Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan bahwa dua WNI ditangkap oleh pihak otoritas Amerika Serikat akibat kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

“Satu ditahan di Atlanta, Georgia. Satu ditahan di New York,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

Judha menjelaskan bahwa WNI yang ditahan di Atlanta itu ditangkap pada 29 Januari dan hingga saat ini pihaknya masih belum menerima informasi terkait proses penangkapan tersebut.

Judha juga menyampaikan pihaknya sudah menghubungi KJRI Houston mengenai WNI yang ditahan di Atlanta, mengatakan KJRI sudah bisa berkomunikasi dengan WNI itu dan yang bersangkutan dalam kondisi baik dan sehat serta sudah mendapatkan akses pendampingan.

“Kami akan terus monitor … sudah ada jadwal persidangan yang akan dijalani pada 10 Februari,” ujar Judha.

Judha kemudian melanjutkan bahwa WNI yang ditahan di New York itu ditangkap pada 28 Januari.

Dia menjelaskan bahwa WNI itu ditangkap saat sedang melaporkan diri, yang dilakukan setiap tahun, ke kantor Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (Immigration and Customs Enforcement/ICE) di New York.

“Memang yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar deportasi sejak tahun 2009. Kemudian yang bersangkutan mengajukan suaka namun suakanya ditolak. Karena sudah masuk daftar, diminta untuk melakukan laporan tahunan,” jelas Judha.

Judha juga mengatakan pihaknya sudah menghubungi KJRI New York dan diterima informasi dari yang bersangkutan dalam kondisi sehat dan sudah memiliki akses pendampingan hukum.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan proses pendampingan hukum.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila menghormati proses hukum oleh KPK yang menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"Kalau secara proses saya tidak mengerti dan mengetahui dengan pasti karena kaitannya dengan kasus Rita Widyasari di tahun 2017, tapi kami menghormati proses hukum yang berlaku," kata Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Walaupun begitu, Arif mengingatkan bahwa proses hukum yang berlaku harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sejauh ini, dia mengatakan tidak ada arahan khusus dari Japto kepada para anggota Pemuda Pancasila terkait permasalahan tersebut. Japto, kata dia, meminta kepada seluruh anggotanya agar berpikiran positif dan tidak bereaksi berlebihan.

"Tetap semangat menjalankan aktivitas organisasi dan minta untuk mendoakan beliau agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik," kata dia.

Di samping itu, dia mengatakan bahwa Japto pun menghormati KPK karena telah bersikap profesional dan kooperatif ketika menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2). Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2).

Yang terbaru, penyidik pun menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis.

Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang–baik rupiah dan mata uang asing–senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Perluasan kewenangan jaksa, yang terjadi adalah tumpang tindih karena di antara mereka sendiri 'kan semua akan mencari muka di depan pimpinannya.

Purwokerto (ANTARA) - Pengamat hukum yang juga pendiri Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah Teguh Purnomo menilai pembagian kewenangan tetap harus ada dalam penegakan hukum di Indonesia agar tidak menimbulkan karut-marut.

"Menurut saya tetap harus ada pembagian kewenangan ya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat.

Akan tetapi, kata dia, di lain pihak ada lembaga-lembaga tertentu yang memang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses-proses itu.

Dalam hal ini, lanjut dia, pengawasan tersebut berupa kemampuan untuk melakukan eksekusi terhadap ketidakbenaran proses tersebut.

"Jadi, tidak hanya misalnya mekanisme praperadilan atau komisi tertentu yang selama ini hanya untuk lengkap-lengkap, tetapi lembaga-lembaga pengawas itu justru nanti diperbolehkan atau diharapkan bisa melakukan pengawasan dan men-justice secara langsung aparat penegak hukum yang tidak benar," katanya menanggapi revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lebih lanjut dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gombong (Unimugo) itu mengakui jika membahas revisi UU Kejaksaan dan KUHAP harus dikupas secara utuh karena yang selama ini terjadi, aparat penegak hukum sudah mempunyai kedudukan sendiri-sendiri ditambah dengan penegakan hukum lewat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di dalam KPK, kata dia, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan secara tersendiri.

"Ini pun di KPK juga sarat dengan protes karena KPK sendiri ini 'kan dahulu sifatnya sementara, tetapi kok sekarang sampai pada seolah-olah lembaga yang permanen," kata dia yang juga dosen Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kebumen.

Oleh karena itu, kata dia, jika dilakukan perluasan kewenangan jaksa melalui revisi UU Kejaksaan dikhawatirkan akan terjadi perebutan kewenangan yang cukup tinggi.

Dengan demikian, lanjut dia, ketika terjadi perebutan kewenangan tanpa ada yang bisa mengawasi dan memberikan masukan-masukan terhadap mereka, justru yang terjadi adalah karut-marut penegakan hukum di Indonesia.

"Jadi, kalau ada perluasan kewenangan jaksa, yang terjadi adalah tumpang tindih karena di antara mereka sendiri 'kan semua akan mencari muka di depan pimpinannya sehingga ada potensi misalnya mereka saling 'berebut' untuk sebuah penegakan hukum," kata Ketua DPC Peradi Kebumen itu.

Selain itu, kata dia, selama ini dikenal juga bahwa hukum digunakan untuk melindungi pihak-pihak tertentu, baik pemodal maupun penguasa.

"Dikhawatirkan kalau nanti misalnya lembaga-lembaga itu makin banyak mempunyai kewenangan, tetapi tidak ada yang bisa mengontrol, tentunya dia akan mengabdi kepada kekuasaan dan pemodal," kata Teguh.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jenewa (ANTARA) - Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Human Rights Council/UNHRC) pada Kamis (6/2) mengatakan bahwa periode keanggotaan Amerika Serikat (AS) telah berakhir per 1 Januari 2025, sehingga AS tidak bisa menarik diri dari badan antarpemerintah saat negara itu memang sudah tidak lagi menjadi anggota.

"Sebagai informasi, AS merupakan anggota UNHRC sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024. Sejak 1 Januari 2025, AS tidak lagi menjadi anggota UNHRC dan secara otomatis menjadi negara pengamat, seperti halnya 193 negara anggota PBB yang bukan merupakan anggota dewan tersebut," kata Juru Bucara UNHCR Pascal Sim, dalam pernyataan yang dikirim ke Xinhua.

"Negara pengamat tidak dapat menarik diri dari sebuah badan antarpemerintah saat negara itu memang sudah tidak lagi menjadi anggota," imbuh Sim.

"Berkenaan dengan prinsip, dan dalam semangat dialog multilateral yang menjadi ciri khas dewan ini, kami menyambut dan mendorong keterlibatan setiap Negara Anggota PBB, baik sebagai anggota dewan maupun pengamat, dalam pekerjaan dewan dan mekanismenya," imbuh pernyataan itu.

Presiden AS Donald Trump pada Selasa (4/2) menandatangani perintah eksekutif yang menarik AS dari UNHRC.

UNHRC terdiri dari 47 negara anggota, dengan sekitar sepertiga kursinya ditentukan berdasarkan pemungutan suara setiap tahun.

Negara-negara anggota menjabat selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali.

Selama masa jabatan pertama Trump, AS menarik diri dari UNHRC pada Juni 2018. Pada Februari 2021, Antony Blinken, yang saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri AS, mengumumkan bahwa pemerintahan Joe Biden akan kembali terlibat dalam dewan tersebut sebagai pengamat.

Pada Januari 2022, AS kembali bergabung dengan badan tersebut sebagai anggota penuh.

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Organisasi Anti-Doping Indonesia (IADO) berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam membahas kemungkinan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Hal itu disampaikan Yusril dalam audiensi dengan IADO di Jakarta, Kamis (6/2), sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta,Jumat. Dia mengatakan revisi undang-undang tersebut diperlukan guna memperkuat regulasi dan penegakan hukum dalam bidang antidoping di Indonesia.

"Koordinasi bisa dilakukan dengan lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kementerian Hukum (Kemenkum)," kata Yusril.

Dia mengungkapkan langkah tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah dalam menciptakan dunia olahraga yang bersih dari penggunaan zat terlarang serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar antidoping internasional yang ditetapkan oleh Badan Antidoping Dunia (World Anti-Doping Agency/WADA).

Dengan adanya kerja sama antara berbagai lembaga terkait, ia berharap revisi regulasi dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga nasional.

Dalam pertemuan itu, Menko Yusril didampingi oleh Staf Ahli Menko Kumham Imipas Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antarlembaga Cahyani Suryandari, Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Isu Strategis Karjono, serta Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Komunikasi dan Media serta Iqbal Fadil.

Ketua Umum IADO Gatot Dewa Broto beserta jajaran turut hadir dalam audiensi. IADO merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan doping di Indonesia.

Selain itu, IADO juga memiliki tugas untuk melakukan edukasi antidoping, menjalankan tugas intelijen dan investigasi, serta menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk melaporkan kegiatan mereka kepada WADA.

Sepanjang 2024, IADO telah mengambil 1.543 sampel tes doping atlet dari sejumlah acara olahraga yang diselenggarakan di Indonesia.

Jumlah sampel yang telah diambil Direktorat Testing lembaga itu termasuk dari Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 sebanyak 1.170 sampel dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) 2024 sebanyak 181 sampel.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jenewa (ANTARA) - Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Volker Turk pada Kamis (6/2) menggarisbawahi perlunya menegakkan hukum internasional menyusul proposal pengambilalihan Gaza oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung pada Selasa (4/2), Trump mengusulkan agar AS mengambil alih dan membangun kembali Gaza setelah merelokasi warga Palestina, meskipun tidak ada rincian yang diberikan mengenai proses pemukiman kembali.

"Sangat penting bagi kita untuk bergerak menuju fase berikutnya dari gencatan senjata, untuk membebaskan semua sandera dan tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang, mengakhiri perang dan membangun kembali Gaza, dengan menghormati sepenuhnya hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional," kata Turk dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke Xinhua. "Hukum internasional sangat jelas," kata Turk

Dia menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk perdamaian dan keamanan abadi berdasarkan martabat dan kesetaraan bagi warga Palestina dan Israel.

"Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara. Setiap pemindahan paksa atau deportasi orang dari wilayah pendudukan dilarang keras," katanya.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada hari Kamis (6/2) yang menjadi sorotan, mulai dari pembacaan putusan dismissal perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) hingga TNI AL membongkar pagar laut sepanjang 22,5 di Tangerang.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Putusan MK: 40 perkara sengketa pilkada lanjut pembuktian, 270 kandas

Mahkamah Konstitusi (KM) telah mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2) yang menghasilkan 40 perkara berlanjut ke tahap sidang pembuktian dan 270 perkara lainnya kandas.

Sebanyak 270 perkara yang berakhir kandas tersebut terdiri dari 227 perkara diputuskan tidak dapat diterima, 29 perkara ditetapkan ditarik kembali, delapan perkara ditetapkan gugur, dan enam perkara ditetapkan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Selengkapnya klik di sini.

2. Pemerintah kaji penempatan atase hukum di KBRI Seoul

Pemerintah Indonesia sedang mengkaji penempatan atase hukum di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul, Korea Selatan, seiring banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di negara tersebut, khususnya di Kota Seoul.

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan atase hukum nantinya bertugas melakukan koordinasi kerja sama di bidang hukum, perlindungan WNI di bidang kewarganegaraan, serta pendampingan dalam proses hukum.

"Kehadiran pemerintah Indonesia di Seoul ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum," kata Supratman saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, terkait kunjungan kerjanya ke Seoul, Korea Selatan, Rabu (5/2).

Selengkapnya klik di sini.

3. TNI AL bongkar pagar laut sepanjang 22,5 km

Jajaran TNI Angkatan Laut (AL) berhasil membongkar pagar laut sepanjang 22,5 km dengan rincian 18,2 km di Tanjung Pasir dan 4,3 km di Kronjo, Tangerang, Banten, Rabu (5/2).

Berdasarkan siaran pers resmi TNI AL yang diterima ANTARA, Kamis, dijelaskan pembongkaran tersebut merupakan hasil kerja TNI AL dan beberapa kementerian dan lembaga terkait sejak 18 Januari 2025.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama I Made Wira Hady mengatakan dalam pembongkaran yang dilakukan Rabu, pihaknya mengerahkan 219 personel yang terdiri dari personel Pasmar 1, Lantamal III, dan Koarmada I yang didukung dengan alutsista seperti satu Kapal Patroli Keamanan Laut (Patkamla), 10 perahu karet (PK), satu RBB (Ranger Boat), serta satu RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat).

Selengkapnya klik di sini.

4. BPN identifikasi tanah untuk penerbitan sertifikat hak pengelolaan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat mengidentifikasi 11 bidang tanah untuk penerbitan sertifikat hak pengelolaan secara komunal bagi masyarakat hukum adat.

Kepala BPN Papua Barat John Wiclif Aufa di Manokwari, Kamis, mengatakan bahwa pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024.

"Data kami masih kumpul dan masih lakukan sosialisasi ke masyarakat hukum adat terkait dengan penerbitan sertifikat dimaksud," kata John.

Selengkapnya klik di sini.

5. Kejagung sebut Kades Kohod belum berikan buku Letter C

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, belum memberikan buku Letter C Desa Kohod meski telah diminta secara resmi oleh institusi tersebut untuk keperluan penyelidikan kasus pagar laut di Tangerang, Banten.

“Itu belum (diberikan),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (5/2) malam.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Saya menyoroti adanya pasal yang dinilai mengebiri salah satu instansi dalam sistem peradilan pidana

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Sejumlah pakar dan praktisi hukum mengupas secara tuntas tentang Rancangan Undang Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam diskusi yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Tapal Kuda di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.

Beberapa narasumber dalam diskusi berjudul "RUU KUHAP: Jalan Menuju Penegakan Hukum yang Setara" yakni Ketua APTHN-HAN Prof.Noor Harisudin, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (FH Unmuh) Jember Ahmad Suryono, dan DPC Peradi Jember Lutfian Ubaidillah.

"Jika RUU KUHAP tidak dirumuskan dengan bijak, maka akan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia," kata Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Prof Noor Harisudin dalam diskusi tersebut.

Ia mengatakan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan RUU KUHAP sangat penting karena perumusan yang baru harus melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas.

"Selain itu, kajian mendalam terhadap kelemahan KUHAP lama harus menjadi bahan evaluasi agar undang-undang yang baru tidak justru menimbulkan permasalahan baru," tuturnya.

Menurutnya salah satu poin krusial yang menjadi perhatian adalah penghapusan tahap penyelidikan dalam proses hukum, sehingga hal itu dapat mengancam prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Proses penyelidikan adalah tahap awal yang sangat penting dalam memastikan apakah suatu perkara layak naik ke tahap penyidikan," katanya.

Sementara Dekan FH Unmuh Jember Ahmad Suryono mempertanyakan motif di balik pemangkasan kewenangan aparat penegak hukum (APH) dalam RUU KUHAP karena revisi itu berpotensi menciptakan keadilan yang semu dan malah menimbulkan ketidakpastian hukum.

"RUU KUHAP yang baru memang bertujuan menciptakan keadilan hukum yang lebih cepat, namun cepat belum tentu tepat. Sistem peradilan pidana harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian agar tidak mencederai hak-hak masyarakat,” katanya.

Hal senada juga disampaikan praktisi hukum dari DPC Peradi Jember Lutfian Ubaidillah mengatakan bahwa RUU KUHAP yang dinilai masih memiliki banyak kekurangan dan terkesan mengurangi kewenangan salah satu APH.

"Saya menyoroti adanya pasal yang dinilai mengebiri salah satu instansi dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan yang terintegrasi harus diperkuat, bukan justru dikurangi kewenangannya," ujarnya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Kami apresiasi garmen di sini dan program ini dapat menjadi contoh bagi lapas lain dalam memberikan keterampilan bagi warga binaan

Makassar (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI, H Sugiat Santoso memberikan apresiasi terhadap program pembinaan kemandirian warga binaan di bidang garmen binaan Lapas Kelas I Makassar.

"Kami apresiasi garmen di sini dan program ini dapat menjadi contoh bagi lapas lain dalam memberikan keterampilan bagi warga binaan," kata Sugiat disela peninjauannya di Lapas Kelas I Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, keterampilan di bidang garmen ini sudah seperti pabrik garmen dan produksinya sangat bagus.

"Kita berharap program seperti ini bisa diterapkan di Lapas lain agar warga binaan memiliki kegiatan positif dan menjadi bekal keterampilan saat kembali ke masyarakat," ujar Sugiat dalam kunjungan kerjanya.

Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi XIII DPR RI itu juga menekankan pentingnya pembinaan berbasis keterampilan agar warga binaan memiliki bekal yang cukup ketika kembali ke tengah masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, ia berharap program serupa bisa mendapatkan dukungan lebih luas, baik dari sisi regulasi maupun anggaran.

"Kami di DPR RI memiliki tugas dalam pembuatan regulasi, dan kami mendukung kebijakan yang memperkuat pembinaan di Lapas," katanya.

Selain itu, Sugiat juga menyoroti efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Termasuk berencana membahas realisasi anggaran untuk program pembinaan ini bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam waktu dekat pada sidang di DPR RI.

Selain meninjau garmen di Lapas Kelas I Makassar, anggota Komisi VIII DPR RI ini juga melihat secara langsung kualitas makanan untuk warga binaan di lapas tersebut.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

ANTARA - Serangan teroris yang dilancarkan oleh kelompok militan al-Shabaab seringkali terjadi di wilayah Kenya utara yang berbatasan dengan Somalia. Selain serangan yang menewaskan warga dan petugas keamanan, para teroris juga menculik lima pejabat daerah setempat. Presiden Kenya Willian Ruto pun secara tegas mengatakan bahwa ia tidak akan menyerah dan berjanji akan memberantas aksi militer al- Shabaab yang dinilai mengganggu keamanan wilayah perbatasan. (XINHUA/Rinto A Navis/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

Negara tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut, baik individu maupun korporasi

Jakarta (ANTARA) - Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2025 memutuskan hukum kepemilikan laut atas nama individu maupun korporasi adalah haram, hingga perdagangan karbon yang dinyatakan sah menurut ketentuan hukum Islam.

"Laut itu menjadi maal al musytarof, yang menjadi milik kita bersama, dan itu harus ada pada penguasaan negara, tetapi negara tidak boleh dalam hukum Islam memberikan hak milik kepada individu atau korporasi terhadap laut itu," kata Ketua Sidang Komisi Waqi'iyah Munas PBNU 2025, Muhammad Cholil Nafis dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan, terkait perhatian masyarakat apakah negara boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut kepada individu atau korporasi, maka PBNU memutuskan secara otomatis hal tersebut juga berlaku haram.

"Negara tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut, baik individu maupun korporasi," ujar Rais Syuriyah PBNU itu.

Selain soal kepemilikan laut, hal lain yang dibahas dalam Komisi Waqi'iyah salah satunya yakni melibatkan diri dalam konflik.

Menurutnya, melibatkan diri pada konflik di negara lain dengan memberikan bantuan kemanusiaan, baik obat-obatan, pangan, atau lainnya adalah fardu kifayah. Namun dalam soal keterlibatan secara fisik, ia menegaskan hukumnya haram.

"Hal ini boleh (melibatkan diri pada konflik), bahkan fardlu kifayah, jika dilakukan dalam bentuk bantuan kemanusiaan, baik medis atau pangan. Namun, jika keterlibatannya dalam bentuk fisik, hukumnya haram, termasuk sebagai tentara bayaran, sebab, hal itu memperbesar fitnah," ujar dia.

Ia melanjutkan, terkait aksi teror dan pemerkosaan, penembakan membabi buta ke arah pemukiman penduduk, serta menjadikan anak sebagai perisai juga tidak diperbolehkan, hukumnya haram.

Selain itu, sambung Cholil Nafis, hukum jual beli karbon baik dengan model sistem cap and trade maupun model offset emisi diperbolehkan dan sah dengan memakai pola transaksi ba'i al-huquq al-ma'nawiyah atau jual beli hak-hak imateriil.

Ia juga menyampaikan tiga runtutan hukum dalam dam haji tamattu, atau hukum jamaah yang terlebih dahulu melaksanakan umrah sebelum haji.

"Pertama, ikhtiar normal dam disembelih dan dibagikan di Tanah Haram. Kedua, dam wajib disembelih di Tanah Haram selama masih bisa. Namun karena ada kebutuhan, boleh didistribusikan di luar Haram," ucap Cholil.

"Ketiga, ketika terjadi ketidakmampuan pengelolannya karena Rumah Pemotongan Hewan (RPH), berkenaan dengan penyembelihannya mendatangkan kambing, itu boleh disembelih dan didistribusikan di luar Tanah Haram dan didistribusikan di luar Tanah Haram," imbuhnya.

Hal lain yang dibahas dalam Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah yakni berkaitan dengan bisnis di atas tanah wakaf dan kekerasan di lembaga pendidikan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Negara tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut, baik individu maupun korporasi

Jakarta (ANTARA) - Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2025 memutuskan hukum kepemilikan laut atas nama individu maupun korporasi adalah haram, hingga perdagangan karbon yang dinyatakan sah menurut ketentuan hukum Islam.

"Laut itu menjadi maal al musytarof, yang menjadi milik kita bersama, dan itu harus ada pada penguasaan negara, tetapi negara tidak boleh dalam hukum Islam memberikan hak milik kepada individu atau korporasi terhadap laut itu," kata Ketua Sidang Komisi Waqi'iyah Munas PBNU 2025, Muhammad Cholil Nafis dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan, terkait perhatian masyarakat apakah negara boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut kepada individu atau korporasi, maka PBNU memutuskan secara otomatis hal tersebut juga berlaku haram.

"Negara tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut, baik individu maupun korporasi," ujar Rais Syuriyah PBNU itu.

Selain soal kepemilikan laut, hal lain yang dibahas dalam Komisi Waqi'iyah salah satunya yakni melibatkan diri dalam konflik.

Menurutnya, melibatkan diri pada konflik di negara lain dengan memberikan bantuan kemanusiaan, baik obat-obatan, pangan, atau lainnya adalah fardu kifayah. Namun dalam soal keterlibatan secara fisik, ia menegaskan hukumnya haram.

"Hal ini boleh (melibatkan diri pada konflik), bahkan fardlu kifayah, jika dilakukan dalam bentuk bantuan kemanusiaan, baik medis atau pangan. Namun, jika keterlibatannya dalam bentuk fisik, hukumnya haram, termasuk sebagai tentara bayaran, sebab, hal itu memperbesar fitnah," ujar dia.

Ia melanjutkan, terkait aksi teror dan pemerkosaan, penembakan membabi buta ke arah pemukiman penduduk, serta menjadikan anak sebagai perisai juga tidak diperbolehkan, hukumnya haram.

Selain itu, sambung Cholil Nafis, hukum jual beli karbon baik dengan model sistem cap and trade maupun model offset emisi diperbolehkan dan sah dengan memakai pola transaksi ba'i al-huquq al-ma'nawiyah atau jual beli hak-hak imateriil.

Ia juga menyampaikan tiga runtutan hukum dalam dam haji tamattu, atau hukum jamaah yang terlebih dahulu melaksanakan umrah sebelum haji.

"Pertama, ikhtiar normal dam disembelih dan dibagikan di Tanah Haram. Kedua, dam wajib disembelih di Tanah Haram selama masih bisa. Namun karena ada kebutuhan, boleh didistribusikan di luar Haram," ucap Cholil.

"Ketiga, ketika terjadi ketidakmampuan pengelolannya karena Rumah Pemotongan Hewan (RPH), berkenaan dengan penyembelihannya mendatangkan kambing, itu boleh disembelih dan didistribusikan di luar Tanah Haram dan didistribusikan di luar Tanah Haram," imbuhnya.

Hal lain yang dibahas dalam Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah yakni berkaitan dengan bisnis di atas tanah wakaf dan kekerasan di lembaga pendidikan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025