Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan ada permintaan dari Prancis untuk memindahkan tahanan warga negara tersebut dari Indonesia.

Namun, belum jelas tahanan apa yang dimaksud.

Mengutip dari Reuters, Sabtu (23/11), Supratman bilang Prancis sudah mengajukan permintaan pemindahan atau pemulangan seorang tahanan dari Indonesia ke negaranya.

Dia mengatakan pemerintah RI akan segera menindaklanjuti hal tersebut meskipun saat ini belum memiliki prosedur baku terkait pemindahan tahanan internasional. Namun, dia yang juga dikenal sebagai Politikus Gerindra itu menegaskan negara sahabat harus menghormati proses hukum di Indonesia.

"Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat. Tapi, ini pun demi kepentingan kita, karena kita juga ada tahanan [WNI] di luar negeri," ujar Supratman.

Selain itu, Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese disebut telah menyepakati untuk memindahkan lima napi narkoba di Bali atau Bali Nine untuk dipindahkan ke Australia.

Kesepakatan pemindahan lima napi Bali Nine yang dihukum seumur hidup di Indonesia itu merupakan buah pertemuan Prabowo dan Albanese di sela kegiatan KTT Apec di Peru.

Demikian diungkap Asisten Menteri Keuangan Australia Stephen Jones dalam konferensi pers, Sabtu ini.

Supratman pun mengonfirmasi soal kesepakatan pemindahan napi narkoba itu. Supratman, kepada Reuters pada Sabtu ini mengatakan pemerintah Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan tahanan WNI yang ditahan di Australia.

'Bali Nine' adalah sembilan WN Australia yang ditangkap aparat RI saat berusaha menyelundupkan narkoba jenis heroin ke Pulau Dewata pada 2005 lalu. Salah satu dari sembilan terpidana itu dibebaskan dari penjara pada 2018, dan lainnya meninggal karena kanker pada tahun yang sama.

Sementara itu dua sosok yang menjadi pemimpin kelompok Bali Nine itu yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran sudah dieksekusi mati di RI pada 2015 lalu. Pelaksanaan hukuman mati terhadap napi narkoba itu sempat memicu ketegangan diplomatik antara Australia dan Indonesia. Australia bahkan sempat menarik duta besarnya untuk RI sebagai bentuk protes.

Sebelumnya, awal pekan ini, pemerintah RI yang kini dipimpin Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan rencana pemindahan napi narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso. Mary Jane telah divonis hukuman mati di RI, dan akan menyelesaikan sisa hukumannya di Filipina.

Pada 2015 silam, dia sebetulnya akan dieksekusi bersamaan dengan napi Bali Nine, namun ditunda pada menit-menit akhir.

Sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yakni Nasril Jamil, serta Sirfudin Suding dan Rudianto Lalo melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim), Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) setempat guna memperkuat koordinasi dalam pengawasan sektor hukum, pemberantasan narkoba, serta perbaikan regulasi impor.

Dalam pertemuan tersebut, Nasril Jamil mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang bertugas mengawasi kuota impor sejumlah komoditas strategis, termasuk tekstil, kedelai, bawang putih, dan buah-buahan. Pengawasan impor yang ketat dianggap penting guna mencegah potensi kerugian di sektor swasta maupun pemerintah.

"Kebijakan yang jelas sangat dibutuhkan agar kuota impor tidak melampaui batas dan tidak mengganggu pasar dalam negeri," ujar Nasril.

Pada saat bersamaan, para anggota Komisi III DPR RI menyoroti sistem Surat Persetujuan Impor (SPI) di Indonesia, di mana izin impor SPI dengan pembatasan kuota kerap menjadi celah penyalahgunaan.

Pada praktiknya, kuota besar cenderung diberikan kepada pihak-pihak tertentu, sehingga terjadi ketimpangan yang merugikan pelaku usaha lain.

"Sistem SPI perlu ditinjau kembali agar lebih transparan dan adil, sehingga distribusi kuota tidak hanya berpihak pada segelintir pihak," kata Nasril.

Di sisi lain, sebagian besar industri dalam negeri masih bergantung pada bahan baku dan material yang belum tersedia di Indonesia, seperti produsen tas yang masih harus mengimpor komponen pegangan dan roda. Di sini, pengenaan biaya tambahan menjadi tantangan tersendiri.

"Kita tidak bisa sepenuhnya menutup pasar impor, tetapi harus mengaturnya dengan baik agar dapat mengakomodasi semua pemangku kepentingan," lanjut Nasril.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro menyatakan akan membawa usulan pembentukan Panja ke rapat internal komisi dalam upaya mendorong Panja Penegakan Hukum Impor melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, pedagang, pemerintah, aparat penegak hukum, dan Kementerian Keuangan.

"Melalui Panja ini, kita akan merumuskan rancangan undang-undang impor yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi pendapatan negara. Selain itu, pengawasan akan diperketat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan seperti masuknya barang terlarang ke Indonesia," papar Dede.

Isu selanjutnya yang juga menjadi perhatian adalah larangan masuknya pakaian bekas impor melalui pelabuhan di Indonesia. Langkah ini dinilai penting guna melindungi industri tekstil dalam negeri, sekaligus mencegah dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan.

Sementara itu, jalur distribusi narkoba melalui pelabuhan kecil dari Dumai hingga pesisir timur Jawa Timur juga mendapatkan sorotan, di mana para anggota Komisi III DPR RI secara khusus menekankan diperlukan pengawasan yang lebih ketat.

Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar (DI) resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan terhadap Kasat Reskrim AKP Ulil Ryanto Anshari hingga tewas.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Dadang langsung mengenakan baju tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (22/11).

Direktur Reskrim Umum Polda Sumatera Barat Kombes Andry Kurniawan mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan dan olah TKP, serta memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti.

"Hasil visum juga telah kami dapatkan sehingga kita tetapkan pelaku yang saat ini menjabat Kabag Ops Polres Solok Selatan sebagai tersangka dalam tindak pidana ini," katanya dalam konferensi pers.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistyawan mengatakan sidang kode etik terhadap Dadang akan segera dilakukan usai pemeriksaan. Dadang terancam hukuman maksimal pemberhentian dengan tidak hormat.

Dwi juga membantah bahwa Dadang mengalami gangguan mental.

"Sampai saat ini tidak ada pelaku mengalami gangguan mental. Kenyataannya sampai saat ini pelaku dalam keadaan sehat dan baik-baik saja," katanya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Riyanto Anshari menjadi korban penembakan yang dilakukan Kabag Ops AKP Dadang Iskandar di Mapolres Solok Selatan, Jumat (22/11).

Korban sempat dibawa ke RS Bhayangkara, namun akhirnya meninggal dunia. Jenazah korban kemudian diterbangkan ke Makassar untuk selanjutnya dimakamkan.

Sementara itu, Dadang sempat melarikan diri usai melakukan aksinya pada pukul 00.43 WIB. Namun, pada dini hari sekitar pukul 03.30 WIB, ia menyerahkan diri.

Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berisiko terancam dengan terpilihnya formasi lima pimpinan dan anggota dewas baru KPK.

Pasalnya, kata dia, para calon pimpinan KPK dan dewas yang terpilih setelah proses fit and proper test di Komisi III DPR itu ternyata--bisa dikatakan--berlatar belakang aparat penegak hukum institusi lain.

Menurut Abdul, keterpilihan tersebut memberikan gambaran buruk bagi perkembangan independensi lembaga antirasuah.

"Keterpilihan personil komisioner KPK 2024-2029 adalah gambaran buruk bagi perkembangan independensi penegakan hukum pemberantasan korupsi," ujarnya dalam sebuah perbincangan aplikasi pesan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/11).

Abdul meyakini hal tersebut karena latar-latar belakang para calon pimpinan KPK yang terpilih di DPR itu semuanya berasal dari institusi penegak hukum yang menjadi alasan terbentuknya lembaga antirasuah itu pascareformasi 1998.

"Para personil komisioner terpilih justru berasal dari latar belakang aparatur penegak hukum pemerintahan yang justru menjadi dasar pertimbangan (konsiderasi UU) dilahirkannya KPK, " kata Abdul.

"Yaitu lemah dan tidak objektifnya aparatur penegak hukum pemerintahan pemberantasan korupsi (kepolisian dan Kejaksaan)," tambahnya.

Sebagai organisasi independen negara, KPK resmi berdiri pada 2002 lalu lewat UU 30/2002. Namun, cikal bakalnya sudah muncul sejak pascareformasi setelah lahir UU 31/1999 tentang pemberantasan tipikor.

Dalam proses di Komisi III DPR, Komjen Pol Setyo Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029. Jenderal bintang tiga polisi yang pernah jadi Direktur Penyidikan KPK itu ditemani capim petahana Johanis Tanak yang berlatar belakang jaksa, Agus Joko Pramono (eks Wakil Ketua BPK), Fitroh Rohcahyanto (jaksa yang pernah jadi Direktur Penuntutan KPK), dan Ibnu Basuki Widodo (hakim di Pengadilan Tinggi Manado).

Sementara itu, untuk komposisi lima anggota Dewas KPK, Komisi III DPR memilih  Chisca Mirawati (Founder & Managing Partner CMKP Law), Benny Mamoto (pensiunan jenderal Polri, mantan Ketua Harian Kompolnas), Wisnu Baroto (jaksa), Sumpeno (hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta), dan Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda).

Abdul menjelaskan, KPK bertugas mengawas di ranah eksekutif secara sistemik, namun personel yang kini terpilih untuk memimpin lembaga tersebut justru juga berasal dari kekuasaan eksekutif. Setelah revisi UU KPK pada 2019 lalu, lembaga antirasuah itu pun sudah masuk ke rumpun eksekutif di mana seluruh pegawainya berstatus ASN.

"Tuntas sudah KPK menjadi lembaga bagian dari kekuasaan, karena secara sistemik KPK berada di ranah eksekutif yang diisi oleh personil personil yang justru juga berasal dari kekuasaan eksekutif," tuturnya.

Selain itu, kata Abdul, hasil pemilihan ini berpotensi membangun prasangka bahwa tindakan tersebut sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah.

"Dengan hasil pilihan ini Komisi III telah 'sengaja' menjadi limbung akan fakta sejarah ini, demikian juga fakta ini bisa membangun prasangka bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pelemahan KPK," ujar Abdul.

"Maka tamatlah riwayat independensi KPK pada zaman pemerintahan baru ini," imbuhnya.

Untuk menyelamatkan independensi lembaga terdepan pengawalan tindak pidana korupsi itu, Abdul berpendapat bahwa peranan masyarakat sangat dibutuhkan. Ia menyampaikan, masyarakat harus selalu kritis dalam mengawal KPK.

"Masyarakat Indonesia terutama yang concern dengan pemberantasan korupsi harus terus mengawal KPK, masyarakat harus terus kritis jika diperlukan bisa menggunakan upaya hukum, praperadilan misalnya,"

Menurutnya, sejumlah upaya seperti pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dapat dilakukan untuk membatalkan hasil pemilihan tersebut.

"Tidak mustahil ini juga jadi bagian dari pengawalan terhadap eksekutif. Karena itu juga tidak mustahil melakukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk membatalkan hasil pemilihan ini ke pengadilan," kata Abdul.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menyangkal tudingan dari koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Transparency International Indonesia (TII) bahwa pemilihan calon pimpinan serta anggota dewas KPK periode 2024-2029 sudah dikondisikan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan publik dapat melihat proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar sebelum proses pemilihan oleh pihaknya.

"Saya berpendapat sebaliknya. Publik bisa melihat sendiri proses pemilihan capim dan cadewas berlangsung sangat demokratis," kata Habib lewat sambungan telepon, Kamis (21/11).

Menurutnya, suara yang diperoleh dari voting akan cenderung sama pada orang tertentu apabila ada pengkondisian, sedangkan perolehan suara saat itu cukup variatif.

"Perolehan suara para kandidat juga variatif. Logikanya kalau ada pengondisian, pasti lima orang yang terpilih perolehan suara tak akan sama," ucapnya.

Habib pun menambahkan bahwa DPR sejak awal telah membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, namun tak ada perwakilan dari koalisi masyarakat yang melakukan hal itu.

Amnesty International, organisasi nirlaba di bidang hak asasi manusia (HAM), menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi menjadi seorang buronan setelah Pengadilan Kriminal International (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya.

ICC sebelumnya menerbitkan surat perintah penangkapan kepada Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyusul agresi pasukan Zionis di Palestina.

"Perdana Menteri Netanyahu sekarang resmi menjadi orang buronan," kata Sekretaris Jenderal Amnesty, Agnes Callamard, mengutip Aljazeera, Kamis (21/11).

"Negara-negara anggota ICC dan seluruh komunitas internasional tidak boleh berhenti sampai orang-orang ini diadili di hadapan hakim-hakim ICC yang independen dan tidak memihak," tambahnya.

Callamard juga mendesak agar semua negara anggota ICC dan sekutu Israel untuk menghormati keputusan tersebut dengan menangkap Netanyahu dan menyerahkannya ke pengadilan.

Langkah ICC ini secara teoritis membatasi pergerakan mereka, karena salah satu dari 124 negara anggota ICC akan berkewajiban untuk menangkap mereka di wilayah mereka.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borell mengatakan surat perintah penangkapan ICC untuk Netanyahu, Gallant bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

"Ini bukan keputusan politik. Ini adalah keputusan pengadilan, pengadilan internasional. Dan keputusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan," kata Joseph Borrell, mengutip AFP.

"Keputusan ini adalah keputusan yang mengikat dan semua negara, semua pihak dalam pengadilan, termasuk semua anggota Uni Eropa, terikat untuk melaksanakan keputusan pengadilan ini," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant menyusul agresi pasukan Zionis di Palestina. Keduanya diduga melakukan kejahatan perang di Gaza.

"[Pengadilan] mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua orang, Tn. Benjamin Netanyahu dan Tn. Yoav Gallant, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan setidaknya sejak 8 Oktober 2023 hingga setidaknya 20 Mei 2024, hari ketika Penuntutan mengajukan permohonan surat perintah penangkapan," demikian pernyataan ICC.

ICC juga menyebut Netanyahu bertanggung jawab atas kejahatan perang mencakup kelaparan sebagai metode peperangan.

"Dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya," dikutip dari CNN.

Selain Netanyahu dan Gallant, ICC juga merilis surat penangkapan terhadap salah satu pimpinan Hamas, Ibrahim Al-Masri atau Mohammed Deif. Surat tersebut berkaitan atas dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan.

Surat perintah penangkapan Al-Masri berisi tuduhan pembunuhan massal selama serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang memicu perang Gaza, termasuk pemerkosaan dan penyanderaan.

Melansir Reuters, pihak penuntut mengindikasikan bahwa mereka akan terus mengumpulkan informasi sehubungan dengan kematiannya.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap delapan tersangka terorisme kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di wilayah Sumatera dan Jawa Barat.

"Dilaksanakan penegakan hukum terhadap penegakan hukum terhadap delapan tersangka kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di beberapa wilayah di Indonesia," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11).

Para tersangka ditangkap di tempat berbeda-beda pada Selasa (19/11). Tersangka pertama berinisial NAA ditangkap di Labuhanbatu, Sumatera Utara.

NAA disebut pernah menghadiri kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka menyiapkan pasukan 'militer' dan Milad NII di Sumatera Barat. NAA juga pernah ikut kegiatan askar (pasukan) di Sumatera Barat.

Tersangka kedua dan ketiga masing-masing berinisial JN dan ER ditangkap di Agam, Sumatera Barat. Tersangka keempat berinisial IS ditangkap di Payakumbuh, Sumatera Barat.

"Keterlibatan IS, Sekretaris NII Komando Perang Setempat (Kompas) Sumatera Barat. Menghadiri kegiatan safari dakwah dan sosialisasi program NII 2024 di basecamp Komando Perang Setempat (Kompas) NII Sumbar," kata Aswin.

Tersangka kelima berinisial SW yang ditangkap di Pasaman, Sumatera Barat. Lalu, tersangka keenam dan ketujuh berinisial DYT dan MA ditangkap di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Tersangka kedelapan, SY ditangkap di Bandung, Jawa Barat. SY disebut adalah Imam NII faksi MYT dan KETUA KPSI (Komando Perang Seluruh Indonesia)

Keterlibatan SY di antaranya melakukan kegiatan pelatihan persiapan askar/militer dan Milad Proklamasi NII Di Sumatera Barat.

"Aktif melakukan kajian dan pembinaan terhadap Jamaah NII di Jawa dan Sumatera. Melakukan perencanaan pembelian senjata sebagai upaya memperkuat Organisasi NII dalam rangka mempersiapkan jihad qital (perang fisik)," ujar Aswin.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso saat ini menempati blok minimum security pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul, DIY.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta, Evi Loliancy menuturkan, Mary Jane tidak akan dipindah ke blok dengan tingkat keamanan lebih rendah seiring adanya kabar pemindahan yang bersangkutan ke negara asalnya, Filipina.

"Karena kepribadiannya sudah cukup bagus, dan laporan sehingga dari hasil asesmen, Mary Jane memang ada di posisi yang minimum security, jadi pengawasannya sudah rendah," kata Evi ditemui di Lapas Perempuan IIB Yogyakarta, Kamis (21/11).

Evi tak merinci sejak kapan Mary Jane menghuni blok tersebut. Akan tetapi, semenjak ia mulai bertugas di Lapas Perempuan IIB Yogyakarta tahun 2023 lalu, Mary Jane sudah ditempatkan di sana.

"Mary Jane sudah bisa beradaptasi dengan lingkungannya, selalu mematuhi aturan yang berlaku di Lapas. Jadi, tidak ada pernah untuk turun blok karena memang posisinya Mary Jane sudah ada di yang minimum security," jelasnya.

Evi bilang, Mary Jane memang pernah bak berada di titik terendah dalam hidupnya sejak dijatuhi vonis hukuman mati pada 2010 lalu.

Akan tetapi, setelah hukuman mati ditangguhkan dan kembali dari Lapas Nusakambangan lalu ditahan di Yogyakarta, Mary Jane disebut menemukan 'kehidupan baru'.

"Sehingga, dia lebih bersemangat menghadapi kehidupan sampai hari ini," ucapnya.

Berdasarkan laporan bulanan, kondisi Mary Jane sekarang jauh lebih baik ketimbang masa-masa awal dia menjalani masa tahanan, terlebih semenjak mendengar rencana pemulangannya ke Filipina. Dia juga sekarang banyak disibukkan oleh aktivitas positif di dalam Lapas, seperti membatik dan bermain musik bersama narapidana lain.

"Segala kegiatan dia ikut, sampai menari, berbahasa Jawa aja bisa Mary Jane," kata Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, Kemenkumham DIY, Sambiyo.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso akan dipulangkan kembali ke Filipina setelah ditahan di Indonesia sejak 2010 silam. Penahanan Mary Jane di Indonesia sudah berjalan hingga satu dekade pasca divonis hukuman mati.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Mary Jane akan dikembalikan ke Filipina dengan kebijakan "transfer of prisoner" atau pemindahan narapidana pada Desember mendatang.

"Perkiraan proses pemindahan Mary Jane akan dilakukan di bulan Desember 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (20/11).

Yusril menyebut Mary Jane kemungkinan besar akan lolos dari hukuman mati apabila ada grasi yang diberikan Presiden Filipina.

"Dalam kasus Mary Jane yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup, mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina, maka langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina," ujarnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku akan berupaya untuk melobi para ketua umum parpol dan DPR untuk memuluskan proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

Hal itu Ia sampaikan merespons nasib RUU Perampasan Aset yang tak termasuk kedalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.

"Karena itu sekarang kami lagi melakukan upaya dialog (soal RUU Perampasan Aset) bersama dengan Parlemen, dengan Ketua-ketua Umum Partai Politik," kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (20/11).

Supratman menjelaskan upaya lobi itu dibutuhkan untuk memastikan RUU Perampasan Aset akan langsung dibahas ketika Presiden Prabowo mengirim surat presiden (surpres).

Terlebih, kata dia, terdapat preseden Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah mengirim surpres terkait perampasan namun diabaikan oleh DPR.

"Supaya begitu Presiden Prabowo akan mengirim supres untuk masuk di dalam prolegnas yang akan datang, memastikan bahwa itu akan dijamin untuk dibahas dan dilakukan pembahasan di Parlemen," jelas dia.

Di sisi lain, Supratman menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

Ia menyinggung kinerja aparat penegak hukum di bawah Presiden Prabowo yang terus melakukan upaya pemberantasan korupsi.

"Nah karena itu sekali lagi, mohon bersabar, kami lakukan dialog dengan kekuatan-kekuatan yang ada di Parlemen," ujar dia.

Adapun RUU Perampasan Aset ini mandek selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008.

Pada 2023 RUU Perampasan Aset masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2023. Jokowi juga telah mengirim surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset. Surpres itu bernomor R 22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR.

Warga Malaysia berusia 42 tahun menghadapi hukuman cambuk di masjid usai dinyatakan bersalah karena berdekatan dengan pasangan yang belum menikah atau khalwat.

Laki-laki itu menjadi orang pertama yang dicambuk karena khalwat dan yang pertama pula dicambuk di depan umum.

Pengadilan syariah di negara bagian Terengganu memvonis hukuman cambuk kepada pria tersebut usai mengaku bersalah, Rabu (20/11).

Lebih lanjut, pengadilan menjatuhkan hukuman enam cambuk tongkat dan denda, demikian dikutip Reuters.

Anggota dewan eksekutif negara bagian Terengganu Muhammad Khalil Abdul Hadi mengatakan hukuman cambuk akan dilakukan di sebuah masjid setelah salat Jumat pada 6 Desember, jika terpidana tak mengajukan banding.

"Hukuman ini melibatkan hukuman cambuk, tetapi yang membuatnya tidak biasa kali ini adalah keputusan hakim untuk melakukan di depan umum," kata dia dalam video yang diunggah di Facebook.

"Ini adalah perkembangan baru di Terengganu. Sebelumnya, hukuman seperti itu dilaksanakan di tempat tertutup."

Malaysia menerapkan sistem hukum dua jalur yakni hukum pidana dan keluarga Islam serta hukum sekuler.

Hukum pidana juga mengizinkan hukuman cambuk untuk berbagai pelanggaran, termasuk pemerkosaan dan perdagangan narkoba. Namun, hukuman tersebut memiliki pengecualian bagi perempuan, laki-laki berusia di atas 50 tahun, dan laki-laki yang dijatuhi hukuman mati.

Pengadilan syariah di Malaysia juga bisa memerintah hukuman cambuk bagi laki-laki dan perempuan Muslim di beberapa negara bagian.

Terengganu dikenal sebagai daerah yang konservatif dan dikuasai partai sayap kanan Parti Islam Se-Malaysia (PAS). Partai ini telah mengadvokasi penafsiran hukum Islam secara lebih ketat.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum (Kemkum).

Surat tersebut diserahkan langsung Menteri Supratman Andi Agtas kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di kantor Kemkum, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Kami dari Kemenkum telah menyerahkan SK tentang susunan lengkap pengurus Partai Golkar. Dengan demikian SK yang lama itu kami cabut dan menerbitkan SK baru tentang kepengurusan lengkap Partai Golkar," kata Supratman.

Bahlil pada kesempatan itu didampingi Sekjen Partai Golkar Sarmuji, Waketum Adies Kadies Kadir, Waketum Ace Hasan Syadzily, dan Wakil Bendahara Umum.

Bahlil menjelaskan SK baru yang diterimanya berisi struktur kepengurusan lengkap Golkar yang terdiri dari 159 orang, termasuk Dewan Pembina, Kehormatan, Etik, serta Mahkamah Partai. Dia menuturkan Golkar kini memasuki babak baru kepengurusan.

"SK yang pertama itu kan pengurus sementara baru sekitar sembilan orang, dan hari ini SK yang keluar lengkap sudah 100 lebih, 159 dan sudah ada Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Etik, kemudian Mahkamah Partai," tuturnya.

Dia pun tak mau ambil pusing soal SK kepengurusan Golkar yang sempat digugat ke PTUN. Bahlil menyebut masalah tersebut biasa saja.

"Ya, saya pikir itu biasa saja ya, tidak ada sesuatu yang luar biasa," kata Bahlil.

Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK Benny Jozua Mamoto mengaku ingin membuat payung hukum khusus untuk operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dilakukan KPK.

Benny menjelaskan OTT memiliki kemiripan dengan teknik penyidikan kasus narkotika. Metode penyidikan itu diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Maka dalam hal OTT KPK menurut kami juga perlu satu aturan yang dibuat atau payung hukum sehingga nanti tidak dipermasalahkan," kata Benny dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (20/11).

Benny yang saat ini menjabat Ketua Harian Kompolnas menerangkan dalam UU Narkotika diatur sejumlah teknik penyidikan khusus. Metode itu tidak diatur dalam tindak pidana lain.

Misalnya, dalam penyidikan kasus narkotika, ada teknik undercover buying atau pembelian terselubung. Dengan teknik itu, aparat bisa menyamar sebagai pembeli untuk menangkap target.

Kemudian, ada pula teknik penyerahan di bawah pengawasan. Aparat bisa memantau target terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan.

"Jadi ketika ada kurir narkoba masuk di bandara, ketahuan didiamkan tapi dibuntuti terus sampai dia menyerahkan barang itu baru ditangkap. Tujuannya adalah supaya ketahuan siapa penerimanya," ucapnya.

Karena itu, menurut Benny, ada kemiripan antara teknik penyerahan di bawah pengawasan dengan OTT KPK. Sebab dalam OTT, penangkapan baru dilakukan saat ada transaksi atau penyerahan uang.

"Kami melihat dalam hal ini OTT KPK, mirip-mirip dengan teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan. Karena ketika penyadapan dilakukan kemudian terjadi rencana transaksi, dibiarkan, ketika ada penyerahan barang, penyerahan uang, baru dia ditangkap," kata dia.

Sementara itu, hal berbeda disampaikan calon pimpinan KPK Johanis Tanak dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Dia mengaku akan menghapus OTT apabila terpilih menjadi komisioner KPK.

Ia menilai konsep OTT tidak tepat berdasarkan terminologi maupun aturan KUHAP.

"Seandainya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup, close, karena itu tidak sesuai pengertian yang dimaksud dalam KUHAP," kata Johanis disambut tepuk tangan para anggota dewan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut proses pemindahan narapidana Mary Jane Fiesta Veloso ke Filipina akan dilakukan pada Desember 2024.

"Perkiraan proses pemindahan Mary Jane akan dilakukan di bulan Desember 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (20/11).

Yusril menjelaskan telah menerima permohonan pemindahan narapidana Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla. Ia menyebut permohonan itu juga telah dibahas bersama Dubes Filipina di Jakarta, Gina A Jamoralin.

"Semua telah kami bahas internal di kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," jelasnya.

Meski telah disetujui oleh Presiden Prabowo, Yusril menegaskan proses pemindahan terhadap narapidana kasus penyelundupan narkoba Mary Jane baru bisa dilakukan apabila syarat yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dipenuhi oleh Pemerintah Filipina.

Ia menuturkan syarat pertama yakni Filipina harus mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Kedua, napi tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia. Ketiga, biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara yang bersangkutan.

Yusril menjelaskan apabila nantinya proses pemindahan narapidana atau transfer of prisoner terhadap Mary Jane benar-benar terealisasi, maka kewenangan pembinaan bakal diserahkan kepada pemerintahan Filipina.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut tidak menutup kemungkinan Mary Jane akan terbebas dari hukuman mati lewat grasi dari Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr.

Yusril mengatakan pemberian grasi tersebut bisa saja terjadi dikarenakan saat ini hukum pidana yang ada di Filipina telah menghapuskan pidana mati.

"Mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup," tuturnya.

"Mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina, maka langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina," imbuhnya.