Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah siap membahas Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," ucap Yusril.

"Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat pemilu dan masyarakat tentu akan dilibatkan dalam pembahasan itu nantinya," sambungnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C UUD 1945, terang Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Dengan demikian, semua pihak termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK tanpa dapat melakukan upaya hukum apa pun.

Dalam keterangan tertulisnya itu, Yusril menyatakan pemerintah menyadari permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu telah dilakukan lebih dari 30 kali, dan baru pada pengujian terakhir dikabulkan.

Kata dia, pemerintah melihat ada perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu dibanding putusan-putusan sebelumnya.

"Namun, apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis," ucap Yusril.

"MK berwenang menguji norma Undang-Undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD '45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," lanjut dia.

MK sebelumnya mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh empat orang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq dan Tsalis Khoriul Fatna.

MK menilai Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal itu dinilai melanggar hak politik dan kedaulatan rakyat serta melanggar moralitas.

Dengan putusan tersebut, setiap partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu mendatang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa ambang batas lagi.

Guna mencegah menjamurnya pasangan calon, MK merekomendasikan lima poin yang termuat dalam rekayasa konstitusional atau constitutional engineering.

Putusan tersebut tidak bulat. Pasalnya, dua hakim konstitusi Anwar Usman dan Danie Yusmic P. Foekh memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Mantan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seputar lalu lintas keimigrasian tersangka suap yang kini menjadi buron Harun Masiku.

Ronny menjalani pemeriksaan sebagai saksi sekitar lima jam.

"Hari ini saya dipanggil dan didengar keterangan oleh penyidik KPK berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Tadi ada 22 pertanyaan yang diberikan kepada saya," ujar Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/1) petang.

"Memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang tanggung jawab saya ketika tahun 2020, saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di mana tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri dan juga tanggal 7 Januari kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi, hanya melintas satu hari saja sudah kembali. Itu melalui Bandara Soekarno Hatta," tutur dia.

Ronny menegaskan pada dua hari tersebut belum ada permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap Harun dari KPK. Oleh karena itu, Harun bisa bebas keluar-masuk Indonesia.

"Kalau kawan-kawan menyimak press release saya pada tanggal 22 Januari 2020 dan tanggal 27 Januari 2020 saya sudah menyampaikan perlintasan Harun Masiku pada tanggal 6 Januari 2020 ke luar negeri melalui Bandara Soetta dan kembali pada tanggal 7 Januari 2020, dan yang perlu kawan-kawan ketahui pada saat itu belum ada permintaan pencegahan ke luar negeri dari penyidik KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Menteri Hukum dan HAM," ucap dia.

Permohonan pencegahan ke luar negeri baru disampaikan KPK pada 13 Januari 2020.

"Tanggal 13 Januari terbit permintaan kalau di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 91 bahwa pimpinan KPK bisa memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencegahan bagi warga negara Indonesia yang akan ke luar negeri dan juga pencekalan bagi warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia," kata dia.

Saat dikonfirmasi mengenai intervensi Menteri Hukum dan HAM saat itu yakni Yasonna H Laoly seputar lalu lintas Harun, Ronny mengklaim tidak ada perintah dari yang bersangkutan.

"Tidak ada. Saya kira kawan-kawan bisa nanti minta penjelasan kepada penyidik," ucap dia.

Baru-baru ini, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto disebut bersama-sama dengan tersangka Harun diduga menyuap Wahyu Setyawan (mantan Komisioner KPU yang diketahui juga sebagai kader PDIP) untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024.

Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878. Sedangkan calon legislatif PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Hasto disebut berupaya menempatkan Harun sebagai pengganti Nazarudin Kiemas dengan mengajukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Agung (MA) tanggal 24 Juni 2019 dan menandatangani sebuah surat tanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan uji materi.

Setelah ada putusan MA, KPU tidak melaksanakannya. Hasto pun meminta fatwa ke MA.

Selain upaya tersebut, Hasto diduga juga secara paralel mengupayakan agar Riezky mengundurkan diri. Namun, permintaan tersebut ditolak.

Hasto disebut juga pernah meminta kader PDIP Saeful Bahri menemui Riezky di Singapura dan meminta mundur. Permintaan itu lagi-lagi ditolak Riezky. Bahkan, surat undangan pelantikan Riezky sebagai anggota DPR ditahan Hasto. Ia kukuh meminta Riezky mundur.

Terhadap dugaan perintangan penyidikan, Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun. Ia juga diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri.

Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

MK menyatakan Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) bertentangan dengan konstitusi.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding)," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (3/1).

Ia menegaskan semua pihak termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK tanpa dapat melakukan upaya hukum apa pun. Pemerintah, kata dia, menyadari permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu telah dilakukan lebih dari 30 kali, dan baru pada pengujian terakhir dikabulkan.

Pemerintah, lanjut Yusril, melihat ada perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu dibanding putusan-putusan sebelumnya.

"Namun, apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis," ucap Yusril.

"MK berwenang menguji norma Undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," sambungnya.

Yusril mengatakan setelah ada tiga putusan MK nomor 87, 121 dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden, pemerintah akan membahas implikasinya terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres tahun 2029.

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," ucap Yusril.

"Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat pemilu dan masyarakat tentu akan dilibatkan dalam pembahasan itu nantinya," pungkasnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh empat orang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq dan Tsalis Khoriul Fatna.

MK menilai Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal itu dinilai melanggar hak politik dan kedaulatan rakyat serta melanggar moralitas.

Dengan putusan tersebut, setiap partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu mendatang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa ambang batas lagi.

Guna mencegah menjamurnya pasangan calon, MK merekomendasikan lima poin yang termuat dalam rekayasa konstitusional atau constitutional engineering.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendesak evaluasi secara menyeluruh penggunaan senjata api oleh aparat maupun masyarakat sipil untuk menyikapi kasus penembakan yang marak belakangan ini.

Dua kasus yang disoroti Pigai adalah penembakan di tempat peristirahatan atau rest area Tol Tangerang Merak yang dilakukan anggota TNI, lalu penembakan terhadap seorang pengacara Rudi S Gani (49) di Bone, Sulawesi Selatan.

"Artinya terjadi penyalahgunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus jadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri dan juga Perbakin. Ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata," ujar Pigai melalui keterangan resmi Jumat (3/1) malam.

Ia menjelaskan penggunaan senjata, baik oleh aparat, maupun masyarakat sipil diikat dengan ketentuan dan aturan yang sangat ketat termasuk prosedur penggunaannya.

"Artinya ada aspek legalitas dan prosedur yang dilanggar sehingga bukan saja pengetatan yang diperlukan tetapi evaluasi total. Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab jelas menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dan juga ancaman bagi stabilitas sosial," tegas Pigai.

Mengenai dua kasus yang disinggung di awal, Pigai yang dikenal sebagai aktivis kemanusiaan ini meminta proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional dan akuntabel.

"Aparat harus profesional mengusut kasus ini demi keadilan bagi korban," tandasnya.

Pigai menuturkan munculnya kasus penembakan tersebut bukan saja menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ancaman bagi hak hidup. Menurut Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan pribadi.

Ia menyebut penyalahgunaan senjata yang menyebabkan ancaman terhadap keselamatan individu jelas bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebab, salah satu aspek penting HAM juga adalah kebebasan dari rasa takut atau freedom of fears.

"Dalam kasus seperti ini jelas menebarkan ketakutan dan tentu saja ancaman bagi kehidupan. Sementara negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya," tutup Pigai.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengecam peristiwa penembakan yang menewaskan pengacara Rudi S Gani (49) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, saat korban sedang makan malam bersama keluarganya jelang tahun baru.

Pigai meminta Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penembakan berujung maut itu secara tuntas.

"Kami mengecam penembakan terhadap pengacara yang mencari keadilan tetapi menjadi korban. Perbuatan pelaku tidak bisa dibenarkan," ujar Pigai melalui akun X @NataliusPigai2 dikutip Jumat (3/1).

"Kami berharap aparat keamanan bekerja secara profesional, objektif, transparan dan imparsial agar keluarga korban mendapat keadilan," ucap dia.

Berdasarkan hasil pemantauan media dan komunikasi yang dilakukan dengan Kantor Wilayah, Pigai mengatakan kasus tersebut tengah diselidiki Polda Sulawesi Selatan.

Jenazah korban, lanjut dia, telah diautopsi di Ruang Forensik Dokpol Bidokkes Polda Sulsel pada 1 Januari 2025 dan selesai pukul 13.57 WITA.

Adapun penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal terhadap pengacara tersebut saat ini masih bersifat pidana murni.

"Bidang HAM Kantor Wilayah akan melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan melaporkan perkembangannya kepada Kementerian HAM," kata Pigai.

Desakan serupa juga sudah disampaikan organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sulawesi Selatan.

Kasus penembakan terhadap pengacara Rudi S Gani (49) terjadi pada saat korban bersama istri dan keluarganya sedang makan malam menjelang pergantian tahun baru di Kabupaten Bone, Selasa (31/12), sekitar pukul 21.50 WITA.

"Sementara makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada suara ledakan langsung dia tergeletak begitu saja," kata istri korban Maryam di Makassar, Rabu (1/1).

Maryam menerangkan pada saat makan malam itu dirinya berada di samping korban. Kemudian datang sebuah mobil yang parkir di depan rumah korban.

"Dia di samping saya, tidak ada (orang) karena gelap. Tidak ada diperhatikan, karena kita di situ sementara makan," ungkapnya.

Setelah ditembak korban langsung jatuh tergeletak, Maryam awalnya mengira suaminya mengalami pecah pembuluh darah.

"Saya belum melihat luka pada saat itu, pemikiran saya itu pecah pembuluh darah karena darah keluar, saya periksa ternyata tidak, saya periksa saya lihat ada memar di samping hidung. Terus baru saya tahu saat polisi bilang ini ditembak," ungkapnya.

Mantan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie menyambangi Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto, Jumat (3/1) pagi.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Ronny tiba di Kantor KPK sekitar pukul 09.55 WIB. Ia terlihat membawa map berisi dokumen. Dengan didampingi sejumlah penasihat hukumnya, Ronny irit bicara. Ia meminta awak media untuk menunggu pemeriksaan rampung.

"Nanti saja ya setelah di dalam. Sabar," kata Ronny kepada awak media di gedung dwiwarna KPK, Jakarta, Jumat.

Ronny Sompie sempat dicopot oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pada 2020 silam. Pencopotan itu menindaklanjuti polemik buron kasus suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku yang bisa bebas keluar-masuk lewat imigrasi Bandara Soekarno Hatta.

Adapun Yasonna juga telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK untuk melengkapi berkas perkara Harun. Penanganan kasus ini sudah berjalan selama lima tahun.

Baru-baru ini, KPK mengumumkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto disebut bersama-sama dengan tersangka Harun diduga menyuap Wahyu Setyawan (mantan Komisioner KPU yang diketahui juga sebagai kader PDIP) untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024.

Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878. Sedangkan calon legislatif PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Hasto disebut berupaya menempatkan Harun sebagai pengganti Nazarudin Kiemas dengan mengajukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Agung (MA) tanggal 24 Juni 2019 dan menandatangani sebuah surat tanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan uji materi.

Setelah ada putusan MA, KPU tidak melaksanakannya. Hasto pun meminta fatwa ke MA.

Selain upaya tersebut, Hasto diduga juga secara paralel mengupayakan agar Riezky mengundurkan diri. Namun, permintaan tersebut ditolak.

Hasto disebut juga pernah meminta kader PDIP Saeful Bahri menemui Riezky di Singapura dan meminta mundur. Permintaan itu lagi-lagi ditolak Riezky. Bahkan, surat undangan pelantikan Riezky sebagai anggota DPR ditahan Hasto. Ia kukuh meminta Riezky mundur.

"Oleh karena upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka saudara HK bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, saudara Saeful Bahri dan saudara DTI (Donny Tri Istiqomah, Advokat PDIP) melakukan penyuapan kepada saudara Wahyu Setiawan dan saudara Agustiani Tio Fridelina, di mana diketahui saudara Wahyu Setiawan merupakan kader PDIP yang menjadi Komisioner di KPU," ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam jumpa pers di Kantornya beberapa waktu lalu.

Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun. Ia juga diduga meminta Harun merendam Handphone dan segera melarikan diri.

Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Tim kuasa hukum Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bersumpah bakal mengambil langkah hukum atas penjemputan paksa presiden hari ini, Jumat (3/1).

Salah satu pengacara Yoon, Yun Gap Geun, mengatakan penjemputan paksa ini ilegal dan tidak sah.

"Pelaksanaan surat perintah penangkapan yang ilegal dan tidak sah ini melanggar hukum," kata Yun kepada kantor berita Yonhap.

"Sehubungan dengan proses pengajuan keberatan terhadap surat perintah tersebut yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, kami akan menempuh jalur hukum atas pelanggaran hukum dari eksekusi surat perintah yang ilegal tersebut," lanjut Yun.

Tim kuasa hukum Yoon telah mengajukan penangguhan surat perintah penangkapan Yoon ke Mahkamah Konstitusi dan mengajukan keberatan terpisah atas pelaksanaan surat tersebut ke Pengadilan Distrik Seoul Barat.

Sejak awal, kuasa hukum Yoon menilai penjemputan paksa oleh penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) ilegal. Sebab, surat perintah itu dirilis atas permintaan CIO, sedangkan badan itu menurut mereka tak memiliki kewenangan tersebut.

Pada hari ini, tim penyidik yang terdiri dari CIO dan polisi Korsel telah berada di kediaman Yoon untuk menangkap sang Presiden sesuai surat perintah penangkapan dari pengadilan Seoul.

Kendati begitu, upaya itu tak berjalan mulus karena unit militer di dalam kediaman Yoon, diduga milik Komando Pertahanan Ibu Kota, memblokir akses penyidik. Pasukan pengamanan presiden juga ikut menghalang-halangi para penyidik, bersama-sama dengan warga pendukung Yoon.

Ribuan pendukung Yoon sejak beberapa hari lalu berkumpul di luar kediaman presiden untuk menentang pemakzulannya dan memblokir otoritas menangkap dia. Beberapa pedemo berujung ditangkap karena bentrok dengan aparat.

CIO telah bekerja sama dengan polisi dan unit investigasi Kementerian Pertahanan untuk melakukan penyelidikan bersama atas deklarasi darurat militer Yoon 3 Desember lalu.

Jika berhasil menangkap Yoon, CIO akan membawa sang Presiden ke markas mereka di Gwacheon guna menginterogasinya sebelum menahan sang Presiden di Pusat Penahanan Seoul.

Setelah ditahan, CIO memiliki waktu 48 jam untuk mencari surat perintah lain untuk penangkapan resmi sang Presiden atau membebaskan dia.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku sudah 13 tahun tidak punya Istri, Ia mengaku hanya memiliki 3 pacar yang diklaim diperlakukan baik.

Mulanya, Pigai mengaku selalu memilih sosok yang terbaik di kementeriannya untuk menduduki jabatan tertentu. Ia mengklaim tak pernah memilih orang berdasarkan kedekatan.

"Saya pelajari rekam jejaknya saya pelajari juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama yang etika moralitas integritas dan anti korupsi," kata Pigai saat acara Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Manajerial Kementerian HAM dikutip Youtube kanal resmi KemenHAM, Kamis (2/1).

Ia menegaskan pejabat Kementerian HAM dilarang untuk berjudi secara daring atau langsung. Pigai mengancam akan mencopot pejabat yang berjudi.

"Judi online plus judi offline tidak boleh kalau ada yang main judi online out copot," ujar dia.

Kemudian, Pigai menyebut pejabat dan insan lawan jenis di Kementerian HAM tidak boleh "main mata". Ia tak menjelaskan "main mata" yang dimaksud.

Setelah itu, Pigai menyebut dirinya sudah 13 tahun tidak memiliki Istri dan mengaku memiliki 3 pacar yang diperlakukan dengan baik.

Perlakuan baik itu, kata dia, terbukti dengan tidak adanya teror atau permasalahan di media sosial kepada dirinya. Padahal, Pigai mengklaim seluruh media sosial dirinya terbuka.

"Enggak boleh main mata antar pasangan laki-laki perempuan. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. 3 bos, saya 3 aja, saya enggak pernah macam-macam," tutur dia.

"Instagram terbuka, twitter terbuka, facebook terbuka, WA terbuka teror saya enggak ada karena memang kita baik. Enggak boleh (main mata) kalau ketahuan saya copot," sambungnya.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan maksud dia berbicara soal hubungan asmara pribadi adalah untuk mengingatkan agar jajaran anak buahnya tidak berselingkuh.

Menurut dia, salah satu satu sumber korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah hubungan gelap atau perselingkuhan antarpegawai, baik di pemerintahan maupun di swasta.

"Saya tekankan tidak boleh ada yang selingkuh!" ujar Pigai saat dihubungi melalui pesan tertulis, Kamis (2/1).

"Ini yang harus dibersihkan di negeri ini," tegas dia.

Pigai menjelaskan dirinya tidak mempunyai istri selama 13 tahun ke belakang. Namun, dalam periode tersebut, dirinya mempunyai tiga orang pacar.

"Saya tidak punya Istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun. Dan tidak bersamaan atau dalam waktu yang sama," ujar Pigai 

Ia menambahkan perselingkuhan antarpegawai di berbagai sektor akan menimbulkan kerusakan baik moral dan mental. Korupsi tak lagi bisa dihindari.

"Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka," kata Pigai.

"Kita benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa," tandasnya.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan dirinya tidak mempunyai istri selama 13 tahun ke belakang. Namun, dalam periode tersebut, dirinya mempunyai tiga orang pacar.

"Saya tidak punya Istri hampir 13 tahun. Saya hanya 3 kali saja selama hampir 13 tahun. Dan tidak bersamaan atau dalam waktu yang sama," ujar Pigai saat dihubungi melalui pesan tertulis, Kamis (2/1).

Pigai menjelaskan maksud berbicara seperti itu di hadapan pejabat Kementerian HAM yang dilantik pada pekan lalu. Ia menginginkan anak buahnya menjauhi selingkuh.

"Saya tekankan tidak boleh ada yang selingkuh!" ucap Pigai.

Menurut dia, salah satu satu sumber korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia adalah hubungan gelap atau perselingkuhan antarpegawai, baik di pemerintahan maupun di swasta.

"Ini yang harus dibersihkan di negeri ini," tegas dia.

Ia menambahkan perselingkuhan antarpegawai di berbagai sektor akan menimbulkan kerusakan baik moral dan mental. Korupsi tak lagi bisa dihindari.

"Hubungan gelap antara pegawai baik di pemerintah maupun swasta telah menimbulkan kerusakan moral dan mental, membentuk mental hedon, tuntutan tinggi dan menghabiskan uang hanya untuk hubungan mereka," kata Pigai.

"Kita benahi dari saat ini untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa," tandasnya.

Polda Sumatera Barat (Sumbar) menghentikan penyelidikan kasus Afif Maulana (13), siswa SMP yang ditemukan tewas di bawah Jembatan Batang Kuranji.

Polda pun menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau SP2 Lidik kasus tersebut.

Merespons hal tersebut, LBH Padang menyatakan pihak keluarga korban dan kuasa hukumnya belum dapat berkomentar banyak karena belum menerima SP2 Lidik tersebut. Walaupun demikian LBH Padang menyatakan mereka akan mengambil langkah hukum terkait keputusan Polda Sumbar tersebut.

"Korban dan kuasa hukum belum menerima Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lidik). Selanjutnya Korban dan kuasa hukum akan mengambil langkah hukum ketika telah menerima surat SP2 Lidik," demikian keterangan resmi LBH Padang yang diterima, Rabu (1/1).

Lebih lanjut, di dalam rilis tersebut, LBH Padang menyatakan pada Selasa (31/12) lalu, pihak kuasa hukum dan keluarga korban hadir mengikuti gelar perkara khusus dugaan tindak pidana penyiksaan yang berujung kepada kematian terhadap Afif Maulana. Gelar perkara itu dilakukan dalam dua termin pada hari tersebut.

"Gelar perkara dipimpin oleh Kabag Wanssidik Ditreskrimum Polda Sumbar AKBP Hendri Yahya yang dihadiri oleh bagian Internal dan Eksternal Polda Sumatera , Penyidik Unit Jatanras dari Polresta Padang dan juga korban beserta kuasa hukumnya (LBH Muhammadiyah dan LBH Padang)," demikian keterangan LBH Padang.

LBH Padang menyatakan setelah selesai gelar perkara, dan pihak kuasa hukum keluarga korban meninggalkan Polda Sumbar tidak ada komunikasi dari penyidik Polda Sumbar soal rencana menyetop penyelidikan, dan baru tahu setelah diumumkan ke publik oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono pada sore harinya.

"Setelah gelar perkara termin 1 kuasa hukum meninggalkan Mapolda Sumatera Barat dan gelar perkara termin 2 dilanjutkan. Tanpa komunikasi dengan korban dan kuasa hukum pada sore harinya Kapolda Irjen Pol Suharyono mengumumkan ke publik telah dihentikan penyelidikan kasus Afif Maulana," imbuhnya.

Saat gelar perkara termin 1 tersebut, kuasa hukum korban yakni Syafril Elain sempat mempertanyakan alasan mereka tak diperlihatkan atau dibagikan temuan dari penyidik dalam kasus dugaan penganiayaan berujung kematian Afif tersebut. Selain itu gelr perkara termin 2 pun dilakukan tertutup tanpa melibatkan pihak korban maupun kuasa hukum.

"Kuasa hukum menilai proses gelar perkara termin 1 tidak transparan dan akuntabilitas. Gelar perkara termin 2 juga tidak memiliki alasan hukum untuk yang kuat untuk tidak melibatkan korban namun tetap tertutup," katanya.

Pengacara publik LBH Padang yang juga jadi kuasa hukum korban, Adrizal, menduga ada ketidakprofesionalan dan ketidakseriusan penyidik untuk menuntaskan dan memberikan keadilan serta kepastian hukum kepada korban.

Poin-poin dugaan ketidaktransparansian dalam proses penyelidikan itu, kata dia di antaranya, "Penyidik diduga tidak mendalami terkait dengan dugaan penyiksaan terhadap alm. Afif Maulana melalui saksi fakta yang dihadirkan di depan penyidikan bahkan kami khawatir proses BAP yang dilakukan hanya berfokus kepada proses tawuran dan perkataan ajakan melompat."

Selain itu, sambungnya, "Penyidik tidak mendalami terkait dengan pernyataan ahli forensik Ade Firmansyah terhadap 19 sampel yang terdiri 16 dari jaringan lunak dan 3 jaringan keras yang merupakan tanda kekerasan yang diambil dari tubuh alm. Afif Maulana sewaktu proses ekshumasi."

Kemudian, "Penyidik tidak menjelaskan bagaimana dari hasil CCTV yang diamankan padahal di dalam langkah penyelidikan dijelaskan pada tanggal 24 Juni 2024 telah dilakukan pendataan dan pengecekan CCTV, dan sudah dilakukan pengamanan terhadap hasil CCTV."

Selain itu penyidik tak menjelaskan hasil pemeriksaan labfor terkait ponsel milik almarhum Afif yang dilakukan pada 3 Juli 2024.

Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengatakan penerbitan SP2 Lidik dalam kasus Afif itu merupakan keputusan gelar perkara yang dilakukan secara profesional dan terintegrasi. Ia mengaku penerbitan itu untuk memberi kepastian hukum karena tidak menggantungkan kasus.

"Saya ingin memastikan agar kasus ini tidak menggantung. Berdasarkan hasil gelar perkara yang melibatkan Dirkrimum beserta seluruh tim, termasuk keluarga korban dan ahli, kami akan menghentikan kasus ini dengan menerbitkan SP2 Lidik," ujarnya kepada wartawan, Selasa (31/12).

Suharyono mengatakan sebelumnya tim dokter forensik independen juga telah mengungkap penyebab kematian Afif bukan karena penganiayaan melainkan akibat jatuh dari ketinggian dan terbentur benda keras.

"Kita sudah mengetahui bersama bahwa keputusan ketua tim dan anggotanya yang terdiri tidak kurang 15 dokter forensik itu sudah menyatakan penyebab kematian Afif Maulana bukan karena penganiayaan," tuturnya.

"Tapi, karena benturan benda keras. Jadi tubuh yang menghampiri benda keras, bukan benda keras yang menghampiri tubuhnya. Itu sebenarnya sudah terekspos sejak empat atau lima bulan yang lalu," imbuh jenderal bintang dua tersebut.

Suharyono mengatakan walau telah dihentikan, kepolisian tetap mempersilakan pihak keluarga berkoordinasi dengan penyidik apabila nantinya memang ditemukan bukti baru terkait kematian Afif.

"Jika ada bukti-bukti baru yang menguatkan terkait masalah ini, silakan koordinasi dengan penyidik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Suharyono menegaskan penerbitan SP2 Lidik dalam kasus itu bukan karena kepolisian menanggap kematian Afif sebagai hal yang sepele, melainkan sebagai bentuk keseriusan dalam menangani kasus ini dan untuk memberikan kepastian hukum.

"Ini bukan berarti kami menganggap masalah ini sepele. Justru, ini bagian dari keseriusan kami dalam menangani kasus ini agar ada kepastian hukum dan tidak menggantung," jelasnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan kekecewaan publik atas vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp300,003 triliun sangat bisa dipahami.

Pigai mengamini pidana badan tersebut melukai rasa keadilan masyarakat.

"Kami menangkap ada kekecewaan publik atas putusan ini dan itu sangat bisa dipahami karena dianggap tak masuk akal melukai rasa keadilan masyarakat. Meski kita juga perlu menghargai dan menghormati independensi hakim yang tidak bisa kita intervensi," kata Pigai di Jakarta, Senin (31/12).

Menurut dia, nuansa kebatinan rakyat belakangan ini sangat terusik di tengah harapan yang sangat besar memperoleh keadilan.

"Karena bagaimana pun masyarakat punya hak atas rasa keadilan. Nuansa itu yang kita tangkap dan sangat bisa dipahami," lanjut dia.

Presiden Prabowo, lanjut Pigai, dalam berbagai kesempatan menyampaikan nilai keadilan sebagai elemen terpenting dalam memberi kepuasan atas tindakan perlawanan hukum yang dilakukan individu yang berada di jalur gelap merampok hak milik publik.

"Oleh karena itu, Kementerian HAM sebagai bagian dari pemerintahan tentu memiliki semangat seirama menghadirkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Rakyat menaruh harapan besar hak atas keadilan," ucap dia.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah membacakan putusan terhadap 14 terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015-2022 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Meski menilai kerugian negara sejumlah Rp300,003 triliun terbukti, hakim menghukum Harvey Moeis dkk lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Sontak hal tersebut memantik diskusi publik yang merasa geram. Publik menilai putusan hakim tersebut terlalu ringan.

Bahkan, Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini menyentil keras putusan pengadilan yang terlalu ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara ratusan triliun.

Menurut dia, hal tersebut menyakiti rasa keadilan masyarakat Indonesia.

"Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan," kata Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Jakarta, Senin (30/12).