Tapanuli Utara (ANTARA) - Kepala Biro BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jayanta Surbakti memberikan arahan dan masukan positif demi pengelolaan aset yang teratur dan sesuai aturan untuk diterapkan di Rutan Tarutung.

"Pengelolaan aset yang teratur dan sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas pelayanan di Rutan. Ini merupakan arahan Pak Jayanta," ungkap Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring menjelaskan via seluler hasil kunjungannya ke Kemen Imipas di Jakarta, Senin (24/2).

Disebutkan, kunjungan kerja ke Kantor Kepala Biro BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan upaya peningkatan pengelolaan Barang Milik Negara yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Kabiro BMN Jayanta Surbakti, kata Evan, menyambut baik kunjungan kerjanya seraya menekankan pentingnya pengelolaan aset dan BMN yang baik untuk mendukung kelancaran operasional serta peningkatan kualitas layanan bagi warga binaan.

Dalam kunjungannya, Evan mendapatkan dan saran dan cara untuk meningkatkan sistem inventarisasi aset dan strategi pemeliharaan jangka panjang, serta pentingnya kolaborasi yang kuat antara pihak pengelola aset dengan tim keuangan untuk memastikan tidak ada aset yang tidak terdata atau terabaikan.

"Tentunya hal ini merupakan ilmu baru yang kami dapatkan dalam hal pengelolaan aset barang milik negara, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Kepala Biro BMN dan ilmu yang yang diberikan," sebut Evan.

Balikpapan (ANTARA) - Sejumlah akademisi dan praktisi hukum mengkaji bentuk ideal kewenangan penyidikan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam seminar yang digelar di Aula Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Senin (24/2).

"Diskusi ini menyoroti pentingnya keseimbangan kewenangan antara lembaga penegak hukum agar tidak terjadi tarik menarik kepentingan," jelas Ketua Panitia Seminar, Ulil Amri dalam siaran pers.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, mengungkapkan dalam Rancangan KUHAP terdapat beberapa poin krusial yang perlu diperhatikan.

“Dalam kajian ini, kami menemukan bahwa proses penyidikan tidak boleh menjadi ajang tarik menarik kewenangan antar lembaga penegak hukum. Selain itu, persoalan teknis, seperti pelimpahan tahap dua dan penuntutan, harus disikapi dengan solusi konstruktif agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.

Ulil menekankan, masukan masyarakat dalam pembahasan Rancangan KUHAP agar diakomodir.

Sementara itu, Dosen Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Universitas Mulawarman, Dr. La Syarifudin menyoroti pentingnya transparansi dalam penyusunan Rancangan KUHAP.

“DPR tidak boleh menyembunyikan draf Rancangan KUHAP. Harus ada diskusi publik agar masyarakat dapat memberikan masukan, mengingat aturan ini menyangkut kepentingan seluruh warga negara,” katanya.

Ia juga menekankan, perbaikan sistem peradilan bukan soal pengalihan kewenangan, melainkan peningkatan kualitas sub-sistem, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.

“Jangan sampai ada pengamputasian kewenangan antar lembaga. Yang perlu diperbaiki adalah sub-sistemnya, baik dari segi sumber daya manusia maupun kelembagaan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Rini Apriani mengingatkan agar kewenangan institusi dalam Rancangan KUHAP tidak saling mereduksi.

“Kewenangan masing-masing institusi harus dipikirkan dengan matang agar pelaksanaannya tidak saling tumpang tindih. Jika tidak diperjelas, hal ini justru dapat menghambat penegakan hukum,” ujarnya.

Seminar tersebut menjadi ajang diskusi akademik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan Rancangan KUHAP yang lebih ideal dan sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan di Indonesia.

Manokwari (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat pencari keadilan, seiring dengan kelengkapan sarana prasarana perkantoran yang baru.

"Dengan gedung baru yang megah ini, saya ingatkan semua jajaran untuk meningkatkan profesionalitas dalam memberikan pelayanan yang terbaik," kata Kepala Kejati Papua Barat Muhammad Syarifuddin saat peresmian gedung kantor baru di Manokwari, Senin.

Dia menyebut gedung berkonsep arsitektur modern empat lantai seluas 8.506,28 meter persegi yang dibangun di atas lahan kurang lebih 30 ribu meter persegi atau 3 hektare, dipersembahkan untuk masyarakat.

Kejaksaan mengapresiasi pemerintah daerah di Papua Barat maupun Papua Barat Daya yang mendukung pembangunan infrastruktur selama kurun waktu 390 hari kalender kontrak kerja tahun jamak 2023-2024 (multy year) rampung sesuai dengan ekspektasi.

"Anggaran pembangunan kantor Rp117,335 miliar bersumber dari DIPA APBN Kejaksaan Agung. Tanahnya dihibahkan oleh Pemprov Papua Barat," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Ali Baham Temongmere menyebut, gedung baru Kejaksaan Tinggi sebagai simbol kehadiran negara dalam penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang sejalan dengan visi pembangunan daerah.

Pemerintah daerah menyadari bahwa tantangan penegakan hukum di Papua Barat memiliki karakteristik yang khas, karena kondisi geografis dan sosiokuktural masyarakat yang beragam.

"Oleh karena itu, sinergisitas pemerintah daerah dan Kejaksaan menjadi kunci mewujudkan Papua Barat yang aman, damai, dan berkeadilan," ujar Ali Baham.

Dia berpesan agar seluruh jajaran Kejati Papua Barat memanfaatkan fasilitas gedung baru sebagai rumah keadilan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil dan bijaksana tanpa pandang bulu.

Meski demikian, pemerintah daerah berharap Kejaksaan dapat memperhatikan kearifan lokal dan nilai budaya orang asli Papua dalam kehidupan sehari-hari.

Kami melakukan secara holistik ini agar birokrasi itu menjadi lebih efektif di dalam melayani masyarakat.

Magelang (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Menteri PANRB di Magelang, Senin, mengemukakan bahwa birokrasi merupakan mesin yang dapat mendukung pembangunan. Oleh karena itu, pihaknya mengajak kepala daerah agar memperhatikan berbagai upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Rini menjelaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya menyangkut administrasi, melainkan merupakan langkah reformasi pemerintahan secara menyeluruh, mulai dari membangun struktur kelembagaan, manajemen kinerja, bisnis proses, hingga pelayanan publik yang memanfaatkan transformasi digital.

"Kami melakukan secara holistik ini agar birokrasi itu menjadi lebih efektif di dalam melayani masyarakat," kata Menteri PANRB saat menjadi pembicara pada retret/pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Ia mengutarakan bahwa pemerintah daerah berperan penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Hal ini mengingat banyaknya unit pelayanan publik yang berada di daerah daripada di pemerintah pusat.

Hal itu, kata dia, menandakan bahwa pemda merupakan pemberi layanan publik yang terdekat dan terbanyak kepada masyarakat.

"Jadi, baik tidaknya layanan kepada masyarakat itu tercermin dari birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat," jelasnya.

Menurut dia, saat ini ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik makin tinggi. Mereka menginginkan agar layanan berlangsung cepat dan mudah mengaksesnya.

Apabila pemda tidak dapat memenuhi harapan tersebut, kata dia, akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan yang prima akan lebih dipercaya dan mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat.

"Pemimpin daerah tentunya menjadi panglima tertinggi di daerah dalam memimpin reformasi birokrasi," tegasnya.

Menteri PANRB menekankan bahwa mewujudkan reformasi birokrasi tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga komitmen dan arahan yang jelas dari para pemimpin, termasuk kepala daerah.

Menurut dia, keberhasilan kepala daerah dalam memimpin reformasi birokrasi akan membangun stabilitas politik dan menghasilkan layanan publik yang baik. Lebih dari itu, langkah ini juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menitipkan penahanan mantan Bupati Lombok Barat yang menjadi tersangka ketiga dalam kasus dugaan korupsi dalam kerja sama operasional (KSO) pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

"Hari ini dilakukan penahanan pertama terhadap yang bersangkutan hingga 20 hari ke depan di Rutan Praya," kata Penyidik Kejati NTB Hasan Basri di Mataram, Senin.

Hasan menyampaikan pihaknya menerapkan penahanan berbeda dengan tersangka lain yang biasanya dititipkan di Lapas Kelas II A Lombok Barat.

"Ini dilakukan ada maksud dan tujuan, kenapa enggak di Kuripan (Lapas Kelas II A Lombok Barat)? Karena di sana sudah ditempatkan satu tersangka inisial LAS (Lalu Azril Sopando) dan untuk satu tersangka lagi, Isabel Tanihaha di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, makanya yang sekarang Zaini Arony di Rutan Praya," ujarnya.

Penyidik kejaksaan melakukan penahanan terhadap mantan Bupati Lombok Barat dua periode tersebut usai ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelum menjalani penahanan, Zaini Arony menjalani pemeriksaan di Gedung Kejati NTB mulai pukul 09.00 hingga 17.00 Wita. Zaini hadir ke hadapan penyidik kejaksaan dengan pendampingan kuasa hukum.

Sebagai tersangka, Zaini Arony dikenai Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejati NTB dalam penyidikan kasus ini sudah menetapkan tiga tersangka.

Selain Zaini Arony, dua tersangka sebelumnya adalah Isabel Tanihaha yang merupakan mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera bersama mantan Direktur Utama PT Patut Patuh Patju (Tripat) Lalu Azril Sopandi yang masih menjalani pidana atas perkara pertama dari aset Lombok City Center (LCC).

Pihak kejaksaan menetapkan keduanya sebagai tersangka dengan menerapkan sangkaan pidana serupa dengan Zaini Arony.

Kejati NTB dalam penanganan kasus ini juga telah menyita objek perkara dugaan korupsi dalam KSO pemanfaatan aset Pemkab Lombok Barat berupa lahan seluas 8,4 hektare yang terdiri atas dua sertifikat HGB, yang menjadi lokasi bangunan bekas pusat perbelanjaan LCC di pinggir jalan utama provinsi di Gerimak, Kabupaten Lombok Barat.

Jaksa melakukan penyitaan dengan memasang plang pemberitahuan penyitaan oleh Kejati NTB di depan Gedung LCC.

Dasar pihak kejaksaan menyita aset yang masih dalam status agunan di Bank Sinarmas itu mengacu pada aturan bahwa aset pemerintah yang menjadi agunan di bank sudah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Untuk kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi dalam KSO pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Lombok berupa lahan seluas 8,4 hektare yang menjadi lokasi bangunan bekas pusat perbelanjaan LCC pada tahun 2013, kejaksaan merilis sedikitnya Rp39 miliar berdasarkan hasil audit akuntan publik.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Hingga Februari 2025, pihaknya sudah melakukan deportasi kepada tiga WNA. Tiga WNA itu, satu orang merupakan warga Taiwan dan dua orang merupakan warga Malaysia

Singkawang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang, Kalimantan Barat mendeportasi dua warga negara asing (WNA) asal negara Malaysia yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi.

"Dua warga negara Malaysia ini diduga masuk ke Indonesia, tepatnya di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, tanpa dokumen yang sah," kata Kasi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang, Achmad Aswira, di Singkawang, Kalbar, Senin.

Dua warga negara Malaysia ini sebelumnya ditangkap oleh Polres Singkawang, kemudian dilakukan serah terima WNA kepada Kantor Imigrasi Singkawang pada 14 Februari 2025.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua warga negara Malaysia ini datang ke Kota Singkawang dengan tujuan untuk menonton Festival Cap Go Meh, namun keduanya tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan saat masuk ke Indonesia," ujarnya.

Keduanya diduga masuk ke Kota Singkawang secara ilegal. Terhadap kedua warga negara Malaysia ini, Kantor Imigrasi Singkawang telah memberikan tindakan administrasi Keimigrasian berupa deportasi dan pengusulan untuk masuk dalam daftar cegah tangkal (cekal) ke Indonesia.

Hingga Februari 2025, kata Wira, pihaknya sudah melakukan deportasi kepada tiga WNA.

"Tiga WNA itu, satu orang merupakan warga Taiwan dan dua orang merupakan warga Malaysia," ujarnya.

Pelanggarannya berbeda, untuk yang warga Taiwan diduga tinggal di Indonesia melebihi izin tinggal, sedangkan dua warga Malaysia diduga masuk ke Indonesia tidak memiliki dokumen yang sah.

Pewarta: Narwati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P. Roeslani memastikan Danantara tak kebal hukum sehingga Danantara dapat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi, KPK bisa periksa Danantara, apalagi kalau ada tindakan yang yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara peresmian BPI Danantara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Sementara itu, Rosan menyebut Danantara juga dapat diaudit BPK, terutama untuk penggunaan APBN terkait dengan program kewajiban layanan publik (PSO).

"Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami," kata Rosan.

Dalam sesi jumpa pers yang sama, Rosan menilai Danantara merupakan badan yang paling banyak diawasi karena semua terlibat, dan dirinya sebagai Kepala BPI Danantara melapor langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami lapor langsung kepada Bapak Presiden. Itu tidak ada yang paling, lebih tinggi lagi laporan pertanggungjawabannya kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kami bisa berjalan dengan baik, dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya," sambung Rosan Perkasa Roeslani.

Rosan lantas menjelaskan bahwa Danantara punya sistem pengawasan berlapis.

Ia menegaskan komitmennya menjaga Danantara tetap terbuka dan transparan.

"Kami mempunyai struktur organisasi yang berlapis. Selain ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasihat, ada Oversight Committee juga, pemantau, ada Komite Audit, Komite Investasi, Komite Etik, dan masih ada lagi yang lainnya untuk memastikan bahwa kami menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar," kata Rosan.

Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Dalam acara peresmian itu, Presiden Prabowo bersama presiden ke-7 RI Joko Widodo dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama menekan tombol yang menandai peresmian Danantara.

Dalam struktur organisasi BPI Danantara, Presiden Prabowo menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai pimpinan BPI Danantara atau CEO Danantara (chief executif officer). Rosan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Rosan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang bertugas mengelola holding operasional.

Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas.

Dalam struktur Dewan Penasihat BPI Danantara, ada presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Selain itu, Komite Pengawas BPI Danantara terdiri atas BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

“Meningkatnya propaganda terorisme di dunia maya setiap tahun beradaptasi dengan peristiwa nasional atau masalah global,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menegaskan pentingnya menanggulangi penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas terorisme.

Saat menerima kunjungan delegasi Persatuan Emirat Arab di Kantor BNPT RI, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/2), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto mengatakan hal tersebut mengingat kelompok teroris semakin pintar dalam memanfaatkan peristiwa besar atau isu global untuk menyebarkan propaganda mereka.

“Meningkatnya propaganda terorisme di dunia maya setiap tahun beradaptasi dengan peristiwa nasional atau masalah global," ucap Andhika, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dirinya menjelaskan bahwa berdasarkan I-Khub Outlook 2024, internet dan media sosial merupakan saluran utama untuk menyebarkan ekstremisme, di mana terdapat 721 kasus (2013-2022), dengan 360 pelaku yang terlibat secara daring atau online.

Menurut dia, risiko tersebut dapat terus tumbuh jika tidak dikendalikan.

Sementara itu, pihak Pimpinan Delegasi Persatuan Emirat Arab Janardhan menyatakan siap untuk meningkatkan kerja sama dengan BNPT RI dalam penanggulangan terorisme melalui dua institusi milik Persatuan Emirat Arab, yaitu Hedayah Center dan Sawab Center, yang memiliki pengalaman dalam memerangi propaganda terorisme di ranah digital.

“Kami akan siap berbagi secara detail tentang institusi Hedayah Center dan Sawab Center tersebut agar BNPT bisa berkolaborasi," tutur Janardhan.

Dia menyebutkan pihaknya akan memperkenalkan jajaran BNPT RI kepada orang-orang di Sawab Center agar dapat bekerja sama dan melakukan penelitian bersama-sama.

Dengan kolaborasi antara BNPT, Hedayah Center, dan Sawab Center, Janardhan berharap upaya Indonesia dalam menangani terorisme dapat diperkuat dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada pencegahan.

Sebelumnya, BNPT RI mengungkapkan internet dan media sosial (medsos) merupakan saluran penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tertinggi kedua dalam seluruh kasus tindak pidana terorisme di Indonesia setelah komunitas pada peringkat pertama.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa temuan tersebut merupakan hasil dari riset BNPT yang dikemas dalam dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism (CT) and Violent Extremism (VE) Outlook Tahun 2024 dengan judul Penyalahgunaan Ruang Siber untuk Aktivitas Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Sejak 2013 hingga 2022, dari 721 berkas putusan yang dianalisis terdapat 360 kasus pelaku tindak pidana terorisme yang terpapar melalui platform digital," ungkap Eddy dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Untuk itu, dia berharap berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat ke depan perlu dilaksanakan secara lebih terkoordinasi guna optimalisasi sumber daya dan mencapai hasil yang lebih maksimal.

Berbagai upaya dimaksud, yakni mulai dari pengendalian konten, pengawasan dan patroli siber, pemblokiran, kontrak propaganda, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan literasi digital.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terpidana pembunuhan Ronald Tannur, Lisa Rachmat dan ibunda Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur terkait dengan kasus dugaan suap atas pengondisian kasus Ronald Tannur.

Hakim Ketua Rosihan Juhriah Rangkuti berpendapat bahwa keberatan kedua terdakwa ditolak, antara lain, karena penuntut umum telah menguraikan berbagai unsur tindak pidana yang didakwakan secara cermat jelas dan lengkap.

"Uraian dijelaskan berdasarkan hal-hal yang relevan dan hasil pemeriksaan penyidikan sehingga menjadi jelas tentang tindak pidana yang didakwakan," ucap Hakim Ketua dalam sidang pembacaan putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Maka dari itu, majelis hakim memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama kedua terdakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum serta menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Hakim Ketua menyebutkan salah satu keberatan kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya, menyatakan dakwaan penuntut umum kabur atau obscuur libel, yakni tidak memenuhi syarat materiel.

Alasannya, sambung Hakim Ketua, dakwaan dinilai tidak menguraikan secara jelas berbagai tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa yang sesuai dengan berbagai pasal dakwaan, baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua.

Dakwaan disebutkan hanya menguraikan tindakan penyerahan uang dari Meirizka kepada Lisa sehingga tidak dapat menunjukkan adanya korelasi yang jelas terkait dengan unsur-unsur dalam ketentuan pasal yang diuraikan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua.

Selain itu, Hakim Ketua menambahkan bahwa peristiwa perbuatan terdakwa dalam dakwaan kedua dinilai menyalin ulang dari uraian peristiwa dalam dakwaan pertama, sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain.

Terhadap keberatan penasihat hukum para terdakwa tersebut, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum telah mencantumkan tanggal dan ditandatangani serta telah mencantumkan identitas terdakwa secara lengkap.

"Dakwaan juga telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan," tutur Hakim Ketua.

Dalam kasus tersebut, ibunda Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur, didakwa memberikan suap kepada tiga hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebesar Rp4,67 miliar untuk memberikan "vonis bebas" pada kasus anaknya.

Suap diberikan kepada Hakim Ketua Erintuah Damanik beserta hakim anggota Mangapul dan Heru Hanindyo.

Atas perbuatannya, Meirizka terancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, penasihat hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat, didakwa memberikan suap kepada hakim di PN Surabaya senilai Rp4,67 miliar serta hakim di MA sebesar Rp5 miliar.

Suap diduga diberikan Lisa untuk mengondisikan perkara Ronald Tannur, baik di tingkat pertama maupun kasasi, supaya majelis hakim di tingkat pertama menjatuhkan putusan bebas Ronald Tannur dan di tingkat kasasi guna memperkuat putusan bebas itu.

Dengan demikian, Lisa terancam pidana pada Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 dan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) turut serta dalam Lokakarya Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Provinsi Maluku Utara (Malut), Senin, (24/02) 2025, bertempat di Ternate.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Maluku Utara Budi Argap Situngkir.

Dalam sambutannya, Budi menekankan pentingnya kerjasama dalam membangun komitmen bersama untuk mencegah konflik yang berpotensi muncul terkait bisnis dan hak asasi manusia (HAM).

Menurutnya, pencegahan lebih baik daripada menyelesaikan konflik yang sudah terjadi.

“Jika masyarakat menjadi korban karena kelalaian dalam memperhatikan masalah bisnis dan HAM, hal ini dapat menjadi awal dari pelanggaran yang lebih besar. Oleh karena itu, peran serta pemerintah daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya hal tersebut,” jelas dia.

Lebih lanjut, Kakanwil berharap agar kegiatan ini dapat mengajak berbagai daerah untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga meminta agar sinergi antar lembaga terus diperkuat dalam program penyuluhan untuk memperkuat implementasi kebijakan bisnis dan HAM di tingkat daerah.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Harniati, dalam sambutannya menjelaskan upaya pemerintah menguatkan komitmennya terhadap implementasi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).

“Peraturan ini diharapkan menjadi panduan yang konkret dan sistematis bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengarusutamakan isu bisnis dan HAM,” kata dia.

Selain itu, mantan Kadiv Yankumham Kemenkum Malut itu juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah melibatkan pemantauan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait isu BHAM. Hal ini termasuk pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan aksi BHAM di daerah serta evaluasi kinerja pelaku usaha sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM.

Budi berharap melalui lokakarya ini, kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat dalam rangka pengarusutamaan isu Bisnis dan HAM, khususnya di Provinsi Maluku Utara, serta memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengungkapkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian meningkat sejak dua tahun terakhir, saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI.

Menurut dia, peningkatan signifikan dalam aspek penyidikan dan tindakan administrasi keimigrasian tersebut, menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran keimigrasian, baik dalam pencegahan maupun penindakan hukum.

"Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan keimigrasian, dirjen imigrasi terus meningkatkan upaya penegakan hukum keimigrasian," kata Saffar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Terkait pidana, dia menjelaskan bahwa pada tahun 2023 terdapat 58 kasus penyidikan tindak pidana keimigrasian. Kemudian tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan hingga 124,13 persen, dengan jumlah mencapai 130 kasus penyidikan.

"Bulan Januari 2025, telah dilakukan 17 penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian," kata dia.

Selain itu, dia mengatakan pihaknya juga melakukan penindakan terhadap kasus-kasus administrasi keimigrasian atau yang disebut TAK (tindakan administratif keimigrasian). Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 3.351 TAK telah diberikan kepada pelanggar.

Di tahun 2024, jumlah TAK meningkat 62,16 persen, menjadi 5.434 tindakan yang telah diberikan kepada pelanggar. Yang terbaru, pada Januari 2025 sudah ada sebanyak 561 TAK diberikan kepada pelanggar.

Di samping itu, menurut dia, jumlah orang yang ditangkal masuk ke wilayah Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2023, ada sebanyak 6.673 penangkalan terhadap individu yang sudah masuk ke daftar tangkal.

"Di tahun 2024 jumlahnya meningkat 58,59 persen dengan total 10.583 penangkalan, dan per Januari 2025 terdapat 1.086 penangkalan," kata dia.

Lalu jumlah pencegahan atau pencekalan individu ke luar negeri juga meningkat. Dia mengatakan bahwa tahun 2023 terdapat 1.135 pencegahan, kemudian di tahun 2024 pencegahan meningkat 29,16 persen menjadi 1.466 pencegahan.

"Hingga Januari 2025 telah tercatat sebanyak 148 pencegahan," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menegaskan pentingnya menanggulangi penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas terorisme.

Saat menerima kunjungan delegasi Persatuan Emirat Arab di Kantor BNPT RI, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/2), Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto mengatakan hal tersebut mengingat kelompok teroris semakin pintar dalam memanfaatkan peristiwa besar atau isu global untuk menyebarkan propaganda mereka.

“Meningkatnya propaganda terorisme di dunia maya setiap tahun beradaptasi dengan peristiwa nasional atau masalah global," ucap Andhika, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dirinya menjelaskan bahwa berdasarkan I-Khub Outlook 2024, internet dan media sosial merupakan saluran utama untuk menyebarkan ekstremisme, di mana terdapat 721 kasus (2013-2022), dengan 360 pelaku yang terlibat secara daring atau online.

Menurut dia, risiko tersebut dapat terus tumbuh jika tidak dikendalikan.

Sementara itu, pihak Pimpinan Delegasi Persatuan Emirat Arab Janardhan menyatakan siap untuk meningkatkan kerja sama dengan BNPT RI dalam penanggulangan terorisme melalui dua institusi milik Persatuan Emirat Arab, yaitu Hedayah Center dan Sawab Center, yang memiliki pengalaman dalam memerangi propaganda terorisme di ranah digital.

“Kami akan siap berbagi secara detail tentang institusi Hedayah Center dan Sawab Center tersebut agar BNPT bisa berkolaborasi," tutur Janardhan.

Dia menyebutkan pihaknya akan memperkenalkan jajaran BNPT RI kepada orang-orang di Sawab Center agar dapat bekerja sama dan melakukan penelitian bersama-sama.

Dengan kolaborasi antara BNPT, Hedayah Center, dan Sawab Center, Janardhan berharap upaya Indonesia dalam menangani terorisme dapat diperkuat dengan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada pencegahan.

Sebelumnya, BNPT RI mengungkapkan internet dan media sosial (medsos) merupakan saluran penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tertinggi kedua dalam seluruh kasus tindak pidana terorisme di Indonesia setelah komunitas pada peringkat pertama.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa temuan tersebut merupakan hasil dari riset BNPT yang dikemas dalam dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism (CT) and Violent Extremism (VE) Outlook Tahun 2024 dengan judul Penyalahgunaan Ruang Siber untuk Aktivitas Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Sejak 2013 hingga 2022, dari 721 berkas putusan yang dianalisis terdapat 360 kasus pelaku tindak pidana terorisme yang terpapar melalui platform digital," ungkap Eddy dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Untuk itu, dia berharap berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat ke depan perlu dilaksanakan secara lebih terkoordinasi guna optimalisasi sumber daya dan mencapai hasil yang lebih maksimal.

Berbagai upaya dimaksud, yakni mulai dari pengendalian konten, pengawasan dan patroli siber, pemblokiran, kontrak propaganda, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan literasi digital.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT: Tanggulangi penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas terorisme