi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama. Turut hadir dari KBRI Seoul, yaitu atase pertahanan, koordinator fungsi politik dan organisasi internasional, dan jajaran KBRI Seoul.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Harun Sulianto mengatakan berdasarkan data permohonan apostile ( legalisasi dukumen lintas negara) dari Babel, dokumen terbanyak adalah terkait dengan korea Selatan dari 126 permohonan apotile, sebanyak 50 permohonan terkait ke korea Selatan .