Mataram (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa organisasi profesi seperti organisasi kedokteran idealnya hanya ada satu di Indonesia.

Hal ini disampaikan Yusril Ihza Mahendra menyikapi adanya dualisme organisasi profesi kedokteran yang ada di Indonesia, antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), saat menghadiri dan membuka Muktamar XXXII Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu.

Yusril mengatakan bahwa IDI adalah organisasi profesi yang berbeda dari organisasi lain seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), perkumpulan, yayasan atau pun partai politik.

"IDI ini organisasi profesi yang berbeda dari ormas, perkumpulan, yayasan apalagi dengan parpol, sudah pasti berbeda," kata Yusril.

Menurutnya, persoalan organisasi profesi seperti di kedokteran atau pun organisasi profesi lainnya sampai dengan hari ini belum mempunyai undang-undang (UU) tentang Organisasi Profesi. Oleh karena itu ke depan, kata Yusril, alangkah baiknya bagaimana memikirkan sebaiknya organisasi profesi tersebut memiliki UU.

Sebab, kata dia, organisasi profesi akan menjalankan sebagian daripada fungsi-fungsi negara, walaupun organisasi profesi bukan organ negara tetapi organisasi profesi menjalankan sebagian fungsi negara. Demikian pula dengan masalah kesehatan.

"Ini menjadi tugas pemerintah untuk merancang UU organisasi profesi," ujarnya.

Yusril mengakui pada dasarnya masalah kesehatan ini tanggungjawab negara tapi negara tidak bisa langsung melaksanakannya, karena itu negara memerlukan orang yang memiliki keahlian dan profesi di bidang itu (kesehatan, red). Artinya tugas tersebut tidak bisa diserahkan kepada orang yang tidak memiliki latar belakang itu (kesehatan red).

"Oleh karena itu fungsi-fungsi kedokteran ini melalui organisasi seperti IDI sama dengan fungsi pertahanan negara kita. Kenapa, karena kalau rakyatnya tidak sehat, rakyatnya pada sakit semua, berpengaruh pada ketahanan kepada bangsa dan negara kita," tegasnya.

Karena itu pemerintah lanjutnya, betul-betul berkeinginan menjalin suatu kemitraan yang baik dengan IDI. Bahkan, sejauh mungkin tidak ada perbedaan pandangan antara pemerintah dengan IDI. Kalaupun ada, tentu diselesaikan dengan cara-cara musyawarah demi kepentingan bersama. Untuk itu, pemerintah tentu dengan cara-cara persuasif akan berupaya menjembatani perbedaan-perbedaan itu.

"Kalau kita bicara secara idealnya, dokter itu berhimpun dalam sebuah organisasi profesi bukan berhimpun dalam ormas. Kalau ormas siapapun bisa bikin ormas. Tapi kalau organisasi profesi hanya orang yang mempunyai profesi di situ," terang Yusril.

"Karena organisasi profesi itu, seperti advokat tidak mungkin bisa mengangkat advokat. Kalau IDI tidak mengangkat dokter tapi izin dokter atau rekomendasi izin untuk praktek dan kemudian melakukan pengawasan, pendidikan dan menerapkan sanksi tugas IDI. Karena organisasi profesi yang mempunyai hal itu. Dan itu tidak ada pada ormas," sambungnya.

Oleh karena itu, dalam posisi dualisme organisasi profesi antara IDI dan PSDI ini, Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha menjembatani supaya akhirnya betul-betulnya mempunyai organisasi profesi kedokteran yang kuat dan menjadi mitra negara dalam menyelesaikan persoalan kesehatan yang dihadapi bersama.

"Jadi kita tidak bicara soal pengakuan dan tidak pengakuan. Pemerintah sebetulnya menjembatani perbedaan sampai saatnya kita memiliki organisasi kedokteran yang harapannya hanya satu organisasi profesi. Kalau ormas orang bisa buat banyak tapi kalau profesi satu. Yang jelas pemerintah berusaha menjembatani hal itu dan menyelesaikan dengan cara musyawarah. Toh ini juga untuk demi kebaikan kita semua," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun lampu dan listrik yang dipadamkan di Gedung Kementerian HAM karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM tidak terpengaruh dengan kebijakan efisiensi itu sehingga kegiatan operasional berjalan dengan normal. Kementerian HAM pun menyatakan siap menjalankan kebijakan efisiensi itu.

"Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia memaparkan bahwa Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp174,32 miliar pada tahun 2025. Namun, anggaran itu terkena efisiensi dan dipangkas sebesar Rp60,5 miliar menjadi Rp113,82 miliar.

Di sisi lain, Pigai pun memastikan bahwa gaji pegawai di kementeriannya itu tidak termasuk unsur yang dipangkas. Sehingga dengan anggaran yang tersisa, dia pun yakin operasional kementeriannya akan terus berjalan.

Mengenai kebijakan efisiensi itu, dia meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto selayaknya seorang kapten kapal yang sedang mengarungi samudera bergelombang. Maka seluruh pihak perlu memercayakan sepenuhnya kepada seorang kapten kapal yang akan mengantarkan rakyatnya.

"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah, saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," katanya.

Efisiensi itu pun, kata dia, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dalam menghadapi tantangan fiskal dan memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif.

Dengan target efisiensi yang signifikan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan APBN 2025 untuk mendukung program-program prioritas nasional.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun lampu dan listrik yang dipadamkan di Gedung Kementerian HAM karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM tidak terpengaruh dengan kebijakan efisiensi itu sehingga kegiatan operasional berjalan dengan normal. Kementerian HAM pun menyatakan siap menjalankan kebijakan efisiensi itu.

"Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia memaparkan bahwa Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp174,32 miliar pada tahun 2025. Namun, anggaran itu terkena efisiensi dan dipangkas sebesar Rp60,5 miliar menjadi Rp113,82 miliar.

Di sisi lain, Pigai pun memastikan bahwa gaji pegawai di kementeriannya itu tidak termasuk unsur yang dipangkas. Sehingga dengan anggaran yang tersisa, dia pun yakin operasional kementeriannya akan terus berjalan.

Mengenai kebijakan efisiensi itu, dia meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto selayaknya seorang kapten kapal yang sedang mengarungi samudera bergelombang. Maka seluruh pihak perlu memercayakan sepenuhnya kepada seorang kapten kapal yang akan mengantarkan rakyatnya.

"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah, saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," katanya.

Efisiensi itu pun, kata dia, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dalam menghadapi tantangan fiskal dan memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif.

Dengan target efisiensi yang signifikan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan APBN 2025 untuk mendukung program-program prioritas nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun lampu dan listrik yang dipadamkan di Gedung Kementerian HAM karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM tidak terpengaruh dengan kebijakan efisiensi itu sehingga kegiatan operasional berjalan dengan normal. Kementerian HAM pun menyatakan siap menjalankan kebijakan efisiensi itu.

"Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia memaparkan bahwa Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp174,32 miliar pada tahun 2025. Namun, anggaran itu terkena efisiensi dan dipangkas sebesar Rp60,5 miliar menjadi Rp113,82 miliar.

Di sisi lain, Pigai pun memastikan bahwa gaji pegawai di kementeriannya itu tidak termasuk unsur yang dipangkas. Sehingga dengan anggaran yang tersisa, dia pun yakin operasional kementeriannya akan terus berjalan.

Mengenai kebijakan efisiensi itu, dia meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto selayaknya seorang kapten kapal yang sedang mengarungi samudera bergelombang. Maka seluruh pihak perlu memercayakan sepenuhnya kepada seorang kapten kapal yang akan mengantarkan rakyatnya.

"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah, saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," katanya.

Efisiensi itu pun, kata dia, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dalam menghadapi tantangan fiskal dan memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif.

Dengan target efisiensi yang signifikan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan APBN 2025 untuk mendukung program-program prioritas nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun lampu dan listrik yang dipadamkan di Gedung Kementerian HAM karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM tidak terpengaruh dengan kebijakan efisiensi itu sehingga kegiatan operasional berjalan dengan normal. Kementerian HAM pun menyatakan siap menjalankan kebijakan efisiensi itu.

"Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia memaparkan bahwa Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp174,32 miliar pada tahun 2025. Namun, anggaran itu terkena efisiensi dan dipangkas sebesar Rp60,5 miliar menjadi Rp113,82 miliar.

Di sisi lain, Pigai pun memastikan bahwa gaji pegawai di kementeriannya itu tidak termasuk unsur yang dipangkas. Sehingga dengan anggaran yang tersisa, dia pun yakin operasional kementeriannya akan terus berjalan.

Mengenai kebijakan efisiensi itu, dia meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto selayaknya seorang kapten kapal yang sedang mengarungi samudera bergelombang. Maka seluruh pihak perlu memercayakan sepenuhnya kepada seorang kapten kapal yang akan mengantarkan rakyatnya.

"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah, saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," katanya.

Efisiensi itu pun, kata dia, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dalam menghadapi tantangan fiskal dan memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif.

Dengan target efisiensi yang signifikan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan APBN 2025 untuk mendukung program-program prioritas nasional.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring melakukan kunjungan kerja ke Polres Tapanuli Utara untuk mempererat sinergitas antara kedua instansi dalam upaya deteksi dini peredaran narkoba dan penipuan secara daring.

"Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk mempererat sinergi dan koordinasi antara Rutan Tarutung dan Polres Tapanuli Utara," ujar Evan, Kamis (13/2).

Disebutkan, sinergitas pihaknya dengan aparat penegak hukum sangatlah penting utamanya dalam deteksi dini keamanan dan ketertiban area Rutan serta berantas peredaran narkoba, dan penipuan online.

Kunjungan Evan disambut hangat oleh Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Ernis Sitinjak, dan keduanya membahas beberapa program serta rencana kerja sama yang akan dilakukan.

Kata Evan, kegiatan tersebut selaras dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada poin 7 yang termuat dalam 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dan perintah harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi, serta arahan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno.

"Kita mendukung penuh terhadap program-program yang dijalankan oleh Rutan Tarutung. Sinergitas Rutan Tarutung dan Polres Tapanuli Utara perlu dalam menciptakan kondisi Kamtibmas aman dan kondusif di wilayah Tapanuli Utara," sebut AKBP Ernis.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara menghadirkan layanan yang bersih dan transparan kepada masyarakat melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025.

"Penandatanganan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh jajaran di kantor imigrasi berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani dengan baik," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Hamdan Muhammad Al Amin di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, penandatanganan ini untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut dia, penandatanganan ini menjadi momen penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang transparan dan bebas dari korupsi.

"Pakta Integritas menjadi simbol dari kesungguhan seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan standar yang telah ditetapkan," kata dia.

Ia menekankan pentingnya peran setiap individu dalam organisasi untuk berperan aktif dalam menciptakan zona integritas yang bersih, transparan dan akuntabel.

"Ini langkah konkret dalam pembangunan zona integritas guna meningkatkan pelayanan publik," kata dia.

Selain itu, pihaknya berkomitmen menjadi seluruh pihak terkait untuk menjadikan Kantor Imigrasi sebagai lembaga yang berintegritas tinggi dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Pembangunan Zona Integritas ini diharapkan tercipta lingkungan kerja yang semakin profesional dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip 'good governance'," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya dipangkas atau diefisiensi sebesar Rp4,4 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran, tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp4.492.200.000.000," kata Agus saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan bahwa pagu awal anggaran kementeriannya untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.962.130.370.000. Dengan adanya efisiensi yang telah direkonstruksi tersebut, maka kini anggaran Kementerian Imipas yang bisa digunakan menjadi Rp11.469.930.370.000.

Walaupun anggarannya dipangkas, dia memastikan bahwa efisiensi tidak akan terjadi pada belanja pegawai dan hanya akan menyentuh pada belanja barang operasional dan non operasional, serta belanja modal.

Selain itu, efisiensi anggaran juga dilakukan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Pemasyarakatan. Sedangkan tiga unit eselon satu lainnya yakni sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan pengembangan sumber daya manusia.

Dia pun memastikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap berkomitmen dan berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam memberikan pelayanan publik dan pelaksanaan penegakan hukum, melalui optimalisasi alokasi anggaran yang tersedia.

Selain itu, dia mengatakan bahwa anggaran yang tersedia juga akan dilaksanakan untuk keperluan pembangunan lanjutan pada 32 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di 18 wilayah. Sedangkan imigrasi akan mempergunakan anggaran belanja modal untuk keperluan renovasi gedung dan perbaikan pos perbatasan.

"Oleh karena itu kami mohon dukungan untuk menyetujui usulan efisiensi," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

"Dengan memperhatikan kebutuhan prioritas kemenkum untuk melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp3.388.313.122.000,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran menjadi sebesar Rp3,3 triliun dalam rangka efisiensi anggaran untuk tahun anggaran 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD.

"Dengan memperhatikan kebutuhan prioritas kemenkum untuk melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp3.388.313.122.000," kata Wakil Menteri Hukum Eddy Hilariej saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan pada 24 Januari 2024, anggaran Kementerian Hukum diefisiensi atau diblokir sebesar Rp2.283.394.000.000 atau 45,07 persen dari total pagu Rp5.066.600.725.000.

Namun demi kebutuhan belanja pegawai dan kebutuhan operasional, Kementerian Hukum mengusulkan agar pemblokiran anggaran itu dikurangi sebesar Rp605.106.397.000, sehingga pemblokiran hanya sebesar Rp1.678.287.603.000.

Dengan adanya kebijakan rekonstruksi anggaran itu, menurut dia, Kementerian Hukum tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, mulai dari pembentukan regulasi penyusunan undang-undang prioritas nasional, pembentukan regulasi, dan pembinaan hukum nasional.

Selain itu, juga melaksanakan program penegakan dan pelayanan hukum, hingga peningkatan kualitas administrasi hukum umum kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi.

Walaupun efisiensinya dikurangi, dia mengatakan bahwa Kementerian Hukum melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan anggaran tersedia. Di antaranya pemberlakuan program kerja fleksibel bagi pegawai, efisiensi belanja operasional dan non operasional yang meliputi ATK, kegiatan seremonial.

Kemudian pihaknya juga bakal melaksanakan kegiatan yang bersifat prioritas, mengoptimalkan layanan berbasis digital, pelatihan melalui mekanisme pembelajaran jarak jauh, hingga mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa bidang hukum kemarin menjadi sorotan, diantaranya rapat efisiensi anggaran oleh DPR RI bersama Polri, BNN, Kejaksaan, kemudian pembahasan RUU KUHAP.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Polri terkena efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp20,5 triliun

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp20,5 triliun dalam rekonstruksi anggaran Polri tahun 2025, sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Hasil rapat dengan Kementerian Keuangan menghasilkan jumlah efisiensi anggaran Polri sebesar Rp20,5 triliun, ini sebesar 16, 26 persen dari anggaran Polri tahun 2025," kata Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

2. MA usul RKUHAP persingkat sidang yang ancamannya di bawah tujuh tahun

Mahkamah Agung (MA) mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP, mengatur agar mempersingkat proses sidang perkara yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun penjara.

Hal itu diusulkan untuk dilakukan jika terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang didakwakan setelah dakwaan dibacakan. Setelah itu, perkara itu diputus dengan acara seperti biasanya oleh majelis hakim dan mempermudah register berkas perkara.

Selengkapnya baca di sini.

3. MK sebut pembayaran gaji dan tunjangan terdampak blokir anggaran

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Heru Setiawan menyebut bahwa salah satu dampak pemblokiran anggaran MK tahun 2025 adalah pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp45.097.925.059 hanya mampu dibayarkan sampai Mei 2025.

"Terhadap pemotongan tersebut memiliki dampak. Satu, kami mengalokasikan gaji dan tunjangan itu Rp45 miliar tersebut kami alokasikan sampai bulan Mei," kata Heru saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

4. TNI AL terus lanjutkan bongkar pagar laut di Tangerang hingga 24,9 km

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) terus melanjutkan upaya pembongkaran pagar laut di perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, hingga berhasil mencapai 24,9 kilometer dari total pagar 30,16 kilometer (km).

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady dalam keterangan tertulis di Tangerang, Rabu, menyebutkan bahwa pembongkaran pagar laut yang dimulai sejak pagi hari ini mencapai sepanjang 24,9 km dengan rincian 2,4 km di wilayah Tanjung Pasir, Tangerang.

Selengkapnya baca di sini.

5. KY usut dugaan salah eksekusi lahan di Tambun oleh PN Cikarang

Komisi Yudisial (KY) mengusut dugaan salah eksekusi lahan di Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang.

“Untuk kasus salah eksekusi lahan di Tambun, laporan ditindaklanjuti dengan meminta kelengkapan dan keterangan pelapor dan saksi,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito dalam konferensi pers daring yang diikuti dari Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Samarinda (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Samarinda, Kalimantan Timur mengoptimalkan penggarapan lahan seluas 3.000 meter persegi untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah, sekaligus mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Lapas Narkotika Samarinda Theo Adrianus Purba di Samarinda, Rabu, menjelaskan program ini tidak hanya fokus pada pertanian, tetapi juga peternakan.

"Kami memiliki pembibitan (nursery) dengan sistem pertanian pintar untuk menanam cabai merah dan pakcoy. Selain itu, kami juga membudidayakan terong, bebek, ayam, lele, hingga madu dari lebah kelulut," ujarnya.

Nursery ini menggunakan sistem terintegrasi yang memungkinkan penyiraman dan pemupukan otomatis. Media tanam yang digunakan adalah sabut kelapa.

Menurut Theo, hasil panen tidak hanya dinikmati oleh warga binaan, tetapi juga dijual kepada pegawai dan masyarakat sekitar.

"Contohnya, kangkung hasil kebun kami dipasok ke penjual pecel lele di sekitar Bayur hingga Sempaja," kata Theo.

Lapas Narkotika Samarinda juga memberdayakan warga binaan untuk merawat kebun dan peternakan. Tujuannya, memberikan bekal keterampilan yang dapat mereka gunakan setelah bebas nanti.

Pihaknya menyiapkan kader-kader yang memiliki keahlian di bidang pertanian dan peternakan, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam mengolah lahan-lahan tidak produktif menjadi lahan yang bermanfaat.

Theo mengakui ada sejumlah tantangan dalam melaksanakan program ini. Pertama, tingkat keasaman tanah di Samarunda berbeda dengan daerah di Jawa.

"Tantangan berikutnya adalah cuaca dan curah hujan yang tidak stabil. Belum lagi serangan hama seperti monyet, ular, biawak, dan musang," keluh Theo dengan kondisi Lapas yang bersinggungan langsung dengan hutan.

Lapas Narkotika Samarinda berkomitmen untuk terus menjalankan program ini. Mereka berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah sekitarnya.

"Kami menyadari tantangannya tidak mudah, tetapi kami akan terus berusaha," tegas Theo.

"Wajah penegakan hukum adalah wajah dari negara itu sendiri. Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum,"

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus meminta agar efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengurangi penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Dia pun mengingatkan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga penegakan hukum tidak boleh lengah dan rasa keadilan itu harus terus diwujudkan hingga menjadi prioritas.

"Wajah penegakan hukum adalah wajah dari negara itu sendiri. Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum," kata Stevano di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Menurutnya, efisiensi anggaran tersebut harus dilihat secara objektif berdasarkan tren ekonomi dunia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, di mana kondisi perekonomian global saat ini sedang mengalami kesulitan.

“Tren efisiensi ini bukan hanya dilakukan di negara kita, tapi negara super power seperti Amerika misalnya, China, bahkan Vietnam semuanya melakukan efisiensi,” kata dia.

Untuk itu, menurut dia, langkah yang diambil terkait efisiensi ini tidak perlu ditangisi atau disesalkan. Pada dasarnya, dia pun mendukung kebijakan pemerintah tersebut dan merupakan sesuatu yang memang sudah harus dilakukan, mengingat tren perekonomian dunia pada saat ini.

"Jangan sampai rasa keadilan itu dikurangi. Saya dan rekan-rekan saya di Komisi III sangat senang bahwa Bapak Presiden memiliki konsen betul terhadap penegakan hukum di Indonesia," kata dia.

Saat ini, sejumlah lembaga penegak hukum terkena kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Di antaranya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp20,5 triliun dalam rekonstruksi anggaran Polri tahun 2025.

Kemudian Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terkena efisiensi anggaran sebesar Rp5,43 triliun, KPK terkena efisiensi anggaran sebesar Rp201 miliar, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp998 miliar.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025