Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi terkait kasus kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Rabu (15/1).

Salah satu yang diperiksa merupakan Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam. Kepada awak media, Saffar mengaku akan diperiksa penyidik terkait data perlintasan buron Harun Masiku pada lima tahun lalu.

"Untuk keterangan sebagai saksi terkait perlintasan Harun Masiku," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Selain Saffar, KPK juga memanggil Ketua KPU periode 2017-2022, Arief Budiman sebagai saksi. Arief mengaku membawa sejumlah catatan untuk disampaikan kepada penyidik dalam pemeriksaan nanti.

Kendati demikian, ia enggan mengungkap lebih jauh ihwal isi catatan yang dibawa. Termasuk materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik kepada dirinya.

"Saya belum tahu (materinya). Bukan pemeriksaan, beri keterangan aja. Enggak ada (bawa bukti), catatan saja," tuturnya.

Terakhir, KPK juga memanggil kader sekaligus mantan caleg asal PDIP Saeful Bahri sebagai saksi. Saeful akhirnya memenuhi panggilan setelah sempat mangkir dua kali.

Hanya saja, Saeful memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan yang dilayangkan awak media terkait materi pemeriksaan serta alasannya sempat mangkir.

"Makasih ya, nanti ya," singkatnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bersama dengan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diumumkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada Wahyu untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun.

Ia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri. Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Kejagung RI memastikan akan memberi perlindungan hukum kepada Guru Besar IPB Bambang Hero usai dipolisikan buntut perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga timah.

"Tentu memberikan perlindungan, karena yang meminta itu negara, yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan itu negara, melalui kita," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (14/1).

Harli menjelaskan pemberian perlindungan hukum itu juga telah diatur dalam KUHAP. Ia menegaskan pihaknya memiliki kewajiban untuk melindungi para saksi dan korban yang bersaksi di hadapan hukum.

"Disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya itu adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi. Oleh sebab itu kami sebagai institusi negara yang meminta bantuan ahli untuk melakukan perhitungan, tentu akan melakukan langkah-langkah," tutur Harli.

Pada kesempatan itu, dia menerangkan soal nilai kerugian negara kasus korupsi timah dari hasil perhitungan Bambang juga dipakai PN Jakarta Pusat dalam putusannya terhadap para terdakwa. Artinya, kata dia, Majelis Hakim mengamini ada kerugian kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun dalam kasus tersebut.

"Artinya kerugian kerusakan lingkungan yang dilakukan kajian dan perhitungan oleh ahli yang kita minta itu, berarti sudah diadopsi oleh pengadilan," jelasnya.

"Lalu kenapa kita ragu terhadap pandangannya sementara pengadilan sudah menyatakan itu adalah kerugian uang negara. Artinya sudah perhitungan yang dilakukan oleh ahli itu sudah capable," imbuh Harli.

Sebelumnya Bambang dilaporkan ke Polda Bangka Belitung oleh advokat Andi Kusuma pada 8 Januari 2025. Alasan Andi melaporkan Bambang, karena Guru Besar IPB itu dinilainya tidak berkompeten dalam menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi komoditas timah.

Ia memandang, perhitungan yang disampaikan Bambang Hero merupakan keterangan palsu, sehingga bisa dipidanakan. Hal ini berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 242 Ayat 1.

"Bapak Bambang Hero ini bukan ahli di bidang perhitungan kerugian negara, dia hanya (ahli) lingkungan. Pengambilan (sampel) itu pun dari satelit," ujarnya.

Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan, Bambang Sudewo menyebutkan permasalahan guru menghukum siswa SD Yayasan Abdi Sukma Medan akibat menunggak uang SPP dikarenakan miskomunikasi.

"Intinya ini ada miskomunikasi antara orangtua dengan pihak sekolah. Karena kebijakan yang dilakukan oleh gurunya itu tidak diketahui oleh sekolah maupun pihak yayasan. Nah kemudian pihak orangtua juga tanpa komunikasi dengan pihak sekolah terus viral. Jadi sebenarnya ini miskomunikasi, " kata Bambang Sudewo, Selasa (14/1).

Menurutnya permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan baik. Dia berharap ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa. Sebab masalah uang sekolah merupakan tanggung jawab orangtua. Sehingga tidak boleh dikaitkan dengan siswa.

"Ini sudah diselesaikan. Mudah-mudahan tidak ada lagi efek-efek lain terkait viralnya peristiwa ini. Kami harap ini jangan sampai terjadi lagi. Masalah uang sekolah adalah tanggung jawab orangtua dan tidak boleh dikaitkan dengan anak-anak, apalagi sampai mengganggu proses belajar mereka," ujar Bambang.

Video seorang siswa Sekolah Dasar (SD) Yayasan Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatra Utara (Sumut) berinisial MI dihukum mengikuti pembelajaran dengan duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, AM yang tak lain ibu dari MI mendatangi guru SD Yayasan Abdi Sukma. Dia mempertanyakan sikap guru yang mengasingkan anaknya dengan cara duduk di lantai hanya gara gara belum membayar uang SPP.

"Begini loh Bu dia ini disoraki dari tadi di luar saya datang. Buk ambil rapot, Mesia duduk di bawah dia nangis loh bu," ujar AM sambil menangis bertemu dengan guru yang menghukum anaknya tersebut.

AM mengaku terkejut saat mendengar cerita anaknya yang masih kelas IV SD itu mendapat hukuman sejak tanggal 6 Januari 2025. Bahkan MI juga sempat menolak masuk sekolah karena tak sanggup menanggung malu akibat mendapatkan hukuman disaksikan teman satu kelasnya.

"Dia nangis mau pergi sekolah, dia nangis. Dia bilang Mamak, MI malu duduk di bawah. Dia sempat nggak mau sekolah karena malu. Di mana sih perasaan ibu anak kayak gini tu harus menanggung malu bu," ujarnya kepada sang guru.

Eks Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono resmi ditahan di Rutan Salemba cabang Kejari Jakarta Selatan, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tannur.

Pantauan CNNIndonesia.com di Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Rudi terlihat digelandang penyidik menuju mobil tahanan sekitar pukul 22.00 WIB pada Selasa (14/1).

Rudi yang mengenakan rompi tahanan berwarna pink itu hanya menunduk hingga masuk ke dalam mobil. Sembari memakai borgol, ia tetap bungkam dan tidak menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh awak media.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyebut Rudi akan ditahan di Rutan Salemba cabang Kejari Jaksel selama 20 hari ke depan untuk mempermudah pengungkapan kasus.

"Terhadap tersangka RS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (14/1) malam.

Atas perbuatannya, Abdul mengatakan Rudi diduga melanggar ketentuan Pasal 12 huruf c juncto Pasal 12B juncto Pasal 6 ayat 2 juncto Pasal 12A juncto Pasal 12B juncto Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 11 juncto Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya Kejagung resmi menetapkan tiga hakim PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul sebagai tersangka penerima suap dalam kasus vonis bebas pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.

Pengacara Ronald Tannur Lisa Rahmat juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Dalam kasus ini penyidik menyita barang bukti uang tunai dalam berbagai pecahan senilai Rp20 miliar beserta sejumlah barang elektronik.

Terbaru, Kejagung juga turut menetapkan ibunda dari Ronald Tannur yakni Meirizka Widjaja sebagai tersangka pemberi suap. Meirizka diduga telah memberikan uang suap untuk ketiga hakim melalui Lisa sebanyak Rp3,5 miliar.

Dalam kasus ini, mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar sempat mengatur pertemuan antara pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat dengan pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Awalnya Lisa menghubungi Zarof untuk dikenalkan dengan sosok R selaku pejabat PN Surabaya. Hal itu dilakukan dengan maksud agar Lisa dapat melobi R untuk memilih Majelis Hakim perkara Ronald Tannur seperti yang diinginkan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam akan memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Hasto Kristiyanto besok, Rabu (15/1).

Saffar meluruskan informasi KPK yang menyebutnya dipanggil untuk diperiksa hari ini.

"Sudah (terima surat panggilan KPK). Hadir (besok)," ujar Godam saat dikonfirmasi, Selasa (14/1).

Senada, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto meluruskan informasi yang sebelumnya dibagikan. Ia mengatakan Godam akan diperiksa besok.

"Untuk Saffar M. Godam jadwalnya bukan hari ini tapi Rabu besok," kata Tessa.

Pada hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi lain. Mereka ialah mantan Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting; Kusnadi selaku Staf Hasto; Satpam di Kantor DPP PDIP Nur Hasan; dan kader PDIP Saeful Bahri.

Sementara untuk perkara Harun Masiku (buron), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi. Yakni Kepala Kepatuhan PT Valuta Inti Prima (VIP) Carolina Wahyu Apriliasari dan Notaris Dona Barisa.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bersama dengan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diumumkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada Wahyu untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun.

Ia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri.

Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkap sejumlah rencana kerja sama dengan PBNU setelah bertemu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (14/1) hari ini.

Pigai menyebut salah satu rencana kerja sama di bidang pendidikan antara Kementerian HAM dengan PBNU adalah mendirikan sejumlah pusat studi HAM di kampus milik NU.

"Khusus pada dunia pendidikan, kemungkinan, tapi saya tidak janji ya, kemungkinan kita akan gagas salah satu program untuk mendirikan pusat studi HAM di universitas di bawah naungan NU," kata Pigai dalam konferensi pers.

Pigai mengaku belum memiliki rencana pasti berapa pusat studi HAM yang akan dibangun di kampus milik NU. Ia mengaku akan mengkaji rencana itu terlebih dahulu.

"Tapi tidak semua ya, kita akan lihat satu atau dua mungkin kita akan bangun," sambungnya.

Lebih lanjut, Pigai menjelaskan salah satu rencana kerja sama Kementerian HAM dengan PBNU di bidang pendidikan yaitu menggelar pelatihan HAM di sejumlah lembaga pendidikan.

"Training of trainer untuk sosialisasi pendidikan penyuluhan HAM di sekolah-sekolah apakah di perguruan tinggi atau di pesantren, dan itu semua disambut baik oleh ketua umum PBNU," ujar dia.

Di sisi lain, Pigai mengatakan Kementerian HAM akan menjadikan PBNU sebagai mitra strategis untuk mengarusutamakan HAM di masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional.

Ia menilai putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen tersebut.

"Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik," kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

Keputusan itu, lanjut dia, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat.

Sehingga, lanjut dia, partai politik memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR RI.

"Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wabil khusus juga PBB," ucapnya.

Setelah putusan MK itu, kata dia, pemerintah akan merumuskan satu norma hukum baru di bidang politik dengan menggunakan panduan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut.

Rumusan itu akan diimplementasikan untuk pemilihan umum baik legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak ada lagi aturan terkait ambang batasnya.

"Khususnya kepada lima panduan atau disebut constitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang dan saya kira pemerintah sekarang tentu dengan jiwa besar harus menghormati dan menerima putusan MK itu," ucapnya.

Di sisi lain, Yusril berpendapat partai yang memiliki sedikit kursi di parlemen, dapat membentuk satu fraksi gabungan dengan partai lain.

"Pendapat saya pribadi, lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR, jumlah fraksinya 10 fraksi. Jadi kalau partai itu kurang dari 10 persen, dia bisa membentuk satu fraksi gabungan," katanya.

Parliamentary threshold merupakan syarat minimal perolehan suara yang harus diperoleh partai politik peserta Pemilu, agar bisa diikutkan di dalam pembagian kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Merujuk UU Pemilu, partai politik bisa masuk DPR jika memenuhi perolehan 4 persen dari total suara nasional yang sah atau minimal 25 persen dari total suara sah di satu provinsi.

Guru yang menghukum siswa SD Yayasan Abdi Sukma Medan duduk di lantai karena belum membayar uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) selama tiga bulan mendapat sanksi dirumahkan.

"Kami sudah merumahkan. Jadi dari Sabtu kemarin saya sudah bilang 'ibu tidak boleh datang ke sekolah karena ibu sudah melakukan kesalahan'," kata Ketua Yayasan Abdi Sukma Medan, Ahmad Parlindungan, Selasa (14/1).

Ahmad Parlindungan menyebutkan guru tersebut dirumahkan hingga situasi kondusif. Saat ini pihak yayasan masih menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Kami minta untuk menenangkan diri. Jadi dari yayasan kami sudah jelas menskorsing ini. Dan dari Dinas Pendidikan kami menunggu apa langkah berikutnya yang harus kami lakukan," urainya.

Selain itu, Ahmad Parlindungan juga meminta masyarakat agar tidak mengucilkan sekolah tersebut. Apalagi kehadiran sekolah tersebut memang untuk membantu anak-anak yang kurang mampu.

"Jadi saya mohon kepada masyarakat karena ini sudah viral seluruh Indonesia mohon jangan kami dinyatakan sebagai sekolah yang tidak benar. Saya mohon, ini adalah sekolah amal sekolah wakaf untuk membantu anak anak yang tidak mampu.

Video seorang siswa Sekolah Dasar (SD) Yayasan Abdi Sukma di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) berinisial MI dihukum mengikuti pembelajaran dengan duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, AM yang tak lain ibu dari MI mendatangi guru SD Yayasan Abdi Sukma. Dia mempertanyakan sikap guru yang mengasingkan anaknya dengan cara duduk di lantai hanya gara gara belum membayar uang SPP. Akibat diasingkan, anaknya malu masuk sekolah. 

Komando Armada (Koarmada) III TNI Angkatan Laut (TNI AL) menegaskan salah satu prajurit dari satuannya yang diduga terlibat kasus pembunuhan seorang perempuan di Sorong, Papua Barat Daya, akan dihukum sesuai aturan yang berlaku.

"Kami memastikan bahwa anggota yang terlibat akan diproses secara transparan, tegas, dan sesuai hukum yang berlaku," kata Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III Laksamana Muda TNI Hersan saat dihubungi wartawan, Senin (13/1).

Pernyataan Pangkoarmada III itu merujuk pada kasus yang melibatkan seorang prajurit TNI AL dari Koarmada III berpangkat kelasi (KLS) berinisial A.

Prajurit TNI AL itu diduga sebagai pelaku pembunuhan seorang perempuan berinisial KIYL (usia 20 tahun), yang jasadnya ditemukan warga di Pantai Saoka, Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (12/1).

Jasad korban, saat ditemukan warga, dalam kondisi tidak berbusana dan tubuhnya penuh dengan tusukan senjata tajam seperti sangkur.

Perihal kasus itu, Hersan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban.

"Atas nama institusi, saya menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada keluarga korban dan masyarakat atas peristiwa ini. Kami turut berduka cita atas kejadian ini dan akan memastikan keadilan ditegakkan," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Komandan Polisi Militer TNI AL Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XIV Sorong Letnan Kolonel Laut (PM) Dian Sumpena kepada wartawan di Markas Polresta Sorong, Senin, mengungkap bahwa prajurit TNI AL berinisial A telah mengakui perbuatannya.

Danpomal melanjutkan penyidik masih mendalami motif pelaku membunuh korban.

Dian menambahkan Pomal Lantamal Sorong juga terus berkoordinasi dengan Polresta Sorong dalam mengusut kasus pembunuhan tersebut.

Ia menegaskan jika terbukti bersalah maka pelaku akan dihukum berat. Tidak hanya hukuman pidana, pelaku juga terancam dipecat dari prajurit TNI AL.

Kapolresta Sorong Komisaris Besar Polisi Happy Perdana Yudianto saat jumpa pers bersama Danpomal Lantamal Sorong mengatakan kepolisian siap membantu Pomal melengkapi berkas penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut.

"Kami hanya melengkapi berkas awal karena awal di TKP adalah kami dan ini tentunya akan membantu penyidikan Angkatan Laut," kata Kapolresta.

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespons soal upaya pemindahan napi narkoba asal Prancis, Serge Areski Atlaoui, untuk dipindahkan ke negara asalnya.

Menteri Yusril mengatakan soal pemindahan tersebut akan dibahas pada pekan depan antara pemerintah.

"Oh belum nanti akan dibahas Minggu depan ini," kata Yusril di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin (13/1) malam.

Ia menegaskan, bahwa soal pemindahan itu bukan membebaskan napi tersebut, tetapi memulangkan ke negaranya asalnya dan kemungkinan akan terjadi bila disepakati antara pemerintah negara.

"Bukan pembebasan kita tidak pernah membebaskan dan pemulangan ada kemungkinan terjadi kalau disepakati," imbuhnya.

Ia menyebutkan, bahwa kemarin terkait hal tersebut sudah dibahas dalam level staf dan nanti diputuskan pada level menteri dan Menteri Kehakiman Perancis akan berbicara dengan pemerintah Indonesia.

"Kemarin sudah mulai dibahas dalam level staf dan nanti akan diputuskan pada level menteri. Dan memang Menteri Kehakiman Perancis-nya memang akan bicara dengan kita, karena kan levelnya antara pemerintah," ujarnya.

Kemudian, saat ditanya apakah nanti narapidana Serge Areski Atlaoui akan bebas jika sampai ke negaranya seperti anggota Bali Nine yang dipulangkan ke Australia ternyata bebas dan sudah kembali ke pelukan keluarga mereka masing-masing.

Menteri Yusril mengatakan soal anggota Bali Nine itu tidak bebas dan mereka direhabilitasi dan tetap dalam pengawasan pemerintah.

"Enggak bebas sih, karena itu kan sesuai dengan prosedur yang berlaku di negaranya. Kalau di Australia itu kan mereka yang sudah (dipenjara) sekian tahun itu kan mengalami diprosesnya rehabilitasi tetap dalam pengawasan pemerintah rehabilitasinya yang berjalan," ujarnya.

Seperti diketahui, setelah lima terpidana narkoba Bali Nine dipindahkan ke Australia dan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso dipindahkan Filipina, kini ada upaya pemindahan napi narkoba asal Prancis, Serge Areski Atlaoui, untuk dipindahkan ke negara asalnya.

Amerika Serikat (AS) menetapkan jaringan online kelompok sayap kanan ekstrem, 'Terrorgram', sebagai kelompok teroris yang mempromosikan supremasi kulit putih (white supremacy) yang penuh kekerasan.

Mengutip dari Reuters, Departemen Luar Negeri AS menyatakan mereka telah menetapkan kelompok tersebut, yang terutama beroperasi di situs media sosial Telegram, dan tiga pemimpinnya sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Khusus.

Deplu AS menyatakan kelompok tersebut telah memotivasi dan memfasilitasi serangan dan upaya serangan oleh pengguna, termasuk penembakan pada 2022 lalu di luar bar LGBTQ di Slovakia, serangan yang direncanakan pada tahun 2024 terhadap fasilitas energi di New Jersey, dan serangan pisau pada Agustus lalu di sebuah masjid di Turki.

"Kelompok ini mempromosikan supremasi kulit putih yang penuh kekerasan, meminta serangan terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh, dan memberikan panduan dan materi instruksi mengenai taktik, metode, dan target serangan, termasuk terhadap infrastruktur penting dan pejabat pemerintah," demikian pernyataan Deplu AS.

Atas dasar itu, pemerintah AS pun membekukan aset kelompok itu yang ada di dalam Negara Paman SAM, serta mencegah advokat manapun Amerika yang jadi pembelanya.

Deplu menyatakan pemimpin-pemimpin kelompok itu yang menjadi target sanksi diketahui ada di beberapa negara yakni Brazil, Kroasia, dan Afrika Selatan.

Langkah itu menjadi aksi terbaru pemerintahan AS di bawah Kepresidenan Joe Biden untuk melawan supremasi putih.

Pada 2021 lalu, Biden meluncurkan Strategi Nasional AS untuk Melawan Terorisme Domestik yang pertama. Di dalamnya mencakup sumber daya untuk mengidentifikasi dan menangani ancaman serta pencegahan baru untuk mencegah orang Amerika bergabung dengan kelompok berbahaya.

Hasto Kristiyanto, didampingi kuasa hukumnya, Ronny Talapessy, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 09.40 pagi.Hasto memenuhi panggilan KPK dan diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku.Untuk informasi terbaru, kita akan terhubung dengan Novanaya Antaka, koresponden CNN Indonesia.