Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta kepada pemerintah agar kondisi berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dievaluasi buntut kasus puluhan narapidana yang kabur dari Lapas Kutacane, Aceh, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, masalah-masalah di lapas terjadi karena kondisinya kelebihan kapasitas.

"Karena kan peristiwa seperti ini bukan peristiwa yang kemarin (saja), oleh satu program yang kemarin kemudian terjadi hari ini. Tapi kan sudah lama begini," kata Mafirion di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa Komisi XIII DPR juga sudah beberapa kali meminta kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar evaluasi itu dilakukan secara perlahan.

Dia mengungkapkan bahwa masalah kelebihan kapasitas itu biasanya terdapat perbedaan antara narapidana dengan petugas penjaga penjara. Misalnya seharusnya kapasitas 300 orang narapidana dijaga oleh 50 petugas, tetapi kini jumlah narapidana mencapai 1.000 orang dengan jumlah petugas yang sama.

Selain itu, dia mengatakan saat ini sudah saatnya bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengevaluasi lapas yang sudah tidak layak digunakan.

Terkait kasus di Aceh, dia mengatakan bahwa Lapas Kutacane memiliki lahan yang kecil sehingga harus dievaluasi.

"Pesan kita, yang kabur itu harus bisa ditangkap lagi. Kan banyak alasan juga, alasannya karena mereka tidak ada bilik asrama, ya macam macam lah alasannya, kan orang ditahan itu memang macam macam alasannya untuk bisa bebas," kata dia.

Sebelumnya pada Senin (10/3), puluhan warga binaan atau narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dilaporkan kabur. Aksi tersebut pun terekam dalam video yang beredar di media sosial.

Polda Aceh pun kini sudah mengerahkan satu peleton aparat untuk menjaga keamanan di Lapas Kutacane, serta mengerahkan personel lainnya untuk mengejar para narapidana yang masih melarikan diri.

Dari 52 narapidana yang kabur, sebanyak 16 orang sudah diamankan dan saat ini ditahan di Mapolres Aceh Tenggara. Sedangkan sisanya 36 narapidana masih dalam pencarian.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bengkayang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Barat (Kalbar) Teguh Wibowo ikut panen ikan patin hasil budi daya warga binaan permasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas llB Bengkayang.

"Budi daya ikan air tawar jenis patin merupakan salah satu pembinaan kemandirian bagi warga binaan Rutan Kelas IIB Bengkayang. Panen Raya ikan air tawar ini adalah upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pembinaan mandiri di lingkungan pemasyarakatan," ujarnya di Bengkayang, Rabu.

Ia mengatakan budi daya ikan patin di Rutan Kelas llB Bengkayang membuahkan hasil sebanyak 20 kilogram. Budi daya ikan air tawar bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pangan, juga membina kemandirian warga binaan serta menjadi keterampilan masa depan dari kolam sebagai peluang baru.

"Setelah mereka keluar dari rutan dan kembali ke masyarakat, mereka ada harapan dan peluang kemandirian, karena sudah memiliki keterampilan," ujarnya.

Selain itu, warga binaan harus dapat berkontribusi dan menciptakan ketahanan pangan lewat keterampilan yang sudah ada.

“Panen raya hasil budi daya ikan di lingkungan pemasyarakatan bukti nyata bagi warga binaan supaya terus berkarya dan tetap produktif ," ujarnya.

Program ini, katanya, tidak hanya memastikan ketersediaan pangan di dalam Rutan, tetapi keterampilan harus dimiliki warga binaan.

“Ini langkah nyata menuju rehabilitasi, akan menjadi bekal penting ketika warga binaan bebas. Dengan ilmu dan pengalaman yang dimiliki, mereka akan mendapat peluang besar untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan mandiri,” ujarnya.

Dia berharap kegiatan ini dapat menjadi bukti bahwa pemasyarakatan di Kalbar berkomitmen penuh dalam mendukung ketahanan pangan, yaitu dengan memberdayakan keterampilan warga binaan.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas llB Bengkayang Keynes menuturkan kegiatan tersebut selaras dengan 13 program akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu memberdayakan warga binaan untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan.

Ia menegaskan akan terus berkomitmen mengembangkan program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan agar berdampak semakin luas.

“Kami berharap program ini dapat terus berkembang dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Ke depan fokus kita bukan hanya pada panen ikan patin, tetapi akan memperluas ke berbagai komoditas lainnya," ujarnya.

Dengan hasil panen ini, lanjutnya, akan memberikan dampak ekonomi bagi warga binaan dan masyarakat luar.

Kediri (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kediri, Jawa Timur, memperkuat pembinaan kerohanian warga binaan pemasyarakatan (WPB) yang digelar, khususnya di bulan Ramadhan 2025.

Kalapas Kelas II A Kediri Solichin mengemukakan selama bulan Ramadhan ada beragam kegiatan kerohanian. Momentum Ramadhan adalah momen istimewa bagi WBP untuk memperbaiki diri melalui pembinaan kerohanian.

“Kami ingin warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga mendapatkan pembelajaran berharga untuk menjadi pribadi yang lebih baik," katanya di Kediri, Rabu.

Ia menambahkan di bulan Ramadhan ini sekaligus menjadi bulan untuk memperbaiki diri, sehingga saat nanti mereka keluar dari Lapas bisa lebih siap mental.

"Melalui pembinaan ini, kami berharap mereka memiliki mental yang lebih kuat dan spiritualitas yang lebih baik,” ujar Solichin.

Adapun pembinaan kerohanian bagi warga binaan pemasyarakatan tersebut berlangsung di Masjid At-Taubah Lapas Kediri.

Selama Ramadhan, Lapas menghadirkan 15 guru mengaji dari kamar santri Pondok At-Taubah Lapas Kediri untuk memberikan tausiah dan bimbingan ibadah. Mereka memberikan pendampingan dalam beribadah seperti tadarus kitab suci Al Quran.

Sedangkan untuk peserta mengaji jumlahnya bergilir dari 30 orang hingga 50 orang WBP per sesi sesuai pembagian kamar.

WBP tersebut mengikuti kajian keagamaan, pembacaan ayat suci Al Quran, serta diskusi interaktif tentang nilai-nilai Islam. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan teratur sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.

Program ini, kata dia, tidak hanya menanamkan kesadaran moral, tetapi juga memberikan bekal spiritual agar mereka lebih siap kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik.

Saat mengikuti kajian, warga binaan juga mengenakan baju Muslim. Untuk yang perempuan mengenakan kerudung dan baju panjang, sedangkan yang laki-laki mengenakan sarung maupun baju panjang lainnya dan peci.

Warga binaan juga antusias mengikuti kegiatan tersebut. WBP yang ikut kegiatan tersebut merasa Ramadhan tahun ini lebih bermakna dengan adanya pembinaan yang intensif.

Selain itu, warga binaan juga mengaku lebih tenang, introspektif dan optimistis dalam menjalani masa pembinaan.

"Lapas Kediri berkomitmen untuk terus menghadirkan program serupa secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial," kata Solichin.

Banda Aceh (ANTARA) - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin, mendesak aparat penegak hukum (APH) mengungkap motif sebenarnya di balik kaburnya 52 narapidana (napi) dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara.

“Aparat harus mengungkap apakah pelarian ini murni karena kelalaian petugas, atau ada faktor struktural atau pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan," kata Tgk Muharuddin, di Banda Aceh, Rabu.

Sebelumnya diberitakan, puluhan warga binaan atau narapidana Lembaga Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Senin (10/3) jelang berbuka puasa.

Dirinya menegaskan, investigasi harus mencakup tiga aspek krusial, yakni kebutuhan napi yang tidak terpenuhi, dugaan penyimpangan anggaran, dan potensi kelalaian petugas.

Kasus ini, kata dia, tidak bisa dilihat sekedar pelarian biasa, aparat perlu menelisik akar masalahnya, apakah ada pengabaian hak-hak dasar warga binaan, kelemahan sistem pengamanan, dugaan penyimpangan dana seperti laporan aktivis lokal setempat. Semua harus dijawab tuntas.

Tgk Muharuddin menegaskan bahwa investigasi juga tidak boleh berhenti pada pencarian narapidana yang masih dalam pengejaran semata. Melainkan harus diungkap secara menyeluruh.

Ia menambahkan, terkait adanya tuntutan bilik asmara seperti yang diungkap Kalapas setempat juga harus menjadi perhatian serius.

“Ini indikator bahwa kebutuhan dasar napi diabaikan. Jika fasilitas layak tersedia, mungkin pelarian bisa dicegah,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga meminta evaluasi sistem pengamanan Lapas, termasuk penambahan jumlah petugas dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

“Jangan sampai kejadian ini terulang karena ketidaksiapan kita,” demikian Tgk Muharuddin.

Sebagai informasi, Polda Aceh menyatakan bahwa dari 52 narapidana yang melarikan diri dari lapas tersebut, 16 orang diantaranya sudah ditangkap kembali.

Belasan narapidana tersebut kini telah diamankan di Polres Aceh Tenggara. Sisanya, 36 narapidana masih dalam pencarian.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro soal Presiden Prabowo Subianto alergi dengan demonstrasi.

"Kalau pernyataan sepihak, enggak usah percaya. Enggak usah percaya sepanjang tidak ada cover both side (berimbang), enggak usah percaya," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Ia lantas menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki masalah dengan demonstrasi yang dilakukan warga negara Indonesia.

"Demonstrasi kan parlemen jalanan. Ya boleh dong. Emang kenapa enggak boleh? Alergi? Kok alergi?" kata Pigai.

Selain itu, sebagai orang yang menjadi bagian dari perjalan politik Presiden Prabowo, ia menegaskan bahwa Presiden tidak alergi dengan demonstrasi.

"Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa aja. Demonstrasi ya, apalagi (melaporkan warga, red) demonstrasi," jelasnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam wawancara khusus yang dilakukan oleh salah satu media nasional yang ditayangkan pada Jumat (7/3), mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo alergi terhadap demo.

Satryo menyampaikan pernyataan tersebut merujuk demo terhadap dirinya di Kementerian Diktisaintek dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal.

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman menekankan pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta transparansi dalam implementasi kebijakan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) untuk mencegah terjadinya maladministrasi.

Dalam pertemuan dengan PT Pertamina Patra Niaga di Jakarta (11/3), Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan oleh badan usaha, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

"Hal ini penting guna menghindari adanya potensi mala-administrasi yang dapat merugikan masyarakat," ujar Yeka, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ombudsman juga menyoroti perlunya penguatan tata kelola dalam proses pengadaan dan distribusi BBM guna memastikan kelancaran suplai dan ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Yeka menekankan bahwa keterbukaan informasi dan pengawasan publik sangat diperlukan dalam setiap tahapan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Sejalan dengan isu yang sedang menjadi perhatian publik, Ombudsman secara tegas menekankan bahwa Pertamina Patra Niaga harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan karena hal tersebut sangat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap Pertamina.

"Proses pengadaan BBM juga menjadi aspek yang sangat penting untuk disoroti dan dibenahi guna mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa mendatang," ucapnya.

Proses pengadaan BBM juga menjadi aspek yang sangat penting untuk disoroti dan dibenahi guna mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa mendatang

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman menekankan pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta transparansi dalam implementasi kebijakan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) untuk mencegah terjadinya mala-administrasi.

Dalam pertemuan dengan PT Pertamina Patra Niaga di Jakarta (11/3), Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan oleh badan usaha, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

"Hal ini penting guna menghindari adanya potensi mala-administrasi yang dapat merugikan masyarakat," ujar Yeka, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ombudsman juga menyoroti perlunya penguatan tata kelola dalam proses pengadaan dan distribusi BBM guna memastikan kelancaran suplai dan ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Yeka menekankan bahwa keterbukaan informasi dan pengawasan publik sangat diperlukan dalam setiap tahapan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Sejalan dengan isu yang sedang menjadi perhatian publik, Ombudsman secara tegas menekankan bahwa Pertamina Patra Niaga harus lebih berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan karena hal tersebut sangat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap Pertamina.

"Proses pengadaan BBM juga menjadi aspek yang sangat penting untuk disoroti dan dibenahi guna mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa mendatang," ucap dia.

Dengan adanya pertemuan tersebut, Ombudsman berharap dapat terus mengawal kebijakan publik agar berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), sehingga mampu menciptakan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Menanggapi, Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Ombudsman dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BBM, serta terus melakukan evaluasi kebijakan demi kepentingan masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola good governance yang baik di dalam Pertamina Group," ujar Direktur Manajemen Risiko Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo dalam pertemuan itu.

Pertemuan Ombudsman dengan Pertamina Patra Niaga dilakukan guna membahas isu yang sedang menjadi perhatian publik terkait permasalahan dalam pengadaan BBM.

Dalam kesempatan yang sama turut dibahas mengenai isu penyaluran elpiji (Liquefied Petroleum Gas/LPG) yang berlangsung di tengah masyarakat, sebab kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang mengandalkan pengecer dalam mendapatkan elpiji, yang dianggap memudahkan.

Namun di sisi lain, pola distribusi tersebut dinilai juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal ketersediaan dan kestabilan harga elpiji di tingkat konsumen.

Untuk itu, Ombudsman ingin memastikan keberlanjutan pendataan yang saat ini sedang dilakukan oleh Pertamina guna meningkatkan efektivitas distribusi serta memastikan subsidi elpiji dapat tepat sasaran.

Turut hadir dalam pertemuan, yakni Komisaris Utama Pertamina Patra Niaga Ego Syahrial, Vice President Risk Strategy dan Governance Pertamina Patra Niaga Edo Prihandika, Manager Fuel Channel Pertamina Patra Niaga Mardian, dan Manager Stakeholder Relation Pertamina Patra Niaga Sri Nur Hidayati.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Setiap individu memiliki hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh hukum. Namun, dalam beberapa kasus, hak-hak tersebut dilanggar secara sistematis dan berdampak luas.

Pelanggaran HAM berat merupakan bentuk pelanggaran yang paling serius karena melibatkan tindakan yang terencana, meluas, dan sering kali dilakukan oleh negara atau kelompok tertentu terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat serta bagaimana karakteristiknya berbeda dari bentuk pelanggaran HAM lainnya.

Definisi HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, atau status sosial. Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan bahwa:

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Dengan demikian, HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. HAM mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan berbagai hak lainnya yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat.

Definisi pelanggaran HAM Berat

Secara yuridis, Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mendefinisikan pelanggaran HAM berat sebagai tindakan serius yang mencakup:

• Pembunuhan massal (genosida)
• Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing)
• Penyiksaan
• Penghilangan orang secara paksa
• Perbudakan
• Diskriminasi yang dilakukan secara sistematis

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat terdiri dari dua kategori utama, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM Berat

1. Kejahatan genosida

Kejahatan genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok berdasarkan kebangsaan, ras, etnis, atau agama, dengan cara:

• Membunuh anggota kelompok
• Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat
• Menciptakan kondisi kehidupan yang dapat menyebabkan kehancuran fisik kelompok secara keseluruhan atau sebagian
• Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut
• Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Bentuknya meliputi:

• Pembunuhan
• Pemusnahan, termasuk tindakan yang menyebabkan penderitaan berat, seperti penghambatan suplai makanan dan obat-obatan
• Perbudakan, termasuk perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak
• Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
• Perampasan kebebasan secara sewenang-wenang
• Penyiksaan, baik fisik maupun mental
• Kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, sterilisasi paksa, dan eksploitasi seksual lainnya
• Penganiayaan terhadap kelompok tertentu berdasarkan politik, ras, kebangsaan, agama, atau faktor lain yang diakui dalam hukum internasional
• Penghilangan orang secara paksa, yaitu penangkapan atau penculikan yang dilakukan oleh negara atau kelompok dengan dukungan negara, tanpa informasi yang jelas tentang keberadaan korban
• Kejahatan apartheid, yaitu penindasan dan dominasi sistematis oleh suatu kelompok ras terhadap kelompok ras lain dalam suatu rezim kelembagaan

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Baturaja (ANTARA) - Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan meningkatkan razia kamar hunian warga binaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah.

Kepala Rutan Baturaja, Abdul Hamid di Baturaja, Rabu mengatakan bahwa giat tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi sedini mungkin terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkoba di dalam rutan.

Razia tersebut dilakukan di seluruh kamar warga binaan hingga menjelang Lebaran untuk memastikan tidak ada benda terlarang masuk ke area rutan setempat.

"Karena biasanya mendekati Lebaran banyak barang terlarang seperti narkoba masuk ke dalam rutan," katanya.

Oleh sebab itu, untuk memastikan area rutan steril dari benda terlarang tersebut razia rutin ditingkatkan secara berkala dengan melibatkan tim gabungan dari pihak terkait.

Seperti razia yang dilakukan pada Senin (10/3/2025) pihaknya menyita sejumlah barang terlarang seperti telepon genggam, charger, sendok besi, gunting, serta beberapa benda lainnya yang berpotensi mengganggu keamanan.

"Petugas juga membongkar tirai di beberapa kamar hunian yang dapat menghambat kontrol keamanan. Untuk barang-barang yang ditemukan langsung diinventarisasi dan akan dimusnahkan sesuai prosedur," tegasnya.

Usai penggeledahan, lanjut dia, Rutan Baturaja juga melaksanakan tes urine terhadap tiga orang petugas dan 13 warga binaan sebagai bagian dari tindak lanjut Program Akselerasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya di bidang pemasyarakatan.

"Hasilnya, seluruh peserta tes dinyatakan bersih dari narkoba," ujarnya.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Manila (ANTARA) - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menegaskan bahwa penahanan mantan presiden Rodrigo Duterte dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan mengacu pada permintaan Interpol yang melaksanakan perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

"Kami mengikuti semua prosedur hukum yang diperlukan. Saya yakin jika diteliti lebih lanjut, pasti prosesnya sudah tepat dan benar," kata Marcos dalam konferensi pers, Selasa (11/3).

Meski menegaskan bahwa Filipina tak akan bekerja sama dengan ICC, Marcos menyatakan bahwa ada "dasar yang sangat baik" untuk memenuhi perintah penangkapan ICC terhadap Duterte.

"Ada permintaan kepada pemerintah Filipina dari Interpol untuk melaksanakan perintah penangkapan dan, tentu saja, kami memenuhi komitmen terhadap Interpol," kata dia.

"Kami melakukannya bukan karena perintah tersebut berasal dari ICC. Kami melakukannya karena diminta Interpol," ucap Presiden Filipina, sembari membantah ada motif politik dari penangkapan Duterte.

Ia menjelaskan, kasus yang menjerat Duterte dimulai pada 2017, ketika Filipina masih menjadi anggota ICC dan Duterte masih menjadi presiden. "Jadi, saya tak melihat adanya persekusi politik di sini karena kasusnya pun terjadi sebelum saya muncul," kata dia.

Marcos kemudian memastikan adanya "salinan fisik" perintah penahanan Duterte dan berjanji akan merilisnya kepada publik demi transparansi.​​​​​​​​​​​​​​

Duterte ditangkap kepolisian Filipina pada Selasa pagi waktu setempat saat tiba di Bandara Internasional Ninoy Aquino Manila dari Hong Kong, kemudian ia dibawa ke Pangkalan Udara Villamor.

Menurut pernyataan Kantor Komunikasi Presiden Filipina, Interpol Manila pada Selasa pagi menerima salinan resmi surat perintah penahanan Duterte dari ICC.

Surat perintah tersebut ditandatangani oleh Hakim ICC Julia Antoanella Motoc, Sophie Alapini-Gansou, dan Maria del Socorro Flores Liera pada 7 Maret.

Penyelidikan ICC terhadap Duterte berkutat pada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait pembunuhan orang-orang dalam perang melawan narkoba yang dilakukannya semasa menjadi Wali Kota Davao City dan kemudian Presiden Filipina.

Meski Filipina menarik diri dari ICC pada Maret 2019, pengadilan tersebut bersikukuh masih memiliki kewenangan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM tersebut karena terjadi semasa Filipina masih menjadi negara penandatangan Statuta Roma dari 2011 hingga 2019.

Sementara itu, Duterte telah diterbangkan dengan pesawat sewaan ke Den Haag, Belanda pada Selasa malam untuk diadili di hadapan ICC.

Sumber: PNA-OANA

​​​​​​​

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa militerisme seperti pada masa Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi saat ini.

"Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Pemerintahan sipil berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendirikan partai politik, yang pada Pemilu 2024 menjadi salah satu peraih suara terbanyak melalui proses demokrasi.

"Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih)," ujarnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo melalui misi Astacita turut mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia.

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sukabumi bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menggelar bedah buku tentang Islam dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang diikuti peserta dari perwakilan mahasiswa di se-wilayah Sukabumi, Jabar pada Selasa.

"Bedah buku kaitan antara hukum Islam dengan HHI kontemporer hingga saat ini belum banyak dilirik dan digali menjadi sebuah bahasan diskusi terutama di kalangan mahasiswa." kata Manager Program Global Affairs ICRC Jakarta Novriantoni Kaharudin di Sukabumi, Selasa.

Menurut Novriantoni, topik diskusi ini sangat penting dan menarik sebagai ajang edukasi, sehingga bisa menguatkan konvergensi antara hukum perang modern dengan khazanah keislaman

Pihaknya mengapresiasi inisiasi yang dilakukan PMI Kota Sukabumi yang menggelar bedah buku ini yang diharapkan para peserta bisa memahami tentang HHI serta meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap hukum untuk menjaga martabat dan kehormatan umat manusia khususnya saat dalam kondisi konflik.

Di tempat yang sama, Cooperation Officer ICRC Jakarta Freddy Nggadas menambahkan bedah buku ini sebagai salah satu penyebarluasan pemahaman tentang HHI yang merupakan mandat penting ICRC dalam meningkat informasi tentang aturan hukum ini ke berbagai kalangan seperti mahasiswa

Dalam kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua PMI Kota Sukabumi Suranto Sumowiryo yang juga dihadiri Kasub Biro Hukum, Organisasi Perencanaan Evaluasi dan Hukum PMI Pusat Annisa Letisia sebagai narasumber.