Kota Bengkulu (ANTARA) - Universitas Hazairin (Unihaz) Bengkulu menonaktifkan Dekan Fakultas Hukum (FH) yaitu Alauddin terkait kasus penipuan yang dialami oleh 93 mahasiswa yang gagal berangkat melaksanakan kegiatan praktik kerja industri (Prakerin) ke Malang dan Yogyakarta pada Senin (17/2/2025).

"Kita bicara ini harus berdasarkan keterangan-keterangan, investigasi, dan hasil rapat itu pasti ada hal-hal yang menyebabkan keputusan ini bisa keluar," kata Rektor Unihaz Bengkulu, Arifah Hidayati, di Kota Bengkulu, Jumat.

Ia mengatakan dinonaktifkannya Dekan Fakultas Hukum Unihaz Bengkulu tersebut bukan karena adanya dugaan aliran dana sebesar Rp45 juta yang dikirim oleh pihak CV Lautan Biru Nusantara (LBN) sebagai pihak penyedia jasa perjalanan yang digunakan oleh Fakultas Hukum untuk melakukan kegiatan prakerin.

Namun, dinonaktifkannya Dekan tersebut karena beberapa alasan sehingga pihak Yayasan Semarak Bengkulu yang bertanggung jawab atas Unihaz Bengkulu.

"Saya pikir bukan itu, jadi tentunya dalam aturan kepegawaian kita, dalam aturan organisasi yang ada di Unihaz ini, secara komprehensif dan rumit. Jadi bukan karena itu Dekan dinonaktifkan," kata dia.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unihaz Bengkulu, Alauddin, mengatakan uang Rp45 juta tersebut ada dan masih disimpan di Fakultas. Selain itu, uang tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk keperluan oleh-oleh para dosen yang mengantar, termasuk untuk pihak kampus saat sudah tiba di lokasi Prakerin yaitu di Malang dan Yogyakarta.

"Saya tetap tegar, dan apapun risiko yang saya hadapi, karena jabatan itu amanah, tapi kalau prosedur tidak sesuai dengan aturan, saya pasti akan melakukan gugatan. Sejauh ini saya menerima dengan lapang dada," kata dia.

Sebelumnya, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bengkulu, Provinsi Bengkulu, melakukan pengamanan atau penahanan terhadap dua pimpinan jasa perjalanan Lautan Biru Nusantara (LBN), yaitu Direktur berinisial FL dan Pembantu Direktur berinisial TL yang merupakan suami istri.

Penahanan tersebut dilakukan setelah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Bengkulu menerima laporan dari salah satu dosen Universitas Dehasen (Unihaz) Bengkulu terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh dua oknum tersebut yang menyebabkan 93 mahasiswa Fakultas Hukum gagal berangkat untuk prakerin ke Provinsi Yogyakarta dan Kota Malang.

Berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa keduanya telah menyerahkan uang sebesar Rp211 juta kepada pihak ketiga untuk mengurus pembelian tiket pesawat untuk keberangkatan mahasiswa dan dosen Unihaz, dengan total uang mencapai Rp531 juta kepada pihak agen jasa perjalanan untuk biaya pesawat, biaya perjalanan bus, dan biaya penginapan.

Bengkayang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Jagoi Babang dan pihak Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PLBN) Jagoi Babang, Kalimantan Barat, bersama dengan tokoh agama dan masyarakat setempat memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di daerah itu.

"Gambaran umum tentang pencegahan TPPO yang kita lakukan terutama pada pengecekan dokumen. Selain itu juga kami melakukan langkah preventif mulai dari penolakan pembuatan paspor yang tidak sesuai," ujar Wely, perwakilan Imigrasi Jagoi Babang di Bengkayang dalam Forum Group Discussion (FGD), Jumat.

Dia mengatakan Imigrasi juga melakukan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya, seperti kegiatan penindakan dan hal lainnya bekerja sama pihak kepolisian.

"Kami lebih pengawasan dari sisi dokumennya," ujarnya.

Dalam hal pencegahan, baik TPPO ataupun narkotika, kata dia, pihak Imigrasi juga bekerja sama dengan tokoh agama dan pihak-pihak gereja.

Sebab, menurut dia, tokoh agama dianggap orang-orang yang mempunyai peranan penting serta memiliki kedekatan dengan masyarakat, sehingga lebih mudah dalam memberikan informasi akan bahaya penyalahgunaan narkoba dan TPPO.

Sementara itu, Ketua PLBN Jagoi Babang Misdo mengatakan fungsi PLBN tak hanya dalam mengawasi keluar masuk barang dan orang, tetapi juga menata dengan baik arus keluar masuk orang, sehingga ada perputaran ekonomi.

"Untuk pengawasan terhadap keluar masuk orang tentu bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tapi semua kita termasuk tokoh agama dan masyarakat setempat," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, perlu ada kerja sama tersebut sehingga pencegahan TPPO dan narkoba di daerah itu dapat dilakukan dengan baik.

Dia menjelaskan bahwa tujuan adanya PLBN ini untuk menata sesuai aturan di wilayah ini, sementara untuk pencegahan narkotika, PLBN juga melakukan screening terhadap setiap masyarakat yang datang.

Pada kesempatan itu, Kapolsek Jagoi Babang AKP Asep Maulana menuturkan kegiatan FGD bersama para tokoh agama ini penting terutama dalam melakukan pengawasan dan pencegahan bahaya narkoba dan TPPO.

“Perlu saya sampaikan dan perlu kita ketahui bersama khususnya untuk di Kecamatan Jagoi Babang bahwa anak muda sudah semakin banyak terjerumus dalam bahaya narkoba, sehingga, perlunya ada kerja sama masyarakat untuk memberantas narkoba di lingkungan sekitar kita,” ujarnya.

Menurut dia, sinergisitas yang dibangun ini akan membuahkan hasil serta meminimalisir terjadinya kasus TPPO dan narkotika di wilayah perbatasan wilayah RI dan Malaysia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan pentingnya negara-negara G20 mendorong reformasi tata kelola global dan mempertahankan komitmen menjunjung tinggi hukum internasional yang penegakannya melemah.

“Multilateralisme terus tergerus, sementara negara-negara yang membangun sistem ini semakin enggan mempertahankannya. Jika tren ini berlanjut, sistem global berisiko gagal,” ucap Arrmanatha di hadapan delegasi Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis (20/2).

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Jumat, Wamenlu menyoroti gagalnya Liga-Bangsa-Bangsa sekitar 80 tahun yang lalu adalah karena lemahnya penegakan hukum internasional, gagalnya mencegah agresi oleh negara besar, dan kurangnya komitmen antara negara-negara anggota.

“Jika kondisi ini dibiarkan, kita berisiko mengalami kegagalan serupa,” kata dia, menegaskan.

Multilateralisme tak boleh menjadi sekadar retorika dan harus diwujudkan dalam aksi nyata, tutur Wamenlu. Harus dipastikan pula bahwa hukum internasional ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu.

“Jika hukum internasional hanya digunakan ketika menguntungkan pihak tertentu, maka kredibilitasnya akan semakin melemah,” ucap Arrmanatha.

Untuk itu, Indonesia menegaskan bahwa G20 harus memainkan peran yang lebih aktif dalam mendukung reformasi multilateral yang sepatutnya berdasar pada prinsip inklusivitas, kesetaraan, solidaritas, dan kemitraan.

Wamenlu mendorong G20 berkoordinasi dengan institusi multilateral lain seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sistem perdagangan multilateral supaya bekerja semakin selaras dan saling memperkuat.

Selain itu, Indonesia juga mendorong implementasi Pakta Masa Depan PBB sebagai langkah konkret dalam memperkuat tata kelola global serta menegaskan pentingnya Financing for Development Conference mendatang sebagai momentum mendorong reformasi yang lebih substansial, kata dia.

“Kita harus bergerak maju mendorong kemajuan reformasi sistem multilateralisme untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua,” tutur Arrmanatha.

Dalam G20 FMM yang dibuka oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada Kamis, mayoritas negara anggota G20 dan negara undangan mengungkit soal konflik dan ketidakstabilan global, termasuk situasi di Ukraina, Gaza, dan kawasan lain.

Secara umum, negara-negara G20 menyoroti komitmen hukum internasional dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, peningkatan angka kemiskinan global, serta dampak dinamika geopolitik terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: RI dorong G20 dukung reformasi global, junjung hukum internasional

"Tetap dilakukan penyidik KPK, pemberkasan secara simultan,"

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada hari Jumat (21/2) yang menjadi sorotan, mulai dari klarifikasi perihal grup band Sukatani yang menciptakan lirik lagu yang berjudul "Bayar Bayar Bayar" hingga penyidikan kasus dugaan suap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan berjalan secara bersamaan dengan penyidikan dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Polda Jateng beri klarifikasi band Sukatani yang kritik oknum Polri

Polda Jawa Tengah memberikan klarifikasi perihal grup band Sukatani yang menciptakan lirik lagu yang berjudul "Bayar Bayar Bayar" yang membahas kritik terhadap oknum polisi.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Jumat, membenarkan tentang klarifikasi yang dilakukan oleh petugas Direktorat Siber Polda Jawa Tengah terhadap personel band tersebut.

"Kami sempat melakukan klarifikasi terhadap band Sukatani. Hasil klarifikasi, kami menghargai kegiatan berekspresi dan berpendapat melalui seni," katanya.

Selengkapnya klik di sini.

2. Kapolri buka suara soal permintaan maaf band Sukatani

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo buka suara terkait adanya permintaan maaf dari band Sukatani kepada Polri terkait lirik lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar yang membahas mengenai oknum polisi.

Jenderal bintang empat itu menegaskan bahwa kepolisian tidak antikritik dan menerima kritik sebagai masukan untuk evaluasi.

“Dalam menerima kritik, tentunya kami harus legawa dan yang penting ada perbaikan, dan kalau mungkin ada yang tidak sesuai dengan hal-hal yang disampaikan, bisa diberikan penjelasan,” ucapnya ketika dihubungi awak media di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

3. Satgas Pamtas selamatkan 15 anak yang hendak diseludupkan ke Malaysia

Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Batalyon Artileri Medan ( Yonarmed) 11/Kostrad menyelamatkan 15 orang anak-anak dan 42 orang dewasa yang hendak diseludupkan untuk dipekerjakan secara ilegal di Malaysia

"Kami dapat informasi adanya kapal cepat dari Nunukan ke Sebatik, bermuatan penumpang calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal," kata Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad, Letkol Arm Gde Adhy Surya Mahendra di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

4. Wamenkum nilai revisi KUHAP diperlukan untuk selaraskan KUHP baru

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Hiariej menilai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diperlukan untuk menyelaraskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan diterapkan pada 2 Januari 2026.

Sebab, kata dia, dalam KUHP baru terdapat banyak perkembangan dan kemajuan tentang reformasi hukum, sehingga membutuhkan pula reformasi KUHAP.

"Reformasi KUHAP ini merupakan suatu keniscayaan dan harus selesai pada tahun ini," ujar pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam acara Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHAP, yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

5. KPK pastikan penyidikan dugaan suap Hasto tetap berjalan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memastikan penyidikan kasus dugaan suap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan berjalan secara bersamaan dengan penyidikan dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice).

"Tetap dilakukan penyidik KPK, pemberkasan secara simultan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Blitar (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas ll B Blitar, Jawa Timur, menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke area lapas, dengan modus dilempar dari luar ke area lapas.

Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II B Blitar Agus Mulyono mengemukakan pihaknya menaruh curiga adanya barang tergeletak begitu saja saat patroli di Taman Blok C2 Lapas Kelas II B Blitar. Barang tersebut dikemas dalam plastik berlapis, warna hitam dan dilapisi lakban bening.

"Setelah dibuka ternyata bungkusan plastik transparan itu berisi ratusan pil dobel L. Lokasinya di taman tak jauh dari blok," katanya di Blitar, Jumat.

Pihaknya mengungkapkan bahwa isi dari bungkusan plastik itu ada butiran pil dobel L. Setelah dihitung jumlahnya lebih dari 800 butir.

Ia mengatakan, bungkusan berwarna hitam itu diduga dilemparkan dari orang yang berada di luar lapas. Dari hasil CCTV, ada orang yang terlihat melempar barang ke dalam lapas.

Pelaku diketahui mengenakan jaket hodie, berjalan ke arah utara, kemudian melemparkan barang ke arah lapas.

"Ada rekaman kamera memang barang dilempar dari luar lapas. Kamera merekam pada Kamis (20/2) sekitar pukul 04.15. Dilempar dari Jalan Merdeka," katanya.

Pihaknya masih mendalami pemilik barang tersebut. Namun, polisi juga sudah menyerahkan barang bukti tersebut ke Polres Blitar Kota, untuk ditindaklanjuti.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti bidang hukum pada The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research Christina Clarissa Intania mengatakan bahwa penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan, murni penegakan hukum karena kecukupan alat bukti.

"Hasto bisa ditetapkan sebagai tersangka hanya setelah ada kecukupan alat bukti pemula oleh KPK, jika tidak ada tentu tidak akan terjadi demikian," kata Christina saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, Hasto sudah masuk di dalam radar KPK sejak tahun 2020 di kasus yang melibatkan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Saeful, dan Harun Masiku. Dengan demikian, ini menjadi langkah lanjutan KPK dalam menindaklanjuti peran Hasto dan keterlibatannya dalam kasus Harun Masiku.

Selain itu, KPK juga masih berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan, walau dalam UU KPK Nomor 19 Tahun 2019, pimpinan KPK dinyatakan sebagai pejabat negara. Terlebih, tugas penyidikan dan penuntutan masih melekat pada KPK.

Dengan kabar Hasto akan kembali mengajukan praperadilan setelah praperadilan sebelumnya tidak diterima, ini mencerminkan “access to justice” yang masih tersedia untuk Hasto. Namun di saat yang bersamaan, KPK perlu tetap menindaklanjuti proses hukum supaya siap memasuki tahap persidangan.

Christina tak menutup kemungkinan terhadap UU KPK terbaru cukup menghadang langkah KPK untuk bisa sepenuhnya independen, namun langkah ini perlu diacungi jempol dan diapresiasi, serta terus didorong untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia berharap KPK bisa terus lebih berani dalam menindaklanjuti tindak pidana korupsi di Indonesia tanpa pengaruh siapapun dan dari manapun.

"Ini yang harus terus kita kawal bersama, apapun kasusnya dan siapapun yang terlibat tanpa terkecuali," ujarnya.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol dan dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

Politisi asal Yogyakarta itu hari ini menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut di atas.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan dugaan korupsi terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

"Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan," kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan pentingnya negara-negara G20 mendorong reformasi tata kelola global dan mempertahankan komitmen menjunjung tinggi hukum internasional yang penegakannya melemah.

“Multilateralisme terus tergerus, sementara negara-negara yang membangun sistem ini semakin enggan mempertahankannya. Jika tren ini berlanjut, sistem global berisiko gagal,” ucap Arrmanatha di hadapan delegasi Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis (20/2).

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Jumat, Wamenlu menyoroti gagalnya Liga-Bangsa-Bangsa sekitar 80 tahun yang lalu adalah karena lemahnya penegakan hukum internasional, gagalnya mencegah agresi oleh negara besar, dan kurangnya komitmen antara negara-negara anggota.

“Jika kondisi ini dibiarkan, kita berisiko mengalami kegagalan serupa,” kata dia, menegaskan.

Multilateralisme tak boleh menjadi sekadar retorika dan harus diwujudkan dalam aksi nyata, tutur Wamenlu. Harus dipastikan pula bahwa hukum internasional ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu.

“Jika hukum internasional hanya digunakan ketika menguntungkan pihak tertentu, maka kredibilitasnya akan semakin melemah,” ucap Arrmanatha.

Blitar (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas ll B Blitar, Jawa Timur, menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke area lapas, dengan modus dilempar dari luar ke area lapas.

Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas II B Blitar Agus Mulyono mengemukakan pihaknya menaruh curiga adanya barang tergeletak begitu saja saat patroli di Taman Blok C2 Lapas Kelas II B Blitar. Barang tersebut dikemas dalam plastik berlapis, warna hitam dan dilapisi lakban bening.

"Setelah dibuka ternyata bungkusan plastik transparan itu berisi ratusan pil dobel L. Lokasinya di taman tak jauh dari blok," katanya di Blitar, Jumat.

Pihaknya mengungkapkan bahwa isi dari bungkusan plastik itu ada butiran pil dobel L. Setelah dihitung jumlahnya lebih dari 800 butir.

Ia mengatakan, bungkusan berwarna hitam itu diduga dilemparkan dari orang yang berada di luar lapas. Dari hasil CCTV, ada orang yang terlihat melempar barang ke dalam lapas.

Pelaku diketahui mengenakan jaket hodie, berjalan ke arah utara, kemudian melemparkan barang ke arah lapas.

"Ada rekaman kamera memang barang dilempar dari luar lapas. Kamera merekam pada Kamis (20/2) sekitar pukul 04.15. Dilempar dari Jalan Merdeka," katanya.

Pihaknya masih mendalami pemilik barang tersebut. Namun, polisi juga sudah menyerahkan barang bukti tersebut ke Polres Blitar Kota, untuk ditindaklanjuti.

Pelemparan ini sudah yang kesekian kalinya terjadi di Lapas Blitar. Sebelumnya, ada seorang pengunjung membawa lauk kering tempe untuk penghuni lapas. Kering tempe itu dicampur dengan bumbu halus termasuk pil yang ikut dihaluskan.

Petugas melakukan pemeriksaan barang bawaan warga yang hendak menemui penghuni lapas. Petugas kemudian mencicipi dan ternyata ada efek setelah mencicipi kering tempe tersebut.

Petugas juga mendapati penerima dari kiriman itu. Pelaku ternyata juga memperjualbelikan narkoba jenis pil dobel l di area lapas. Satu paket kecil dijual seharga Rp40 ribu.

Perkara tersebut juga sudah ditangani Polres Blitar Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, Lapas Blitar juga memperketat dan makin intensif pemeriksaan ke seluruh area lapas. Hal ini sebagai wujud untuk menciptakan zero narkoba.

Timika (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika, Papua Tengah, melakukan panen ikan lele yang merupakan hasil budidaya warga binaan bersama petugas lapas tersebut, Jumat.

Kepala Lapas Kelas IIB Timika Mansur Yunus Gafur di Timika, Jumat, mengatakan panen ikan lele merupakan bagian dari upaya pemberdayaan warga binaan dan dukungan terhadap Program AstaCita Presiden Prabowo Subianto serta 13 program akselerasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada bidang ketahanan pangan.

"Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan kemandirian bagi warga binaan selama menjalani masa hukuman," katanya.

Menurut Gafur, kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan pihaknya terhadap program pemerintah sekaligus membina warga binaan agar lebih mandiri dan produktif.

"Jadi dengan memanfaatkan lahan kosong di dalam lapas, petugas bersama warga binaan berhasil mengembangkan budidaya ikan lele," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya akan terus berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang sejalan dengan arahan dari pemerintah.

"Kemudian kami juga akan terus berupaya membenahi Lapas Timika agar lebih baik ke depan, terutama dalam hal pembinaan warga binaan maupun kontribusi kami terhadap program nasional," katanya.

Dia menambahkan program budidaya ikan lele diharapkan dapat menjadi contoh bagi lapas lainnya dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus memberikan dampak positif bagi pembinaan warga binaan.

"Dengan semangat kolaborasi dan kerja keras, Lapas Timika membuktikan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan tetapi juga dapat menjadi pusat inovasi dan pemberdayaan," ujarnya.

Bandung (ANTARA) - Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengungkapkan kunjungan kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Bandung karena posisi strategis wilayah kerjanya dengan dinamika lintas negara yang tinggi.

"Kondisi ini menimbulkan tantangan serius dalam pengawasan keimigrasian, seperti masuknya WNA secara ilegal, penyelundupan manusia, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta peredaran narkotika dan barang ilegal lainnya," kata Saffar dalam keterangan di Bandung, Jumat.

Karena itu, kata dia, dilakukanlah pelaksanaan fungsi pengawasan "Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Provinsi Jawa Barat" oleh Komisi XIII DPR pada Kamis (20/2) lalu, karena wilayah ini juga rentan terhadap pelanggaran keimigrasian.

Seperti kasus overstay yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan nasional dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

Hasil kunjungan tersebut, kata dia, Komisi XIII DPR RI mengapresiasi Kanwil dan Kanim Jabar yang telah berhasil menghimpun PNBP mencapai Rp429 miliar, dari target yang ditetapkan sebesar Rp172 miliar.

Lalu, Komisi XIII DPR RI mendukung upaya Kanwil Jabar dalam meningkatkan penguatan pemeriksaan sistem keimigrasian berbasis digital di TPI untuk meningkatkan pelayanan dan efektifitas administrasi keimigrasian.

Kemudian Komisi XIII DPR RI berharap para Kakanim melakukan trobosan dan inovasi pelayanan jasa Keimigrasian di Jawa Barat yang memiliki potensi pariwisata dan industri dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Komisi XIII DPR RI mendukung terbentuknya PIMPASA oleh Keimigrasian Jawa Barat untuk mencegah potensi kasus TPPO di seluruh Jawa barat, namun Keimigrasian perlu mengintegrasikan pelaksanaan tersebut dengan semua pihak.

"Serta Komisi XIII DPR RI mengingatkan pihak Imigrasi provinsi jawa barat agar tetap waspada dan meningkatkan pengawasan dalam pemberian visa on arrival dan pemeriksaan orang asing dengan visa budaya terhadap pemberian kartu izin tinggal terbatas atau KITAS untuk mencegah terjadinya potensi penyalah gunaan seperti kasus Overstay," tuturnya.

Adapun Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara mengungkapkan kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kota Bandung bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai situasi dan tantangan pengawasan keimigrasian di wilayah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

Khususnya yang terkait pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian, penyiapan pelaksanaan intelijen, pengawasan dan penindakan keimigrasian, pemulangan orang asing.

"Serta memanfaatkan, memelihara, dan mengamankan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian," kata Dewi.

Selain itu, kunjungan itu bertujuan untuk mendorong optimalisasi kebijakan keimigrasian berbasis teknologi dan sinergi lintas lembaga, guna memastikan pengelolaan mobilitas lintas negara yang lebih efisien dan aman.

Komisi XIII juga akan mendalami implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian, serta menggali masukan dari pemangku kepentingan di daerah.

"Hasil dari kunjungan kerja itu diharapkan menjadi rekomendasi strategis untuk mendukung upaya peningkatan pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan, sekaligus menangkal berbagai bentuk kejahatan transnasional secara efektif," tuturnya.

Dikabarkan, rangkaian kunjungan kerja ini meliputi rapat pemaparan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Jawa Barat dan kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.

Kunjungan kerja ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dan anggota. Sedangkan dari pihak Imigrasi dihadiri oleh Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjenim, Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi Ditjenim, Direktur Kerjasama Keimigrasian Ditjenim, Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat, dan seluruh Kepala Kantor Imigrasi di wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Jawa Barat.

Jakarta (ANTARA) - Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT Polri) dan PT Sang Hyang Seri (PT SHS) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pemberdayaan eks narapidana terorisme (eks napiter) dalam peningkatan produksi komoditas pertanian.

Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Kepala Densu 88 Anti Teror Sentot Prasetyo dan Direktur Utama PT SHS Adhi Cahyono, di Subang, Jawa Barat, Jumat.

Sentot Prasetyo dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk memberdayakan eks napiter melalui pelatihan dan pendampingan dalam budi daya padi dan peternakan, sehingga mereka dapat memiliki keterampilan dan daya saing.

Menurut dia, program ini merupakan langkah strategis dalam proses reintegrasi sosial bagi mantan napi terorisme.

“Eks napiter yang telah selesai menjalani hukuman dan lolos skrining oleh Densus 88 AT Polri akan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program ini. Dengan pembelajaran, stimulasi, motivasi, serta pemberian kuasa dalam pengelolaan pertanian dan peternakan, diharapkan mereka dapat lebih berdaya dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Direktur Utama PT SHS Adhi Cahyono Nugroho menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus pemberdayaan sosial.

“Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, PT SHS siap memberikan pelatihan, pendampingan teknis, serta akses terhadap sarana dan prasarana pertanian bagi para peserta program ini. Kami berharap langkah ini dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi mereka,” katanya pula.

Selain sektor pertanian, mulai tahun ini kerja sama diperluas ke bidang peternakan domba untuk menambah nilai ekonomi sekaligus memperkaya wawasan budi daya bagi para peserta program.

Hal itu karena peternakan domba tidak hanya berkontribusi dalam aspek ekonomi, tetapi juga menciptakan ekosistem pertanian yang lebih berkelanjutan.

Nantinya dalam kerja sama itu, kotoran hewan akan diolah menjadi pupuk organik yang dapat digunakan kembali untuk meningkatkan kesuburan lahan pertanian. Dengan demikian, program ini tak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga mendorong praktik pertanian ramah lingkungan.

Lebih lanjut, dia mengatakan, program ini diharapkan dapat menjadi model dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi eks napiter dan membuka peluang bagi mereka untuk memiliki kehidupan yang lebih produktif melalui sektor pertanian dan peternakan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan pentingnya negara-negara G20 mendorong reformasi tata kelola global dan mempertahankan komitmen menjunjung tinggi hukum internasional yang penegakannya melemah.

“Multilateralisme terus tergerus, sementara negara-negara yang membangun sistem ini semakin enggan mempertahankannya. Jika tren ini berlanjut, sistem global berisiko gagal,” ucap Arrmanatha di hadapan delegasi Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Kamis (20/2).

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Jumat, Wamenlu menyoroti gagalnya Liga-Bangsa-Bangsa sekitar 80 tahun yang lalu adalah karena lemahnya penegakan hukum internasional, gagalnya mencegah agresi oleh negara besar, dan kurangnya komitmen antara negara-negara anggota.

“Jika kondisi ini dibiarkan, kita berisiko mengalami kegagalan serupa,” kata dia, menegaskan.

Multilateralisme tak boleh menjadi sekadar retorika dan harus diwujudkan dalam aksi nyata, tutur Wamenlu. Harus dipastikan pula bahwa hukum internasional ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu.

“Jika hukum internasional hanya digunakan ketika menguntungkan pihak tertentu, maka kredibilitasnya akan semakin melemah,” ucap Arrmanatha.

Untuk itu, Indonesia menegaskan bahwa G20 harus memainkan peran yang lebih aktif dalam mendukung reformasi multilateral yang sepatutnya berdasar pada prinsip inklusivitas, kesetaraan, solidaritas, dan kemitraan.

Wamenlu mendorong G20 berkoordinasi dengan institusi multilateral lain seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sistem perdagangan multilateral supaya bekerja semakin selaras dan saling memperkuat.

Selain itu, Indonesia juga mendorong implementasi Pakta Masa Depan PBB sebagai langkah konkret dalam memperkuat tata kelola global serta menegaskan pentingnya Financing for Development Conference mendatang sebagai momentum mendorong reformasi yang lebih substansial, kata dia.

“Kita harus bergerak maju mendorong kemajuan reformasi sistem multilateralisme untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua,” tutur Arrmanatha.

Dalam G20 FMM yang dibuka oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada Kamis, mayoritas negara anggota G20 dan negara undangan mengungkit soal konflik dan ketidakstabilan global, termasuk situasi di Ukraina, Gaza, dan kawasan lain.

Secara umum, negara-negara G20 menyoroti komitmen hukum internasional dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, peningkatan angka kemiskinan global, serta dampak dinamika geopolitik terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025