Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa buku berjudul Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah merupakan sarana edukasi publik.

Komjen Pol. Eddy Hartono mengungkapkan bahwa buku tersebut berisi banyak narasi alternatif yang mampu mengedukasi masyarakat sehingga dapat memahami bahaya paham radikalisme.

"Buku ini sebagai narasi alternatif sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi masyarakat, baik anak di bawah umur maupun dewasa, agar bisa memahami bahaya paham radikal terorisme," kata Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Kepala BNPT mengutarakan bahwa di dalam buku itu terkandung banyak pesan perdamaian yang dapat meningkatkan daya literasi masyarakat.

Untuk itu, dia menilai karya tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

"Khususnya dalam pengembangan Komunikasi Strategis Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Komstra PE) yang lebih efektif dan terukur," tuturnya.

Pimpinan komunitas Ruangobrol.id sekaligus penulis buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah Noor Huda Ismail mengatakan bahwa kehadiran buku dan film tersebut menjadi alat komunikasi strategis dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Hal itu, kata dia, dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam mendukung keberlanjutan RAN PE 2025—2029. Adapun dalam implementasi RAN PE, BNPT berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun nonpemerintah.

"Saya sempat diminta untuk mendesain RAN PE BNPT, terutama terkait dengan peran strategis komunikasi dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Bentuk yang saya tawarkan, yakni transmediastorytelling seperti film dan buku," ungkap Huda dalam kesempatan yang sama.

Huda berharap buku tersebut dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang berbagai latar belakang warga negara Indonesia (WNI) yang terafiliasi konflik di Suriah.

Fenomena WNI terafiliasi konflik Suriah, terutama perempuan dan anak, menurut dia, telah menjadi tantangan global yang makin kompleks akibat kerontokan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan potensi kebangkitan organisasi itu.

Untuk kembali bangkit, dia menyebutkan ISIS menggunakan propaganda di dunia secara daring dan luring untuk merekrut sukarelawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk bergabung di zona konflik seperti Suriah dan Irak.

Pria yang juga merupakan pengamat terorisme tersebut menyampaikan bahwa saat ini ratusan WNI masih tertahan di kamp pengungsian di Suriah. Mereka kemungkinan kembali ke Tanah Air melalui repatriasi pemerintah Indonesia atau upaya mandiri.

Namun, dia berpendapat bahwa kepulangan tanpa pengawasan berisiko meningkatkan ancaman keamanan di dalam negeri.

"Selain itu, stigma yang melekat pada WNI terafiliasi konflik Suriah ini juga menjadi tantangan dalam proses reintegrasi sosial," katanya menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kakanwil Kemenkum Babel), Harun Sulianto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Rahmat Feri Pontoh, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pendalaman dan penguatan Analisis dan Evaluasi 6 Dimensi serta Penerapan Aplikasi Evadata dilaksanakan secara hybrid bertempat di Aula BPHN pada Kamis, 27 Februari 2025.

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Arfan Faiz Muhlizi dalam laporan kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan Analisa dan evaluasi hukum khusus nya Peraturan daerah bukan monopoli kementerian Hukum namun kedepannya akan didorong seluruh Pemda Kabupaten/Kota juga melakukan analisa evaluasi secara spesifik.

Lebih lanjut Arfan menyampaikan untuk mendukung optimalisasi Analisa dan evaluasi hukum maka hadir aplikasi Evadata yang merupakan aplikasi untuk membantu menelaah peraturan perundang-undangan berdasarkan 6 dimensi.

“Aplikasi Evadata ini hadir untuk membantu menganalisa dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dengan 6 dimensi yang ada," ujar Arfan.

Adapun 6 Dimensi tersebut yaitu Dimensi Pancasila, Ketepatan jenis Peraturan Perundang Undangan (PUU), Dis-harmonisasi peraturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum PUU yang bersangkutan, dan efektifitas PUU.

Kepala BPHN, Min Usihen ketika membukakan kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan Analisa dan evaluasi hukum menjadi penting karena banyaknya permasalahan peraturan perundang-undangan, misalnya karena peraturan tidak berfungsi efektif, tidak berdaya guna dan tidak berkepastian hukum.

Lebih lanjut Min Usihen, menjelaskan bahwa ada kecenderungan banyaknya permasalahan Peraturan Daerah tanpa disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan daerah, oleh karena itu Kantor wilayah Kemenkum diharapkan membantu melakukan penataan regulasi melalui analisis dan evaluasi hukum di wilayah.

Untuk Tahun 2025 ini, setiap Kantor Wilayah memiliki target 5 Peraturan Daerah yang harus dilakukan Analisa dan evaluasi. BPHN akan melakukan pendampingan terhadap pelaksana Analisa dan evaluasi hukum di wilayah sehingga dapat sesuai dengan target dan tujuan yang ingin dicapai

Min Usihen berpesan agar Kantor wilayah nantinya dapat mengkoordinir dan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Analisa dan Evaluasi pada Peraturan Daerah di wilayahnya.

Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto, menegaskan bahwa Kantor Wilayah berkomitmen untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi terhadap peraturan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Dalam upaya tersebut, Tim Kerja Anev Kanwil Babel telah melakukan inventarisasi terhadap beberapa Peraturan Daerah (Perda) di wilayah.

"Tim kerja Anev Kanwil Babel sudah melakukan Inventarisasi Peraturan Daerah pada Kabupaten/kota yang ada sesuai dengan 5 opsi tema yang diberikan yaitu Swasembada Pangan, Swasembada energi, Makan Bergizi Gratis, Hilirisasi Komoditas dan pengelolaan lahan" Ucap Harun.

Kakanwil Harun Sulianto menekankan bahwa kegiatan analisa dan evaluasi ini bertujuan untuk meninjau efektivitas serta relevansi peraturan daerah yang telah diterapkan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasinya. Dengan demikian, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih optimal dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Kadiv P3H, Rahmat Feri Pontoh menambahkan bahwa kegiatan Analisa dan Evaluasi yang akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Dalam pelaksanaannya, pihaknya akan berkoordinasi serta bekerja sama dengan berbagai stakeholder di lingkungan pemerintah daerah guna memastikan optimalisasi kegiatan.

Feri Pontoh menegaskan bahwa kolaborasi dengan instansi terkait sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai kondisi di lapangan, sehingga hasil analisis dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif

Hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut yaitu Kakanwil Kemenkum Babel (Harun Sulianto), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Rahmat Feri Pontoh), JFT Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Madya selaku Koordinator Tim Pokja Analisa dan evaluasi (M.Iqbal), JFT Perancang Ahli Madya (Ismail, Yanto Majid, Irkham) JFT Perancang Ahli Muda (Siti Latifah, Elisanti) JFT Perancang Ahli Pertama (Imam Rokhyani, Heri Sandri) JFT Analis Hukum ahli Muda (Poppy Rinafany) JFT Analis Hukum ahli Pertama (Fitriyah KW dan Defta Fahrun).

"Keadilan restoratif dapat dimasukkan dalam pembaharuan KUHAP atau diatur melalui regulasi yang lebih spesifik di tingkat undang-undang,"

Solo (ANTARA) - Pakar Hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Hari Purwadi merekomendasikan keadilan restoratif pada revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) yang saat ini dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada seminar nasional tentang keadilan restoratif yang digelar Pusat Penelitian Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (P3KHAM) UNS di Solo, Jawa Tengah, Kamis, Hari mengatakan saat ini semua lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Polri, dan Mahkamah Agung memiliki peraturan sendiri terkait keadilan restoratif.

Dalam praktiknya, peraturan dari ketiga lembaga itu memiliki prosedur dan teknik yang berbeda-beda.

"Ke depan aturan keadilan restoratif harus mengatur prosedur, teknik, dan standar hukum yang sama di antara para APH dan Kejaksaan bisa menjadi lembaga yang ikut mengontrol proses penyidikan dan proses keadilan restoratif yang dilakukan oleh polisi," kata Guru Besar Fakultas Hukum (FH) UNS ini.

Pada diskusi tersebut terdapat sejumlah poin rekomendasi terkait pentingnya keadilan restoratif diatur dalam revisi KUHAP.

Rekomendasi yang pertama adalah keadilan restoratif perlu diperkuat dalam penegakan perkara pidana di Indonesia, dengan menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian tindak pidana, di samping negara sendiri. Keterlibatan pihak-pihak tersebut, khususnya pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana dianggap bernilai tinggi.

Kedua, perlunya penguatan kebijakan negara dalam penyelesaian perkara pidana di luar proses pengadilan formal. Konsep ini memungkinkan penyelesaian kasus dengan cara yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Penyelesaian secara win-win solution, tidak ada balas dendam. Mengurangi beban penyelesaian perkara yang menumpuk, mengurangi overcapacity pada lembaga kemasyarakatan, memberdayakan dan mengakomodasi kepentingan para pihak, khususnya korban.

Ketiga, revisi KUHAP mendesak dilakukan karena keadilan restoratif telah mengakar kuat dalam praktik tradisi hukum lokal di Indonesia, namun belum sepenuhnya diakui dan dilaksanakan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Keempat, perlunya persepsi yang sama antar aparat penegak hukum terutama polisi dan jaksa dalam memandang kebijakan keadilan restoratif dengan menempatkan Kejaksaan sebagai dominus litis menjadi koordinator dalam penerapannya.

Kelima, peraturan kebijakan keadilan restoratif yang telah berlaku bagi internal aparat hukum selama ini agar dijadikan salah satu bahan utama untuk menormakannya di dalam revisi KUHAP.

Pembicara lain yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Pujiono mengatakan keadilan restoratif berpotensi menjadi alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana yang memungkinkan perkara berhenti tanpa harus berlanjut ke proses peradilan konvensional.

Ia mengatakan mekanisme ini harus ditetapkan sebagai bagian dari proses peradilan, sebagaimana telah diterapkan dalam sistem peradilan anak.

"Keadilan restoratif dapat dimasukkan dalam pembaharuan KUHAP atau diatur melalui regulasi yang lebih spesifik di tingkat undang-undang," katanya.

Ia mengatakan keadilan restoratif dapat berfungsi sebagai konsep keadilan yang menjadi pertimbangan dalam seluruh tahapan proses peradilan, termasuk dalam pengambilan putusan untuk semua jenis tindak pidana.

"Jika keadilan restoratif dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana, maka pengaturannya harus dibuat secara khusus dengan pembatasan pada jenis tindak pidana tertentu, bergantung pada arah politik hukum yang berlaku," katanya.

Sementara itu, ia menilai kewenangan untuk melakukan keadilan restoratif sebaiknya dilakukan kejaksaan sebagai pengendali perkara.

Ia mengatakan hal itu sejalan dengan ketentuan dalam pada Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP yang menyebutkan alasan hapusnya kewenangan penuntutan.

"Ini menunjukkan bahwa lembaga penuntutan memiliki peran penting dalam penerapan keadilan restoratif," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membahas situasi hak asasi di Papua hingga fenomena deret tunggu dan komutasi hukuman mati saat beraudiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Komnas HAM dan Kemenko Kumham Imipas juga membicarakan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat, penghormatan dan perlindungan HAM dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta permasalahan orang tanpa kewarganegaraan.

"Kami ingin berkenalan sekaligus menguatkan koordinasi di bidang HAM yang menjadi tugas bersama sehingga kami juga hadir membawa beberapa isu serta rekomendasi terkait permasalahan tersebut," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Dalam pertemuan tersebut, Atnike juga menyoroti tugas dan fungsi antara Komnas HAM dan Kementerian HAM yang berada di bawah naungan Kemenko Kumham Imipas.

Menurut dia, perlu koordinasi dan sinkronisasi lebih lanjut dari Kemenko Kumham Imipas mengenai tugas dan fungsi Komnas HAM dan Kementerian HAM agar tidak menjadi kerancuan di masyarakat.

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan perlunya rapat koordinasi yang lebih besar dengan berbagai kementerian maupun lembaga terkait urusan hak asasi.

Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa seluruh hal yang disampaikan Ketua Komnas HAM akan ditampung dan dicarikan solusi bersama.

"Sampai saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Menteri HAM dan berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa masalah yang juga kami diskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan HAM yang sedang kami tindak lanjuti," katanya.

Yusril juga mengatakan perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Disabilitas, Komnas Perempuan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Yusril, Kemenko Kumham Imipas saat ini sedang menyusun rumusan tentang sinkronisasi dan koordinasi kementerian/lembaga yang membidangi urusan HAM agar tidak terjadi tumpang tindih.

Pada pertemuan tersebut, Menko Yusril didampingi Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Deputi Bidang Koordinasi HAM Ibnu Chuldun, dan Deputi Bidang Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram.

Sedangkan Atnike hadir bersama Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Saurlin P. Siagian, dan Komisioner Mediasi Prabianto Mukti Wibowo.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membahas situasi hak asasi di Papua hingga fenomena deret tunggu dan komutasi hukuman mati saat beraudiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Komnas HAM dan Kemenko Kumham Imipas juga membicarakan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat, penghormatan dan perlindungan HAM dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta permasalahan orang tanpa kewarganegaraan.

"Kami ingin berkenalan sekaligus menguatkan koordinasi di bidang HAM yang menjadi tugas bersama sehingga kami juga hadir membawa beberapa isu serta rekomendasi terkait permasalahan tersebut," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Dalam pertemuan tersebut, Atnike juga menyoroti tugas dan fungsi antara Komnas HAM dan Kementerian HAM yang berada di bawah naungan Kemenko Kumham Imipas.

Menurut dia, perlu koordinasi dan sinkronisasi lebih lanjut dari Kemenko Kumham Imipas mengenai tugas dan fungsi Komnas HAM dan Kementerian HAM agar tidak menjadi kerancuan di masyarakat.

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan perlunya rapat koordinasi yang lebih besar dengan berbagai kementerian maupun lembaga terkait urusan hak asasi.

Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa seluruh hal yang disampaikan Ketua Komnas HAM akan ditampung dan dicarikan solusi bersama.

"Sampai saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Menteri HAM dan berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa masalah yang juga kami diskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan HAM yang sedang kami tindak lanjuti," katanya.

Yusril juga mengatakan perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Disabilitas, Komnas Perempuan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Yusril, Kemenko Kumham Imipas saat ini sedang menyusun rumusan tentang sinkronisasi dan koordinasi kementerian/lembaga yang membidangi urusan HAM agar tidak terjadi tumpang tindih.

Pada pertemuan tersebut, Menko Yusril didampingi Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Deputi Bidang Koordinasi HAM Ibnu Chuldun, dan Deputi Bidang Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram.

Sedangkan Atnike hadir bersama Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Saurlin P. Siagian, dan Komisioner Mediasi Prabianto Mukti Wibowo.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bengkulu (ANTARA) - Kantor Imigrasi Klas I Provinsi Bengkulu memastikan kelancaran layanan pengurusan paspor pemohon pada periode Haji 2025.

"Kami pastikan lancar pengurusan paspor untuk kebutuhan pemohon yang ke luar negeri, termasuk bagi jamaah calon haji (JCH)," kata Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Provinsi Bengkulu Bona Roy Simanungkalit, di Bengkulu, Kamis.

Menurut dia kuota harian layanan untuk pemohon yang disediakan Kantor Imigrasi Bengkulu yakni sebanyak 140 permohonan. Hal tersebut kata dia sudah sangat cukup untuk melayani masyarakat pemohon meskipun ada kemungkinan kenaikan jumlah permohonan untuk kebutuhan masyarakat yang akan berangkat ibadah haji dan umroh.

"Dari 140 kuota itu biasanya permohonan yang masuk setiap hari hanya 40-70 permohonan saja. Oleh karena itu tidak perlu khawatir akan ada lonjakan permohonan di periode penyelenggaraan haji," kata dia.

Selain itu, lanjut Bona calon jemaah bersama penyedia layanan keberangkatan haji umrah biasanya juga sudah mengatur jadwal pembuatan paspor, dan Kantor Imigrasi Bengkulu juga memberikan layanan kolektif jika terdapat permintaan pembuatan paspor seperti paspor jemaah calon haji dan umroh ketika dibutuhkan.

Yang paling penting, kata Bona demi kelancaran pengurusan paspor, para pemohon hendaknya menyiapkan seluruh kebutuhan dokumen yang diperlukan untuk penerbitan paspor.

Kemudian, pemohon memilih hari yang tepat, yang bisa diluangkan untuk proses perekaman sidik jari dan foto.

"Masyarakat saya pikir sudah tahu betul bagaimana mengatur waktu dan pihak dari biro jasa travel haji umroh juga sudah mengatur itu membantu masyarakat untuk jeli mencari waktu yang tepat. Imigrasi pastikan pelayanan pengurusan paspor untuk haji dan umroh itu maksimal, juga untuk kebutuhan lain," ujarnya.

"Indonesia yang dianugerahi kekayaan alam, sudah sejak dulu menjadi incaran negara-negara maju. Mulai dari datangnya VOC hingga penjajahan Belanda. Bahkan lanjut hingga saat ini melalui kolonialisme bentuk baru yang masuk melalui liberalisasi di semu

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak mahasiswa untuk kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Ajakan ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI yang bertema "Kembali ke UUD 1945 untuk menjaga Kebutuhan NKRI" di Surabaya, Kamis.

LaNyalla memahami aksi mahasiswa yang mengusung tagar "Indonesia Gelap" sebagai akumulasi kekecewaan dan menghormati pendapat mereka.

Namun, ia mengajak mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dalam melakukan koreksi terhadap kondisi Indonesia, terutama terkait penguatan konstitusi.

"Indonesia yang dianugerahi kekayaan alam, sudah sejak dulu menjadi incaran negara-negara maju. Mulai dari datangnya VOC hingga penjajahan Belanda. Bahkan lanjut hingga saat ini melalui kolonialisme bentuk baru yang masuk melalui liberalisasi di semua lini, baik politik maupun ekonomi yang dilakukan secara sistematis oleh para kapitalis neo-liberal yang memang wataknya predatorik," kata LaNyalla.

Ia menjelaskan bahwa setelah Perang Dunia II, negara-negara maju terus berupaya menguasai negara-negara yang baru merdeka, termasuk Indonesia, melalui strategi kolonialisme baru dengan paradigma Neo-Liberalisme.

LaNyalla mengungkapkan bahwa perubahan UUD 1945 melalui amandemen telah membawa sistem perekonomian Indonesia ke dalam "Daulat Pasar" dan sistem politik dengan pola "one man one vote", yang menurutnya tidak sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila.

"Ya ini hasilnya. Indonesia semakin terperosok dalam cengkeraman kapitalis. Sumber alam diangkut. Lalu produk jadi yang mereka olah di luar kembali masuk ke Indonesia. Lalu keuntungan mereka dimasukkan lagi ke Indonesia sebagai tawaran Utang dan Penanaman Modal Asing. Sehingga sejak reformasi Utang negara ini semakin besar, dan investasi asing ternyata tidak memberi dampak yang dirasakan rakyat. Karena terbukti, dana perlindungan sosial seperti Bansos dan subsidi lainnya semakin besar dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Ia mengajak mahasiswa untuk membaca kembali pemikiran para pendiri bangsa dan menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai sistem yang paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

"Karena itu saya mengajak semua elemen bangsa, untuk kita kembali ke Konstitusi asli, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Untuk kemudian kita benahi dan perkuat, agar tidak terulang lagi penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru," katanya.

Dalam dialog tersebut, LaNyalla sependapat dengan mahasiswa mengenai perlunya mengkritisi dan membenahi beberapa kebijakan pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis.

Ia juga mendukung pilihan pendidikan gratis daripada makan gratis.

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya, serta Plt. Ketua Umum Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, dan Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jatim, M. Agus Diah Muslim.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan dirinya sebagai warga negara akan taat pada proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seraya menambahkan dirinya merasa tak ada keterlibatan dalam kasus yang dituduhkan kepadanya.

Hasto juga merujuk hasil eksaminasi atas putusan perkara dimaksud, yang menunjukkan tak ada keterlibatannya dalam kasus itu. Oleh karena itu, Hasto memekikkan semangat perjuangan.

"Berdasarkan hasil eksaminasi oleh para ahli hukum, ahli pidana itu menunjukkan ya tidak ada keterlibatan saya,” kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Walau demikian, Hasto memilih tetap mengikuti proses hukum untuk menunjukkan teladan sebagai warga negara yang baik, sekaligus menunjukkan bagaimana perjuangan harus dilakukan.

“Tetapi sebagai warga negara yang baik, rompi oranye dan borgol ini adalah sebagai lambang dari perjuangan saya. Merdeka! Terima kasih," ujarnya.

Hasto menitip pesan kepada kader PDIP bahwa dirinya dalam kondisi sehat. Hasto menegaskan tetap semangat menjalani hari-hari dalam tahanan.

"Kepada seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan saya tegaskan bahwa saya dalam kondisi yang sangat sehat, penuh semangat. Dan ini bagian dari kristalisasi perjuangan. Karena Indonesia dibangun dengan cita-cita keadilan," ujar Hasto.

Penyidik KPK pada Kamis (20/2) malam melakukan penahanan terhadap Hasto selama 20 hari ke depan terhitung mulai 20 Februari hingga 11 Maret 2025 di Rutan KPK.

Penyidik KPK menerapkan perintangan penyidikan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa penyidik menerapkan pasal tersebut karena intervensi Hasto Kristiyanto menyebabkan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) komisi antirasuah dan buron hingga saat ini.

Ia menerangkan bahwa KPK pada tanggal 8 Januari 2020 tengah menggelar OTT terhadap pihak yang terlibat dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, salah satu target OTT tersebut adalah Harun Masiku.

Namun, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga Rumah Aspirasi di Jalan Sutan Syahrir No. 12 A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

"Atas perbuatan tersebut, menyebabkan HM tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini," kata Setyo.

Pada tanggal 6 Juni 2024, kata dia, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

"Dalam ponsel tersebut terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka HM yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK," ujarnya.

Penyidik KPK juga menemukan bahwa Hasto mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat dipanggil oleh KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit penyidikan perkara suap yang sedang berjalan.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Kita serahkan saja kasus hukum ini kepada penegak hukum tanpa ada intervensi dari sana-sini

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyatakan dukungannya terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan lembaga kejaksaan terkait kasus pengoplosan bahan bakar minyak jenis pertamax yang melibatkan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi dalam pernyataannya di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, menyatakan bahwa tindakan tegas ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memerangi korupsi di berbagai sektor.

"Dari pemerintah, kita mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan karena ini juga merupakan bagian dari yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yaitu memerangi korupsi," ujar Hasan dalam keterangan video yang diterima di Jakarta.

Hasan menambahkan bahwa pemerintah juga mendorong Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya agar menjadi perusahaan yang lebih baik, akuntabel, dan transparan.

"Bagaimanapun, Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia. Salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke jajaran Fortune 500," ujarnya.

Mengenai langkah-langkah awal yang perlu diambil, Hasan menyebutkan pentingnya perbaikan tata kelola, tidak hanya di Pertamina, tetapi di seluruh institusi negara dan badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut Hasan, Presiden Prabowo telah memulai langkah serupa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui efisiensi belanja dan hal tersebut juga perlu diterapkan di lingkungan BUMN.

"Jadi, ini langkah bersama lah, tentu mungkin akan ada kekagetan, ada keterkejutan, ketika misalnya proses bersih-bersih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini dijalankan. Tapi, ini kan kaget sebentarlah," kata Hasan.

Kalau kemudian semua bisa mengikuti gerak langkah yang diinginkan Presiden Prabowo dalam menjalankan amanah institusi dengan cara yang bertanggung jawab dan bebas dari korupsi, kata Hasan, kekagetan-kekagetan ini tidak akan lama.

"Jadi, kita akan mencapai keseimbangan baru secepatnya," katanya.

Mengenai proses hukum kasus ini, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan intervensi dan memercayakan sepenuhnya kepada penegak hukum.

"Kita serahkan saja kasus hukum ini kepada penegak hukum tanpa ada intervensi dari sana-sini dan kita yakin, kita percayakan penegakan hukum ini akan berlangsung jujur, adil, dan fair," ujarnya.

Hasan menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa semangat perbaikan harus terus dijaga di semua lini, tidak hanya di Pertamina, tetapi juga di berbagai institusi lainnya.

Kasus pengoplosan bahan bakar minyak mencuat setelah Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi yang melibatkan Pertamina Patra Niaga. Modus yang digunakan para pelaku adalah mengoplos impor minyak produk kilang dari RON 90 (setara pertalite) menjadi RON 92 (setara pertamax).

Namun, PT Pertamina membantah tudingan tersebut. Pertamina menegaskan tidak ada pengoplosan bahan bakar minyak pertamax dan memastikan kualitas pertamax sesuai dengan spesifikasi pemerintah, yakni RON 92.

Pernyataan ini kemudian diperkuat oleh klarifikasi dari Kejaksaan Agung yang menyebut tidak ada masalah pada kualitas pertamax di pasaran.

Kasus ini menjadi sorotan publik, seiring dengan upaya pemerintah dalam mendukung penegakan hukum dan perbaikan tata kelola di lingkungan BUMN, khususnya di Pertamina Patra Niaga.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

kami merasa perlu melakukan edukasi dan literasi bagaimana tentang bahayanya terpapar radikalisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menegaskan bahwa kolaborasi dan gotong royong dalam penanggulangan terorisme tetap dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan BNPT memiliki semboyan "Kolaboratif Dalam Penanggulangan Terorisme Yang Tercerahkan Dalam Keikhlasan."

"Jadi, apa pun kondisinya, kami gotong royong saja, kolaborasi, karena BNPT bertugas mengoordinasikan penanggulangan terorisme ini," kata Eddy saat ditemui usai acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Ia mengerti dan memahami bahwa negara harus melakukan efisiensi anggaran agar masyarakat, pemerintah, maupun ekonomi Indonesia bisa lebih baik dan sejahtera ke depannya.

Eddy mengatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengamanatkan pemerintah melalui BNPT wajib melakukan pencegahan terhadap tindakan pidana terorisme.

Ia menuturkan pencegahan tersebut dilakukan melalui tiga langkah, yakni kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.

Salah satu upaya kesiapsiagaan nasional dan kontraradikalisasi dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kepada masyarakat yang rentan terpapar radikalisme.

"Kepada masyarakat yang kira-kira akan terpapar ini, kami merasa perlu melakukan edukasi dan literasi bagaimana tentang bahayanya terpapar radikalisme," ujarnya.

Sementara itu, upaya deradikalisasi dilakukan dengan pembinaan kepada mantan narapidana terorisme maupun orang atau kelompok yang sudah terpapar radikalisme.

Berbagai langkah deradikalisasi tersebut, kata Eddy, dilakukan bekerja sama dengan kementerian/lembaga, TNI, Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya.

BNPT menyetujui rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025, yakni efisiensi sebesar Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp428,56 miliar.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran kementerian/lembaga diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,59 triliun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Nama Japto Soerjosoemarno mencuat seiring dengan penggeledahan rumahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi dan penerimaan gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

KPK pun menyita sejumlah barang bukti dari rumah Japto, termasuk 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, serta dokumen dan barang bukti elektronik lain,

Pada Rabu (26/2), Japto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan didampingi oleh empat orang penasihat hukumnya.

Profil Japto Soerjosoemarno

Japto Soerjosoemarno atau Kanjeng Pangeran Haryo Japto Soelistio Soerjosoemarno adalah salah satu tokoh pemuda di Indonesia yang lahir pada 16 Desember 1949.

Lebih dikenal dengan nama Japto, ia telah lama menjadi figur dalam organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila.

Japto Soerjosoemarno merupakan anak dari pasangan Mayor Jenderal (Purn.) Ir. Kanjeng Pangeran Haryo Soetarjo Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius. Ia juga merupakan adik dari artis terkenal, Marini Soerjosoemarno.

Ia berasal dari keturunan darah Belanda dan keluarga Mangkunegaran Solo, perpaduan Eropa dan Jawa ada dalam garis keturunannya.

Dalam kehidupan pribadinya, ia menikah dengan Retno Suciati dan dikaruniai tiga orang anak.

Salah satu putranya, Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno, menikah dengan aktris Yasmine Wildblood.

Jejak karir JaptoSoerjosoemarno

Nama Japto identik dengan Pemuda Pancasila. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila sejak Musyawarah Besar (Mubes) III di Cibubur pada tahun 1981.

​​​​​​Dalam Musyawarah Pemuda Pancasila IX yang berlangsung di Batu, Malang, pada tahun 2014, ia kembali dipercaya menjabat sebagai Ketua MPN Pemuda Pancasila untuk periode 2019.

Ia merupakan satu-satunya figur utama dalam organisasi tersebut yang telah menduduki posisi kepemimpinan tertinggi selama lebih dari tiga dekade atau 30 tahun.

Selain perannya di Pemuda Pancasila, Japto juga aktif di berbagai organisasi lain, termasuk Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI (FKPPI), organisasi anggota putra-putri dari purnawirawan TNI dan Polri.

Dalam dunia politiknya, pada 1 Juni 2001 Japto merupakan pendiri Partai Patriot Pancasila, yang pada tahun 2009 berubah menjadi Partai Patriot. Ia pun menduduki posisi sebagai Ketua Umum DPP Partai Patriot.

Pada tahun 2010, Japto pernah terpilih sebagai Direktur Utama TPI (Televisi Pendidikan Indonesia), yang ditunjuk langsung oleh Siti Hardiyati Roekmana atau Mba Tutut, anak dari Presiden Soeharto.

​​​​​​Lalu, pada tahun 2023 Japto terpilih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PGI) untuk periode 2023-2027. Pengukuhannya berlangsung dalam Musyawarah Nasional (Munas) 2023 yang diselenggarakan di Intercontinental Jakarta Pondok Indah pada Selasa, 21 Februari 2023.

Pada Pemilihan Presiden 2024, Japto pun bergabung dalam Tim Nasional (Timnas) AMIN sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat, yang bertugas mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

​​​​​Selain itu, Japto juga bergabung dalam World Wildlife Fund (WWF) dalam pelestarian satwa. Namun, ia juga dikenal sebagai sosok yang memiliki hobi berburu. Ia bahkan memiliki koleksi trophy dari "Big Five" di Afrika dan berbagai binatang yang dikoleksi di rumahnya.

Selain berburu, Japto juga gemar bermain golf bersama kolega-koleganya.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pihaknya terus memberi edukasi kepada masyarakat umum untuk bisa menerima kembali narapidana terorisme (napiter).

Edukasi, kata dia, dilakukan secara gabungan melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Daerah Luar Lembaga Pemasyarakatan.

"Isinya ada TNI, Polri, hingga Kementerian Sosial," ujar Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Selain edukasi, kata dia, tim dari BNPT juga akan mengantar napiter yang sudah bebas dari hukuman untuk pulang ke rumahnya agar disaksikan dan diterima oleh masyarakat.

Tak hanya tim dari BNPT, sambung dia, kepulangan napiter yang sudah selesai menjalani hukuman juga akan dikawal oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), Komandan Rayon Militer (Danramil), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas), dan tokoh masyarakat.

Dirinya menyebutkan hal yang sama berlaku pula terhadap warga negara Indonesia (WNI) terasosiasi dalam pejuang teroris asing atau foreign terrorist fighters (FTF) yang dideportasi dari Turki pada akhir tahun 2024, dengan tujuan bergabung ke Suriah.

Setelah menjalani pembinaan dan rehabilitasi, para WNI tersebut juga akan dikawal saat pulang ke rumah. Masyarakat di sekitar rumahnya pun akan diberikan edukasi agar bisa menerima para WNI itu.

Eddy menjelaskan sebanyak 14 WNI tersebut saat ini sedang berada di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dibina dengan materi wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan dengan melibatkan ahli psikologi dan ahli agama

"Jadi setelah kami bina, sekarang mereka ada di Kemensos," ucap dia.

Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menerima para WNI terasosiasi FTF di Suriah maupun negara lain yang dideportasi untuk dibina di Tanah Air tanpa persyaratan tertentu.

Kendati demikian, BNPT tetap akan mengidentifikasi terlebih dahulu para WNI itu sebelum masuk ke Indonesia guna mencari informasi keterlibatan dalam tindak pidana terorisme.

Apabila WNI yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana terorisme, akan langsung ditangani oleh Detasemen Khusus 88 Anti/Teror Polri, namun jika hanya merupakan korban atau keluarganya menjadi korban di Suriah, maka akan dibina secara terpadu oleh BNPT.

"Pada intinya Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengamanatkan bahwa setiap WNI wajib dilindungi," tutur Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025