Polisi masih melakukan pengejaran terhadap tiga orang buronan yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga sebagai donatur pembuatan uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Polisi pun meminta pihak imigrasi pencegahan terhadap ketiga orang tersebut kabur ke luar negeri.

"Iya kami sudah layangkan surat ke kantor imigrasi untuk mencegah DPO ini kabur ke luar negeri," kata Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak kepada wartawan, Senin (23/12).

Salah satu dari tiga DPO itu merupakan seorang politiikus dan pengusaha di Makassar dengan inisial ASS. Dia diduga kuat sebagai otak dan penyandang dana dari pembuatan uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar.

"DPO inisial ASS ini juga merupakan saksi kunci dalam kasus ini," ujarnya.

Namun, salah satu saksi kunci dalam pembuatan uang palsu tersebut berinisial M telah meninggal dunia akibat diduga serangan jantung.

"Keterangan ketiga DPO ini sangat penting untuk mengungkap keterlibatan para tersangka dan mengungkap tersangka lainnya yang masuk dalam jaringan uang palsu tersebut," jelasnya.

Sementara ini, kata Reonald, pihaknya masih terus mengejar ketiga DPO tersebut dalam kasus pembuatan uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar.

Dalam kasus ini, Polres Gowa telah menangkap dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Kemudian menetapkan 3 orang sebagai DPO yang diduga sebagai otak dan penyandang dana dari jaringan uang palsu tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra segera membebaskan para narapidana yang pernah tergabung dalam organisasi Jamaah Islamiyah (JI).

Keputusan ini menyusul pembubaran organisasi yang terkait kegiatan terorisme itu. Yusril berkata proses pembebasan sedang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Terhadap para aktivis JI yang kini sedang menjalani pidana, Kemenko Kumham Imipas segera berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Kementerian HAM untuk mendata semua napi tersebut," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Senin (23/12).

Yusril mengatakan pendataan sedang dilakukan terhadap napi JI. Dengan demikian, pemerintah tahu mana narapidana anggota JI yang sudah harus mendapat pembebasan bersyarat, dan mana yang harus didorong untuk segera mengajukan grasi kepada presiden.

Dia berkata ada juga kemungkinan pemberian amnesti ataupun abolisi. Hal itu akan berlaku bagi narapidana JI yang sudah dipidana maupun yang sedang dalam proses.

"Proses amnesti dan abolisi kini sedang dirumuskan. Insyaallah sudah dapat dilaksanakan di bulan-bulan pertama tahun 2025 nanti," ujarnya.

Yusril menjelaskannya hal ini adalah bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo memberi keringanan hukuman bagi sejumlah tahanan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, secara selektif.

"Beliau adalah tipe manusia tanpa dendam kepada orang lain, baik persoalan pribadi apalagi menyangkut kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh senior JI mengumumkan pembubaran organisasi tersebut pada 30 Juni 2024 di Bogor, Jawa Barat. Enam belas orang tokoh itu menyatakan komitmen untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme serta mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan itu diikuti deklarasi pembubaran Jamaah Islamiyah di Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (21/12). Sekitar 1.400 orang anggota JI menyatakan kembali ke NKRI.

JI selama ini dikenal sebagai organisasi ekstremis Islam. Mereka bertujuan mendirikan negara Islam di Asia Tenggara. Kelompok ini berdiri sekitar 1990-an dan merupakan pecahan dari Darul Islam (DI).

Tokoh JI yang terkenal adalah Abu Bakar Ba'asyir. Kelompok ini bertanggung jawab atas sejumlah aksi terorisme, termasuk serangkaian pengeboman gereja di Indonesia yang menewaskan 18 orang. Begitu pula serangkaian pengeboman di Manila yang menewaskan 22 orang.

Mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengomentari wacana Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberian maaf kepada koruptor jika mereka mengembalikan uang hasil korupsi ke negara. Kebijakan itu berpotensi melanggar hukum.

"Menurut hukum, menurut hukum yang berlaku sekarang, itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu bisa terkena Pasal 55, berarti ikut menyuburkan korupsi, ikut serta, ya. Pasal 55 KUHP itu," kata Mahfud kepada wartawan di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/12), seperti dikutip dari detik.

Mahfud menegaskan segala bentuk praktik korupsi itu dilarang. Oleh karena itu, jika ada yang ikut serta atau membiarkan korupsi maka hal itu berdampak pada kerusakan jagat hukum. Ia pun berpesan agar semua pihak berhati-hati berkenaan dengan hal tersebut.

"Korupsi itu kan dilarang. Dilarang siapa? Menghalangi penegakan hukum, ikut serta, atau membiarkan korupsi, padahal dia bisa ini (melaporkan), lalu kerja sama. Padahal itu kompleks sekali, komplikasinya akan membuat semakin rusak lah bagi dunia hukum, sebab itu hati-hati lah," tuturnya.

Mahfud mengatakan sebagai seorang Presiden, Prabowo berhak mengatakan apa saja. Namun, ia mengingatkan agar tidak keliru mengenai hal itu.

"Tapi Pak Prabowo bisa mengatakan apa saja karena dia Presiden yang terpilih, cuma kita juga harus mengingatkan agar tidak terlanjur salah, itu tugas kita," ucapnya.

Prabowo sebelumnya mengatakan dirinya membuka peluang untuk memaafkan koruptor apabila uang kerugian negara akibat korupsi bisa dikembalikan. Ia mengatakan hal itu saat berbicara di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir.

"Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat," kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu (18/12).

"Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," lanjutnya.

Prabowo memberi kesempatan agar pengembalian uang itu bisa dilakukan secara diam-diam. Namun, ia harus mendapatkan jaminan bahwa uang tersebut benar-benar dikembalikan.

"Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam, tidak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan," ucapnya.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut Komnas HAM mengirim surat ke Menteri Kebudayaan Fadli Zon imbas pembatalan pameran lukisan seniman Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan.

Pengacara Publik YLBHI Alif Fauzi menjelaskan, surat itu juga dilayangkan kepada Galeri Nasional untuk meminta keterangan terkait kasus tersebut.

"Komnas HAM pada tanggal 20 Desember kemarin telah menyampaikan surat ke Menteri Kebudayaan dan juga Direktur Galeri Nasional untuk meminta keterangan terhadap fakta pemberedelan pameran tunggal Yos Suprapto," kata Alif dalam konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Sabtu (21/12).

Alif menegaskan, permintaan keterangan itu penting untuk membuat kasus 'pembredelan' ini terang dan meluruskan asumsi yang beredar di publik.

"Sehingga anasir-anasir atau asumsi-asumsi publik bahwa ini adalah praktik penundaan ini hanya bisa dilakukan oleh otoritas, dalam hal ini yaitu pemerintah melalui Direktur Galeri Nasional maupun Menteri Kebudayaan," tutur dia.

Dalam surat yang diterima CNNIndonesia.com, surat permintaan keterangan itu bernomor 1062/PM.00/SPK.01/XIl/2024 yang ditujukan kepada Menteri Kebudayaan dan Kepala Galeri Nasional.

Surat itu ditandatangani oleh Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing tertanggal 20 Desember 2024.

Komnas HAM menegaskan, negara berkewajiban untuk melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap warga negara.

"Hak tersebut dijamin oleh hukum yang berlaku di Indonesia melalui Pasal 23 UU HAM dan Pasal 19 DUHAM," bunyi salah satu petikan surat tersebut.

"Saudara, selaku bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28l ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 71 UU HAM."

Oleh karena itu, Komnas HAM bersurat kepada Menteri Kebudayaan dan Kepala Galeri Nasional selaku pemimpin lembaga di bawah kementerian.

"Untuk itu, kami meminta agar penanganan perkara tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif dan profesional sesuai dengan prinsip penegakan dan kepastian hukum, prinsip hak asasi manusia," bunyi surat itu.

Suwarno Wisetrotomo selaku kurator pameran tersebut telah buka suara atas situasi yang terjadi di Galeri Nasional.

Melalui keterangan tertulis, Suwarno menyatakan, ada dua karya yang menggambarkan opini pribadi sang seniman soal praktik kekuasaan yang tidak sesuai dengan tema.

"Saya sampaikan kepada seniman bahwa karya tersebut tidak sejalan dengan tema kuratorial, dan berpotensi merusak fokus terhadap pesan yang sangat kuat dan bagus dari tema pameran," kata Suwarno.

"Menurut pendapat saya, dua karya tersebut 'terdengar' seperti makian semata, terlalu vulgar, sehingga kehilangan metafora yang merupakan salah satu kekuatan utama seni dalam menyampaikan perspektifnya," sambungnya.

Sementara itu, dalam keterangan resmi di media sosial, Galeri Nasional mengatakan pameran harus ditunda imbas kendala teknis yang tidak bisa dihindari. Padahal, pameran itu dijadwalkan berlangsung sebulan sejak 20 Desember 2024.

Pihak Galeri Nasional mengaku memahami rasa kecewa yang berpotensi muncul imbas langkah tersebut. Lembaga budaya itu lantas meminta maaf kepada semua pihak atas penundaan yang diputuskan tiba-tiba.

Mereka mengklaim penundaan pameran seniman ternama itu diambil atas pertimbangan yang matang. Galnas juga berjanji akan menjalin komunikasi dengan Yos Suprapto agar dapat menemukan solusi terbaik.

Seniman Yos Suprapto akan mengambil langkah hukum buntut pembatalan tiba-tiba pameran lukisan bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional Indonesia.

Yos menjelaskan langkah hukum itu akan diambil jika pihak Galeri Nasional Indonesia tidak memberi akses atas karya seni buatannya yang telah siap dipamerkan.

"Kalau seandainya masyarakat luas tidak bisa mengakses ke pameran saya, dan tetap terkunci seperti ini, bahkan saya seorang senimannya saja tidak bisa masuk, lebih baik saya akan menggunakan pendekatan hukum untuk mendapatkan kunci membuka pintu itu," kata Yos dalam konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Sabtu (21/12).

Lebih lanjut, Yos berencana untuk menyatakan sikap tidak bersedia melanjutkan pameran setelah langkah hukum itu diambil.

"Saya akan membawa pulang karya-karya saya, menurunkan karya-karya saya dan saya bawa pulang, itu, ke Jogja," tutur dia.

Kendati demikian, Yos belum dapat memastikan kapan langkah hukum itu akan diambil. Ia hanya memastikan akan mengambil tindakan itu.

"Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi," tutur dia.

Lebih lanjut, Yos menegaskan langkah hukum tersebut akan diambil setelah berupaya untuk melakukan dialog dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam polemik ini.

Ia mengaku akan meminta kejelasan terkait nasib karya-karya miliknya yang telah siap dipamerkan dan masih berada di Galeri Nasional Indonesia.

"Kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas, dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam censorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran," tutur dia.

Suwarno Wisetrotomo selaku kurator pameran tersebut telah buka suara atas situasi yang terjadi di Galeri Nasional.

Melalui keterangan tertulis, Suwarno menyatakan ada dua karya yang menggambarkan opini pribadi sang seniman soal praktik kekuasaan yang tidak sesuai dengan tema.

"Saya sampaikan kepada seniman bahwa karya tersebut tidak sejalan dengan tema kuratorial, dan berpotensi merusak fokus terhadap pesan yang sangat kuat dan bagus dari tema pameran," kata Suwarno.

"Menurut pendapat saya, dua karya tersebut 'terdengar' seperti makian semata, terlalu vulgar, sehingga kehilangan metafora yang merupakan salah satu kekuatan utama seni dalam menyampaikan perspektifnya," sambungnya.

Sementara itu dalam keterangan resmi di media sosial, Galeri Nasional mengatakan pameran harus ditunda imbas kendala teknis yang tidak bisa dihindari. Padahal, pameran itu dijadwalkan berlangsung sebulan sejak 20 Desember 2024.

Pihak Galeri Nasional mengaku memahami rasa kecewa yang berpotensi muncul imbas langkah tersebut. Lembaga budaya itu lantas meminta maaf kepada semua pihak atas penundaan yang diputuskan tiba-tiba.

Mereka mengklaim penundaan pameran seniman ternama itu diambil atas pertimbangan yang matang. Galnas juga berjanji akan menjalin komunikasi dengan Yos Suprapto agar dapat menemukan solusi terbaik.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut jumlah narapidana kasus korupsi yang akan menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto berjumlah ribuan.

Yusril mengklaim jumlah itu masih lebih kecil dibandingkan jumlah narapidana narkotika yang akan menerima amnesti, dengan total penerima amnesti sebelumnya diperkirakan mencapai 44 ribu. 

"Sebagian besar adalah pengguna narkoba. Yang lain-lain, mungkin Pak Supratman (Menteri Hukum) yang lebih tahu. Tapi yang korupsi itu enggak banyak, itu cuma ya berapa ribu, yang paling banyak narkotika," kata Yusril kepada wartawan, Jumat (20/12).

Yusril mengatakan rencana Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada narapidana korupsi itu tidak melanggar undang-undang.

Ia menyebut UU Tipikor telah mengatur pengembalian kerugian keuangan negara tidak akan menghapus sifat pidana dari perbuatan korupsi, tapi UU Tipikor berada dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang amnesti dari presiden.

"Ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 1945, yaitu Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi," jelasnya.

"Presiden memberikan grasi meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau Presiden memberikan amnesti dan abolisi meminta pertimbangan DPR. Grasi, amnesti dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun," sambungnya.

Oleh karena itu, kata Yusril, jika nanti Presiden Prabowo memberi amnesti kepada para napi kasus korupsi maka perkara korupsi mereka akan selesai.

Ia menegaskan hal tersebut berlaku untuk para napi korupsi dengan perkara yang sudah divonis atau sedang dalam proses persidangan.

"Kalau itu dilakukan maka ketentuan bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, dengan diberikan abolisi dan amnesti perkaranya selesai. Lebih tinggi itu UUD 1945," ujar dia.

Presiden Prabowo sebelumnya mempertimbangkan untuk memaafkan para koruptor yang mengembalikan duit hasil korupsi ke negara.

Prabowo mengaku pihaknya sedang memberi kesempatan bagi para koruptor untuk taubat. Dia berkata pemerintah akan memaafkan bila semua uang curian dikembalikan ke negara.

"Saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor, apa voor, apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat," kata Prabowo saat berpidato di depan para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12) waktu setempat.

"Hai, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," imbuhnya.

Sejumlah pihak telah merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mempertimbangkan memaafkan koruptor asal mengembalikan uang hasil curian.

Prabowo beralasan ingin memberikan kesempatan bagi para koruptor untuk bertaubat jika bersedia mengembalikan uang hasil korupsi. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra membela usul Prabowo itu. Ia menyebut wacana tersebut tidak melanggar Undang-undang.

Sementara itu, Eks Penyidik KPK Mochamad Praswad Nugraha menilai wacana itu berbahaya. Ia menyinggung potensi banyak pejabat atau penyelenggara negara yang berbondong-bondong untuk melakukan korupsi.

Berikut poin-poin penting terkait kontroversi pernyataan Prabowo yang mempertimbangkan memaafkan koruptor.

Yusril menegaskan wacana Prabowo memaafkan koruptor yang mengembalikan uang curian merupakan bagian dari amnesti. Ia menyebut Prabowo memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun, termasuk korupsi.

"Presiden mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan apa yang beliau ucapkan di Mesir terkait penanganan kasus-kasus korupsi, yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apa pun dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," ujar Yusril melalui siaran persnya, Kamis (19/12).

Yusril menjelaskan Pemerintah tengah membahas beberapa syarat pemberian amnesti untuk narapidana kasus korupsi.

"Hal-hal yang sedang dikoordinasikan itu antara lain terkait dengan perhitungan berapa besar pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti dikorupsi, termasuk pula pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh," tutur dia.

Yusril menegaskan wacana Prabowo memaafkan koruptor yang mengembalikan uang curian ke negara tidak melanggar undang-undang. Ia mengakui UU Tipikor menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus sifat pidana dari perbuatan korupsi.

Namun, ia mengatakan ketentuan pemberian amnesti dari Presiden telah diatur dalam ketentuan lain yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945.

"Ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 1945, yaitu Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/12).

"Presiden memberikan grasi meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau Presiden memberikan amnesti dan abolisi meminta pertimbangan DPR. Grasi, amnesti dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun," sambungnya.

Yusril menyebut narapidana kasus korupsi yang akan menerima amnesti dari Prabowo hanya berjumlah beberapa ribu. Ia mengklaim mayoritas penerima amnesti adalah narapidana narkotika.

Namun, Yusril tidak merinci jumlah per kelompok narapidana yang akan menerima amnesti tersebut.

"Sebagian besar adalah pengguna narkoba. Yang lain-lain, mungkin Pak Supratman (Menteri Hukum) yang lebih tahu. Tapi yang korupsi itu enggak banyak, itu cuma ya berapa ribu, yang paling banyak narkotika," ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/12).

Praswad menilai wacana Prabowo memaafkan koruptor yang mengembalikan uang curian berbahaya jika diwujudkan. Ia menyinggung potensi munculnya rekayasa sosial di kalangan penyelenggara negara yang bisa menegasikan upaya penyelenggaraan negara yang bebas korupsi.

Praswad menilai akan banyak pejabat atau penyelenggara negara yang ramai-ramai melakukan korupsi.

"Kalau misalnya tindak pidana korupsi itu bisa di-restorative justice dengan cara mengembalikan (uang korupsi), maka orang-orang akan menerapkan 'gue lakuin aja dulu, nanti kalau ketahuan balikin'. Bayangin coba, kalau misalnya semua orang akan melakukan korupsi dengan catatan kalau ketahuan dibalikin, kalau enggak ketahuan alhamdulillah," ujar Praswad saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (20/12).

"Tapi titik garis merahnya, semuanya akan selamat, enggak ada yang masuk penjara. Bisa kebayang mau jadi apa Republik Indonesia kalau seperti itu," imbuhnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan lembaga antirasuah akan menunggu lebih dahulu mekanisme detil terkait wacana Prabowo memaafkan koruptor yang mengembalikan uang negara sebelum mengambil sikap.

"Konteksnya ini nanti mungkin akan didetailkan oleh para pembantu beliau. Seperti apa? Karena kan selanjutnya itu ada penjelasan beliau 'nanti mekanismenya akan diatur'. Nah, mekanisme yang diatur itu seperti apa saya yakin nanti akan lebih detail," ujar Setyo dalam konferensi pers perdana di Gedung Juang KPK, Jakarta, Jumat (20/12).

Setyo masih yakin Prabowo berkomitmen memberantas korupsi sebagaimana yang selalu disampaikannya dalam beberapa kesempatan. Untuk itu, ia menunggu lengkap ide yang beberapa waktu lalu disampaikan ke publik dan bersedia untuk berkomunikasi.

"Saya percaya bapak presiden begitu tegas dari mulai beliau disumpah. Kemudian di beberapa event selalu menyampaikan tentang pemberantasan korupsi," ucap dia.

Keluarga narapidana menerobos barikade polisi untuk memasuki penjara di Kota Villahermosa, Meksiko Selatan, pada Kamis (19/12), menyusul kerusuhan yang terjadi sebelumnya.

Dua orang dilaporkan tewas dalam insiden tersebut.

Menteri Keamanan Negara Bagian Tabasco, Victor Hugo Chaves, aksi tembakan dan vandalisme terjadi saat pemindahan dua narapidana, kerusuhan pun tak dapat terhindarkan.

Beredar rumor bahwa jumlah korban tewas melebihi angka yang dilaporkan secara resmi.

Hal ini memicu kemarahan keluarga narapidana, yang kemudian berusaha menerobos masuk ke dalam penjara.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan kepengurusan Jusuf Kalla (JK) di Palang Merah Indonesia (PMI) sah di tengah dualisme dengan Agung Laksono.

Supratman mengatakan Kemenkum telah melakukan verifikasi terhadap kepengurusan JK di PMI. Hasilnya, pengurus PMI yang dipimpin JK sah secara undang-undang.

"Kami telah memberi jawaban bahwa pemerintah melalui Kemenkum, setelah melakukan kajian berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PMI, maka Menteri Hukum memberi pengakuan kepada AD/ART sekaligus pengurus baru PMI di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Jusuf Kalla," kata Supratman melalui keterangan tertulis, Jumat (20/12).

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Widodo mengatakan kepengurusan JK sesuai dengan AD/ART PMI. Kemenkum pun telah mengeceknya dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebelumnya, PMI dilanda dualisme. Jusuf Kalla terpilih sebagai ketua umum berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024. Akan tetapi, politikus Partai Golkar Agung Laksono mengklaim juga terpilih sebagai ketua umum.

Agung mengaku didukung oleh 20 persen pengurus daerah PMI. Dia juga membentuk kepengurusan PMI sebelum JK.

Meski demikian, JK tak menganggap goyangan Agung Laksono. Dia tetap mengumumkan susunan kepengurusan PMI periode 2024-2029. JK juga menunjukkan surat Kemenkum nomor M.HH-AH.01-11 tanggal 19 Desember yang mengesahkan kepengurusan PMI di bawah kepemimpinannya.

"Tidak ada yang disebut dualisme. Tidak ada disebut ada PMI tandingan karena pertandingan sudah berakhir. Sebenarnya, sebenarnya sudah berakhir," ujar JK di Markas Pusat PMI, Jakarta, Jumat.

Seorang pria Warga Negara Asing (WNA) asal Australia berinsial JP (33) dicegah dan tangkal (cekal) masuk ke Indonesia oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Pencekalan itu dilakoni terkait konten video yang diunggah JP pada akun Youtube. WNA itu mengaku punya tanah di Bali seluas 1,1 hektare.

Dalam video itu JP memperlihatkan properti berbentuk tanah seluas 1,1 hektar dan restoran di Canggu, Bali. Dia mengunggah cara menjadi jutawan di Indonesia dan mengklaim memiliki tanah atau lahan di Bali.

Plt Dirjen Imigrasi Saffar M Godam mengatakan setelah dilakukan pengecekan, warga asing itu tidak terbukti memiliki lahan dan restoran bagaimana yang disebutkannya dalam video.

Lalu pada Rabu (18/12), Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, melakukan pengawasan kembali ke lokasi vila dan sekitarnya untuk memastikan soal kepemilikan properti lahan hingga bisnis yang bersangkutan di Bali.

Lebih lanjut, Saffar menyatakan konten yang dibuat oleh JP berpotensi merusak citra Indonesia sebagai tujuan investasi.

"Konten semacam ini dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor asing. Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip Jumat (20/12).

Untuk mengonfirmasi lebih lanjut soal pemeriksaan ke lokasi, CNNIndonesia.com sudah menghubungi Kepala Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu dan Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi kantor Imigrasi Ngurah Rai, Nyoman Asta.

Pramelia belum merespons sejauh ini, sementara Nyoman Asta memberikan rilis dari Plt Dirjen Imigrasi.

Sebelumnya di dalam video yang diunggah JP, WNA asal Australia, mengaku memiliki tanah seluas 1,1 hektare serta sebuah restoran bernama Penny Lane di Canggu, Bali. Melalui video tersebut.

WNA itu mencitrakan dirinya sebagai pengusaha sukses berkat investasi properti di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran imigrasi dalam rilis Plt Dirjen Imigrasi, ditemukan WNA itu menggunakan visa on arrival untuk masuk ke Indonesia pada periode 17 Juni hingga 7 Juli dan 20 Juli hingga 8 Agustus di tahun 2024.

Saffar mengatakan jenis visa tersebut tidak mengakomodasi WNA untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia. Maka atas dasar tersebut, dia dimasukkan ke dalam daftar cekal Ditjen Imigrasi.

"Per 21 November 2024, JP sudah tidak bisa masuk ke Indonesia," imbuhnya.

Warga asing ini, diketahui melakukan pelanggaran Pasal 75 Undang-undang Nomor 6, Tahun 2011, tentang keimigrasian karena diduga melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan serta ketertiban umum dengan tidak menghormati peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Kami akan menggunakan unit siber yang kita miliki untuk melakukan pemantauan dan analisa pada media sosial, untuk mencegah penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan negara," ujar Saffar.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh warga negara asing di sekitar mereka. Pelaporan bisa dilakukan ke kantor imigrasi terdekat atau melalui saluran pengaduan online yang telah disediakan.

Vietnam akan melakukan reformasi besar-besaran dengan memangkas kementerian, lembaga negara, hingga lembaga penyiaran, demi mengurangi hambatan dalam birokrasi dan investasi asing.

Berdasarkan rencana reformasi tersebut, lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran televisi negara termasuk di antara badan-badan yang akan ditutup.

Kementerian Investasi, yang bertanggung jawab untuk menyetujui proyek-proyek industri, akan digabungkan dengan Kementerian Keuangan.

Menurut dokumen Partai Komunis Vietnam yang ditinjau Reuters, proposal birokrasi pemerintahan tersebut masih dalam tahap awal dan dapat berubah menjelang pengesahan di parlemen pada Februari 2025 mendatang.

Sejauh ini belum ada kabar soal berapa banyak jumlah pegawai negeri yang akan dipangkas, namun ribuan PNS kemungkinan akan terpengaruh dampak reformasi birokrasi ini.

Sebagai salah satu negara pusat industri di Asia Tenggara, Vietnam sangat bergantung pada investasi asing di bidang manufaktur.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, ketidakpuasan dari sisi investor semakin keras, terutama atas keterlambatan persetujuan proyek dan reformasi regulasi, yang diperparah oleh kasus korupsi.

Menanggapi kritikan itu, pemimpin baru Partai Komunis Vietnam To Lam bulan ini meluncurkan rencana perombakan besar-besaran terhadap badan-badan negara.

"Untuk sementara waktu, investor mungkin mengalami penundaan atau ketidakpastian saat struktur baru dibangun," kata Kepala Firma Hukum Internasional Luther di Vietnam, Leif Schneider.

"Namun prospek jangka panjangnya lebih optimis. Vietnam dapat menjadi tujuan yang lebih ramah bagi investor, jika reformasi tersebut dilaksanakan secara efektif," imbuhnya.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan rencana pemberian amnesti Presiden Prabowo Subianto kepada para koruptor tidak melanggar Undang-Undang (UU).

Yusril menyebut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memang jelas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus sifat pidana dari perbuatan korupsi. Akan tetapi, ia mengatakan ketentuan pemberian amnesti dari Presiden telah diatur dalam ketentuan lain yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945.

"Ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 1945, yaitu Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/12).

"Presiden memberikan grasi meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau Presiden memberikan amnesti dan abolisi meminta pertimbangan DPR. Grasi, amnesti dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun," imbuhnya.

Yusril pun mengingatkan jika Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada para koruptor, baik yang sudah divonis ataupun belum, maka perkaranya secara otomatis akan selesai.

"Kalau itu dilakukan maka ketentuan bahwa meskipun mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya, dengan diberikan abolisi dan amnesti perkaranya selesai. Lebih tinggi itu UUD 1945," jelasnya.

Sebelumnya, Yusril juga mengatakan bahwa kebijakan memaafkan koruptor asal mengembalikan uang yang dikorupsi merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan aset.

Menurut dia, hal itu sejalan dengan United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang 7/2006.

Yusril menilai pernyataan Prabowo menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP nasional yang akan diberlakukan awal tahun 2026.

"Kalau hanya para pelakunya dipenjarakan tetapi aset hasil korupsi tetap mereka kuasai atau disimpan di luar negeri tanpa dikembalikan kepada negara, maka penegakan hukum seperti itu tidak banyak manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Presiden Prabowo sebelumnya mempertimbangkan untuk memaafkan para koruptor yang mengembalikan duit hasil korupsi ke negara.

Prabowo mengaku pihaknya sedang memberi kesempatan bagi para koruptor untuk taubat. Dia berkata pemerintah akan memaafkan bila semua uang curian dikembalikan ke negara.

"Saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh memberi voor, apa voor, apa itu, memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk taubat," kata Prabowo saat berpidato di depan para mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12) waktu setempat.

"Hai, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong," imbuhnya.