Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan pihaknya tengah melakukan langkah penegakan hukum terhadap sejumlah pengelola tempat pemrosesan akhir (TPA) ilegal untuk memberikan efek jera.

Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH Rizal Irawan mengatakan kepada ANTARA di Jakarta, Kamis, bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan penindakan hukum terhadap TPA ilegal Limo di Kota Depok dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Pasar Caringin di Bandung, Jawa Barat.

"Harapannya adalah memberikan efek jera kepada pelaku TPA ilegal dan tidak lagi ada TPA-TPA ilegal lainnya di Indonesia," kata Rizal.

"Karena TPA ilegal itu yang pasti mereka tidak terkelola dengan baik sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan juga mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat," tambahnya.

Dia memberikan contoh bagaimana TPA ilegal di Kecamatan Limo, Kota Depok memberikan dampak luar biasa kepada lingkungan. TPA yang beroperasi tanpa izin selama bertahun-tahun itu tidak hanya melakukan penumpukan sampah yang menyebabkan longsor tapi juga pembakaran terbuka (open burning) yang diduga berkontribusi dalam pencemaran udara di sekitar kawasan.

Akibat adanya TPA ilegal yang berada di lahan seluas 3,75 hektare tersebut, warga sekitar TPA ilegal itu juga melaporkan merasakan dampak negatif, termasuk mengalami gangguan pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Forum Warga Terdampak TPA Liar Limo kemudian melakukan pelaporan kepada KLH terkait pencemaran lingkungan serta sempat mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait hak warga untuk lingkungan yang bersih dan sehat.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq sendiri sudah melakukan inspeksi ke TPA liar Limo pada November lalu untuk memastikan penghentian kegiatan.

Deputi Bidang Gakkum KLH kemudian melakukan penangkapan seorang tersangka berinisial J yang merupakan pengelola TPA ilegal Limo. Dia sempat ditahan di Rutan Salemba, Jakarta sebelum akhirnya pada hari ini diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok bersama barang bukti kasus TPA ilegal Limo untuk melanjutkan proses hukum.

Untuk TPS Pasar Caringin sendiri, Menteri LH dalam pernyataan pada Sabtu lalu (22/2) bahwa KLH sedang meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan setelah pihak pengelola tidak melakukan arahan yang diminta oleh Dinas Lingkungan Hidup baik Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memutus akses kurang lebih sebanyak 3.000 akun media sosial (medsos) yang terkait dengan radikalisme pada tahun 2024.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengungkapkan mayoritas akun tersebut berada di platform media sosial seperti Facebook, Telegram, dan sebagainya.

"Kami setiap hari memonitor perkembangan di media sosial ini, bekerja sama dengan Kemenkomdigi, untuk terus melakukan antisipasi supaya jangan sampai di platform dan situasi seperti ini menjadi penyebab penyebaran paham radikalisme," kata Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, kata dia, tidak adanya aksi terorisme di atas permukaan dalam tiga tahun terakhir tidak menjadi alasan BNPT untuk lengah dari pemantauan terhadap penyebaran paham radikalisme.

Untuk itu, Eddy menegaskan pihaknya terus berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Badan Intelijen Negara (BIN), dan sebagainya dalam melakukan pemantauan cikal bakal aksi terorisme, utamanya dari paham radikalisme.

Ia menuturkan BNPT mengemban amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di mana Pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme.

Dengan begitu, BNPT bertugas, dari hulu hingga hilir, dalam merumuskan kegiatan, mengoordinasikan, dan membuat aksi strategis terhadap berbagai langkah pencegahan terorisme.

"Ini yang terus dikembangkan, utamanya kesiapsiagaan nasional," ucap dia.

Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi peluncuran buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan pemutaran film Road to Silence oleh komunitas Kreasi Prasasti Perdamaian.

Menurut dia, film dan buku itu bisa menjadi edukasi dan literasi terhadap masyarakat yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

"Buku dan film ini membantu kami untuk melakukan kontra-radikalisasi dan kampanye radikal terorisme," tutur jenderal polisi bintang tiga tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Muara Bulian, Batanghari (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Jambi melakukan penyesuaian jam pelayanan kunjungan selama bulan Ramadhan 1146 Hijriah.

Kepala Lapas kelas II B Muara Bulian Dede Mulyadi di Muara Bulian, Kamis, mengatakan bahwa untuk pelayanan kunjungan atau jam besuk anggota keluarga binaan selama Ramadhan dikurangi.

"Seperti tahun sebelumnya setiap bulan Ramadhan ada beberapa kebijakan yang berbuah,"katanya.

Biasanya jam layanan kunjungan dimulai pukul 08:00 WIB sampai 12:00 WIB dan dilanjutkan kembali 13:00 sampai 15:00.

Selama Ramadhan berubah dimulai pukul 09.00 WIB sampai 12:00 WIB di lakukan kunjungan tatap muka.

"Selama bulan Ramadhan pelayanan kunjungan tatap muka hanya dilakukan setengah hari saja,"tutupnya.

Namun, untuk pelayanan penitipan barang tersebut dilakukan hanya pada pukul pada pukul 13:00 WIB sampai 15:00 WIB. Dan juga prosedurnya masih sama seperti biasa setiap barang titipan harus dipastikan steril dari benda-benda yang terlarang, seperti senjata tajam, minuman beralkohol, narkoba, handphone, kamera dan lainnya.

Hal tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan berpotensi mengakibatkan terjadinya pelanggaran serta gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

"Ya mudah-mudahan selama bulan Ramadhan para warga binaan menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk,"tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (Gakkum KLH) telah menyerahkan tersangka pengelola tempat pemrosesan akhir (TPA) ilegal Limo, kota Depok, Jawa Barat kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok untuk proses hukum lebih lanjut.

Deputi Bidang Gakkum KLH Rizal Irawan menyampaikan kepada ANTARA di Jakarta, Kamis, (27/2) bahwa pejabat pengawas lingkungan hidup menindaklanjuti laporan warga tergabung dalam Forum Warga Terdampak TPA Liar Limo pada Juni 2024 terkait keberadaan TPA ilegal di Kecamatan Limo, Kota Depok yang diduga mencemari lingkungan hidup serta seringkali melakukan open burning atau pembakaran terbuka dan menyebabkan longsor.

"Hasil dari verifikasi lapangan ditemukan bahwa warga Limo bernama J melakukan pengelolaan TPA ilegal dan diduga mencemari lingkungan hidup," katanya.

Maka pada September 2024 pihaknya kemudian melakukan penyidikan dan mendapatkan bukti bahwa TPA ilegal yang dikelola J telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Tersangka kemudian ditahan di Rutan Salemba, Jakarta.

"Kemudian pada tanggal 25 Februari 2025, Kejaksaan Negeri Kota Depok menyatakan sudah lengkap berkasnya yaitu P21 dan pada hari ini tanggal 27 Februari tersangka beserta barang bukti diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Depok," tutur Rizal.

Tersangka J dikenakan Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dia terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Dalam pantauan ANTARA di Rutan Salemba pada hari ini, tersangka J keluar dari rumah tahanan pada sekitar pukul 10.30 WIB untuk dibawa menuju ke Kejari Depok.

Sebelumnya, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq juga melakukan inspeksi ke TPA liar di Limo pada November tahun lalu untuk memastikan penutupannya. Inspeksi itu dilakukan setelah warga melapor TPA yang sudah berjalan ilegal selama bertahun-tahun itu diduga mencemari udara sekitar karena membakar secara terbuka.

Warga sekitar TPA ilegal itu juga melaporkan merasakan dampak negatif, termasuk mengalami gangguan pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan sempat terjadi longsor.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Bengkulu (ANTARA) - Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Provinsi Bengkulu Bona Roy Simanungkalit menginformasikan terhitung 1 Maret 2025, Imigrasi Bengkulu hanya menerbitkan 100 persen paspor elektronik.

"Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tahun 2024, Kantor Imigrasi diseluruh Indonesia sudah harus melayani penerbitan paspor elektronik bagi masyarakat pemohon, tetapi memang pelaksanaan dimulainya dibuat terjadwal, berbeda-beda di seluruh wilayah Indonesia," kata Bona Roy di Bengkulu, Kamis.

Kantor Imigrasi Klas I Bengkulu kata dia mendapatkan jadwal penerbitan paspor elektronik 100 persen yakni terhitung mulai 1 Maret 2025. Jadi, masyarakat pemohon paspor, nantinya akan mendapatkan paspor elektronik bukan lagi paspor biasa.

"Kami juga sudah sosialisasi kepada masyarakat, termasuk lewat media sosial kami. Jadi mulai 1 Maret itu, pilihan saat pemohon membuka laman m-paspor itu hanya paspor elektronik saja, tidak ada lagi pilihan paspor non-elektronik," kata dia.

Bona menjelaskan keputusan penggunaan paspor elektronik tersebut sebagai langkah pemerintah meningkatkan kepercayaan dunia terhadap dokumen perjalanan dari rakyat Indonesia yang akan ke luar negeri.

Dalam paspor elektronik kata dia sudah tersimpan data dan dokumen pemegang paspor, termasuk sidik jari dan foto. Dokumen tersebut tersimpan dalam cip elektronik yang ada di paspor.

"Masyarakat sebagai pemegang paspor juga mendapatkan keuntungan, datanya lebih terpercaya, terhindar dari pemalsuan paspor, dan juga lebih cepat keluar masuk pintu keberangkatan atau kedatangan lewat 'autogate', tinggal di 'tap atau scan' selesai, tidak perlu dicap," kata dia lagi.

Terkait pengurusan permohonan paspor lanjut Bona tidak ada yang berubah, semua dokumen yang dibutuhkan serta tahapan-tahapannya sama dengan pengurusan paspor sebelumnya.

"Hanya saja produk akhirnya yang berbeda kalau dulu ada paspor non elektronik, nanti terhitung 1 Maret 2025, hanya paspor elektronik saja yang akan diterima masyarakat pemohon. Paspor elektronik ini ada dua pilihan, yakni paspor dengan masa berlaku 5 tahun dengan biaya sesuai peraturan pemerintah Rp650 ribu dan 10 tahun dengan biaya Rp950 ribu," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Prana Putra Sohe meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi ataupun kantor imigrasi yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Menurut dia, UKK Imigrasi di daerah 3T masih membutuhkan dukungan untuk pemenuhan kerja administratif, kelengkapan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemberian tunjangan kinerja.

“Selama ini UKK Imigrasi di daerah 3T relatif tidak diperhatikan secara optimal oleh pusat. Padahal beberapa kantor UKK Imigrasi di kawasan 3T menjadi garda depan pelayanan imigrasi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga,” kata Prana Putra Sohe dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Prana yang duduk di Komisi XIII–komisi membidangi hukum, HAM, keimigrasian dan pemasyarakatan, serta penanggulangan terorisme–lantas menyinggung bahwa selama ini telah ada Desa Binaan yang diprakarsai Kantor Imigrasi Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan desa tentang keimigrasian.

Program itu, kata dia, meliputi pelatihan proses pengajuan pembuatan paspor hingga upaya mempermudah akses layanan imigrasi bagi penduduk desa.

"Namun, program ini kurang optimal karena lemahnya dukungan pemerintah terkait sarana dan prasarana imigrasi sehingga memudahkan untuk pelayanan keimigrasian seperti pengajuan pembuatan paspor,” ujarnya.

Dia menilai selain di kawasan 3T, di wilayah yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan seperti Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dukungan sarana keimigrasian pun relatif lemah sehingga masih membutuhkan tambahan kapasitas server di UKK Lubuklinggau.

“Banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan keimigrasian secara cepat seperti pembuatan paspor untuk perjalanan ibadah umrah, tapi kalau server terbatas pastinya ini menghambat,” tuturnya.

Padahal, tambah dia, UKK Lubuklinggau menjadi tumpuan masyarakat dari 10 kabupaten untuk pembuatan paspor dan pelayanan keimigrasian lainnya.

Untuk itu, ujarnya lagi, meningkatnya jumlah pemohon pengajuan paspor membutuhkan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mempermudah akses keimigrasian kepada masyarakat.

“Kami minta agar penggandaan server ini dilakukan tahun ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Dia meminta pula agar ada peningkatan status dari UKK menjadi Kantor Imigrasi Lubuklinggau, menyusul Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan telah menerima hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau yang akan diproyeksikan untuk menjadi Kantor Imigrasi Kota Lubuklinggau.

“Peningkatan status dari UKK menjadi kantor imigrasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lubuklinggau,” kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I itu.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Prana Putra Sohe meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi ataupun kantor imigrasi yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Menurut dia, UKK Imigrasi di daerah 3T masih membutuhkan dukungan untuk pemenuhan kerja administratif, kelengkapan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemberian tunjangan kinerja.

“Selama ini UKK Imigrasi di daerah 3T relatif tidak diperhatikan secara optimal oleh pusat. Padahal beberapa kantor UKK Imigrasi di kawasan 3T menjadi garda depan pelayanan imigrasi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga,” kata Prana Putra Sohe dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Prana yang duduk di Komisi XIII–komisi membidangi hukum, HAM, keimigrasian dan pemasyarakatan, serta penanggulangan terorisme–lantas menyinggung bahwa selama ini telah ada Desa Binaan yang diprakarsai Kantor Imigrasi Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan desa tentang keimigrasian.

Program itu, kata dia, meliputi pelatihan proses pengajuan pembuatan paspor hingga upaya mempermudah akses layanan imigrasi bagi penduduk desa.

"Namun, program ini kurang optimal karena lemahnya dukungan pemerintah terkait sarana dan prasarana imigrasi sehingga memudahkan untuk pelayanan keimigrasian seperti pengajuan pembuatan paspor,” ujarnya.

Dia menilai selain di kawasan 3T, di wilayah yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan seperti Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, dukungan sarana keimigrasian pun relatif lemah sehingga masih membutuhkan tambahan kapasitas server di UKK Lubuklinggau.

“Banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan keimigrasian secara cepat seperti pembuatan paspor untuk perjalanan ibadah umrah, tapi kalau server terbatas pastinya ini menghambat,” tuturnya.

Padahal, tambah dia, UKK Lubuklinggau menjadi tumpuan masyarakat dari 10 kabupaten untuk pembuatan paspor dan pelayanan keimigrasian lainnya.

Untuk itu, ujarnya lagi, meningkatnya jumlah pemohon pengajuan paspor membutuhkan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mempermudah akses keimigrasian kepada masyarakat.

“Kami minta agar penggandaan server ini dilakukan tahun ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Dia meminta pula agar ada peningkatan status dari UKK menjadi Kantor Imigrasi Lubuklinggau, menyusul Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan telah menerima hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau yang akan diproyeksikan untuk menjadi Kantor Imigrasi Kota Lubuklinggau.

“Peningkatan status dari UKK menjadi kantor imigrasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lubuklinggau,” kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I itu.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jenewa (ANTARA) - Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Volker Turk pada Rabu (26/2) menyuarakan penolakannya terhadap usulan aneksasi dan pemindahan paksa di wilayah Palestina, memperingatkan bahwa tindakan semacam itu dapat mengancam keamanan di seluruh kawasan tersebut.

Berbicara dalam sebuah dialog interaktif tentang laporannya mengenai wilayah Palestina yang diduduki pada sesi ke-58 Dewan HAM PBB, Turk menggarisbawahi perlunya menolak segala upaya yang menormalisasi tindakan melanggar hukum.

"Kita harus menolak segala normalisasi tindakan yang melanggar hukum, termasuk usulan aneksasi atau pemindahan paksa yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan di wilayah Palestina dan Israel serta kawasan yang lebih luas," katanya.

Laporan itu menyoroti perampasan HAM fundamental yang sudah berlangsung lama di Gaza dan Tepi Barat, menyebut pelanggaran hak untuk menentukan nasib sendiri, memiliki kebebasan bergerak, dan mendapatkan standar hidup yang layak.

Tank militer Israel melewati jalan di kota Jenin, Tepi Barat pada 23 Februari 2025. ANTARA/Xinhua/Nidal Eshtayeh

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Ramallah (ANTARA) - Israel membebaskan puluhan warga Palestina dari Penjara Ofer pada Kamis (27/2) pagi waktu setempat.

Sebuah bus yang membawa puluhan tahanan Palestina tiba di kota Beitunia, sebelah barat Ramallah, menuju lokasi Istana Kebudayaan di Ramallah, tempat keluarga mereka menunggu, menurut seorang koresponden Kantor Berita Turki, Anadolu.

Koresponden tersebut menambahkan bahwa bus tersebut dikawal oleh tim dari Palang Merah Internasional.

Kantor Informasi Tahanan Hamas mengatakan bahwa dari total 620 tahanan yang akan dibebaskan, sebanyak 43 di antaranya diperkirakan akan dibebaskan ke wilayah pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem.

Pembebasan tersebut merupakan bagian dari gelombang ke-tujuh kesepakatan pertukaran tahanan yang tertunda antara Kelompok Perlawanan Palestina, Hamas dan Israel.

Adapun seorang sumber keamanan Israel pada Rabu (26/2) malam waktu setempat, mengatakan bahwa kendaraan Palang Merah Internasional sedang dalam perjalanan menuju titik penjemputan untuk menerima jenazah empat tahanan Israel dari Jalur Gaza,

"Palang Merah saat ini sedang menuju ke titik penjemputan untuk menerima jenazah empat sandera," kata otoritas penyiaran publik Israel, KAN, mengutip sumber yang namanya dirahasiakan dan tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada Rabu (26/2) menjadi sorotan, mulai dari Polri berhasil membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Bahrain hingga Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dokumen dan uang tunai dalam penggeledahan di rumah pengusaha minyak bumi Muhammad Riza Chalid.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Polri bongkar kasus TPPO jaringan internasional ke Bahrain

Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan internasional yang mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Bahrain.

Kasubdit III Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Amingga Meilana Primastito dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa dalam pengungkapan kasus itu, pihaknya menangkap dan menahan tiga tersangka yang berinisial SG, RH, serta NH.

Dijelaskan oleh Amingga, tiga tersangka tersebut memiliki peran berbeda-beda. Tersangka SG berperan sebagai penghubung dengan pemberi kerja di Bahrain dan menerima uang dari korban.

Selengkapnya klik di sini.

2. Polrestabes Bandung minta "sahur on the road" dilakukan untuk ibadah

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung meminta kegiatan "sahur on the road" dilakukan dengan tujuan ibadah dan tidak boleh dilaksanakan di jalanan.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono menyatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Pemkot Bandung dan berkomitmen untuk memastikan sahur on the road hanya dilakukan di tempat ibadah seperti masjid.

"Jadi tidak boleh di jalan-jalan. Walaupun memang mereka (masyarakat) mau sahur on the road, silakan tetapi di tempat ibadah," kata Budi di Bandung, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

3. Majelis hakim tolak keberatan Dirut PPM pada kasus korupsi APD Kemenkes

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) COVID-19 pada Kemenkes tahun 2020.

Hakim Ketua Syofia Marlianti menyatakan surat dakwaan penuntut umum terkait kasus tersebut telah menguraikan perbuatan terdakwa secara cermat, jelas, dan lengkap bagaimana pembuatan dilakukan dengan waktu dan tempat yang cermat, jelas, dan lengkap.

"Menyatakan surat dakwaan penuntut umum adalah sah sebagai dasar untuk memeriksa tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Ahmad Taufik," ujar Hakim Ketua dalam sidang putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.​​​​​​​

4. Kapolri sebut TNI/Polri tetap solid usai insiden di Mapolres Tarakan

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa TNI dan Polri tetap solid meskipun terjadi insiden penyerangan di Mapolres Tarakan oleh sejumlah oknum prajurit TNI pada hari Senin (24/2).

"Saya kira Pangdam (Pangdam VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugrah) dan Kapolda (Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Hary Sudwijanto) sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. TNI dan Polri tetap solid serta terus bekerja sama dalam menjaga dan mengawal negeri ini," ujar Kapolri Jenderal Pol. Sigit dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.​​​​​​​

5. Kejagung sita dokumen dan uang tunai di rumah Riza Chalid

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dokumen dan uang tunai dalam penggeledahan di rumah pengusaha minyak bumi Muhammad Riza Chalid di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (25/2).

Sebagai informasi, penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018—2023. Putra dari Riza yang bernama Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

“Kami memaknai ini rumah yang dijadikan sebagai kantor. Penyidik menemukan 34 ordner yang di dalamnya terdapat berbagai dokumen yang terkait dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan impor dari minyak mentah ini, dan termasuk shipping di dalamnya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Produksi Film Negara (Persero) atau PFN menegaskan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum terkait kasus dugaan penyerobotan tanah milik negara di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 41, Jakarta Selatan.

Acting Head of Corporate Secretary PFN Ihsan Chairdiansyah menjelaskan tanah tersebut telah menjadi bagian dari aset PFN sejak tahun 1960. Namun, sejak awal 1990-an, muncul berbagai klaim oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Sejak tahun 2012, tanah tersebut secara fisik diduduki oleh oknum TNI AD yang mengatasnamakan ahli waris almarhum M. Musa bin Muhidin alias Bek Musa, meskipun gugatan mereka telah kalah di pengadilan tata usaha negara dan pengadilan perdata,” ucap Ihsan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

ebagai langkah hukum dan administratif lanjutan, PFN telah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait. PFN juga telah melaporkan kasus tersebut ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) pada 22 Mei 2023.

Menurut Ihsan, berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Oditurat Militer Jakarta II, sebagaimana surat Danpuspomad Nomor R/671/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024.

Selanjutnya, oknum TNI AD tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan pada hari ini, Kamis, dilakukan pembacaan surat dakwaan terhadap yang bersangkutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pukul 09.00 WIB.

Di sisi lain, oknum TNI AD tersebut sempat melaporkan PFN melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya dengan tuduhan dugaan tindak pidana pengaduan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 KUHP.

Laporan tersebut ditujukan kepada Manajer Hukum dan Direktur Utama PFN. Namun, setelah dilakukan penyelidikan, Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor S.Tap/45/II/2025/Ditreskrimum pada 13 Februari 2025.

“Surat ini menegaskan bahwa tidak ditemukan adanya peristiwa pidana dalam laporan tersebut sehingga penyidikan terhadap Direktur Utama dan Manajer Hukum PFN resmi dihentikan,” tutur Ihsan.

Selain aspek hukum, kata dia, PFN juga telah memperoleh surat pencabutan blokir dan penghapusan catatan perkara atas buku tanah Hak Pakai Nomor 75/Kuningan Barat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat nomor B/HP.020.01/1074-31.74.300/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang dikeluarkan sebagai tanggapan atas permohonan pencabutan blokir yang diajukan oleh PFN pada 31 Oktober 2023.

“Dengan keputusan ini, tanah tersebut telah dinyatakan tidak dalam sengketa atau clear and clean, yang semakin menegaskan status kepemilikan PFN atas aset tersebut,” ujarnya.

Dikatakan Ihsan, tanah di Jalan Kapten Piere Tendean No. 41, Jakarta Selatan telah menjadi aset PFN sejak tahun 1960. Pada saat itu, PFN yang masih berstatus sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Penerangan memperoleh tanah tersebut dari Bank Pembangunan Indonesia.

“Kepemilikan ini kemudian diperkuat dengan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 75/Kuningan Barat atas nama Departemen Penerangan pada tahun 1987,” tuturnya.

Seiring perubahan bentuk badan hukum PFN menjadi perusahaan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988, status kepemilikan tanah tersebut dikukuhkan kembali melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.016/1993 tanggal 6 Agustus 1993.

Sejak awal 1990-an, muncul berbagai klaim kepemilikan. Padahal, kata Ihsan, sejak tahun 1954, tanah tersebut telah dimiliki dan digunakan oleh Perusahaan Film Nasional Indonesia dan akhirnya secara resmi dikuasai oleh PFN sejak tahun 1960 tanpa adanya gugatan atau sengketa hingga dekade 1990-an.

“Dalam berbagai proses peradilan, baik di pengadilan tata usaha negara maupun dalam perkara perdata, PFN telah memperoleh putusan hukum yang menguatkan kepemilikannya,” ujar dia.

Lebih lanjut, Ihsan menyebut PFN akan terus menempuh langkah hukum yang diperlukan guna melindungi kepentingan negara serta memastikan setiap aset yang dikelola tetap berada dalam penguasaan yang sah.

“Langkah ini sejalan dengan upaya PFN guna mendukung pengembangan industri perfilman nasional secara berkelanjutan,” demikian Ihsan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Istanbul (ANTARA) - Kelompok Palestina Hamas mengatakan delegasinya telah menyelesaikan kunjungan ke ibu kota Mesir, Kairo dan mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan penundaan pembebasan tahanan Palestina yang seharusnya dibebaskan pada Sabtu lalu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

Dalam sebuah pernyataan, Selasa (25/2), Hamas mengatakan delegasinya, yang dipimpin oleh pejabat senior Khalil al-Hayya, bertemu dengan pejabat Mesir untuk membahas penerapan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan serta persiapan untuk tahap negosiasi berikutnya.

Kelompok tersebut menekankan perlunya kepatuhan penuh dan tepat terhadap semua ketentuan dalam kesepakatan.

Hamas menambahkan bahwa solusi telah dicapai untuk memastikan pembebasan tahanan Palestina akan terjadi secara bersamaan dengan penyerahan jenazah warga Israel, sebagaimana yang telah disepakati dalam tahap pertama kesepakatan, bersama dengan tambahan tahanan perempuan dan anak-anak Palestina.

Sementara itu, seorang pejabat Israel mengonfirmasi pada Selasa malam waktu setempat bahwa kesepakatan untuk menyelesaikan keterlambatan dalam pembebasan tahanan Palestina telah dicapai bersama Hamas.

"Mediasi Mesir telah berhasil… Sebuah kesepakatan telah dicapai untuk menyelesaikan masalah penundaan pembebasan tahanan Palestina," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada Channel 13 Israel.

"Jika tidak ada perubahan mendadak, jenazah empat sandera Israel akan dikembalikan pada Rabu malam tanpa upacara resmi, dan tahanan Palestina akan dibebaskan secara bertahap dari penjara-penjara Israel," tambah pejabat tersebut.

Tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza dimulai pada 19 Januari, mencakup tiga tahap yang masing-masing berlangsung selama 42 hari. Negosiasi untuk tahap berikutnya harus dilakukan sebelum tahap yang sedang berlangsung selesai.

Sebagai bagian dari tahap ini yang mencakup pembebasan 33 sandera Israel—baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal—faksi perlawanan Palestina telah membebaskan 25 sandera hidup dan empat yang telah meninggal dalam tujuh tahap terpisah.

Israel telah menunda pembebasan sekitar 620 tahanan Palestina, meskipun Hamas telah memenuhi komitmennya berdasarkan kesepakatan tersebut.

Pada Sabtu (22/2), Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu, setelah berdiskusi dengan beberapa menteri, memutuskan untuk tidak membebaskan tahanan Palestina, yang bertentangan dengan rekomendasi pejabat keamanan Israel.

Kantor Netanyahu mengklaim keputusan tersebut merupakan tanggapan terhadap pelanggaran yang dilakukan Hamas, dengan mengutip adanya upacara untuk enam tahanan yang dibebaskan pada Sabtu lalu. Hamas membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai dalih untuk menghindari kewajiban Israel dalam perjanjian.

Sumber : Anadolu

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Hamas dan Israel sepakat selesaikan penundaan pembebasan tahanan