Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan bakal merilis paspor dengan terbaru pada Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto berharap tidak ada halangan sehingga peluncuran paspor desain baru bisa dilakukan sesuai rencana.

"Kita merencanakan akan merubah paspor baru, akan merilis paspor baru pada Agustus," ujarnya dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke-75 di Plaza Parkir Timur GBK, Minggu (19/1).

Sedangkan, untuk desain paspor baru ini telah diluncurkan oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada 17 Agustus 2024. Desain baru paspor ini sangat bertemakan Nusantara. Diharapkan adanya desain baru bisa membuat paspor Indonesia makin berkualitas.

"Mudah-mudahan inovasi yang kita lakukan ini bisa meningkatkan standar kualitas daripada paspor Indonesia," jelasnya.

Agus mengungkapkan desain paspor baru sangat berbeda dengan yang lama. Sebab, menggunakan standar internasional, ICAO.

"Jadi mudah-mudahan nanti bulan 8 kita bisa rilis dan mudah-mudahan itu bisa meningkatkan indeks," pungkasnya.

Pengadilan Korea Selatan memperpanjang penahanan Presiden Yoon Suk Yeol karena khawatir dapat menghilangkan bukti tentang darurat militer yang dideklarasikannya.

Pengadilan Distrik Barat Seoul mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada AFP pada Minggu (19/1) bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan resmi yang memperpanjang penahanan presiden.

Surat perintah anyar ini memungkinkan penyelidik menahan Yoon hingga 20 hari lamanya. Yoon juga disebut menolak bekerja sama selama 48 jam pertama saat ditahan.

Keputusan memperpanjang penahanan ini pun membuat para pendukung Yoon gusar dan menyerang gedung pengadilan.

Ratusan pengunjuk rasa pendukung Yoon memecahkan jendela dan mendobrak pintu untuk memasuki pengadilan setelah keputusan diumumkan.

Pengacara Yoon, Seok Dong-hyeon mengecam keputusan pengadilan. Ia juga memperingatkan pendukung Yoon agar tidak memperburuk situasi.

"Ini mungkin bukan yang diinginkan Presiden Yoon. Tapi kekerasan juga dapat menimbulkan beban bagi persidangan presiden," ujarnya.

Beberapa pengunjuk rasa menerobos masuk ke dalam gedung dan merusak bagian dalam. Sementara yang lain di luar menyemprotkan alat pemadam kebakaran ke arah polisi. Ubin, dinding, dan jendela luar gedung pengadilan pun terpantau rusak.

"Presiden Yoon Suk Yeol, kami lindungi," ujar mereka berteriak.

Masalah ini bermula dari darurat militer yang dideklarasikan Yoon pada 3 Desember lalu. Darurat militer itu hanya berlangsung selama enam jam.

Atas apa yang dilakukannya, Yoon pun dimakzulkan dan diskors dari tugasnya. Yoon ditahan dalam penggerebekan yang berlangsung pada Rabu dini hari lalu atas tuduhan pemberontakan.

Israel diperkirakan akan membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina selama fase pertama kesepakatan gencatan senjata-pembebasan sandera yang akan mulai berlaku Minggu (19/1) pagi.

Kesepakatan gencatan senjata itu memiliki tiga fase. Fase pertama diperkirakan berlangsung selama enam minggu dan akan membebaskan 33 sandera Israel.

Sandera asing, termasuk warga Amerika Serikat, diperkirakan bakal dibebaskan sebagai tambahan, kata sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut mengatakan kepada CNN pada Jumat (16/1).

Pemerintah Israel menyetujui kesepakatan gencatan senjata setelah berunding selama lebih dari tujuh jam pada Jumat hingga Sabtu dini hari.

Sebagai bagian dari resolusi yang menyetujui kesepakatan tersebut, pemerintah Israel mengatakan pada Jumat bahwa mereka telah menyetujui pembebasan 737 tahanan Palestina serta 1.167 warga Gaza yang ditangkap selama serangan di wilayah tersebut.

Meski begitu Kantor Media Tahanan yang berpusat di Gaza mengatakan data yang berbeda. Menurut organisasi tersebut pada Sabtu, Israel akan membebaskan 1.737 tahanan, termasuk 120 wanita dan anak-anak.

Selain itu hampir 300 warga Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup juga akan dibebaskan.

Sejauh ini masih belum jelas mengapa kedua pihak mengeluarkan angka yang berbeda.

Pada fase kedua gencatan senjata akan mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Pada tahap ini para sandera yang masih hidup akan dibebaskan sebagai imbalan sekitar 190 tahanan Palestina di Israel.

Pada fase ketiga akan dilakukan pemulangan jenazah dan sisa-sisa tubuh sandera serta implementasi rencana rekonstruksi Gaza.

Agresi militer Israel ke Gaza sudah terjadi sejak Oktober 2023. Sedari itu lebih dari 46 ribu warga tewas.

Koalisi organisasi masyarakat sipil meminta Bareskrim Polri untuk tetap melakukan proses penegakan hukum meskipun pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer yang membentang di perairan Laut Tangerang, Provinsi Banten, mulai dibongkar TNI AL.

Salah satu anggota koalisi organisasi masyarakat sipil itu adalah LBH Jakarta. Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan berpendapat pembongkaran pagar laut tanpa proses hukum yang jelas dan tegas terhadap pelakunya hanya jadi sekadar tindakan kosong yang tidak memberi efek jera dan jaminan ketidakberulangan.

Menurut dia, pembangunan pagar laut yang misterius tersebut sangat sistematis dan melibatkan banyak pihak. Proses pembangunannya pun diduga membutuhkan biaya hingga miliaran rupiah.

"Oleh karenanya, proses hukum harus dilakukan secara komprehensif, termasuk di ranah pidana," ujar Fadhil saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Sabtu (18/1).

Fadhil meminta pemerintah dan pemangku kekuasaan terkait juga harus melakukan pemulihan kerusakan ekosistem laut maupun kerugian yang dialami oleh nelayan tradisional di sana.

LBH Jakarta tergabung dalam organisasi masyarakat sipil bersama Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, PBHI Nasional, hingga Kiara sebelumnya melaporkan pemagaran laut di pesisir Tangerang, Banten itu ke Bareskrim Polri.

Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni mengatakan pihaknya mengadukan ke Bareskrim Polri karena somasi yang sebelumnya dilayangkan tidak digubris.

"Kita sudah memasukkan surat ya, surat pengaduan. Ini sudah ada tanda terimanya dari Badan Reserse Kriminal Polri. Memang kita untuk Dumas (pengaduan masyarakat), ya kita bukan LP (laporan polisi) ya sifatnya," kata Gufroni di Bareskrim Polri, Jumat (17/1).

Ia mengatakan selain mengganggu nelayan mencari ikan, pagar-pagar laut itu telah merusak ekosistem.

"Kalau dari temuan lapangan yang kami dapatkan, pemagaran ini sangat sistematis dan terencana. Satu meter saja mungkin bisa butuh puluhan bambu, puluhan batang bambu. Bahkan salah satu media yaitu menaksir Rp5 miliar untuk membuat pagar laut tersebut," kata dia.

Per hari ini, Sabtu (18/1), TNI AL bersama warga termasuk nelayan mulai membongkar pagar laut misterius di perairan Tangerang.

Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal III) Jakarta Brigjen (Mar) Harry Indarto yang memimpin pembongkaran menargetkan bisa membongkar pagar sepanjang 2 kilometer pada hari ini.

"Sepertinya tidak mungkin kalau 30 kilometer itu akan kita laksanakan dalam satu hari, kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 kilometer," kata Harry Indarto, Sabtu (18/1) di lokasi pembongkaran di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang.

Pada momen hari ini juga, Gufroni meminta Bareskrim Polri untuk memanggil tujuh pihak terlapor meskipun pagar laut sedang dibongkar TNI AL.

"Saya kira kepolisian atau Mabes Polri untuk serius menindaklanjuti pengaduan yang sudah kami sampaikan pada hari Jumat kemarin dengan melakukan upaya-upaya penyelidikan, pemanggilan terhadap nama-nama yang sudah kami sampaikan di dalam surat pengaduan kami," kata Gufroni saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (18/1).

Gufroni tidak membuka tujuh nama terlapor tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

"Sementara tujuh nama tapi nanti tergantung pihak penyidik apakah ada perkembangan selanjutnya. Itu kewenangan dari penyidik," imbuhnya.

Ia tak lupa memberi apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan juga pihak TNI AL yang bergerak cepat untuk membongkar pagar laut misterius di perairan Tangerang.

"Kami tentu menyampaikan apresiasi langkah-langkah tegas yang dilakukan Prabowo kemudian diikuti oleh pembongkaran yang dilakukan TNI Angkatan Laut. Kita perlu acungi jempol karena KKP kan dia bergeming menunggu 20 hari," ucap dia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra bercerita pengalamannya dalam menjelaskan sebuah berita kepada wartawan berulang kali.

Ia mencontohkan saat pemindahan tahanan atau transfer of prisoners terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane ke Filipina dan narapidana kasus Bali Nine ke Australia beberapa waktu lalu.

Yusril mengaku sebenarnya sejak awal sudah menjelaskan kepada wartawan soal rencana pemindahan para narapidana tersebut.

"Waktu kita mau transfer of prisoners atau exchange prisoners, itu sudah kami terjemahkan pemindahan narapidana dan tukar menukar narapidana. Sudah dijelaskan detail," kata Yusril saat menyampaikan keynote speech dalam Malam Apresiasi Karya Jurnalistik Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) 2025, Jumat (17/1) malam.

Meski sudah menjelaskan dengan detail, Yusril mengatakan ada wartawan yang keliru memberitakan rencana tersebut.

"Ditulis Bali Nine dibebaskan Pemerintah Indonesia, ditulis lagi Presiden Prabowo Subianto mengampuni Mary Jane dan Bali Nine, saya berulang-ulang menjelaskan," ujarnya.

Yusril pun mengaku sampai menulis berita sendiri soal pemindahan narapidana itu dan disebarkan ke wartawan.

"Akhirnya apa yang terjadi? Saya tulis berita sendiri, itu bukan pers rilis tapi betul-betul sebuah berita, saya kirimkan kepada media, mereka tinggal poles sana sini, beritanya baru bener," katanya.

Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menggelar Malam Apresiasi Karya Jurnalistik 2025.

Selain Yusril, acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiariej atau Eddy Hiariej, Komisioner Kompolnas Choirul Anam, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, hingga mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro.

Hadir juga Ketua YLBHI Muhammad Isnur, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, advokat Deolipa Yumara dan Viktor Santosa Sandiasa serta pakar hukum pidana Albert Aries.

"Kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan para menteri, pejabat negara, advokat dan masyarakat sipil dalam acara Iwakum malam ini yang menunjukkan dukungan terhadap pers dalam memberikan informasi mengenai kondisi hukum di Indonesia," kata Sekjen Iwakum Ponco Sulaksono.

Malam Apresiasi Karya Jurnalistik merupakan upaya Iwakum memberikan apresiasi kepada para wartawan yang berdedikasi dan terus bekerja keras menyajikan produk-produk jurnalistik berkualitas terutama yang berkaitan dengan kondisi hukum Indonesia. 

Iwakum memberi penghargaan kepada para wartawan atas karya tulis dan karya foto.

Untuk karya tulis, juara 1 dimenangkan oleh jurnalis CNNIndonesia.com, juara II jurnalis Kompas.com, juara III jurnalis Media Indonesia dan juara favorit jurnalis CNNIndonesia.com.

Sementara karya foto, juara 1 dimenangkan oleh jurnalis Radar Semarang, juara II jurnalis Antara, juara III jurnalis Kompas, dan juara favorit jurnalis Jawa Pos.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tiba di pengadilan Seoul untuk menghadiri sidang perpanjangan masa penahanan terkait penerapan darurat militer.

Kantor Investasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (The Corruption Investigation Office/CIO) yang memimpin investigasi bersama dengan polisi dan militer, meminta Pengadilan Distrik Barat Seoul untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan Yoon.

Dilansir Korea Times, pada sidang yang digelar pukul 2 siang waktu setempat, Yoon diperkirakan akan membela diri dan meminta pembatalan penahanan selama proses investigasi. Keputusan pengadilan diperkirakan diumumkan Sabtu malam atau Minggu dini hari waktu setempat.

Yoon dibawa dari pusat penahanan di Uiwang dengan mobil van biru Kementerian Kehakiman, dikawal polisi dan dinas keamanan presiden.

Iring-iringan mobil memasuki tempat parkir bawah tanah gedung pengadilan, saat ratusan pendukung Yoon berkumpul di jalan-jalan dekat lokasi sidang. Para pendukun Yoon melambaikan spanduk dan meneriakkan slogan-slogan menyerukan pembebasannya.

Jika Yoon ditangkap, penyidik dapat memperpanjang masa penahanan hingga 20 hari. Selama masa tersebut mereka akan melimpahkan kasus ke jaksa penuntut umum untuk didakwa.

Namun jika pengadilan menolak permintaan penyidik, Yoon akan dibebaskan dan kembali ke kediamannya.

Sembilan orang, termasuk menteri pertahanan, kepala polisi, dan beberapa komandan militer telah ditangkap dan didakwa atas peran mereka dalam penetapan darurat militer.

Krisis pemerintahan Korsel bermula ketika Yoon memberlakukan darurat militer dan mengirim pasukan ke Majelis Nasional dan kantor-kantor pemilihan umum.

Penetapan darurat militer itu berlangsung beberapa jam, hingga anggota parlemen berhasil melewati blokade militer dan menggelar pemungutan suara mencabut darurat militer tersebut.

Usai drama darurat militer itu, Majelis yang didominasi oposisi memberikan suara dan sepakat memakzulkan Yoon Suk Yeol pada 14 Desember 2024.

Israel akan membebaskan 735 tahanan Palestina yang dipenjara dalam fase pertama gencatan senjata dengan Hamas yang akan berlaku pada Minggu (19/1).

Kementerian Kehakiman Israel merilis nama-nama semua tahanan yang akan dibebaskan kecuali 25 anak di umur yang berusia 16 hingga 18 tahun pada Sabtu (18/1).

Pembebasan tersebut akan berlangsung secara bertahap. Dalam rilis sebelumnya, kementerian menyatakan 95 tahanan dijadwalkan dilepas pada Minggu.

Pembebasan pertama itu mencakup 70 perempuan dan 25 laki-laki. Sebagai imbalan, dikutip dari CNN, Hamas akan melepas tiga sandera perempuan.

Selama agresi Israel ke Palestina, mereka menangkap ratusan warga dan memenjarakan tanpa melalui proses hukum atau pengadilan.

Pernyataan Kementerian Kehakiman muncul usai kabinet Israel menyetujui gencatan senjata melalui rapat yang berlangsung selama berjam-jam pada Jumat.

Dalam rapat itu, 24 menteri sepakat gencatan dan delapan lainnya menolak.

Kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas mencakup tiga fase. Fase pertama akan berlangsung 42 hari mencakup pertukaran sandera Hamas dan tahanan Palestina di Israel, penghentian serangan hingga lebih banyak bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza.

Fase kedua diharapkan bisa mengakhiri perang dan gencatan menjadi permanen. Di tahap ini, para sandera yang masih hidup akan dibebaskan sebagai imbalan sekitar 190 tahanan Palestina di Israel.

Fase kedua juga mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Fase ketiga pemulangan jenazah dan sisa-sisa tubuh sandera serta implementasi rencana rekonstruksi Gaza.

Gencatan senjata ini tercapai setelah Israel melancarkan agresi ke Palestina sejak Oktober 2023. Selama itu pula, lebih dari 46.000 warga tewas gegara serangan pasukan Zionis.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuka peluang untuk memulangkan mantan pentolan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

"Bagaimanapun Hambali adalah warga negara Indonesia. Betapa pun salah warga negara kita di luar negeri, tetap kita harus berikan perhatian," ucap Yusril saat ditemui usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Yusril menjelaskan Hambali merupakan teroris yang diduga kuat terlibat dalam kasus Bom Bali 2002. Hambali sempat melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga berhasil ditangkap.

Hambali kemudian ditahan di Guantanamo atas permintaan Amerika Serikat. Akan tetapi, perkara Hambali belum mendapat kepastian hukum karena belum diadili oleh penegak hukum setempat.

Menurut Yusril, kasus Hambali telah kedaluwarsa jika diadili berdasarkan hukum Indonesia. Pasalnya, kasus terorisme yang melibatkan Hambali terjadi sekitar 23 tahun lalu.

"Berdasarkan hukum Indonesia, sebenarnya, kalau kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, itu ada kedaluwarsanya. Kalau lebih 18 tahun, perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi," ujarnya.

Yusril menyebut pihaknya akan berdiskusi lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai hal itu. Pemerintah Indonesia nantinya juga akan membicarakan wacana pemulangan Hambali dengan Pemerintah Amerika Serikat.

"Sekarang kan juga kami masih belum tahu kewenangan siapa, Amerika Serikat atau Kuba? Karena wilayahnya (Guantanamo) ada di Kuba, dan sampai hari ini dia sudah ditahan cukup lama di Guantanamo, tanpa diadili," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, wacana pemulangan Hambali merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap WNI yang menghadapi kasus hukum di luar negeri.

"Supaya masyarakat tahu bahwa kita tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tetapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri," ujarnya.

Selain Hambali yang ditahan di Guantanamo, Yusril juga menyoroti WNI yang dijatuhi pidana mati di negara lain, seperti di Malaysia dan Arab Saudi.

"Di Malaysia ada sekitar 54 orang Indonesia yang dipidana mati yang belum dieksekusi. Di Arab Saudi ada beberapa. Mudah-mudahan setelah kita berbaik-baik dengan yang lain, Pemerintah Malaysia maupun Pemerintah Arab Saudi juga bisa kita ajak negosiasi untuk menyelesaikan kasus-kasus warga negara kita di luar negeri," katanya.

Pemerintah Indonesia telah memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane ke Filipina dan lima narapidana kasus Bali Nine ke Australia pada Desember 2024.

Selain itu, Indonesia tengah membahas pemindahan terpidana mati kasus narkotika berkebangsaan Prancis, Serge Areski Atlaoui.

Kementerian Kehakiman Israel menerbitkan daftar 95 tahanan Palestina yang akan dibebaskan mulai Minggu (19/1), menyusul kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Gaza.

"Pembebasan tahanan... tergantung pada persetujuan pemerintah atas rencana (gencatan senjata) dan tidak akan dilakukan sebelum Minggu pukul 16.00 (waktu setempat)," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (17/1), dikutip dari AFP.

Kabinet keamanan Israel menyetujui kesepakatan itu, sementara kabinet penuh akan bersidang untuk memberikan suara.

Daftar tersebut mencakup 69 perempuan, 16 laki-laki, dan 10 anak di bawah umur. Menurut kementerian, narapidana termuda dalam daftar tersebut berusia 16 tahun.

Daftar tersebut hanya mencakup tujuh tahanan yang ditangkap sebelum serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.

Di antara mereka yang ada dalam daftar tersebut juga terdapat Khalida Jarar, seorang anggota parlemen Palestina berhaluan kiri yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Israel pada beberapa kesempatan.

Jarar adalah anggota terkemuka Front Populer untuk Pembebasan Palestina, sebuah kelompok yang ditetapkan sebagai "organisasi teroris" oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Ditahan pada akhir Desember di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967, wanita berusia 60 tahun itu ditahan sejak saat itu tanpa dakwaan.

Pada September 2021, Jarar dibebaskan setelah menjalani hukuman dua tahun di penjara Israel karena berpartisipasi dalam kegiatan PFLP.

Menurut kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pembebasan sandera sebagai bagian dari fase pertama perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas diperkirakan akan dimulai Minggu.

Dua sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan bahwa kelompok sandera pertama yang akan dibebaskan terdiri dari tiga tentara wanita Israel.

Tiga nama pertama dalam daftar yang diperoleh AFP dari 33 sandera yang akan dibebaskan pada tahap pertama adalah perempuan berusia di bawah 30 tahun yang tidak sedang menjalani dinas militer pada hari serangan Hamas.

Juru bicara Kementerian Kehakiman Noga Katz mengatakan jumlah akhir tahanan yang akan dibebaskan dalam pertukaran pertama akan bergantung pada jumlah sandera hidup yang dibebaskan oleh Hamas.

Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir telah meminta sekutu politik untuk memberikan suara menentang kesepakatan Gaza.

Sebelumnya, kabinet keamanan Israel sepakat melakukan gencatan senjata dengan milisi Hamas Palestina.

Dilansir dari CNN, sebelas anggota kabinet keamanan pada Jumat (17/1) menyetujui gencatan senjata dengan Hamas, yang telah diumumkan oleh pemerintah Qatar pada Rabu (15/1) lalu.

Namun, hasil ini masih harus disetujui oleh kabinet lengkap Israel yang beranggotakan 33 orang.

Meskipun demikian, sebanyak 116 orang dan melukai lebih dari 264 orang sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan.

Dari mereka yang tewas, 30 orang adalah anak-anak dan 32 orang adalah wanita.

Kasus kekerasan terhadap marbut masjid di Cisarua, Bogor, Jawa Barat yang dilakukan seorang Warga Negara (WN) Arab Saudi inisial MA (29) telah berakhir lewat mekanisme damai (restorative justice).

Meskipun demikian, pihak imigrasi mendeportasi WN Arab Saudi tersebut karena sudah melewati batas izin tinggal (overstay) dan mengganggu ketertiban umum.

"Untuk tindakan administrasi keimigrasian yang merupakan kewenangan dari Imigrasi, terhadap warga negara Arab Saudi tersebut, inisial MA, selanjutnya kami lakukan deportasi," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (17/1).

WN Arab Saudi pemukul marbut masjid itu disebut telah melakukan pelanggaran keimigrasian karena melebihi waktu izin tinggal atau overstay dan mengganggu ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.

Yuldi mengatakan pihak marbut masjid yang menjadi korban kekerasan WN Arab Saudi itu mengaku sudah memaafkan, dan tak melanjutkan proses hukum ke kepolisian.

"Warga negara Saudi Arabia inisial MA tersebut dengan saudara Rohmat, marbut di [masjid] Al-Muqsith tersebut, mereka sudah terjadi kesepakatan damai," Yuldi.

Pelaku pun disebut telah menyampaikan permohonan maaf atas perbuatannya kepada korban.

"Perkara penganiayaannya sudah dilakukan restorative justice karena pak Rohmat tidak mau permasalahan ini diperpanjang dan warga negara Saudi Arabia-nya pun sudah meminta maaf kepada Pak Rohmat," imbuhnya.

Sebelumnya, tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Bogor bekerja sama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) menangkap MA di salah satu vila di Cisarua, Bogor, pada Selasa (14/1).

Tindakan kekerasan WN Arab Saudi terhadap petugas Masjid Al Muqsith Cisarua, Bogor viral di media sosial.

Menindaklanjuti kabar tersebut, Petugas Inteldakim Kantor Imigrasi Bogor langsung bergerak menuju Polsek Cisarua guna berkoordinasi terkait tindak kekerasan yang terjadi pada Minggu (12/1).

"Berdasarkan keterangan dari Pihak DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Al-Muqsith, kejadian bermula Ketika MA tidak mengindahkan peringatan dari petugas DKM Masjid AL-Muqsith untuk melepaskan alas kaki ketika memasuki area batas suci masjid sehingga terjadi keributan sampai dengan pemukulan terhadap Saudara Rohmat, marbut Masjid Al-Muqsith. Kejadian tersebut juga terbukti dari rekaman CCTV," kata Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ruhiyat M Tolib.

Warga negara Arab Saudi, MA (39) yang melakukan pemukulan terhadap seorang marbut masjid di Cisarua, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu ternyata sudah berstatus overstay.

WN Arab itu kemudian diamankan dan diperiksa kantor imigrasi setempat. Dan, hasilnya ternyata WN Arab tersebut telah melewati batas masa izin tinggal atau tinggal lajak alias overstay sejak 8 Januari 2025.

WN Arab yang ribut dengan marbut karena enggan ditegur buka alas kaki saat masuk masjid itu datang ke Indonesia menggunakan visa on arrival pada 10 Desember 2024.

"MA melanggar Pasal 78 Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tentang overstay sehingga dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000 per hari," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (17/1).

"Ia juga melanggar Pasal 75 UU Keimigrasian karena telah mengganggu keamanan dan ketertiban," imbuhnya.

Pasal tersebut mengatur orang asing yang tidak menghormati, tidak menaati peraturan perundang-undangan serta melanggar ketertiban umum dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK).

Sanksi keimigrasian dapat berupa deportasi, penangkalan, pembatasan izin tinggal, perubahan izin tinggal hingga pembatalan izin tinggal.

"Daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata dan bisnis tidak hanya membuka peluang ekonomi yang lebih besar, akan tetapi juga potensi pelanggaran orang asing yang mungkin lebih tinggi," ucap Yudi.

"Oleh karena itu, Petugas Imigrasi di seluruh Indonesia secara proaktif mengawasi keberadaan dan pergerakan WNA di wilayahnya. Kami juga mendorong masyarakat agar partisipatif menyampaikan dugaan pelanggaran orang asing di sekitar tempat tinggalnya," sambungnya.

Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Bogor bekerja sama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) menangkap MA di salah satu vila di Cisarua, Bogor, pada Selasa (14/1).

Tindakan kekerasan MA terhadap petugas Masjid Al Muqsith Cisarua, Bogor viral di media sosial.

Menindaklanjuti kabar tersebut, Petugas Inteldakim Kantor Imigrasi Bogor langsung bergerak menuju Polsek Cisarua guna berkoordinasi terkait tindak kekerasan yang terjadi pada Minggu (12/1).

"Berdasarkan keterangan dari Pihak DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) Al-Muqsith, kejadian bermula Ketika MA tidak mengindahkan peringatan dari petugas DKM Masjid AL-Muqsith untuk melepaskan alas kaki ketika memasuki area batas suci masjid sehingga terjadi keributan sampai dengan pemukulan terhadap Saudara Rohmat, marbut Masjid Al-Muqsith. Kejadian tersebut juga terbukti dari rekaman CCTV," kata Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ruhiyat M Tolib.

Ruhiyat menambahkan pihak DKM Al-Muqsith dan korban telah melakukan restorative justice dengan memaafkan pelaku dan berharap kejadian serupa tidak terulang.

Petugas imigrasi selanjutnya menetapkan pelaku dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan menyebarkan informasi pencarian ke berbagai media sosial.

Kemudian pada pukul 15.00 WIB, mereka menerima informasi terkait keberadaan pelaku di sebuah vila di Desa Batu Layang, Cisarua, dan melanjutkan pengawasan di wilayah tersebut.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan penangkapan WNA pelaku kekerasan di Bogor ini menunjukkan komitmen Imigrasi dalam menegakkan aturan dan menjaga ketertiban umum di Indonesia.

"Kami mengingatkan seluruh WNA yang berada di Indonesia untuk senantiasa menghormati hukum dan norma sosial yang berlaku di tanah air. Kami terus memperkuat pengawasan serta memperluas sinergi dengan aparat penegak hukum, kami tidak akan memberi ruang bagi orang asing yang melakukan tindak pidana di negara kita," kata Agus.

Hakim konstitusi Saldi Isra memarahi kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur karena tak lengkap dalam memberikan data saat lanjutan sidang gugatan Pilgub Jatim 2024, Jumat (17/1).

Mulanya, dalam sidang itu KPU Jatim melalui kuasa hukumnya menilai pasangan calon nomor urut 3 Pilgub Jatim, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) tak memiliki kedudukan hukum dalam gugatan mereka ke MK. Pasalnya, kata kuasa hukum KPU Jatim, Josua Victor, Risma-Gus Hans tak memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara hasil rekapituasi untuk melayangkan gugatan.

Dalil itu disampaikan KPU dalam sidang lanjutan gugatan sengketa pilkada di MK untuk nomor perkara 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan pihak termohon dan terkait.

"Legal standing kami bacakan sedikit. Menurut termohon, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum," kata Josua dalam sidang.

"Ya sudah cukup, biar enggak usah dibacakan. Intinya kan tidak memiliki kedudukan hukum karena melewati angka ..," jawab hakim MK Saldi Isra selaku pimpinan sidang di Panel 2.

"Kami akan mempertegas sedikit Yang Mulia," timpal Josua.

"Enggak perlu. Yang lain," sergah Saldi.

Dalam pokok permohonan, KPU melalui tim kuasa hukum menolak seluruh dalil yang dilayangkan Risma-Gus Hans. Menurut KPU, penetapan hasil Pilgub Jatim telah sesuai rekapitulasi tingkat provinsi yang memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Meski begitu, Hakim konstitusi Saldi Isra meminta KPU untuk menjawab dalil pemohon terkait dugaan perolehan suara 100 persen Khofifah-Emil di total 94 TPS yang tersebar di sejumlah kabupaten kota.

"Begini, coba Bapak jawab, itu kan ada suara yang 100 persen untuk satu paslon. Itu ada di berapa TPS? Sekarang saya minta ke situ. Itu berapa TPS kejadiannya?" kata Saldi dengan nada meninggi.

"Dari yang didalilkan pemohon dalam permohonannya ada beberapa TPS ...," jawab kuasa hukum KPU, Josua Victor.

Namun, belum selesai menjawab Saldi buru-buru memotong pernyataan, "jadi lawyer itu harus correct, Pak".

"Betul Yang Mulia. Cuma kami di sini karena tidak disebutkan secara spesifik, maka kami menanggapinya juga per dalil yang disampaikan,"

"Bukan. Ada 94 TPS yang dikatakan 100 persen itu. Coba Anda jelaskan. Apa bantahan KPU terkait dengan itu," kata Saldi yang juga Wakil Ketua MK itu.

Namun, Tim Kuasa Hukum KPU tak bisa mengungkap data rinci soal dugaan penambahan suara 100 persen untuk Khofifah-Emil di sejumlah TPS. Termasuk surat form yang tidak ditandangani saksi Risma-Gus Hans di tingkat kecamatan.

Mereka menyatakan data soal itu baru bisa disampaikan om kuasa hukum dari pihak Bawaslu. Menurut data Bawaslu, dari 38 kota, saksi Risma-Hans hanya memberikan tandatangan form daftar pemilih hanya di 17 kabupaten kota.

"Oke makasih. Ini kayaknya Bawaslu lebih bekerja dibanding KPU ini," jawab Saldi.

Dalam pokok perkara, Risma-Gus Hans melalui kuasa hukumnya, Triwiyono menuding ada manipulasi suara di TPS. Dia mengklaim ada pengubahan data Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur, termasuk pencoretan dan pengiriman C.Hasil-KWK- Gubernur ganda dengan hasil berbeda.

"Berdasarkan laporan dan investigasi tim saksi, ditemukan dugaan manipulasi pada dokumen Formulir C.Hasil-KWK-Gubernur di sejumlah TPS, dengan rincian, penggunaan tipeks untuk menghapus perolehan suara paslon 01 dan paslon 03 sehingga menjadi 0, sementara suara paslon 02 tetap signifikan," kata Triwiyono pada sidang sebelumnya, 8 Januari.

"Pencoretan hasil suara paslon 03 untuk menurunkan angka suara, sehingga perolehan suara tidak sebenarnya," sambung dia.