PT Prodia Widyahusada Tbk belum berencana melaporkan ke polisi terkait dengan dugaan pencatutan nama anak pemilik perseroan dalam kasus pemerasan.

Corporate Secretary Prodia Marina Eka Amalia mengatakan pihaknya membantah kasus dugaan pemerasan itu terkait dengan keluarga direksi atau komisaris perseroan.

"Tidak ada hubungan darah antara para pelaku dengan direksi dan/atau dewan komisaris Prodia saat ini," kata Marina ketika dikonfirmasi pada Senin (27/1).

Diketahui, mantan Kasatreskrim Polres Jaksel AKBP Bintoro mengungkapkan tersangka berinisial Arif Nugroho (AN) terlibat dalam kasus pembunuhan yang kini siap disidangkan. Dia pun membantah menerima uang dari tersangka kasus itu.

Kini AKBP Bintoro tengah menjalani penempatan khusus (patsus) di Polda Metro Jaya buntut dugaan pemerasan terhadap dua tersangka kasus pembunuhan, Arif Nugroho (AN) alias Bastian dan Muhammad Bayu Hartanto. Dalam kasus itu mencuat bahwa tersangka adalah anak dari pemilik Prodia.

"Kami saat ini sedang melakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah diamankan/patsus di PMJ," kata Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Radjo Alriadi Harahap saat dihubungi, Senin (27/1).

Walaupun demikian, Marina menuturkan pihaknya tak memiliki rencana untuk melaporkan kasus yang mencatut nama anak pemilik Prodia tersebut ke polisi.

"Belum ada," ujar Marina.

Ia hanya menekankan bahwa direksi dan komisaris Prodia terdiri dari para pendiri dan kalangan profesional. Marina menegaskan tidak ada kaitannya perusahaan dengan kasus tersebut.

"Prodia didukung oleh manajemen Prodia berisi para profesional yang berintegritas," tuturnya.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan sikap aparat penegak hukum yang dinilai tidak tegas dalam kasus pagar laut misterius 30 km di Tangerang.

Padahal katanya, peristiwa pemagaran laut itu seharusnya bisa dinyatakan sebagai kasus pidana. Dengan kata lain, pemerintah katanya, tidak cukup menyelesaikan kasus pagar laut itu dengan hanya mengambil tindakan membongkar pagar.

"Segerakah lidik dan sidik. Di sana ada penyerobotan alam, pembuatan sertifikat ilegal, dugaan kolusi-korupsi. Tetapi kok tidak ada aparat penegak hukum pidana yang bersikap tegas?" cuit Mahfud di akun X, dikutip Senin (27/1).

Mahfud menilai langkah yang diambil pemerintah atas kasus pagar laut Tangerang baru bersifat hukum administrasi dan teknis.

Ia merasa aneh belum ada penyelidikan maupun penyidikan terhadap peristiwa itu.

"Padahal tindak pidana jelas: merampas ruang publik dengan sertifikat ilegal. Pasti ilegal melalui kolusi-korupsi. Aneh, belum ada penetapan lidik dan sidik sebagai kasus pidana," ujarnya.

Pagar terbuat dari bambu ini di Tangerang ini pertama kali diungkap pleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti. Dinas menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu.

Pembangunan pagar laut misterius Tangerang sepanjang 30,16 km ini mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut.

Berbagai instansi tak bisa memastikan siapa pemilik pagar tersebut. Belakangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui bahwa pagar laut misterius sudah bersertifikat HGB.

Pertama, PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang. Kedua, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang.

Selain itu, ada juga sertifikat hak milik atas nama Surhat Haq sebanyak 17 bidang. Sertifikat itu disebut dalam proses pembatalan.

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengusulkan agar pemerintah dan DPR membuat kodifikasi atau himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang mengenai pemilu.

Menurut Titi, kodifikasi itu bisa mencakup sejumlah aturan tentang pemilu dan pilkada yang saat ini terpisah dalam sejumlah undang-undang.

"Saya mendorong kodifikasi, yaitu materi muatan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang yang sama," kata Titi dalam diskusi daring, Minggu (26/1).

Menurut dia, usulan itu perlu dipertimbangkan agar Indonesia memiliki dasar hukum yang sederhana dan terintegrasi terkait penyelenggaraan demokrasi yang efektif.

Nantinya, kata Titi, kodifikasi itu bisa berbentuk UU Kitab Hukum Pemilu yang diatur secara sistematis, seperti buku, bab, bagian, dan paragraf, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan para pemangku kepentingan. Termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat.

"Namanya bisa saja misalnya Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pemilihan Umum atau seperti Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang materi muatannya dikelompokkan menjadi buku bab bagian dan paragraf," katanya.

Selama ini, aturan mengenai pemilu terpisah dalam sejumlah undang-undang. Ada Pileg dan Pilpres yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Lalu ada UU Pilkada yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, hingga UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Saat ini, DPR saat ini tengah membuka rumusan untuk menyatukan sejumlah UU tersebut dalam omnibus law UU Politik Pembahasan itu belum secara resmi dimulai, tapi DPR mulai serius untuk memulai pembahasan usulan tersebut.

Omnibus law politik yang tengah dirumuskan DPR memiliki cakupan lebih luas, mencakup aturan pemilu, pilkada, partai politik, dan hubungan eksekutif-legislatif.

Sedangkan usulan kodifikasi UU Pemilu dan Pilkada ala Perludem hanya fokus pada aturan teknis pemilu.

Beredar sebuah video sejumlah anggota polisi wanita (Polwan) diduga menyeret ibu muda, Vira (20) saat baru bebas dari Rutan Kolaka di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Petugas disebut akan membawa Vira untuk menjalani pemeriksaan.

Kepala Bidang Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian menanggapi tengah melakukan pemeriksaan secara internal terhadap personel yang diduga menyeret seorang perempuan.

"Iya sementara ini propam meminta keterangan dri internal Polres Kolaka dan keluarga Vira untuk memastikan fakta sebenarnya," kata Iis, Sabtu (25/1).

Sementara ini, kata Iis pihak Propam Polda Sultra masih melakukan pendalaman terkait kemungkinan kesalahan prosedur yang dilakukan anggota Polres Kolaka.

"Kita juga mengevaluasi dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan," jelasnya.

Iis meminta agar pihak keluarga tidak ragu melaporkan keberatan ke Bidan Propam atau Irwasda Polda Sultra bila ada tindakan personel yang menyalahi aturan.

"Kami terbuka, apa keluhannya dan apa pun yang akan disampaikan terkait kinerja dan pelayanan Polri," pungkasnya.

Dalam video berdurasi 1 menit 3 detik tersebut memperlihatkan, Vira baru saja bebas dari Rutan Kolaka, telah ditunggu oleh sejumlah personel Polwan untuk kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus yang belum terungkap. Namun, Vira menolak untuk ikut sehingga petugas diduga menyeret Vira.

Ibu Vira, Sri Wahyuni yang hendak menjemput anaknya, tak terima putrinya diperlakukan kasar sehingga merekam peristiwa tersebut dan mengunggahnya di media sosial hingga viral dikomentari warganet.

Indonesia dan Prancis menandatangani perjanjian pemindahan narapidana asal Prancis pada Jumat (24/1).

Pemindahan narapidana Serge Areski Atlaoui akan dilakukan pada Selasa (4/2) mendatang.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang pada 2005.

Eksekusi mati Serge ditangguhkan pada 2015 sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara.

Ia dipindahkan dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait rencana deportasi massal imigran bermasalah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Yusril mengaku pihaknya masih belum mendapatkan informasi resmi terkait rencana deportasi tersebut. Akan tetapi, ia memastikan pemerintah bakal bersiap untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk tentang adanya WNI yang dideportasi.

"Kita belum mendapatkan satu informasi resmi dan barangkali setelah Presiden Trump dilantik, mungkin akan ada kebijakan mengenai soal ini, dulu memang disinggung-singgung pada waktu kampanye," ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/1).

"Kita tidak bisa bereaksi terlalu cepat terhadap satu masalah yang sebetulnya belum jelas betul bagi kita. Tapi ya, tentu sebagai Pemerintah, kalau hal seperti itu terjadi, kita harus siap juga mengantisipasi," imbuhnya.

Pemerintahan Trump di AS telah mengumumkan rencana operasi penanganan ratusan imigran dan sebagian dideportasi, Kamis (23/1), kurang dari sepekan setelah dilantik.

Selama kampanye, Trump bersumpah akan menerapkan tindakan keras ke imigrasi ilegal. Trump dilantik menjadi presiden pada 20 Januari. Tak lama setelah itu, dia menandatangani serangkaian perintah eksekutif.

Beberapa perintah itu di antaranya memperluas hukuman mati bagi kriminal dan imigran, mengusir imigran gelap, dan menangguhkan kedatangan para pencari suaka.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI saat ini membentuk tim khusus sebagai langkah untuk mengantisipasi kebijakan Trump terkait deportasi massal imigran bermasalah dari negara tersebut.Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan tim itu nantinya akan membantu Kementerian Luar Negeri serta bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia."Keputusan politik Presiden AS Donald Trump ini harus kita antisipasi lebih awal karena bukan tidak mungkin akan ada WNI kita yang terkena," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1).Pigai menyebut masih ada WNI yang tinggal di AS dengan status kependudukan bermasalah. Saat kampanye Pilpres AS, Pigai mengaku pihaknya mendapatkan informasi mengenai WNI yang mulai resah, terutama mereka yang memiliki masalah dengan surat-surat keimigrasian."Misalnya saja ada yang menetap dengan bekal visa turis atau menggunakan modus pencari suaka politik, tetapi ternyata dokumennya palsu. Ini kejadiannya ada yang terkait WNI kita juga," urai dia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut pemindahan narapidana Serge Areski Atlaoui akan dilakukan pada Selasa (4/2) mendatang.

Ia mengatakan pemindahan narapidana kasus narkotika itu akan dilakukan segera setelah Pemerintah Prancis resmi menyetujui syarat Practical Arrangements yang diajukan oleh pemerintah.

"Proses pemindahan ini akan dilakukan segera dan sudah disepakati jadwal pemindahan itu akan dilakukan pada tanggal 4 Februari yang akan datang," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (24/1).

Yusril mengatakan dalam kesepakatan itu Pemerintah Prancis juga turut menghormati putusan pidana yang diberikan oleh pengadilan kepada Serge.

Nantinya, kata dia, Pemerintah Prancis akan melakukan penyesuaian hukuman dari pidana mati menjadi hukuman penjara selama 30 tahun sesuai aturan yang ada.

"Pemerintah Prancis sudah memberitahu bahwa terhadap kasus pidana yang sama, yang di Indonesia dijatuhi hukuman mati, di Prancis dihukum penjara selama 30 tahun maksimum," tuturnya.

Sebelumnya, Yusril pada 29 Desember 2024 lalu, Yusril menjelaskan Prancis telah mengirimkan surat permintaan resmi pemindahan Serge Atlaoui. Surat tersebut dikirimkan atas nama Menteri Kehakiman Prancis yang ditujukan kepada Menteri Imipas RI.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten, pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Mensesneg RI Prasetyo Hadi tak menutup opsi penghematan APBN 2025 yang tertuang di Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dialihkan untuk pembiayaan program makan bergizi gratis.

Prasetyo mengatakan program MBG kini telah berjalan baik. Namun, ia menekankan Presiden Prabowo Subianto meminta agar penerima manfaat program itu kian merata ke depan.

"Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui. Ini alhamdullilah MBG sudah berjalan. Namun presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa peneirma manfaatnya lebih banyak dan merata lagi," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1).

Ia menyebut hal itu pun berkelindan dengan konsekuensi kebutuhan penambahan biaya.

"Sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," ucapnya.

Prasetyo menyampaikan Inpres itu mengandung semangat agar seluruh kementerian/lembaga menggunakan anggarannya secara efektif dan efisien.

Ia menekankan arahan Prabowo ialah seluruhnya harus berhemat dan lebih selektif lagi dalam mengadakan kegiatan.

"Jadi ya memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi," ujar dia.

Prasetyo pun menekankan tak ada K/L yang keberatan akan itu. Seluruhnya, patuh atas intruksi Presiden Prabowo.

"Yang disampaikan presiden kemarin seperti seminar, studi banding, kunjungan kerja itu sebisa mungkin dikurangi. Kemudian perjalanan dinas sekian puluh triliun kalau kita bisa menghemat kan bisa dipakai sesuatu yang produktif," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut buronan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos ditangkap di Singapura pada Rabu (22/1) kemarin.

"Mengenai Paulus Tanos yang bersangkutan sudah ditangkap oleh otoritas Singapura dua hari yang lalu," ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/1).

Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang berkomunikasi secara intensif dengan otoritas Singapura untuk memenuhi syarat ekstradisi terhadap Paulus Tannos. Menurutnya proses ekstradisi bisa berjalan dengan lancar apabila semua syarat sudah terpenuhi.

"Kementerian Hukum dan HAM bersama Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri sedang berkomunikasi dengan pemerintah Singapura untuk yang bersangkutan diserahkan ke Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya KPK bergerak ke Singapura untuk mengurus ekstradisi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) Paulus Tannos yang berstatus buron.

"Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Jumat (24/1).

Hingga berita ini ditulis, proses ekstradisi Paulus Tannos masih berlangsung.

"KPK saat ini telah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat meng-ekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan," kata Fitroh.

Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP bersama tiga orang lainnya pada Agustus 2019.

Tiga orang tersebut ialah mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Isnu Edhy Wijaya; anggota DPR 2014-2019 Miriam S. Haryani; dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi.

PT Sandipala Arthaputra menjadi salah satu pihak yang diperkaya terkait proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut. Perusahaan itu disebut menerima Rp145,8 miliar.

Walaupun menjadi anggota konsorsium terakhir yang bergabung, perusahaan milik Paulus mendapat pekerjaan sekitar 44 persen dari total keseluruhan proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun.

Sebelum ini, KPK telah lebih dulu memproses hukum sejumlah orang. Mereka ialah mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan anggota DPR Markus Nari, dua pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni Irman dan Sugiharto.

Kemudian Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pihak swasta Andi Agustinus, Made Oka Masagung, serta keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait dugaan perpindahan Kewarganegaraan buronan kasus korupsi E-KTP Paulus Tannos.

Yusril menegaskan meskipun saat ini Tannos diduga telah menjadi Warga Negara (WN) Afrika Selatan, akan tetapi aksi korupsi tersebut dilakukan ketika masih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

"Ketika dia sedang melakukan kejahatan itu dia warga negara apa? Dan saya kira belakangan dia baru pindah ke Warga Negara Afrika Selatan," ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/1).

"Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia," imbuhnya.

Di sisi lain, Yusril mengatakan pemerintah saat ini juga masih menunggu tanggapan dari otoritas Singapura terkait status kewarganegaraan Tannos.

Apabila memang dipertanyakan, ia memastikan pemerintah akan memberikan bukti-bukti pendukung bahwa yang bersangkutan ketika itu pernah menjadi WNI dan terlibat aksi korupsi.

"Ketika pemerintah Singapura menganggap dia bukan WNI, kita juga bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah WNI, khususnya pada saat kejahatan itu terjadi," tuturnya.

Sebelumnya KPK bergerak ke Singapura untuk mengurus ekstradisi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) Paulus Tannos yang berstatus buron.

"Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Jumat (24/1).

Hingga berita ini ditulis, proses ekstradisi Paulus Tannos masih berlangsung.

"KPK saat ini telah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat meng-ekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan," kata Fitroh.

Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP bersama tiga orang lainnya pada Agustus 2019.

Tiga orang tersebut ialah mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Isnu Edhy Wijaya; anggota DPR 2014-2019 Miriam S. Haryani; dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi.

PT Sandipala Arthaputra menjadi salah satu pihak yang diperkaya terkait proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut. Perusahaan itu disebut menerima Rp145,8 miliar.

Walaupun menjadi anggota konsorsium terakhir yang bergabung, perusahaan milik Paulus mendapat pekerjaan sekitar 44 persen dari total keseluruhan proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun.

Sebelum ini, KPK telah lebih dulu memproses hukum sejumlah orang. Mereka ialah mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan anggota DPR Markus Nari, dua pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni Irman dan Sugiharto.

Kemudian Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pihak swasta Andi Agustinus, Made Oka Masagung, serta keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut proses ekstradisi buronan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos dari Singapura bisa selesai dalam satu atau dua hari.

Supratman mengatakan dokumen ekstradisi untuk Tannos akan diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Singapura. Jika dinyatakan lengkap, kata dia, proses ekstradisi akan langsung dilakukan.

"Semua bisa sehari, bisa dua hari tergantung kelengkapan dokumennya. Karena itu permohonan harus diajukan ke Pengadilan di Singapura. Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap ya pasti akan diproses," kata Supratman kepada wartawan, Jumat (24/1).

Ia menambahkan saat ini Kementerian Hukum juga telah menerima permohonan ekstradisi Tannos dari Kejaksaan Agung. Surat itu sedang diproses Direktorat Otoritas dan Pusat Hukum Internasional.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ia menyebut Kemenkum masih membutuhkan dokumen pendukung tambahan baik dari Kejaksaan Agung maupun Polri, khususnya Interpol.

"Masih ada dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri terutama yang interpol ya. Jadi masih ada 2 atau 3 dokumen yang dibutuhkan, karena itu Direktur OPHI saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan," tuturnya.

Diberitakan, Paulus tertangkap di Singapura. KPK pun kini tengah mengurus ekstradisi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP itu.

"Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Jumat.

Hingga berita ini ditulis, proses ekstradisi Paulus Tannos masih berlangsung. Fitroh menjelaskan KPK saat ini telah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum.

"Sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat meng-ekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan," kata dia.

Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP bersama tiga orang lainnya pada Agustus 2019.

Tiga orang tersebut ialah mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Isnu Edhy Wijaya; anggota DPR 2014-2019 Miriam S. Haryani; dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi.

PT Sandipala Arthaputra menjadi salah satu pihak yang diperkaya terkait proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut. Perusahaan itu disebut menerima Rp145,8 miliar.

Walaupun menjadi anggota konsorsium terakhir yang bergabung, perusahaan milik Paulus mendapat pekerjaan sekitar 44 persen dari total keseluruhan proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun.

Sebelum ini, KPK telah lebih dulu memproses hukum sejumlah orang. Mereka ialah mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan anggota DPR Markus Nari, dua pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni Irman dan Sugiharto.

Kemudian Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pihak swasta Andi Agustinus, Made Oka Masagung, serta keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan karangan bunga kepada Presiden ke 5 sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang berulang tahun ke-78 Kamis kemarin.

Prasetyo menyebut Prabowo juga mengucapkan ulangtahun secara langsung kepada Megawati.

Prasetyo juga memberikan ucapan kepada Megawati mewakili jajaran pemerintah dan mendoakan agar selalu diberikan kesehatan.

Namun saat ditanya kabar pertemuan kedua tokoh tersebut, Prasetyo mengatakan jadwal pertemuan masih diatur.