Saya meminta Mabes TNI mengevaluasinya. Karena kasus-kasus seperti ini sering terjadi dan berulang

Banda Aceh (ANTARA) - Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage meminta penegakan hukum terkait kasus penembakan warga Aceh Utara yang diduga dilakukan oknum TNI AL benar-benar dapat memberikan keadilan kepada korban dan harus berjalan transparan.

"Saya sebagai senator Aceh meminta agar kasus ini benar-benar transparan dan keadilan benar-benar diberikan kepada almarhum. Apalagi saya dengar almarhum mempunyai tiga anak yang masih kecil-kecil," kata Azhari Cage dalam keterangannya, di Banda Aceh, Selasa.

Sebelumnya, salah seorang warga asal Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara, Aceh Utara Hasfiani alias Imam menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AL berinisial DI dengan pangkat kelasi dua (Kld).

Korban diketahui berprofesi sebagai agen mobil. Jasadnya, ditemukan dalam karung di kawasan KM 30 Gunung Salak Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara.

Saat ini, terduga tersangka telah ditahan oleh Pomal setempat, dan proses penyelidikan dan penyidikan masih dilakukan oleh polisi militer Angkatan Laut.

Azhari mengutuk keras tindakan oknum TNI AL yang diduga telah menembak hingga menghilangkan nyawa salah seorang warga di Aceh Utara tersebut.

"Sangat menyakitkan, merebut harta korban dan memasukkan korban dalam karung serta dilakukan dalam bulan Ramadhan, ini sangat terkutuk dan biadab," ujarnya.

Azhari mengatakan, permasalahan bos rental mobil Tangerang belum selesai. Tetapi, kini sudah berlanjut lagi dengan agen mobil di Aceh.

Seharusnya, kata dia, warga sipil itu mendapat perlindungan dari TNI, bukan malah menghilangkan nyawa mereka. Apa yang dilakukan oknum TNI tersebut membuka luka lama masyarakat Aceh waktu konflik dulu. Apalagi, korban dibunuh dan dibuang di Gunung Salak, ini membangkitkan kembali luka lama.

Dengan terulangnya kasus dugaan perampasan mobil oleh oknum TNI AL, selaku senator perwakilan Aceh dirinya meminta Mabes TNI untuk mengevaluasi penggunaan senjata oleh anggotanya.

"Saya meminta Mabes TNI mengevaluasinya. Karena kasus-kasus seperti ini sering terjadi dan berulang," kata Azhari Cage.

Sebagai informasi, dalam konferensi pers, Senin (17/3), Dandenpomal Lanal Lhokseumawe, Mayor Laut (PM) Anggiat Napitupulu telah menegaskan bahwa proses hukum terkait kasus penembakan warga diduga oleh oknum anggota TNI AL tersebut akan diproses secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi.

"Kami berjanji bahwa terduga pelaku nantinya akan diberikan sanksi dan hukuman yang seberat-beratnya sesuai perbuatan dilakukan oleh pelaku," kata Mayor Laut (PM) Anggiat Napitupulu.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal landasan hukum penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta.

"Berkat imbauan Presiden Prabowo Subianto sangat banyak perusahaan yang bekerja sama dan juga yayasan, dan juga organisasi, seperti Kadin, seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, dan beberapa perusahaan besar yang sudah mulai mempercayakan CSR-nya untuk merenovasi rumah dan membangun rumah," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP selanjutnya berkoordinasi dengan komisi antirasuah soal landasan hukum pelaksanaan program tersebut dan memastikan bahwa penyaluran CSR swasta oleh Kementerian PKP mempunyai landasan hukum yang sah.

"Dan ini jadi ada suatu kepastian hukum, bahwa itu bisa dilakukan sesudah hari ini kami mendapatkan arahan yang jelas, clear dan tegas dari KPK," ujarnya.

Selain soal pekerjaan pembangunan dan perbaikan rumah, dalam kunjungan tersebut Maruarar juga membahas soal ketepatan data bantuan sosial bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga membahas soal ketepatan dan akurasi data penyaluran bantuan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta rumah dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan, Sumatera Utara, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan di media sosial dan media online mengenai meninggalnya seorang tahanan bernama Muhammad Khadafi.

“Kami menegaskan bahwa informasi yang beredar perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujar Kasi Intelijen Kejari Belawan Daniel Setiawan Barus ketika dihubungi dari Medan, Selasa (18/3).

Daniel menyampaikan bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Daniel Aritonang, terdakwa Muhammad Khadafi meninggal dunia pada Senin, 17 Maret 2025, sekitar pukul 09.21 WIB di Rumah Sakit Bandung, Medan.

“Berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit, penyebab kematian terdakwa adalah gagal nafas,” ujar dia.

Daniel menyebutkan terdakwa Muhammad Khadafi sebelumnya bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya, yakni Rojali dan Putra Ramadhan (masing-masing berkas terpisah), didakwa atas kasus narkotika jenis sabu-sabu dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Terdakwa telah menjalani dua kali persidangan, yakni tanggal 10 Maret 2025 dengan agenda pembacaan dakwaan dan tanggal 14 Maret 2025. Hadir sebagai saksi dalam sidang terdakwa adalah Rojali dan Putra Ramadhan,” ucap dia.

Dalam persidangan terakhirnya, lanjut dia, terdakwa Muhammad Khadafi sempat ditanya oleh majelis hakim mengenai kondisi kesehatannya.

“Terdakwa ketika itu di persidangan menjawab bahwa dirinya dalam keadaan sehat,” sebut Daniel.

Pihaknya menjelaskan bahwa sejak perkara ini diserahkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada 12 Februari 2025, seluruh proses hukum telah berjalan sesuai prosedur.

“Perkara ini kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan pada 19 Februari 2025, dan penahanan terdakwa sepenuhnya berada di bawah wewenang majelis hakim sesuai KUHAP,” jelas dia.

Kapasitas jaksa, lanjut dia, sebatas melaksanakan penetapan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

“Segala keputusan mengenai penahanan dan perawatan terdakwa ada di tangan majelis hakim,” ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Muhammad Khadafi dan Kasi Pidum Kejari Belawan Yogi Fransis Taufik telah melayat ke rumah duka dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga.

“Dengan klarifikasi ini, kami berharap masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai kasus ini dan masyarakat diimbau untuk tidak mudah termakan isu-isu yang belum tentu benar. Semua proses hukum berjalan sesuai aturan dan hak-hak terdakwa tetap diperhatikan,” jelasnya

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan ketegasan penegakan hukum terhadap oknum TNI yang diduga menembak tiga anggota polisi saat menggerebek sabung ayam di Way Kanan, Lampung, merupakan langkah krusial menjaga wibawa institusi dan kepercayaan publik.

"Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku, terutama jika melibatkan oknum aparat adalah langkah krusial untuk menjaga wibawa institusi dan kepercayaan publik," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selain itu, kata dia, dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas ilegal seperti perjudian menekankan pentingnya koordinasi dan pengawasan internal yang ketat antara institusi penegak hukum.

"Insiden ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi personel penegak hukum saat menjalankan tugas, termasuk penyediaan peralatan pelindung dan pelatihan taktis yang memadai," ujarnya.

Dia pun berharap ada evaluasi internal di institusi TNI guna mencegah keterlibatan anggotanya dalam aktivitas ilegal di masa mendatang.

"Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan profesionalisme aparat negara dalam menjalankan tugasnya," ucapnya.

Dia juga meminta TNI dan Polri untuk bekerja sama dalam menginvestigasi kasus tersebut demi memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dia menekankan pentingnya investigasi menyeluruh untuk memastikan keadilan bagi para korban.

"Pelaku yang terlibat dalam tindakan kriminal harus mendapatkan sanksi yang setimpal,” tuturnya.

Di sisi lain, dia menyoroti beberapa aspek penting terkait keamanan dan prosedur operasional kepolisian, yang harus didukung oleh informasi intelijen yang akurat dan perencanaan yang matang guna meminimalisir risiko bagi petugas di lapangan.

Terakhir, dia menyampaikan bahwa DPR RI akan ikut mengusut tuntas kasus penembakan anggota kepolisian saat menggerebek lokasi sabung ayam itu melalui komisi terkait di parlemen.

"Atas nama DPR RI kami menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya tiga anggota polisi saat menjalan tugas. DPR melalui komisi terkait akan mengawal pengusutan kasus ini hingga tuntas," kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan dirinya bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto akan mengawal investigasi kasus yang menewaskan tiga anggota Polri, yang diduga melibatkan dua prajurit TNI, di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

"Saya dengan Bapak Panglima juga tentunya sama, kami sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan," ujar Kapolri di Kota Serang, Banten, Selasa.

Peristiwa tersebut bermula dari upaya pembubaran kegiatan sabung ayam di wilayah Way Kanan, pada Senin (17/3). Saat hendak mundur setelah pembubaran, terjadi beberapa kali letusan senjata yang mengakibatkan gugurnya tiga anggota Polri, termasuk Kapolsek setempat.

Diketahui bahwa tiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Negara Batin Way Kanan Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda M. Ghalib Surya Nanta.

Insiden penembakan itu diduga dilakukan oleh oknum TNI yang membekingi tempat sabung ayam tersebut. Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar memastikan pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada oknum yang terlibat dalam penembakan polisi dalam penggerebekan tempat sabung ayam di Kecamatan, Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Kami memerlukan dasar hukum untuk bisa menjaminkan, seandainya ini memang benar-benar tidak dijamin oleh penjamin lain

Jakarta (ANTARA) - BPJS Kesehatan menyampaikan perlu dasar hukum yang jelas apabila badan tersebut diminta memberikan jaminan kesehatan kepada korban tindak pidana, seperti tindak penganiayaan, kekerasan seksual, dan tindak pidana lainnya.

"Kami memerlukan dasar hukum untuk bisa menjaminkan, seandainya ini memang benar-benar tidak dijamin oleh penjamin lain," kata Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa.

Hal itu, kata Lily, sejalan dengan prinsip yang dikedepankan oleh BPJS Kesehatan yakni prinsip mengutamakan akuntabilitas dan kehati-hatian dalam membayarkan biaya pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa diperlukan pula penetapan kriteria terkait dengan pemberian kompensasi atau jaminan kesehatan bagi korban tindak pidana. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian kompensasi atau jaminan kesehatan kepada korban tindak pidana.

"Bantuan medis yang dimaksud juga kalau ini tidak masuk dalam penjaminan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), jadi masuk ke penjaminan siapa? Sehingga ini perlu kejelasan," ujar Lily.

Diketahui, sejauh ini terdapat sejumlah regulasi yang mengatur mengenai pendanaan APBD korban tindak pidana kekerasan, antara lain Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Lalu ada pula Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah (Jateng) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Rumah Sakit.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, seorang keluarga korban tindak penusukan oleh orang dengan gangguan jiwa di Bekasi, Jawa Barat, mengungkapkan ketidakmampuan keluarga tersebut dalam membayar biaya pengobatan korban yang mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Rapat tersebut lantas digelar untuk mencari jalan keluar atas beragam persoalan seperti itu.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Tapanuli Utara (ANTARA) - Jajaran Keluarga Besar Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung bersama Sub Den Polisi Militer 1/2-2 Tarutung laksanakan kegiatan bersih-bersih rumah ibadah dan berbagi takjil gratis dengan masyarakat di lingkungan sekitar Masjid Syuhada Tarutung.

Hadir langsung Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring didampingi Kasubsi Pengelolaan, Mian HR Simarmata, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho dan seluruh jajaran Petugas Rutan Tarutung serta bersinergi dengan Subdenpom Tarutung yang dihadiri langsung Komandan Subdenpom 1/2-2 Tarutung, Lettu CPM SA Rumahorbo dan jajaran.

Karutan Evan menjelaskan, pihaknya bersama Subdenpom Tarutung membagikan puluhan paket takjil kepada masyarakat sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat.

"Di bulan puasa ini, penting bagi kita untuk saling berbagi kepada sesama. Pada dasarnya apa yang kita rasakan saat ini, saya ingin agar masyarakat juga dapat merasakannya, karena kita semua ada berkat masyarakat," ucap Karutan Evan, Selasa (18/3).

Dalam giat yang digelar, rombongan membersihkan lingkungan Masjid Syuhada, meliputi kebersihan dalam masjid dan halaman luar Masjid.

Setelah Shalat Ashar kegiatan dilanjutkan dengan pembagian paket takjil oleh petugas Rutan dan personil Subdenpom Tarutung kepada jamaah Masjid Syuhada dan masyarakat sekitar Masjid Syuhada, tampak seluruh masyarakat antusias dalam menyambut pembagian takjil, tak butuh waktu lama seluruh takjil yang disediakan telah habis dibagikan.

"Semoga semua kegiatan sosial ini menjadikan ladang pahala bagi kita semua," harap Evan.

Komandan Subdenpom 1/2-2 Tarutung, Lettu CPM SA Rumahorbo yang turut berpartisipasi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya sebagai bentuk kepedulian, tetapi juga untuk mempererat kebersamaan antara TNI, Instansi Pemerintah dan masyarakat.

"Kami bersama anggota dan Petugas Rutan Tarutung ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai wujud kepedulian kepada sesama, khususnya bagi mereka yang berpuasa. Semoga kegiatan ini dapat membawa berkah bagi kita semua dan mempererat silaturahmi antara TNI, Instansi Pemerintah dengan masyarakat," pungkasnya.

Kami mendorong kepolisian membongkar kasus ini. Bisa juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari polisi militer, dari TNI

Jakarta (ANTARA) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta adanya penegakan hukum maksimal dalam penanganan kasus penembakan tiga personel kepolisian hingga gugur saat bertugas menggerebek judi sabung ayam di Lampung (17/3).

“Kami minta supaya ada penegakan hukum yang maksimal. Ada sanksi yang maksimal. Biarkan mekanisme dan prosesnya berjalan,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Anam yang mewakili Kompolnas juga menyampaikan ucapan belasungkawa kepada tiga personel yang gugur, yakni Kapolsek Negara Batin Way Kanan AKP (Anumerta) Lusiyanto, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta.

“Kami Kompolnas mengucapkan belasungkawa yang mendalam bagi personel yang menjalankan tugas yang begitu mulia hingga gugur,” ucapnya.

Kendati demikian, mantan Komisioner Komnas HAM itu mengingatkan bahwa penanganan kasus judi sabung ayam yang sedang ditangani oleh ketiga personel tersebut harus tetap dilanjutkan.

Ia mengatakan bahwa pemberantasan judi merupakan salah satu komitmen utama Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi kejahatan yang banyak merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, dirinya menekankan bahwa membongkar perjudian dengan kedok sabung ayam ini juga merupakan hal yang penting.

“Kami mendorong kepolisian membongkar kasus ini. Bisa juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari polisi militer, dari TNI,” ujarnya.

Sebelumnya, tiga personel tersebut gugur saat bertugas melakukan penggerebekan judi sabung ayam pada hari Senin (17/3).

Akibat peristiwa itu, Kapolsek Negara Batin Way Kanan AKP (Anumerta) Lusiyanto mengalami luka tembak pada dada kanan, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto mengalami luka tembak pada bagian mata sebelah kiri, dan Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta mengalami luka tembak pada bagian mulut.

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika berkomitmen untuk mengungkap peristiwa ini secara transparan.

Irjen Pol. Helmy mengatakan bahwa saat ini tim dari badan reserse dan Pomdam Sriwijaya telah bergabung untuk melakukan investigasi bersama guna mencari fakta dan mengidentifikasi pelaku.

Hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui jenis senjata yang digunakan untuk menembak ketiga anggota polisi tersebut.

"Untuk jenis senjata yang digunakan, kami belum dapat pastikan. Kami masih menunggu hasil uji balistik terhadap proyektil yang telah dikeluarkan dari jenazah korban," kata Kapolda Lampung.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Itu memang adalah permasalahan yang sangat krusial dan kita terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan masalah terkait oknum organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya atau THR kepada para pengusaha.

Menurut Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi (Wameninves), masalah tersebut merupakan permasalahan yang sangat krusial.

"Itu memang adalah permasalahan yang sangat krusial dan kita terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Sebagai informasi, jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya, akan menindak tegas kepada anggota organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam aksi pemerasan serta pungutan liar dengan modus tunjangan hari raya (THR) terhadap para pengusaha di wilayah hukumnya tersebut.

"Kami dari Kepolisian tidak akan menoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi di Bandara Soetta," kata Kapolresta Bandara Soetta Kombes Pol. Ronald FC Sipayung.

Ia menegaskan, bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk memastikan bahwa dunia usaha di wilayah Bandara Soetta terbebas dari ancaman kelompok tertentu yang menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada para pelaku usaha maupun investor yang mengetahui ataupun menjadi korban aksi premanisme oleh oknum anggota ormas agar segera melaporkan ke 110 atau ke Polresta Bandara Soetta.

Ia menambahkan, sebelum melakukan penindakan hukum jajarannya akan selalu mengedepankan langkah preventif dan preemptif. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak agar ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum.

Dengan atensi dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto terkait upaya Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

PMI rentan menjadi target dengan berbagai modus, salah satunya adalah modus nikah online.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa BNPT selama ini telah berperan dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dari ideologi kekerasan melalui pemberian pembekalan.

"PMI rentan menjadi target dengan berbagai modus, salah satunya adalah modus nikah online untuk mendapatkan status suami istri yang sah sehingga lebih mudah direkrut," ujar Komjen Pol. Eddy ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Pada acara peluncuran Desk Perlindungan PMI (PPMI) di Jakarta, Kamis (13/3), Komjen Pol. Eddy memandang penting pembekalan terhadap PMI mengingat mereka rentan menjadi target perekrutan karena beragam modus dan tipu daya.

Adapun pembekalan oleh BNPT selama ini, kata dia, berupa pemberian berbagai informasi mengenai bentuk jaringan teroris dan cara mereka mendapat anggota.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan menjelaskan bahwa Desk PPMI merupakan bentuk kolaborasi kementerian/lembaga (K/L) yang akan bekerja secara lintas sektoral.

Kemenkopolkam bersama dengan K/L terkait, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan sekaligus meluncurkan Desk Koordinasi PPMI yang dipimpin oleh Menteri PPMI bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Luar Negeri.

"Tergabung dalam desk tersebut, K/L yang berkolaborasi dan bekerja sama secara lintas sektoral, di antaranya BNPT, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital," ucap Budi pada kesempatan yang sama.

Ia berharap desk itu dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada PMI, sebagaimana arahan Presiden RI.

Menurut dia, Presiden sangat memberikan perhatian kepada pekerja migran yang telah berjuang serta memberikan yang terbaik untuk keluarga dan negara dalam bentuk devisa.

"Kami berharap desk ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal," ujarnya.

Peluncuran Desk PPMI merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto dan hasil kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Polkam dengan K/L terkait.

Selain peluncuran Desk PPMI, pada kesempatan yang sama Menkopolkam juga meluncurkan Desk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama K/L terkait.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) siap berkolaborasi guna menciptakan desa bebas intoleransi dan radikalisme di Indonesia.

Dalam audiensi di Jakarta, Senin (17/3), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menekankan pentingnya kehadiran negara dalam upaya pencegahan terorisme, sehingga dibutuhkan sinergisitas seluruh komponen bangsa, termasuk kolaborasi kementerian dan lembaga di dalamnya.

"Kuncinya memang kolaborasi dan kebersamaan menunjukkan negara hadir dan kemudian satu bahasa dalam pencegahan terorisme," ujar Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dalam audiensi tersebut, Kepala BNPT memperkenalkan Desa Siapsiaga yang diharapkan menjadi bagian penting dari implementasi kesiapsiagaan nasional sebagai amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Desa Siapsiaga merupakan desa atau kelurahan dengan penduduk yang memiliki tingkat kesadaran tinggi sesuai dengan alat ukur yang disiapkan dalam hal mengantisipasi ancaman radikal terorisme di lingkungannya.

Program Desa Siapsiaga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap desa memiliki prosedur operasional standar pencegahan terorisme, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya terorisme, serta membangun sistem deteksi dini.

Senada dengan itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung program tersebut.

"Prinsipnya kami siap, ini sangat bagus nanti realisasinya bagaimana, bisa kita melibatkan 40 ribu orang, ada kepala desa, pendamping desa, ada camat. Intinya kami punya jangkauan untuk melakukan sosialisasi bagaimana bahaya terorisme," ungkap Yandri dalam kesempatan tersebut.

Yandri juga mengharapkan kolaborasi dengan BNPT dapat segera terealisasikan dan menciptakan desa-desa yang bebas dari intoleransi maupun radikalisme.

"Mudah-mudahan dari pertemuan ini bisa direalisasikan desa bebas radikalisme, sehingga desa toleransi semakin hari semakin banyak dan menorehkan prestasi yang luar biasa," tutur dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa Indonesia dan Australia berkomitmen untuk memperkuat upaya pencegahan terorisme.

Eddy Hartono mengungkapkan dalam Undang-Undang (UU) Anti Terorisme di Indonesia, pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi agar ideologi kekerasan tidak tersebar di Indonesia dan kawasan.

"Salah satu implementasi upaya pencegahan program kesiapsiagaan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE), yang akan melibatkan unit terkecil dari masyarakat, yakni desa," ujar Eddy dalam kegiatan Introductory Call di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan RAN PE sudah berjalan selama 5 tahun dan akan dilanjutkan serta melibatkan desa sebagai ujung tombak deteksi dini terorisme sejak awal.

Maka dari itu, kata dia, sebaran ideologi tersebut bisa ditekan mulai dari wilayah desa, termasuk melalui edukasi dan literasi.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Penanggulangan Terorisme Australia Gemma Huggins menyatakan fokus yang sama dengan Indonesia dalam hal pencegahan terorisme. Fokus tersebut didasari dengan adanya fenomena lone wolf atau serigala tunggal yang kerap terjadi.

Fenomena lone wolf merujuk pada aksi terorisme yang dilakukan oleh seorang individu tanpa keterlibatan atau koordinasi dengan kelompok teroris tertentu, meskipun mungkin terinspirasi oleh ideologi mereka.

"Australia memiliki concern yang sama terhadap aspek pencegahan, terutama karena adanya penyerangan lone wolf yang berasal dari individu serta tidak terdeteksi aparat dan teradikalisasi secara online," ujar Huggins.

Ia menyebutkan individu tersebut biasanya mengadopsi ideologi campuran dan tidak tergabung dalam kelompok teror manapun.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa saat ini Australia memiliki layanan saluran telepon nasional atau national hotline, sehingga para keluarga yang merasa anggotanya telah terindikasi atau terpapar ideologi terorisme dapat menghubungi dan akan diberikan panduan untuk penanganan selanjutnya.

Layanan itu, kata dia, merupakan bukti bahwa penanggulangan terorisme tidak berpusat pada satu institusi, yakni kepolisian, tetapi juga melibatkan multi-sektor.

Adapun Indonesia dan Australia telah menjalin kerja sama sejak tahun 2002. Beragam bentuk kolaborasi dan program telah terimplementasi, mulai dari pengembangan Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism (I-KHub) serta penyelenggaraan lokakarya tentang metodologi penilaian ancaman nasional bagi para analis BNPT RI.

Bentuk kolaborasi lainnya, yakni keberadaan Indonesia dan Australia bersama-sama memimpin sponsor resolusi Treatment of Children Associated with Terrorist Groups,including Children who are Recruited and Exploited by Those Groups pada Sesi Ke-33 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPC) di Wina, Austria, pada Mei tahun lalu.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan penempatan TNI pada jabatan sipil dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengikuti perkembangan zaman.

"Dalam perkembangan zaman, kan pastilah kita mempelajari bahwa ada hal-hal tertentu yang belum diatur, kan begitu. Kemudian kita berharap ke depan itu bisa diatur melalui undang-undang supaya kalau terjadi penugasan-penugasan tertentu, tidak dianggap melanggar undang-undang, kira-kira semangatnya begitu," kata Prasetyo di Jakarta, Senin.

Prasetyo mengatakan perluasan ini dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan zaman yang menuntut penyesuaian aturan untuk mengakomodasi kebutuhan baru, termasuk dalam bidang yang sebelumnya belum diatur, seperti keamanan siber.

Dia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan dinamika global mengharuskan TNI memiliki kemampuan dalam perang siber, yang sebelumnya tidak diatur dalam UU TNI lama.

"Perkembangan yang sekali lagi menurut saya yang penting semangatnya positif. Semua hal bisa kita cari jalan keluarnya, tapi kalau semangatnya sudah negatif, apapun dianggap kontra, apa yang dikerjakan dianggap selalu tidak baik. Dianggap tidak benar, belum juga mulai bekerja dicurigai, kan agak agak susah kalau seperti itu," ujar dia.

Meski demikian, Prasetyo mengakui bahwa dalam proses revisi UU TNI, terdapat berbagai masukan dan kritik dari masyarakat.

Dia mengatakan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan semangat konstruktif dan energi positif.

Menurut dia, masyarakat dapat menyampaikan masukan dengan baik dan teliti. Adapun pemerintah tetap terbuka terhadap semua masukan.

"Kalau ada elemen masyarakat yang menghendaki memberikan masukan, sampaikan dengan baik, dengan konstruktif, tentunya harus teliti, harus jelas apa yang dipolemikkan," ucap dia.

Sebagai informasi, perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.

Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama.

Sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional.

Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang semakin meningkat.