Jakarta (ANTARA) - Perusahaan asuransi PT Asabri (Persero) menyerahkan manfaat Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kabinet Merah Putih Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto yang telah memasuki masa purnabakti sebagai anggota Polri.

Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi di Jakarta, Kamis mengatakan penyerahan manfaat pensiun ini disampaikan dia bersama Direktur Hubungan Kelembagaan Khaidir Abdurrahman didampingi Sekretaris Perusahaan Okki Jatnika, serta Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta Aris Karyawan.

"Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu,” ujar Jeffry.

Agus Andrianto menyampaikan sebagai anggota Polri, penting untuk mempersiapkan masa pensiun dengan baik dan siap menghadapi masa pensiun jika waktunya tiba.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Asabri, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke Asabri. Terima kasih atas waktu dan layanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut, ” ujar Agus.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI Anies Mayangsari Muninggar mengatakan Pameran Kampung Hukum yang digelar oleh Mahkamah Agung menjadi wadah yang strategis bagi Setjen MPR dalam membantu MPR memperkenalkan produk-produknya.

"Pameran Kampung Hukum sangat strategis bagi MPR RI karena pameran hukum diikuti oleh banyak kementerian/lembaga serta dihadiri para mahasiswa dari fakultas hukum sehingga MPR RI dapat lebih memperkenalkan lembaga MPR RI dan produk-produknya kepada kementerian/lembaga dan generasi muda," kata Anies dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Anies Mayangsari saat Pameran Kampung Hukum 2025 yang resmi ditutup pada Rabu (19/2).

Lewat pameran itu, kata dia, Setjen MPR RI juga dapat lebih memperluas jejaring kerjanya, sekaligus memperkuat kerja sama antarlembaga dalam hal pelayanan publik, perumusan kebijakan, hukum, termasuk tata kelola pemerintahan (good governance).

Anies mengapresiasi Ketua MA Sunarto yang sempat mengunjungi stand MPR yang dinilai memberikan motivasi Setjen MPR RI agar tidak lelah dalam mensosialisasikan kelembagaan MPR RI secara lebih luas.

"Memotivasi Setjen MPR RI untuk dapat secara terus menerus memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kelembagaan MPR, produknya serta pelayanan publik yang selama ini dijalankan oleh Setjen MPR RI," katanya.

Sebelumnya, Ketua MA Sunarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi MPR RI dalam pameran itu sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pelaksanaan laporan tahunan MA.

"Kehadiran MPR RI di pameran ini juga memiliki tujuan yakni agar masyarakat lebih mengenal lembaga MPR RI ini dan produk-produknya," ujar Sunarto.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Subondo menyampaikan bahwa pameran tahun ini merupakan yang paling meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Semakin memotivasi kita semua untuk terus memberikan edukasi dan pelayanan terbaik untuk masyarakat, untuk itu kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan panitia," katanya.

Dia juga mengapresiasi antusiasme para mahasiswa yang hadir memeriahkan talkshow serta para peserta pameran yang bekerja keras dan kreatif dalam membuat produk-produk yang dipamerkan menjadi menarik.

"Seluruh pihak yang berkontribusi untuk kesuksesan acara kampung hukum, kerja keras kita bersama telah menjadikan pameran sebagai ajang yang memperkenalkan hukum kepada masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran hukum yang lebih baik," paparnya.

Selain MPR RI, ada sekitar 23 institusi dan internal MA yang menjadi peserta pameran, di antaranya Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tarutung sepakati Perjanjian Kerja Sama yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama demi memaksimalkan pelayanan.

Penandatanganan PKS dilakukan di Aula Rutan Tarutung oleh Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, dan Pimpinan Cabang BRI Tarutung, Arwan Zamroni. Kepala Rutan Tarutung dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada BRI Cabang Tarutung atas dukungan yang diberikan.

"Perjanjian kerja sama ini tanda ketaatan atas perintah dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto untuk pengalihan pembayaran Gaji dan Remunerasi seluruh pegawai dilingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke Bank BRI," ujar Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Kamis (20/2).

Evan menyampaikan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memberikan kemudahan dan manfaat lebih bagi pegawai dalam mengakses layanan keuangan.

"Kami berharap seluruh pegawai mendukung proses ini agar transisi sistem payroll berjalan lancar dan tanpa kendala. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat pengelolaan keuangan, tetapi juga memberikan keuntungan lebih bagi pegawai dalam memanfaatkan layanan perbankan dari BRI," terangnya.

Perpindahan sistem payroll ke Bank BRI ini merupakan juga tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, yang menekankan pentingnya efisiensi dalam sistem pembayaran gaji pegawai. Perubahan ini juga harus disertai semangat kerja yang tetap tinggi.

Pimpinan Cabang BRI Tarutung, Arwan Zamroni menyampaikan apresiasi kepada Rutan Tarutung atas inisiatif yang diambil dalam menjalin kemitraan ini.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Rutan Tarutung yang telah menggandeng kami sebagai mitra strategis. BRI siap mendukung penuh segala kebutuhan perbankan dan program-program sosial bermanfaat," tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara, Yudi Suseno, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya silaturahmi dan kolaborasi antara Rutan Tarutung dan Bank BRI.

Yudi menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menciptakan pelayanan publik yang unggul, dan berharap agar hubungan baik ini terus dipelihara dan ditingkatkan melalui program-program inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari kerja sama ini, BRI turut menggelar sosialisasi kepada seluruh petugas Rutan Tarutung meliputi pengenalan berbagai produk dan layanan perbankan, seperti BRImo dan program literasi keuangan yang diharapkan meningkatkan pemahaman petugas mengenai pengelolaan keuangan secara digital dan modern.

Jakarta (ANTARA) - PT. ASABRI (Persero) menyerahkan manfaat Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kabinet Merah Putih Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto yang telah memasuki masa purnabakti sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia (Polri).

Direktur Utama ASABRI Jeffry Haryadi dalam keterangan di Jakarta, Kamis mengatakan penyerahan manfaat ini langsung oleh dirinya bersama Direktur Hubungan Kelembagaan ASABRI Khaidir Abdurrahman didampingi Sekretaris Perusahaan ASABRI Okki Jatnika, serta Kepala Kantor Cabang Utama ASABRI Jakarta Aris Karyawan.

ASABRI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan akses yang lebih mudah serta manfaat yang berdampak nyata bagi kesejahteraan peserta.

"Kami memastikan bahwa setiap prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di Kementerian Pertahanan serta Polri yang memasuki masa purnabakti mendapatkan haknya secara profesional dan tepat waktu,” ujar Jeffry.

Dalam sambutannya, Jenderal (Purn.) Agus Andrianto menyampaikan sebagai anggota Polri, penting untuk mempersiapkan masa pensiun dengan baik dan siap menghadapi masa pensiun jika waktunya tiba.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada ASABRI, karena hari ini telah memberikan layanannya langsung kepada saya, yang seharusnya saya yang datang ke ASABRI. Terima kasih atas waktu dan layanan optimal yang dilakukan langsung oleh Bapak Dirut ASABR,” ujar Agus.

Direktur Utama ASABRI Jeffry Haryadi menyampaikan bahwa ASABRI senantiasa berinovasi untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat memenuhi ekspektasi peserta.

Pada kesempatan yang sama, ASABRI juga melaksanakan enrollment (perekaman wajah) untuk ASABRI STAR, sistem verifikasi berbasis biometrik yang meningkatkan keamanan dan kemudahan bagi para peserta dalam melakukan autentifikasi untuk penerimaan gaji pensiun.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, ASABRI turut memberikan penjelasan mendetail mengenai berbagai program, manfaat, serta pencapaiannya sebagai BUMN yang memiliki dampak besar bagi kesejahteraan pesertanya.

Dengan layanan yang terus berkembang, ASABRI semakin memperkuat posisinya sebagai Pengelola Asuransi Sosial Terpercaya, Profesional, dan Peduli terhadap kesejahteraan peserta.

Adapun sebagai bagian dari ekosistem pertahanan dan keamanan nasional, ASABRI turut berkontribusi dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memantapkan sistem pertahanan keamanan negara melalui penjagaan atas peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di lingkungan pertahanan dan keamanan.

“ASABRI tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara asuransi sosial, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjamin masa depan yang lebih baik bagi para penjaga kedaulatan bangsa,” terang Jeffry.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Gaza (ANTARA) - Hamas pada Rabu (19/2) mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan kepada Israel, melalui mediator, tentang pertukaran tahanan-sandera yang menyeluruh berdasarkan prinsip "semua untuk semua" sebagai bagian dari negosiasi yang sedang berlangsung.

Seorang pejabat senior Hamas, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan usulan tersebut menyerukan pembebasan segera semua warga Israel yang disandera oleh Hamas dengan imbalan Israel membebaskan semua warga Palestina yang ditahannya.

Namun, dia menegaskan bahwa kesepakatan semacam itu harus menjadi bagian dari kesepakatan yang mengarah pada gencatan senjata permanen dan penarikan mundur Israel secara penuh dari Jalur Gaza.

Pejabat tersebut tidak menjelaskan apakah usulan itu merupakan bagian dari fase pertama kesepakatan gencatan senjata atau terkait dengan negosiasi fase kedua yang akan datang.

Gaza (ANTARA) - Hamas pada Rabu (19/2) mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan kepada Israel, melalui mediator, tentang pertukaran tahanan-sandera yang menyeluruh berdasarkan prinsip "semua untuk semua" sebagai bagian dari negosiasi yang sedang berlangsung.

Seorang pejabat senior Hamas, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan usulan tersebut menyerukan pembebasan segera semua warga Israel yang disandera oleh Hamas dengan imbalan Israel membebaskan semua warga Palestina yang ditahannya.

Dalam sebuah pernyataan pers pada Selasa (18/2), juru bicara Hamas Hazem Qassem menegaskan kesiapan gerakan itu untuk melakukan pertukaran tahanan dalam satu kali kesempatan pada fase kedua.

Namun, dia menegaskan bahwa kesepakatan semacam itu harus menjadi bagian dari kesepakatan yang mengarah pada gencatan senjata permanen dan penarikan mundur Israel secara penuh dari Jalur Gaza.

Pejabat tersebut tidak menjelaskan apakah usulan itu merupakan bagian dari fase pertama kesepakatan gencatan senjata atau terkait dengan negosiasi fase kedua yang akan datang.

Israel belum mengeluarkan tanggapan resmi terkait usulan Hamas tersebut, sedangkan masyarakat internasional terus berupaya mendorong negosiasi.

Pewarta: Xinhua
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

1. KPK tahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan rompi oranye bertuliskan "Tahanan KPK" kepada Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita (HGR) dan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri (AB).

KPK melakukan penahanan setelah keduanya berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

"Terhadap HGR dan AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari terhitung mulai 19 Februari 2025 sampai dengan 10 Maret 2025," kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

2. Wakil Ketua MPR: #KaburAjaDulu autokritik untuk kebijakan lebih baik

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa fenomena #KaburAjaDulu di media sosial mesti dipandang sebagai autokritik bagi pemangku kepentingan untuk mendasari perbaikan sejumlah kebijakan dalam pembangunan nasional.

“Berbagai sudut pandang masyarakat terkait dengan fenomena #KaburAjaDulu harus disikapi dengan langkah-langkah positif demi mewujudkan kebijakan yang lebih baik,” kata Lestari sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

3. Imipas: 71 pegawai imigrasi dinonaktifkan imbas kasus pungli WNA China

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menonaktifkan 71 pegawai imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) imbas pungutan liar (pungli) yang dilakukan terhadap warga negara asing (WNA) asal China.

"Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri dari satu mantan kepala kantor, satu mantan kepala bidang, satu kepala bidang, lima kasi pemeriksaan, 23 petugas supervisor dan 40 orang petugas counter.

Selengkapnya klik di sini.

​​​

4. Pemerintah fokus pulangkan napi WNI

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menegaskan bahwa Pemerintah akan fokus untuk memulangkan narapidana (napi) warga negara Indonesia (WNI) ke tanah air.

Dalam rapat pembahasan pemindahan narapidana WNI di luar negeri untuk kembali ke Indonesia di Jakarta, Rabu, Deputi Imipas Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengungkapkan jumlah napi WNI di luar negeri yang sudah dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup cukup signifikan.

"Maka dari itu jangan hanya kita yang melakukan transfer, tetapi kita juga berusaha untuk meminta dilakukan pemindahan narapidana," ujar Nyoman, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Selengkapknya klik di sini.

5. Polda Banten tangkap paspampres gadungan tipu kepala daerah terpilih

Ditreskrimum Polda Banten menangkap seorang perempuan berinisial LA (43), warga Pontianak, yang mengaku sebagai anggota pasukan pengamanan Presiden (Paspampres), dengan surat tugas yang diduga palsu untuk meyakinkan kepala daerah terpilih.

Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan di Serang, Rabu mengatakan pelaku bermodus meyakinkan kepada kepala daerah di Provinsi Banten bahwa dirinya merupakan anggota Paspampres yang diperintah untuk berkoordinasi.

Selengkapnya klik sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan pentingnya pemerintah segera membuat peta jalan untuk mengatasi berbagai permasalahan di lembaga permasyarakatan (lapas).

Hal itu disampaikan Mafirion saat rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2).

Mafirion dikutip dari keterangan tertulisnya pada Kamis, menyoroti masih maraknya kasus penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam lapas, seperti telepon genggam dan narkoba.

Selain itu, ia juga mengungkapkan kasus tahanan di Semarang yang tertangkap sedang menghabiskan waktu di sebuah restoran serta masalah kepadatan lapas yang hampir melanda seluruh lapas di Indonesia.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera membuat peta jalan lapas agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi," kata Mafirion.

Menurutnya, peta jalan tersebut akan menjadi solusi untuk mengurai berbagai pelanggaran yang terjadi di lapas.

"Sejak zaman kolonial hingga sekarang, kita hanya bicara soal orang yang ditahan. Jika ada yang menyelundupkan handphone maka dipasang detektor. Namun, meski teknologi terus diperbarui, hal ini tidak pernah menjadi solusi tuntas untuk mengurangi kejahatan di lapas," ujarnya.

Mafirion juga menyoroti rendahnya kesejahteraan petugas lapas, terutama yang bertugas pada malam hari.

"Petugas yang berjaga malam hanya mendapat tambahan Rp 15 ribu per malam. Uang segitu hanya cukup untuk membeli mie instan dan telur. Kondisi ini berpotensi memicu kasus di lapas," ungkapnya.

Ia menegaskan tanpa adanya peta jalan yang jelas, kasus-kasus serupa akan terus berulang tanpa solusi.

"Mau sampai kapan kita hanya memberhentikan petugas lapas jika terjadi kasus? Sudah saatnya peta jalan ini dibuat," ucap Mafirion.

Ia juga menjelaskan bahwa peta jalan lapas harus membahas secara komprehensif berbagai permasalahan yang ada, mulai dari memetakan kasus-kasus yang rentan terjadi hingga mencari solusi penyelesaiannya.

"Peta jalan lapas terakhir dibuat pada tahun 1975. Sejak itu, tidak pernah ada pembaruan. Padahal ini sangat penting untuk memastikan sistem permasyarakatan yang lebih baik," ujarnya.

Untuk memulai proses itu, Mafirion mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) lapas.

"Panja lapas ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar dalam penanganan kasus di lapas, tetapi, panja ini harus menjadi langkah awal untuk menyusun peta jalan yang mencari solusi terbaik," ujar dia.

Mafirion pun mengharapkan dengan adanya peta jalan lapas, sistem permasyarakatan di Indonesia dapat diperbaiki secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kesejahteraan petugas hingga pencegahan kasus kejahatan di dalam lapas.

Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan Lapas yang lebih aman, tertib, dan manusiawi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menegaskan pentingnya pemerintah segera membuat peta jalan untuk mengatasi berbagai permasalahan di lembaga permasyarakatan (lapas).

Hal itu disampaikan Mafirion saat rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2).

Mafirion dikutip dari keterangan tertulisnya pada Kamis, menyoroti masih maraknya kasus penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam lapas, seperti telepon genggam dan narkoba.

Selain itu, ia juga mengungkapkan kasus tahanan di Semarang yang tertangkap sedang menghabiskan waktu di sebuah restoran serta masalah kepadatan lapas yang hampir melanda seluruh lapas di Indonesia.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera membuat peta jalan lapas agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi," kata Mafirion.

Menurutnya, peta jalan tersebut akan menjadi solusi untuk mengurai berbagai pelanggaran yang terjadi di lapas.

"Sejak zaman kolonial hingga sekarang, kita hanya bicara soal orang yang ditahan. Jika ada yang menyelundupkan handphone maka dipasang detektor. Namun, meski teknologi terus diperbarui, hal ini tidak pernah menjadi solusi tuntas untuk mengurangi kejahatan di lapas," ujarnya.

Mafirion juga menyoroti rendahnya kesejahteraan petugas lapas, terutama yang bertugas pada malam hari.

"Petugas yang berjaga malam hanya mendapat tambahan Rp 15 ribu per malam. Uang segitu hanya cukup untuk membeli mie instan dan telur. Kondisi ini berpotensi memicu kasus di lapas," ungkapnya.

Ia menegaskan tanpa adanya peta jalan yang jelas, kasus-kasus serupa akan terus berulang tanpa solusi.

"Mau sampai kapan kita hanya memberhentikan petugas lapas jika terjadi kasus? Sudah saatnya peta jalan ini dibuat," ucap Mafirion.

Ia juga menjelaskan bahwa peta jalan lapas harus membahas secara komprehensif berbagai permasalahan yang ada, mulai dari memetakan kasus-kasus yang rentan terjadi hingga mencari solusi penyelesaiannya.

"Peta jalan lapas terakhir dibuat pada tahun 1975. Sejak itu, tidak pernah ada pembaruan. Padahal ini sangat penting untuk memastikan sistem permasyarakatan yang lebih baik," ujarnya.

Untuk memulai proses itu, Mafirion mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) lapas.

"Panja lapas ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar dalam penanganan kasus di lapas, tetapi, panja ini harus menjadi langkah awal untuk menyusun peta jalan yang mencari solusi terbaik," ujar dia.

Mafirion pun mengharapkan dengan adanya peta jalan lapas, sistem permasyarakatan di Indonesia dapat diperbaiki secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kesejahteraan petugas hingga pencegahan kasus kejahatan di dalam lapas.

Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan Lapas yang lebih aman, tertib, dan manusiawi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Pengurus Wilayah (PW) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Jawa Timur, menyoroti kasus hukum yang terjadi di lingkungan pendidikan dan pesantren terutama di kalangan nahdliyin.

"Harapan kami, masing-masing Pengurus Cabang NU bisa mengambil posisi terhadap kasus-kasus yang menimpa lembaga pendidikan. Ini penting agar bisa menjadi pedoman bagi langkah-langkah selanjutnya," ujar Ketua PW LPBHNU Jatim Sullamul Hadi, melalui keterangannya yang diterima di Surabaya, Kamis.

Dirinya menyampaikan kasus hukum yang melibatkan lembaga pendidikan, termasuk yang berada di bawah naungan LP Ma'arif NU, harus menjadi perhatian serius.

Ia berharap setiap Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dapat mengambil peran dalam menyikapi persoalan hukum yang menimpa lembaga pendidikan di wilayah masing-masing.

Selain itu, Sullamul Hadi juga menyoroti kasus hukum yang menimpa dunia pesantren. Menurutnya, beberapa kasus yang terjadi di luar ekspektasi dapat melemahkan NU karena informasi yang beredar sering kali tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi sebenarnya.

"Kita harus mempertimbangkan sikap yang tepat dan melakukan sinergi dengan berbagai lembaga di NU untuk merespons situasi ini. Faktanya, beberapa badan otonom NU juga memiliki program serupa dalam menangani persoalan hukum," tuturnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi LPBHNU Jawa Timur dalam memperkuat advokasi hukum bagi warga Nahdliyin, khususnya di bidang pendidikan dan pesantren, guna memastikan keadilan dan perlindungan hukum yang lebih baik.

Sementara penanggung jawab rakor LPBHNU, Aan Ainurrofiq jelaskan rakor ini dihadiri 35 pengurus cabang di Jawa Timur.

"Rapat koordinasi ini dihadiri seluruh PC LPBHNU PCNU se Jatim. Diharapkan hasil rakor ini dapat mengarahkan langkah terkait penanganan baik perkara atau isu yang sedang berkembang," kata Wakil Ketua LPBH NU Jatim ini.(*)

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Curup yang membawahi tiga kabupaten di Provinsi Bengkulu, saat ini tengah meningkatkan pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) guna mencegah pungutan liar atau pungli, peredaran narkoba dan barang terlarang lainnya.

Kepala Lapas Kelas IIA Curup Ronaldo Devinci Talesa saat dihubungi di Rejang Lebong, Rabu, mengatakan warga binaan pemasyarakatan lapas tersebut berjumlah lebih dari 600 orang, di mana mereka berasal dari Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Kabupaten Lebong serta daerah lainnya di Bengkulu.

"Hal ini kita lakukan sebagai langkah pencegahan, guna memastikan bahwa Lapas Kelas IIA Curup bersih dari peredaran narkoba, pungli, uang tunai, handphone serta barang terlarang lainnya," kata dia.

Dia menjelaskan, peningkatan pengawasan yang dilakukan pihaknya ini sebagai upaya mengaplikasikan tiga kunci dari pemasyarakatan maju dan "back to basic" yaitu berupa deteksi dini, pemberantasan narkoba, dan sinergi dengan aparat penegak hukum (APH).

Sementara back to basic ialah pelaksanaan kembali dasar-dasar pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dengan tetap berpegang teguh pada kode etik petugas pemasyarakatan.

Kegiatan peningkatan pengawasan itu dilakukan pihaknya dengan melakukan pemeriksaan kamar dan sel tahanan WBP serta ruang paviliun ini menjadi salah satu bukti keseriusan Lapas Kelas IIA Curup dalam menciptakan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang aman dan bebas dari potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban.

"Untuk mewujudkan ini tentunya seluruh petugas termasuk WBP di Lapas Kelas IIA Curup berkomitmen untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing demi mencapai tujuan bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas," katanya.

Kalangan WBP yang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Curup ini dalam keseharian juga mendapatkan program pelatihan kerja, pendidikan luar sekolah serta pendidikan agama. Program yang diberikan ini diharapkan dapat menjadi bekal saat mereka kembali ke masyarakat.*

Maka dari itu jangan hanya kita yang melakukan transfer, tetapi kita juga berusaha untuk meminta dilakukan pemindahan narapidana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menegaskan bahwa Pemerintah akan fokus untuk memulangkan narapidana (napi) warga negara Indonesia (WNI) ke tanah air.

Dalam rapat pembahasan pemindahan narapidana WNI di luar negeri untuk kembali ke Indonesia di Jakarta, Rabu, Deputi Imipas Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengungkapkan jumlah napi WNI di luar negeri yang sudah dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup cukup signifikan.

"Maka dari itu jangan hanya kita yang melakukan transfer, tetapi kita juga berusaha untuk meminta dilakukan pemindahan narapidana," ujar Nyoman, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Namun demikian, ia menuturkan diperlukan penyusunan dasar hukum dan berbagai kriteria yang jelas untuk melakukan transfer tahanan.

Untuk itu, dirinya mengajak untuk bersama-sama merumuskan bagaimana langkah-langkah pemulangan WNI terpidana ke Indonesia.

Nyoman menjelaskan pemindahan narapidana WNI yang menjadi prioritas, yakni yang memiliki hukuman seumur hidup. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa setiap negara memiliki hukum yang berbeda-beda.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Dicky Yunus menyampaikan hal senada bahwa pentingnya penyusunan kriteria yang jelas untuk WNI yang akan dilakukan pemulangan serta perlunya menyusun dasar hukum transfer tahanan dari luar negeri.

Adapun rapat dihadiri secara langsung oleh Deputi Imipas Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram serta Deputi HAM Kemenko Kumham Imupas Ibnu Chuldun.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memulangkan tujuh narapidana warga negara asing (WNA) melalui tiga kali perjanjian praktis (practical agreement) dengan sejumlah negara sepanjang tahun 2024.

Dia memerinci bahwa perjanjian praktis tersebut dilaksanakan pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara Australia, Filipina, dan Prancis.

"Dalam rangka pemulangan lima narapidana Australia, satu narapidana asal Filipina, dan satu narapidana asal Prancis," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia menyebut bahwa upaya transfer narapidana itu dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025