Kom13

Hasto Kristiyanto batalkan permohonan pindah ke Rutan Salemba

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membatalkan permohonan pemindahan penahanan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat, Salemba, karena telah merasa berbaur dan akrab dengan tahanan lainnya di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih (Rutan KPK). Beliau juga membangun tradisi seperti olahraga pagi, menyanyikan lagu-lagu wajib, serta berdiskusi tentang tokoh bangsa dan isu politik di dalam tahanan," kata politikus PDIP Guntur Romli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis.

Dengan begitu, permohonan pemindahan penahanan yang sebelumnya disampaikan kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, resmi dicabut.

Dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (21/3), Rony mengatakan bahwa Hasto ingin dipindahkan ke Rutan Salemba karena akses kliennya di Rutan KPK terbatas untuk bertemu dengan kolega.

"Hanya dibatasi untuk pengacara dan keluarga, sedangkan mohon izin yang mulia, bahwa Pak Hasto memiliki banyak kolega atau sahabat yang ingin juga memberi semangat," ujar Ronny.

Merespons permintaan tersebut, Hakim Ketua Rios Rahmanto menyampaikan apabila alasan permohonan pemindahan hanya terkait hak kunjung maka penasihat hukum Hasto bisa mengajukan permintaan mengenai izin kolega yang akan mengunjungi Hasto.

Namun, Hakim Ketua menjelaskan permintaan tersebut harus dijelaskan secara detail siapa orang yang akan berkunjung.

"Artinya mungkin tidak semuanya diizinkan, kalau semuanya dibiarkan nanti otomatis dari aspek keamanan perlu dipertimbangkan. Kalau memang jelas siapa yang mengajukan, mungkin bisa majelis pertimbangkan," ucap Hakim Ketua.

Hasto Kristiyanto dalam perkara ini didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019–2024.

Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota KPU periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.

Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019–2020.

Uang tersebut diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pengganti antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Anggota DPR periode 2019–2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Anggota DPR minta proses hukum penembak polisi di Lampung berjalan transparan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta proses hukum terhadap pelaku penembakan tiga personel polisi yang menggerebek lokasi judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, harus dipastikan berjalan secara transparan dan adil.

Bimantoro juga menyampaikan apresiasi atas langkah cepat aparat penegak hukum dalam menetapkan tersangka kasus penembakan polisi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparat dalam menegakkan hukum.

"Langkah ini patut diapresiasi, namun yang paling penting adalah memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan adil," kata Bimantoro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum aparat yang terlibat dalam praktik perjudian.

Bimantoro mendukung penuh langkah tegas dikenakan kepada siapa pun yang terbukti melanggar hukum demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan penegakan hukum. "Kasus ini harus menjadi momentum perbaikan sistem. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali pada masa depan," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan aparat perlu lebih serius dalam memberantas praktik perjudian yang kerap terjadi di berbagai daerah sebab aktivitas perjudian tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, melainkan juga memicu dampak sosial yang meresahkan masyarakat.

Bimantoro juga menyampaikan dukungan moral kepada korban maupun pihak keluarganya atas terjadinya insiden penembakan tersebut.

Sebelumnya, Selasa (25/3), Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana menyatakan bahwa dua orang oknum personel TNI AD yang terlibat dalam kasus penembakan anggota Polri dan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, telah ditetapkan tersangka.

"Kopda Basarsyah (B) dan Peltu Yohanes Lubis (YL) statusnya saat ini resmi sebagai tersangka dalam peristiwa perjudian dan penembakan yang mengakibatkan tiga anggota Polri meninggal dunia," kata Mayjen Eka Wijaya dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Daerah Lampung.

Selain itu, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengatakan bahwa satu anggota polisi turut menjadi tersangka dalam kasus perjudian sabung ayam dan penembakan yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

"Dalam upaya tindak lanjut dan pemeriksaan saksi terdapat dua orang anggota kepolisian dan satu warga sipil yang dimintai keterangannya," kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengawali keterangannya pada jumpa pers di Mapolda Lampung.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jaksa tegaskan perkara Hasto Kristiyanto murni penegakan hukum

dalih penasihat hukum dan terdakwa tersebut merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak

Jakarta (ANTARA) - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa perkara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap murni penegakan hukum.

Jaksa menyampaikan penegasan tersebut dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan Hasto dan penasihat hukumnya yang menyebut penanganan perkara dimaksud tersisip motif politik dan unsur balas dendam.

"Melihat pendapat dari terdakwa tersebut, penuntut umum ingin menegaskan bahwa perkara terdakwa ini adalah murni penegakan hukum dengan berdasarkan pada kecukupan alat bukti," tutur jaksa.

Dijelaskan, penegakan hukum atas dugaan keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait kecukupan alat bukti.

Menurut jaksa, penegakan hukum terhadap Hasto tidak terkait dengan agenda apa pun atau ditunggangi siapa pun karena semuanya adalah penegakan hukum semata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Oleh karena itu, dalih penasihat hukum dan terdakwa tersebut merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak," kata jaksa penuntut umum komisi antirasuah.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto dalam nota keberatan menyebut dirinya sempat diancam akan ditersangkakan dan ditangkap apabila PDI Perjuangan memecat Joko Widodo atau Jokowi.

"Ada utusan yang mengaku dari pejabat negara, yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan, atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap," ucap Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan, Jumat (21/3).

Tekanan tersebut, kata Hasto, terjadi terutama pada tanggal 4–15 Desember 2024, menjelang pemecatan Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai.

Akhirnya pada tanggal 24 Desember 2024 atau satu pekan setelah pemecatan kader PDI Perjuangan pada sore menjelang malam, Hasto ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019–2024.

Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap Anggota KPU periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.

Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019–2020.

Uang tersebut diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pengganti antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I atas nama Anggota DPR periode 2019–2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Hukum, patroli area Tol Jakarta-Cikampek hingga arus mudik Jateng

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum Rabu (26/3) menjadi sorotan, mulai dari patroli rutin pada area rehat Tol Jakarta-Cikampek selama periode Operasi Ketupat 2025 hingga arus mudik Lebaran 2025 dari arah Jakarta dan Jawa Barat yang memasuki wilayah Jawa Tengah mulai meningkat.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Polres Bekasi patroli area rehat Tol Jakarta-Cikampek

Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi melakukan patroli rutin pada area rehat Tol Jakarta-Cikampek selama periode Operasi Ketupat 2025 sebagai upaya antisipasi potensi aksi kejahatan di wilayah tersebut.

"Selama arus mudik dan balik Lebaran kita jaga ketat rest area sebagaimana instruksi pimpinan menyangkut penyesuaian area perlindungan Operasi Ketupat 2025," kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol. Mustofa di area rehat Km 39, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

2. Komnas HAM: Penegakan hukum kasus penembakan bos rental berjalan baik

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan penegakan hukum atas kasus penembakan bos rental di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak berjalan baik, menyusul vonis majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta kepada tiga pelaku.

“Proses penegakan hukum atas pembunuhan bos rental di Rest Area KM 45 Tangerang telah berjalan dengan baik,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

3. Kapolri dan Panglima TNI kunjungi rumah Briptu (Anumerta) Ghalib

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengunjungi rumah duka Briptu (Anumerta) Ghalib Surya Ganta di Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung, Rabu.

"Hari ini kami baru bisa berkunjung ke sini, mohon maaf. Kami mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum Ghalib," kata Kapolri.

Selengkapnya klik di sini.

4. Kapolda: Arus mudik yang memasuki wilayah Jateng mulai meningkat

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Ribut Hari Wibowo mengatakan arus mudik Lebaran 2025 dari arah Jakarta dan Jawa Barat yang memasuki wilayah Jateng mulai meningkat.

"Per hari ini (26/3) alhamdulillah masih lancar. Cuma memang ada peningkatan, mungkin sekitar 30 persen hitungan kami, nanti kami akan komunikasi dengan Perhubungan," katanya usai mengunjungi Pos Pengamanan Terpadu Operasi Ketupat Candi 2025 Kepolisian Resor Kota Banyumas di Alun-Alun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

5. Pengamat: Putusan MK soal ketentuan caleg mundur perkuat demokrasi

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Felia Primaresti mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 176/PUU-XXII/2024 terkait ketentuan mundur calon anggota legislatif (caleg) merupakan langkah untuk memperkuat demokrasi.

Adapun dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa caleg terpilih dapat diganti jika yang bersangkutan mundur karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum, bukan mundur untuk mengikuti kontestasi pilkada.

“Putusan MK ini bisa dilihat sebagai langkah maju dalam memperkuat demokrasi yang lebih berintegritas karena mencegah caleg terpilih menjadikan kursinya sebagai batu loncatan ke eksekutif,” kata Felia dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Legislator dorong reformasi mentalitas Polri tekan kekerasan pada anak

Dengan profesinya sebagai penegak hukum, saya rasa hukuman seumur hidup saja belum cukup

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong adanya reformasi mentalitas di tubuh Polri, khususnya guna menekan kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan oknum kepolisian.

Menurut Selly, komitmen menjaga mentalitas itu harus dimiliki oleh setiap anggota kepolisian agar marwah institusi Polri tetap terjaga dan persoalan rendahnya kepercayaan publik saat ini dapat dipulihkan.

“Dengan profesinya sebagai penegak hukum, saya rasa hukuman seumur hidup saja belum cukup. Bagaimana bisa penegak hukum malah menjadi pelanggar, bahkan pelaku?” ujar Selly dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa fenomena keterlibatan oknum kepolisian dalam kasus kekerasan terhadap anak seperti gunung es atau kasus yang terungkap diyakini hanya sebagian kecil dari permasalahan sebenarnya.

Dia lalu menyampaikan sejumlah kasus mencuat ke publik itu di antaranya adalah keterlibatan eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dalam kasus pencabulan dan pornografi serta Brigadir Ade Kurniawan (AK) dari Ditintelkam Polda Jateng yang diduga membunuh anak kandungnya sendiri.

Selaras dengan itu, ujarnya melanjutkan, Komisi Yudisial juga menyoroti vonis bebas Hakim PN Jayapura terhadap terdakwa Brigadir Alfian Fauzan Hartanto (AFH), anggota Polres Keerom Polda Papua yang melakukan pencabulan anak.

Menurut Selly, merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian, serta sumpah Tribrata bagi setiap anggota Polri, kekerasan terhadap anak oleh oknum kepolisian itu semestinya tidak terjadi.

Oleh karena itu, Selly yang juga merupakan Ketua Kelompok Fraksi Komisi VIII PDI Perjuangan DPR RI itu menyarankan agar komitmen menjaga mentalitas harus dimiliki setiap anggotanya agar bisa tetap menjaga marwah institusi Polri. Penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman seberat-berat demi efek jera, kata dia menambahkan, harus pula dilakukan oleh pihak kepolisian.

Berkaca pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) hingga 14 Maret, mantan Bupati Cirebon itu menyoroti tingginya tingkat tindak kekerasan terhadap anak. Dari 5.118 kasus terhadap anak yang terjadi di sepanjang 2025, sebanyak 2.163 diantaranya atau 42 persen merupakan kekerasan seksual.

Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan Astacita kedua Presiden Prabowo Subianto, yang terkait dengan menciptakan sumber daya manusia berkualitas, dihadapkan pada tantangan besar yang perlu segera diselesaikan.

“Jadi, saya pikir kita jangan pernah mimpi menciptakan generasi emas kalau supremasi hukum saja masih belum tercipta di institusi penegak hukumnya,” ujar dia.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Menko Kumhamimipas tegaskan komitmen RI berantas korupsi di forum OECD

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat pemberantasan korupsi dalam Forum Global Anti-Korupsi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) di Paris, Perancis, Rabu.

Yusril pun menyampaikan berbagai langkah strategis yang telah diambil pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan.

"Kami menyadari bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat regulasi dan kelembagaan," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Penguatan regulasi dan kelembagaan dimaksud, sambung dia, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 serta meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Melawan Korupsi (UNCAC) pada 2006.

Dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan negara anggota OECD tersebut, Yusril menyoroti sejarah panjang Indonesia dalam memerangi korupsi sejak era kemerdekaan.

Sejak tahun 1958, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah hukum terhadap kasus korupsi yang berkembang.

Ia menyebutkan komitmen itu diperkuat dengan penerbitan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 1971, yang kemudian diperbarui pada tahun 1999 dan 2001.

Dirinya juga menekankan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.

Langkah tersebut diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.

Lebih lanjut, Yusril pun menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bergabung dengan Konvensi Anti-Suap OECD sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama global dalam pemberantasan korupsi.

"Kami berharap langkah ini dapat menjadi bukti konkret dari keseriusan kami dalam memerangi korupsi sesuai dengan standar internasional," tuturnya.

Di sisi lain, sambung dia, Indonesia juga telah menginisiasi berbagai program untuk mendorong integritas di sektor bisnis, salah satunya Inisiatif Integritas Bisnis atau Business Integrity Initiative yang diluncurkan pada 2019, yang berhasil meningkatkan skor transparansi sebesar 27 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Kendati demikian, Menko Kumham Imipas RI menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta.

"Dengan langkah-langkah yang telah diambil serta dukungan internasional, Indonesia optimistis dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang bersih dari korupsi," ucap Yusril menambahkan.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi maju dan berkembang, yang bertujuan mempromosikan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di seluruh dunia.

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan OECD merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi ekonomi global dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Proses keanggotaan tersebut melibatkan berbagai penyesuaian kebijakan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan, transparansi, pemberantasan korupsi, investasi, dan regulasi perdagangan.

Proses keanggotaan Indonesia di OECD dimulai pada 20 Februari 2024 ketika Dewan OECD memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Pada Mei 2024, pemerintah Indonesia menyatakan harapannya untuk menjadi anggota penuh OECD pada tahun 2027.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko Kumhamimipas tegaskan komitmen RI berantas korupsi di forum OECD

Kemenpar sebut aparat penegak hukum punya peran pastikan kunjungan wisatawan nyaman

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata menyebut Aparat Penegak Hukum (APH) mempunyai peran untuk memastikan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata tetap aman, nyaman dan menyenangkan.

"Dalam pandangan kami, dua aspek pertama dari aspek law enforcement, penegakan hukum, bagaimana pun juga penanaman ganja dan juga hal-hal lain sejenisnya itu adalah melanggar norma hukum, dan langkah-langkah tindakan untuk penanganan hukum itu ada di APH," kata Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, dalam diskusi bersama media di Jakarta, Rabu.

Menanggapi adanya temuan ladang ganja di kawasan Gunung Bromo, Hariyanto menekankan APH memiliki peran untuk memberikan sanksi sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia apabila menemukan adanya oknum atau tindakan-tindakan yang mengganggu kenyamanan wisatawan.

Kementerian Pariwisata sendiri selalu memperbarui kerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencegah hal-hal seperti temuan ladang ganja terjadi di tempat lain. Koordinasi antar kedua belah pihak diperkuat melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang diperbarui sekitar akhir tahun lalu.

Tujuan dari kerja sama yang dilanjutkan itu, yakni menjaga koordinasi berjalan lebih baik, termasuk dengan pemerintah daerah yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus di tempat wisata.

Selain melalui koordinasi, Kementerian Pariwisata bersama pihak-pihak terkait juga mendata dan memastikan dampak dari kejadian tersebut tidak berdampak terlalu jauh pada pengelolaan destinasi secara keseluruhan.

"Mengingat kita punya regulasi Menteri Parekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang pendorongan destinasi pariwisata menuju aspek keberlanjutan, banyak kaitannya di dalamnya, kalau dengan dapur penegakan hukum, tentu ada indikasi-indikasi lain. Jadi sejauh ini kita melakukan koordinasi dengan pemda dan aparat terkait termasuk APH," ujar Hariyanto.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani Mustafa menilai bahwa wisatawan yang datang tidak memiliki keinginan untuk berkunjung ke kebun ganja yang dilaporkan ditemukan sebanyak 59 titik di kawasan TNBTS Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur itu.

Kalau pun datang, wisatawan lebih memilih untuk menikmati keindahan alam di sekitar Bromo dan mencari pengalaman yang menarik untuk diabadikan di sana.

"Kalau menurut saya ini dari aspek kepariwisataan ya karena orang berwisata itu yang melihat keindahan, kalau memang sengaja ingin ke sana berarti niatnya bukan wisata niatnya adalah tertentu, jadi saya tidak mengkategorikannya sebagai wisatawan," katanya.

Maka dari itu, supaya tujuan berwisata tetap pada ranah peruntukannya dan dilakukan untuk mendapatkan pengalaman yang positif, Rizki mengimbau agar media dapat memberikan narasi yang baik pada masyarakat, sehingga segala bentuk tindakan buruk yang dapat merusak citra maupun keindahan destinasi wisata bisa dicegah.

"Jangan sampai karena di blow-up ke media, orang jadi ingin ke sana karena ingin melakukan kunjungan edutrip, kunjungan perjalanan agrowisata tapi ke kebun ganja, jangan sampai kalau menurut saya. Makanya peranan media sangat penting di sini," ucapnya yang akrab disapa Kiki.

Sebelumnya pada Selasa (18/3) tersiar warta bahwa ada 59 titik ladang ganja di kawasan TNBTS Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang melalui pantauan drone di udara.

Ladang ganja itu menempati luas sebesar satu hektare, dengan setiap titiknya memiliki luas yang bervariasi mulai dari 4-16 meter persegi.

Rutan Sampang usulkan 149 narapidana dapat remisi Lebaran

Sampang (ANTARA) - Sebanyak 149 narapidana penghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Sampang, Jawa Timur diusulkan dapat remisi khusus pada Lebaran 1446 Hijriah kali ini.

"Ke 149 narapidana yang kami usulkan mendapatkan remisi ini yang dinilai memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Klas IIB Sampang Ali Yunus di Sampang, Jawa Timur, Rabu.

Ia menjelaskan, di antara prasyarat untuk mendapatkan remisi khusus ini berprilaku baik selama menjalani hukum, dan memenuhi ketentuan minimal dalam menjalani hukuman di Rutan Sampang, yakni lebih dari enam bulan.

"Jumlah sebanyak 149 narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi ini bisa berubah, karena masih bersifat usulan dan belum ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," katanya.

Biasanya, sambung Ali, keputusan akan turun menjelang H-1 Lebaran dan penyerahan remisi dilakukan setelah shalat Idulfitri.

Sementara itu, sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, warga binaan yang berhak mengajukan remisi yang sudah menjalani tahanan minimal enam bulan penjara dan berkelakuan baik selama berada di dalam penjara.

Ada lima jenis remisi, sebagaimana diatur dalam yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yakni remisi umum, remisi umum susulan, remisi khusus, remisi khusus susulan dan remisi tambahan.

Remisi Umum diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus dan Remisi Umum Susulan diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat enam bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Remisi Khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana bersangkutan.

Sedangkan, Remisi Khusus Susulan diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama dianutnya, serta telah menjalani masa penahanan paling singkat enam bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun yang dimaksud dengan Remisi Tambahan, yakni kedua remisi di atas dapat ditambah apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada Negara.

Selain itu, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.