Komisi XIII DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) perdana dengan Menteri HAM, Natalius Pigai, Kamis (31/10).

Komisi XIII merupakan komisi yang ditambah menyusul penambahan jumlah kementerian dan lembaga pemerintah. Begitu pula dengan Kementerian HAM yang menjadi pecahan dari Kemenkumham di periode sebelumnya.

Gelaran rapat Komisi XIII dengan Kemen HAM sempat menjadi sorotan, setelah Pigai sebelumnya meminta alokasi anggaran Rp20 triliun untuk lembaganya. Pigai mengaku memiliki lebih dari 200 program dan ingin membuktikan HAM di Nusantara.

"Untuk mencapai Rp 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut," kata Pigai dalam rapat.

Menurut Pigai, dengan usul anggaran Rp20 triliun dia membutuhkan total 2.544 staf kementerian. Saat ini, dia menyebut, Kementerian HAM hanya memiliki 188 staf.

"Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp1 triliun," kata dia.

Pigai mengatakan jumlah itu belum termasuk untuk program dan kebutuhan operasional maupun non operasional yang lain. Dia mengaku tak perlu menyebut rinci program dan usulannya dengan mengusulkan Rp20 triliun, selain rencananya untuk membangun kampus HAM pertama di dunia.

"Saya kira adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas itu tidak perlu saya jelaskan Bapak/Ibu sekalian dan pimpinan Komisi XIII sudah tahu lah," katanya.

Pigai juga memastikan seluruh kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto berjalan di atas koridor HAM.

Dia menekankan lembaganya akan fokus dalam pelaksanaan pembangunan HAM di Indonesia. Menurutnya, hal itu berbeda dengan tugas pokok dan fungsi yang dipegang Komnas HAM selaku pengawas penegakan HAM di Indonesia.

"Kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor HAM," kata Pigai.

Pigai mengungkap bahwa dirinya ingin membentuk kantor wilayah (kanwil) kementerian di hampir seluruh provinsi se-Indonesia. Menurut dia, kepala kanwil di daerah akan setara dengan PNS eselon dua.

Ia pun meminta Komisi XIII selaku mitra kerja untuk ikut mengawasi kanwil-kanwil di daerah nantinya.

"Jadi kalau Bapak, Ibu turun ke daerah, pasukan saya sudah siap, maksudnya siap melayani sebagai mitra," ucapnya.

Namun, Ketua Komisi XIII Willy Aditya memberikan catatan. Dia menilai tak perlu ada penambahan struktur, tapi yang penting adalah semangat penegakan HAM.

Ia mempertanyakan kapan penambahan kanwil itu akan rampung dan mulai bisa bekerja secara efektif.

"Sementara HRD, human rights defender, pasukan kakak wamen ini ada di mana-mana, kenapa tidak berdayakan itu sebagai sebuah networking. Artinya, social capital human rights itu, itu yang kemudian harus kita lihat," ujar dia.

Pigai juga mengaku tak punya program 100 hari kerja pertama setelah dilantik menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih. Dia menyebut programnya akan berjalan jangka panjang selama lima tahun ke depan.

Menurut Pigai, program 100 harinya akan selesai dalam tujuh hari. Sebab, hal itu hanya terkait tata laksana, revitalisasi organisasi, pembangunan organisasi, dan pengisian staf.

"Kami tidak punya program 100 hari, kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," kata Pigai.

Menteri Hak juga Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku sudah terkenal di seluruh penjuru Indonesia bahkan sebelum diangkat sebagai menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia lantas menceritakan masa lalunya menjadi juru parkir.

Hal tersebut ia sampaikan saat rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10).

"Nama saya sudah terkenal seantero Republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak," kata Pigai dalam rapat.

Saat memperkenalkan diri itu Pigai pun mengklaim dirinya meniti karier dari jenjang paling dasar yaitu pegawai honorer.

Bahkan, Pigai mengaku sempat menjadi juru parkir sebelum diterima sebagai PNS hingga ditunjuk menjadi Menteri.

"Saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnakertrans transmigrasi Kalibata itu saya tukang parkir, juru parkir," kata Pigai.

"Setelah itu jadi honor, sesudah honor jadi CPNS, CPNS jadi PNS jadi staf antar-antar surat fotokopi. jadi staf khusus dapat jabatan struktural, fungsional, jadi Pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri," sambungnya.

Rapat DPR bersama Kementerian HAM hari ini diagendakan untuk saling memperkenalkan jajaran anggota dewan dan kementerian.

Tak hanya itu, Kementerian HAM turut akan memaparkan rencana kerja mereka ke depan kepada DPR termasuk terkait usulan anggaran Rp 20 T.

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut tak memiliki program 100 hari kerja pertama setelah dilantik menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih di bawah kepresidenan Prabowo Subianto.

Ia mengaku tak hanya menyiapkan program-program untuk 100 hari, melainkan selama lima tahun ke depan.

"Kami tidak punya program 100 hari, kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," kata Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII, Jakarta, Jakarta, Kamis (31/10).

Pigai menyebut jika program 100 hari pertama itu meliputi tata laksana, revitalisasi organisasi, pembangunan organisasi, dan pengisian staf, maka ia telah merampungkan itu dengan waktu yang lebih cepat.

"Maka saya sudah selesai 7 hari nanti kalau 100 hari setelah itu 101 diam semua Pak enggak ada yang kerja," ucapnya.

Ia pun menyatakan menyiapkan program lima tahun ke depan akan lebih baik ketimbang hanya fokus pada 100 hari pertama.

Pigai menyebut siap bekerja dengan maksimal dalam kapasitasnya sebagai Menteri HAM.

Ia menegaskan akan terus memastikan seluruh kebijakan pemerintah akan selalu berjalan di atas koridor HAM.

Pigai menekankan Kementerian HAM ke depan akan berfokus dalam melaksanakan pembangunan HAM di Indonesia.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bakal memastikan seluruh kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto berjalan di atas koridor HAM. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR, Jakarta, Kamis (31/10).

"Kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor HAM," kata Pigai.

Pigai menekankan Kementerian HAM akan berfokus dalam pelaksanaan pembangunan HAM di Indonesia.

Ia menjelaskan hal itu berbeda dengan tugas pokok dan fungsi yang dipegang Komnas HAM selaku pengawas penegakan HAM di Indonesia.

"Salah satu contoh-contoh yang ingin saya sampaikan, kami terima aduan kasus, tidak mungkin kementerian akan melakukan proses. Karena kami tidak akan bisa mendatangi peradilan," ujar dia.

Ia menegaskan Kementerian HAM merupakan lembaga survei eksekutif, sehingga mereka takkan bisa memengaruhi proses peradilan.

"Kemudian ketika ditanya itu Komnas HAM bisa? Dia adalah lembaga quasi judicial yang bisa memberi pertimbangan-pertimbangan di pengadilan," ucap dia.

Pigai juga menyatakan bahwa tak memiliki program 100 hari kerja sebagai Menteri HAM, tapi telah menyiapkan program selama lima tahun ke depan.

Eks komisioner Komnas HAM itu menyebut tata laksana, revitalisasi organisasi, pembangunan organisasi, dan pengisian staf, telah merampungkan itu dalam waktu singkat.

"Saya sudah selesai tujuh hari, nanti kalau 100 hari setelah itu, 101 [hari] diam semua enggak ada yang kerja. Oleh karena itu, saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan rakyat semua," ucapnya.

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP Yasonna Laoly meminta Menteri HAM Natalius Pigai duduk bersama Menko Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra untuk menyamakan pandangan soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Ia menyinggung omongan Yusril beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa peristiwa 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Padahal, peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan Semanggi II 1998 masuk dalam 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui oleh Presiden Joko Widodo.

"13 peristiwa pelanggaran HAM berat. Nah ini barangkali jangan sampai beda pendapat dengan Bapak Menko Hukum Yusril, karena ada statement beliau juga kemarin, antara bapak dengan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan. Jangan nanti tidak harmoni," kata Yasonna dalam rapat dengan Pigai, Jakarta, Kamis (31/10).

Ia lantas bertanya ke Pigai pendekatan non yudisial apa yang akan ia gunakan untuk menyelesaikan 13 pelanggaran HAM berat masa lalu.

Eks Menkumham itu pun mengulas balik upaya penyelesaian non yudisial yang diambil kala ia masih menjadi menteri dulu. Ia mencontohkan dulu dengan penyelesaian kasus Talangsari yang memberikan korban pelanggaran HAM berat program bantuan pendidikan dan ekonomi.

"Diberikan pendidikan bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh, kita pulihkan kembali hak-haknya," ucapnya.

Pada hari ini, Menham Natalius Pigai didampingi wakil menterinya, Mugiyanto menghadiri rapat perdana dengan mitra kerjanya di DPR, Komisi XIII. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII Willy Aditya. Ia menyebut rapat perdana ini untuk perkenalan mereka dengan Kementerian HAM sebagai mitranya.

Komisi XIII DPR akan menggelar rapat dengan Menteri HAM, Natalius Pigai untuk mengelaborasi lebih dalam soal gaduh usul anggaran Rp20 triliun kementerian HAM, pada Rabu (30/10).

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menyampaikan Komisi XIII mendalami terlebih dulu maksud dari pernyataan Pigai yang mengusulkan anggaran Kementerian HAM naik menjadi Rp20 triliun.

"Kita dalami lagi maksud Pak Pigai itu apa, dan beliau juga menyampaikan itu sebagai sebuah lontaran dalam sambutan," ucap dia.

Willy pun menekankan dileburnya Kementerian HAM di pemerintahan baru ini merupakan bukti political will yang progresif dari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia mengatakan urusan HAM itu sangat luas. Mengingat HAM merupakan hak mendasar bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu.

"Ya kalau dari perspektif HAM, semua HAM ya, makan bergizi juga HAM, pendidikan 20 persen juga HAM, kesehatan juga HAM, HAM kan menjadi fundamental rights," ucapnya.

Selain soal Rp20 triliun, Willy menyampaikan beberapa hal lainnya juga akan jadi bahasan di rapat, termasuk soal tupoksi kementerian agar tak tumpang tindih dengan Komnas HAM.

"Bagaimana kemudian apa yang tidak overlapping, ada Komnas HAM juga ya," kata Willy di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/10).

Menteri HAM Natalius Pigai sebelumnya meyakini bahwa akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, secara fisik maupun nonfisik.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp20 triliun. Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat, yang tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," kata Natalius usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut penyediaan fasilitas rumah dinas bagi anggota Kabinet Merah Putih belum menjadi skala prioritas untuk diwujudkan dalam waktu dekat.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent. Karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah," katanya di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10).

Namun dalam perjalanan kabinet periode 2024-2029 itu, kata Prasetyo, tak menutup kemungkinan fasilitas itu akan direalisasikan.

"Pada perjalanannya nanti, kami atur lah. Tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan juga sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," ujarnya.

Dikatakan Prasetyo, negara memang mengamanatkan penyediaan rumah dinas bagi para menteri. Untuk itu, pihaknya akan menginventarisasi fasilitas eksisting yang tersedia.

"Iya, memang aturannya seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," katanya.

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) membantah kabar lebih dari 3 ribu data pegawainya dibocorkan peretas (hacker) ke situs gelap (dark web).

Wakil Kepala KSP M Qodari mengatakan pihaknya sudah mengecek kebenaran klaim akun X @stealthmole_int. Menurutnya, tak ada data KSP yang bocor.

"Sudah diperiksa, sejauh ini tidak ada peretasan pada sistem utama KSP," katq Qodari melalui pesan singkat, Sabtu (26/10).

Dia memastikan semua data internal KSP aman. Qodari juga memastikan klaim di media sosial tentang kebocoran data KSP tidak benar.

Akun X @stealthmole_int menyebut 3 ribu data pegawai KSP diduga bocor. Data bocor itu disebut berasal dari situs ksp.go.id. Total data KSP yang disebut mencapai 1,3 gigabyte.

Sebelumnya, persoalan kebocoran data pemerintah terus menghiasi pemberitaan selama beberapa tahun terakhir. Pada September 2024, ada dugaan kebocoran 6 juta data NPWP.

Data milik Presiden Jokowi dan wakil presiden terpilih saat itu, Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam daftar data bocor. Hal itu diungkap Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto di media sosial X. Data tersebut dikabarkan dijual di Breach Forum.

Selama ini, pemerintah tak melakukan aksi tanggap merespons kebocoran data. Beberapa kasus juga direspons dengan bantahan tentang kebocoran data tanpa mengungkap proses investigasi secara rinci.

"Semua data itu (bocor) mungkin karena keteledoran password, bisa terjadi. Atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," ucap Joko Widodo (Jokowi) ketika menanggapi 6 juta data NPWP bocor saat masih menjabat presiden pada September lalu.

Komisi XIII DPR akan memanggil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai dalam rangkaian agenda rapat yang akan mulai efektif pada pekan depan.

Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya mengatakan rapat salah satunya akan membahas usulan Pigai terkait anggaran Rp20 triliun untuk Kementerian HAM.

"Menteri HAM kita akan undang hari Senin. Nanti kita tanya sama Pak (Natalius). Ya bisa jadi kita tanya. Nanti titipan teman-teman kita tanya," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

Willy menilai usulan tersebut bukan tidak mungkin untuk disetujui. Ia meyakini Menteri HAM punya pertimbangan dengan mengusulkan kenaikan anggaran dari sekitar Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun.

Menurut Willy, HAM merupakan spirit fundamental dalam bernegara. Sebab, di dalamnya mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, termasuk di antaranya makan bergizi hingga memiliki tempat tinggal.

"Fundamental right itu yang harus kita lihat kan, bukan hanya masalah sipol (hak-hak sipil dan politik) ya, tapi juga ekosob (ekonomi, sosial, budaya). Kalau itu masuk sipol dan ekosob, itu sangat worth it, Rp20 triliun itu," katanya.

Namun, Willy mengatakan pihaknya belum dapat memastikan sikap DPR terkait usulan tersebut. Ia mengaku akan mengkaji terlebih dahulu, termasuk program kerja yang akan dilakukan dengan jumlah itu.

"Kita tunggu aja, dan kita husnuzon saja, apa yang akan menjadi kebutuhan beliau, toh kementeriannya sudah ada sendiri," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPR, Adies Kadir mengatakan pihaknya akan mengkaji usulan anggaran Rp20 triliun dari Menteri Hak Asasi Manusia (Menteri HAM) Natalius Pigai.

Menurut Adies, pihaknya belum bisa memutuskan usulan yang disampaikan Pigai karena belum melihat rinciannya, terutama apakah jumlah itu masuk akal atau tidak.

"Kita belum lihat apa-apa saja yang diajukan dari 60 ke 20 triliun, nanti kita akan lihat apakah masuk akal atau tidaknya. Kita akan lihat," kata Adies.

Adies menjelaskan bahwa usulan itu baru akan dikaji pada 2025 mendatang dan jika disetujui baru akan berlaku untuk 2026. Sebab, alokasi anggaran untuk 2025 telah disahkan DPR sebelumnya.

"Kalau anggaran 2024 untuk anggaran 2025 kan sudah selesai dibahas kemarin, jadi pembahasannya pasti 2025 dimulai, kalau enggak salah sekitar bulan April," ujarnya.

Nantinya, pembahasan tersebut akan melibatkan Kementerian Keuangan. Mereka, kata Adies, akan melihat apakah usulan tersebut bisa ditopang oleh APBN sesuai kebutuhan lembaga dan kementerian lain.

"Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan masih ada yang kurang, ada yang minta penambahan. Nah belum lagi ada kementerian baru," katanya.

Namun, menurut Adies, semua usulan anggaran kementerian bisa saja disetujui selagi hal itu masuk akal tinggal disesuaikan dengan kemampuan APBN. Hanya saja, Adies turu menyoroti sejumlah lembaga yang permintaannya tak bisa dipenuhi karena beban APBN tak sanggup memenuhinya.

"Demikian juga tunjangan aparat hukum seperti kemarin Hakim. Hakim kan ada empat peradilan, militer, agama, umum, dan tata usaha negara. Mestinya kan itu juga diperhatikan. Kalau kita mau ikutin pasti kenaikannya akan tinggi juga," katanya.

Natalius Pigai mengaku punya segudang rencana program yang bakal dia kembangkan, termasuk di antaranya mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.

Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia. Mantan Komisioner Komnas HAM itu mengaku ingin memperkuat perlindungan HAM. Menurutnya, dengan anggaran yang hanya mencapai Rp64 miliar menurutnya tidak cukup.

"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," katanya kepada wartawan, seperti dikutip detikcom, Selasa (22/10).

Menteri HAM Natalius Pigai berharap agar anggaran kementerian yang baru dibentuk di rezim Prabowo Subianto itu bisa mencapai Rp20 triliun.

Alasannya, Pigai punya segudang rencana program yang bakal dia kembangkan, termasuk di antaranya mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.

Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.

"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," katanya kepada wartawan, seperti dikutip detikcom, Selasa (22/10).

Mantan Komisioner Komnas HAM itu mengatakan akan memperkuat perlindungan HAM. Dia ingin kebutuhan HAM warga terpenuhi. Namun dengan anggaran yang hanya mencapai Rp64 miliar menurutnya tidak cukup.

"Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar ya, anggaran yang dikasih ini, mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak," kata Pigai.

"Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan," tambahnya.

Piga juga menjamin Kementerian HAM terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah. Dia mengatakan pihaknya ingin memastikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.

"Pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah, nanti kita memberikan dukungan dari sisi hak asasi manusianya, supaya apa? Kalau kami tidak mantau program ini belum tentu bisa jalan, karena ini hak rakyat untuk mendapatkan perumahan, karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong," jelas dia.

"Kami menjalankan audit hak asasi manusia, kabupaten kota, provinsi dan pusat dan kementerian lembaga. Kita meminta semua membuat, misalnya, ketika memasukkan program itu harus berdasarkan nilai-nilai HAM, bagaimana implementasinya udah dimasukkan atau belum kan kami harus audit," sambungnya.

Pigai menyadari Kementerian HAM merupakan institusi baru. Namun ia mengklaim sudah mempelajari program yang sebelumnya ada di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Dia menyebut sudah ada rancangan program selama setahun ke depan untuk dieksekusi.

"Saya rancang program untuk satu tahun ke depan, contoh tentang penghormatan. Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya, itu dari sisi instrumen hukum," kata Natalius.

Baca berita lengkapnya di sini.

Presiden Prabowo Subianto membubarkan Sekretariat Kabinet (Seskab). Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024.

Aturan itu menyebut Kabinet Merah Putih terdiri dari 48 kementerian. Tak ada Sekretariat Kabinet di kabinet ini seperti pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi.

"Dengan Peraturan Presiden ini membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet," bunyi pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 139 Tahun 2024.

Prabowo mengalihkan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke Kementerian Sekretaris Negara. Para pegawai Setkab juga digeser ke Kementerian Sekretaris Negara.

"... sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Sekretariat Kabinet dialihkan menjadi sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," bunyi pasal 2 ayat (3).

Sebelumnya, Prabowo Subianto melantik Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Namun, Teddy tak dilantik bersamaan dengan 48 menteri Kabinet Merah Putih.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan sekretaris kabinet di pemerintahan Prabowo setara dengan sekretaris militer presiden. Dengan demikian, Teddy tak perlu mundur dari TNI.

"Seskab dalam perpres terbaru ditempatkan sebagai ASN eselon II di bawah Menteri Sekretaris Negara," kata Hasan melalui pesan singkat, Selasa (2/10).

Pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi, Seskab berposisi setara menteri. Seskab bertugas mengurus kebutuhan kabinet, seperti sidang kabinet paripurna setiap bulan. Jabatan itu diisi oleh politikus PDIP Pramono Anung selama hampir 10 tahun.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih mencari kandidat pengganti Agus Andrianto untuk menjabat sebagai Wakapolri.

Agus diketahui telah mengundurkan diri dari Polri setelah resmi dilantik menjadi Menteri Imigrasi di Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Pasti akan dipilihkan oleh Bapak Kapolri yang terbaik," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Selasa (22/10).

Wakapolri adalah jabatan yang dijabat oleh personel Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) atau jenderal bintang tiga.

Sandi menyebut nantinya Sigit selaku Kapolri akan memiliki jenderal tiga terbaik untuk menempati posisi yang ditinggalkan Agus.

"Pasti dicari bintang tiga yang terbaik lainnya untuk menduduki jabatan Wakapolri. Tentunya yang tahu Pak Kapolri. Nanti kita akan komunikasikan sama beliau," ucap dia.

Sebelumnya, Agus Andrianto mengaku telah mengundurkan diri dariPolri usai dilantik menjadi Menteri Imigrasi di Kabinet Merah Putih.

Kata Agus, dirinya sudah menyerahkan surat pengunduran diri itu dan akan fokus menjalankan posisi di kabinet Prabowo.

"Sudah, sudah, sudah. Pensiun atas permintaan sendiri," kata Agus usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Terpisah, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan telah diterbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 99/Polri/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri untuk Agus Andrianto.

"Dalam Surat Keppres tersebut telah diputuskan memberhentikan dengan hormat dari dinas Polri bapak Agus Andrianto terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2024 dengan hak pensiun Polri," kata Trunoyudo dalam keterangannya.