Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah unit mobil dari rumah Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno. Mobil yang disita ini berasal dari berbagai merek, mulai dari pabrikan Jepang hingga Eropa.

Penyitaan ini dalam penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

"Penyidik melakukan penyitaan terhadap 11 mobil dengan beragam jenis," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangan resminya, Kamis (6/2).

Penggeledahan dilakukan di rumah Japto yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun, KPK belum menjelaskan lebih lanjut keterkaitan Japto dalam kasus yang menyeret Rita.

Selain mobil, KPK juga menyita uang tunai senilai Rp56 miliar, sejumlah dokumen, serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus Rita Widyasari.

"Semua yang disita tersebut diduga terkait dengan perkara tersebut di atas dan akan ditelaah lebih lanjut," ujar Tessa.

Berikut mobil ketua Pemuda Pancasila yang disita KPK:

- Jeep Gladiator Rubicon- Land Rover Defender- Toyota Land Cruiser- Mercedes-Benz- Toyota Hilux- Mitsubishi Coldis- Suzuki (tak disebut modelnya).

Sementara itu, pihak Pemuda Pancasila menegaskan bahwa Japto menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Organisasi ini juga menginstruksikan seluruh kader untuk tidak bereaksi berlebihan terkait kasus ini.

Kasus Rita Widyasari bermula dari penetapannya sebagai tersangka suap dan gratifikasi pada 2017. Pada 2018, ia divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan diwajibkan membayar denda Rp600 juta serta pencabutan hak politik selama lima tahun.

Rita terbukti menerima gratifikasi Rp110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara.

Selain itu, pada Juli 2024, KPK mengungkap bahwa Rita juga menerima gratifikasi dalam bentuk uang pecahan dolar Amerika Serikat dari pengusaha tambang. Ia mendapatkan USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

KPK masih terus mendalami aliran dana dalam kasus ini, termasuk potensi keterlibatan pihak lain.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menjatuhkan sanksi ke Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) dan "bias anti-Kristen."

Kebijakan Trump untuk ICC meliputi sanksi berupa keuangan dan visa bagi "perorangan dan anggota keluarga mereka yang membantu penyelidikan ICC terhadap warga AS dan sekutu kami."

Demikian tertuang dalam perintah eksekutif Trump yang didapat CNN. Perintah itu disebut untuk menghukum ICC yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pejabat Israel termasu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Sebelumnya, Presiden AS saat itu Joe Biden mengecam surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant oleh ICC. Pengadilan internasional itu juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, yang kemudian dinyatakan telah tewas.

Surat perintah penangkapan ICC itu juga pernah memicu perdebatan sengit antara Partai Republik dan Demokrat di Kongres. Bulan lalu, DPR yang dikuasai oleh Republik meloloskan Rancangan Undang-undang yang memberikan sanksi kepada ICC, namun Senat Demokrat memblokir pengesahannya.

Keputusan Trump ini menambah kebijakannya yang dinilai ekstrem setelah sebelumnya menyatakan akan mengambil alih Jalur Gaza.

"AS akan mengambil alih Jalur Gaza dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana," kata Trump dalam konferensi pers usai bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Selasa (4/2).

Sambil berdiri di samping Netanyahu, Trump mengatakan Washington akan menguasai Jalur Gaza dan bertanggung jawab untuk membongkar seluruh bom berbahaya yang belum meledak serta memusnahkan seluruh senjata di area itu.

Ia juga berjanji untuk "menyingkirkan bangunan yang hancur, meratakannya."

Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kerja sama RI di bidang kesehatan dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) ditangguhkan.

Kepastian itu setelah Presiden Donald Trump menutup lembaga USAID dan memerintahkan stafnya di luar negeri kembali ke AS.

Kabar lainnya adalah Israel mengikuti jejak AS keluar dari Dewan HAM PBB.

Berikut sejumlah kabar 24 jam terakhir yang terangkum dalam Kilas Internasional pagi ini:

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kerja sama Indonesia di bidang kesehatan dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), untuk sementara ditangguhkan.

Hal ini setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan akan menutup USAID dan memerintahkan seluruh stafnya di luar negeri untuk kembali ke AS.

"Itu (proyek dengan USAID) ditangguhkan. Bukan dihentikan," kata Menkes Budi kepada Reuters.

"Kami tidak tahu apakah itu dipastikan akan dihapus atau masih dalam penilaian," imbuhnya.

Militer Israel diperintahkan untuk "membiarkan" warga Palestina keluar dari Jalur Gaza, usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan memindahkan warga Gaza ke negara lain dan mengambil alih wilayah itu.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengaku telah menginstruksikan militer untuk merumuskan rencana bagi warga Palestina untuk meninggalkan Gaza selama gencatan senjata.

Israel akan keluar dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Human Rights Council (UNHRC) mengikuti sekutu dekatnya Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyampaikan rencana itu pada Rabu (5/2) di platform X.

"Israel mengikuti Amerika Serikat dan tak akan berpartisipasi di UNHRC," kata Sa'ar dikutip Times of Israel.

Tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, membantah tudingan KPK mengenai kliennya menyiapkan uang sejumlah Rp400 juta untuk mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.

"Tidak benar, itu sudah teruji. Cara kita berpikir adalah apa yang disampaikan oleh rekan-rekan KPK ini tidak menjawab permohonan kami. Kenapa? Kami menyampaikan terkait dengan sudah adanya putusan pengadilan yang sudah inkrah," ujar Ronny di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (6/2).

Ronny menjelaskan berdasarkan putusan pengadilan perkara tiga terdakwa yakni Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri, tak ada satu pun yang menyebut Hasto menyiapkan uang suap.

"Di dalam putusan yang sudah diuji di persidangan secara terbuka, kemudian sudah bisa diakses oleh publik putusan tersebut, bahwa di dalam putusan Wahyu Setiawan yang tadi nomor 28, tanggal 24 Agustus 2020, di sini menjelaskan bahwa poin 5 menimbang bahwa dana operasional tahap pertama tersebut berasal dari Harun Masiku, yang diterima oleh Saeful Bahri secara bertahap, yakni pada tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp400 juta yang dititipkan oleh Harun Masiku kepada Kusnadi untuk diberikan kepada Donny Tri Istiqomah," tutur Ronny.

Ia menyebut Harun lah yang menitipkan uang Rp400 juta ke staf Hasto yang bernama Kusnadi. Uang itu digunakan untuk keperluan PAW.

"Untuk kebutuhan operasional sebesar Rp100 juta, lalu diserahkan kepada Saeful Bahri di Metropole Megaria sejumlah Rp300 juta. Selanjutnya terhadap uang sejumlah Rp200 juta yang telah ditukarkan dalam bentuk dolar senilai Sin$19.000 diserahkan kepada terdakwa II dan terdakwa I. Terdakwa II adalah Tio, terdakwa I adalah Wahyu Setiawan. Jadi, teman-teman, ini perlu kita sampaikan karena tadi berulang-ulang ya, berulang-ulang bahwa ini sepertinya dugaan kami bahwa coba disampaikan bahwa ini uangnya dari Mas Hasto, bahwa ini tidak betul," ungkap Ronny.

Lebih lanjut, ia memastikan Hasto tidak pernah menyuruh Harun untuk merendam handphone-nya. Ronny menyebut hal itu tertuang dalam hasil konfrontasi keterangan saksi pada perkara suap Harun yang sudah inkrah.

"Ini perlu kita klarifikasi, karena di dalam putusan dari saudara Wahyu Setiawan dan Agustina Tio nomor 28, halaman 64, itu menyampaikan, setelah saksi-saksi diperiksa, kemudian di dalam putusan, setelah semuanya di-confronted, di-check, akhirnya di dalam putusan disampaikan bahwa saksi disuruh oleh dua orang tersebut agar menyampaikan pak Harun untuk merendam handphone miliknya. Ini sudah ada di dalam putusan. Jadi, tidak betul bahwa Mas Hasto yang menyuruh untuk merendam handphone," ucap Ronny.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Ia mengajukan Praperadilan karena merasa penyidik KPK telah sewenang-wenang melakukan proses penegakan hukum.

Israel akan keluar dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Human Rights Council (UNHRC) mengikuti sekutu dekatnya Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyampaikan rencana itu pada Rabu (5/2) di platform X.

"Israel mengikuti Amerika Serikat dan tak akan berpartisipasi di UNHRC," kata Sa'ar dikutip Times of Israel.

Sa'ar juga mengatakan UNHRC selama ini melindungi pelanggar hak asasi manusia dengan membiarkan mereka sembunyi dari kawasan.

Tak cuma itu, Sa'ar tak terima anggota badan PBB tersebut menjelek-jelekkan Israel.

"Badan ini fokus menyerang negara demokrasi dan menyebarkan antisemitisme, alih-alih memperjuangkan hak asasi manusia," kata dia.

Sa'ar menganggap Israel adalah satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah.

Dewan HAM PBB, lanjut dia, mengeluarkan lebih dari 100 resolusi kecamanan terhadap Israel.

"Israel tak akan menerima diskriminasi lagi," kata Sa'ar.

Israel dan AS saat ini bukan anggota Dewan HAM PBB. Namun, sebagaimana seluruh anggota PBB lain, mereka menyandang status observer dan kursi di ruang pertemuan dewan.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump meneken perintah eksekutif yang menarik mencabut keanggotaan AS dari UNHRC dan Badan bantuan Utama PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

Trump menganggap badan PBB tak dijalankan dengan baik padahal punya potensi luar biasa. Dia juga menyoroti soal pendanaan.

Sejumlah elite atau pimpinan organisasi Pemuda Pancasila (PP) terseret dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari belakangan ini.

Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 16 Januari 2018 lalu. Rita telah divonis pidana selama 10 tahun penjara.

Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp436 miliar.

KPK kini tengah melakukan pengembangan atas kasus tersebut. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu (5/2), menjelaskan tim penyidik setiap kali menangani kasus korupsi dan pencucian uang selalu menerapkan prinsip follow the money atau melacak aliran uang diduga terkait tindak pidana.

Hal itu disampaikannya terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen, data digital, dan benda di rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno.

Tessa menyampaikan pihaknya sedang berupaya mencari dan menyita aset-aset diduga hasil gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Rita. Hal itu dalam rangka memulihkan aset.

Berikut daftar pimpinan atau elite Pemuda Pancasila yang terseret kasus Rita dan digeledah KPK:

KPK menggeledah rumah Japto di Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa (4/2) malam.

Usai penggeledahan, KPK menyita barang bukti dari rumah Japto terdiri dari sebelas mobil, dokumen, uang rupiah dan asing serta Barang Bukti Elektronik (BBE).

Tak hanya Japto, elite Pemuda Pancasila lain yang terseret dalam pusaran kasus Rita adalah Wakil Ketua Umum MPN PP Ahmad Ali.

Rumah Ali--yang juga dikenal sebagai eks Ketua Fraksi NasDem di DPR RI--itu digeledah KPK lebih dulu yakni pada Selasa (4/2) siang.

Dari penggeledahan rumah Ali, tim penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti seperti BBE, uang pecahan rupiah dan asing, serta tas dan jam.

KPK juga pernah menggeledah rumah kediaman Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur (Kaltim) Said Amin pada Juni 2024 lalu. Saat itu, KPK menemukan dan menyita barang bukti termasuk belasan mobil diduga terkait dengan perkara.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK setidaknya telah menyita 536 dokumen dan 91 unit kendaraan berbagai merek seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz, Hummer, dan lain-lain.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tidak bersalah terkait penggeledahan KPK di rumah kediaman Japto Soerjosoemarno.

"Kami menghormati proses hukum dan kami meminta agar semua menghormati serta mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Arif lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/2).

Sebelumnya, dalam proses penyidikan berjalan, KPK setidaknya telah menyita 536 dokumen dan 91 unit kendaraan berbagai merek seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz, Hummer, dan lain-lain. Banyak kendaraan diatasnamakan pihak lain termasuk perusahaan dan kakak ipar Rita yang merupakan manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan.

Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018. Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp436 miliar.

Mereka diduga membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya.

Rita kini tengah mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Lebih lanjut, Rita juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dalam perkara itu, Rita masih berstatus saksi.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan alasan rencana pemerintah memberi amnesti atau pengampunan kepada narapidana kasus politik terkait Papua.

Pigai menuturkan pemberian amnesti itu didasarkan niat Presiden Prabowo Subianto untuk rekonsiliasi dan membangun perdamaian di Papua.

"Dalam rangka membangun perdamaian Papua secara abadi, menciptakan perdamaian Papua secara abadi, maka dilakukanlah kebijakan-kebijakan yang bermartabat, yaitu hak asasi manusia dan rekonsiliasi," kata Pigai saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (6/2).

Ia menekankan amnesti tak diberikan kepada narapidana yang terjerat hukum atas kasus serangan bersenjata di Papua.

Namun, amnesti diberikan kepada narapidana yang terjerat kasus seperti makar atau menggunakan simbol-simbol yang bertentangan dengan NKRI.

"Ada makar mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan negara. Kemudian ada mempunyai simbol-simbol pakaian, baju yang ada lambang-lambang simbol-simbol di sana. Kemudian juga pakaian menggunakan gelang dengan simbol yang melekat. Kemudian selama ini ditahan, ditangkap, dituntut, dan diadili, diproses hukum," ujar Pigai.

Pigai mengatakan secara total ada sekitar 44 ribu narapidana yang rencananya diberikan amnesti oleh pemerintah. Narapidana kasus politik di Papua termasuk di antaranya.

Namun, dia belum menjelaskan secara spesifik berapa orang narapidana kasus politik Papua karena pemerintah masih melaukan asesmen.

"Itu angka yang tahu setelah asesmen. Kalau saya tidak bisa secara detail karena hasil asesmen begitu keluar, itu juga bisa. Sampai pada presiden memberikan amnesti baru jumlahnya ketahuan. Kami 44 ribu saja, kami pakai kata kurang lebih," katanya.

Ia menjelaskan proses asesmen yang dilakukan dengan mengecek satu per satu narapidana yang berpotensi mendapat amnesti. Pigai mengatakan status para narapidana harus klir untuk mendapat amnesti.

"Misalnya atas nama si A, tapi ternyata dia satu minggu lagi dia keluar. Bebas bersyarat. Dia diusulkan untuk dapat, tapi satu minggu lagi bebas bersyarat, ya kan itu tidak dapat," ucap Pigai.

"Misalnya begitu atas nama ini, misalnya kita masukkan sebagai calon amnesti. Tapi ternyata dia punya kasus lebih dari satu. Satunya pantas dia amnesti, tapi satu kasusnya masih ada pidana lain juga. Bisa saja terjadi itu kan. Nah, itu yang dimaksud asesmennya itu," imbuhnya.

Ia mengatakan proses asesmen ditargetkan selesai dalam satu tahun. Kemudian, nama-nama narapidana diajukan kepada presiden untuk pemberian amnesti.

"Namanya pemerintah ini kan kerja itu satu tahun anggaran. Bisa lebih cepat, bisa tergantung salah satu bulan dalam tahun ini kan. Salah satu bulan, salah satu bulan dalam tahun ini," kata Pigai.

Konflik perang saudara yang meletus di Republik Demokratik Kongo semakin brutal.

Ratusan narapidana dan tahanan perempuan diperkosa hingga dibakar hidup-hidup usai kelompok pemberontak M23 memasuki Kota Goma, Kongo, pekan lalu.

Wakil kepala pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbasis di Goma, Vivian van de Perre, mengatakan para narapidana perempuan diserang selama pembobolan penjara Munzenze.

Insiden itu terjadi usai kelompok M23 mencapai pusat Goma pada 27 Januari. Ketika itu, para narapidana laki-laki berusaha melarikan diri, sementara area penjara perempuan dibakar.

Gambar yang diambil tak lama setelah masuknya M23 menunjukkan asap hitam besar membubung tinggi dari penjara di pagi hari itu.

"Ada pembobolan penjara massal yang meloloskan 4.000 tahanan. Beberapa ratus perempuan juga ada di penjara itu," kata Van de Perre, seperti dikutip The Guardian.

"Ratusan perempuan ini semuanya diperkosa dan kemudian mereka membakar sayap penjara perempuan. Mereka semua meninggal setelahnya," ucap Van de Perre.

Insiden ini menunjukkan kekejaman yang tampaknya merupakan yang terburuk dari konflik yang diletuskan M23 di Kongo.

Pasukan penjaga perdamaian PBB hingga kini belum bisa mengunjungi penjara untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut karena pembatasan yang diberlakukan M23.

Dengan demikian, identitas pelaku pembobolan dan pembakar penjara masih belum diketahui.

Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) pekan ini memperingatkan bahwa kekerasan seksual digunakan sebagai senjata perang oleh kelompok bersenjata lain di Goma.

Goma dilanda konflik sejak akhir Januari. Kelompok M23 merangsek masuk dan merebut kota tersebut hingga bandara internasional Goma berhasil dikuasai mereka.

M23 merupakan kelompok bersenjata yang sebagian besar diisi oleh etnis Tutsi. Mereka memisahkan diri dari militer Kongo lebih dari 10 tahun lalu karena merasa pemerintah berkhianat soal perlindungan bagi etnis Tutsi.

Konflik di Kongo Timur ini sebetulnya sudah berlangsung lama, terutama antara kelompok etnis Hutu dan Tutsi. Etnis Hutu pernah membunuh hingga satu juta etnis Tutsi ketika genosida 1994 di negara tetangga Rwanda.

Ketika etnis Tutsi melawan, jutaan etnis Hutu melarikan diri ke Kongo. Rwanda pun menuding etnis Hutu di Kongo terlibat dalam genosida dan bahwa tentara Kongo melindungi mereka.

Pemerintah Kongo sendiri menuduh Rwanda mendukung kelompok M23, yang sudah dibantah langsung oleh Rwanda.

Menurut Menteri Komunikasi Republik Demokratik Kongo Patrick Muyaya, lebih dari 2.000 orang meninggal dunia dalam konflik di Goma.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasan pemerintah mau memulangkan predator seks Reynhard Sinaga dari penjara di Inggris.

Pernyataan ini dia sampaikan menanggapi kritik publik atas wacana pemulangan itu.

"Kami menyadari tanggapan orang awam terhadap pembahasan Reynhard itu dikembalikan ke Indonesia. Ada yang mengatakannya, dia itu kan predator, ngapain dibawa pulang ke sini ya? Kalau orang awam bicara begitu," ucap Yusril dikutip dari video Humas Kemenko Kumham Imipas, Kamis (6/2).

Yusril menyatakan bahwa ia bertindak atas nama negara, bukan pribadi. Menurutnya, salah satu tugas negara adalah melindungi seluruh warga negara tak terkecuali.

"Negara kita itu berkewajiban untuk melakukan pembelaan secara proporsional terhadapnya. Enggak bisa mentang-mentang kita enggak suka terus nggak kita urusi," kata dia.

Ia pun menyampaikan masih mempelajari dan mendalami rencana memulangkan Reynhard. Hal ini juga bertalian dengan penempatan Reynhard setelah dipulangkan ke Indonesia.

Dia mengatakan Kemenko Kumham Imipas terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan pemerintah Inggris.

"Penempatan Reynhard itu di lembaga pemasyarakatan kita juga tidak mudah. Itu orang harus dimasukkan ke dalam maksimum security dan yang ada untuk itu hanya di Nusa Kambangan," ucap dia.

Yusril mengatakan bahwa keluarga Reynhard juga sudah datang ke Kemenko Kumham Imipas. Ia mengungkapkan wacana pemulangan ini bermula dari permintaan keluarga Reynhard.

"Kami mendengar juga pertimbangan, permintaan dari pihak keluarganya. Jadi itu sedang kami koordinasikan dan kami pelajari," ujarnya.

Reynhard Sinaga merupakan WNI yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 oleh Pengadilan Manchester, Inggris. Ia dinyatakan bersalah melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris.

Reynhard melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar dua setengah tahun. Hakim mengatakan Reynhard harus menjalani 30 tahun hukuman penjara, sebelum boleh mengajukan pengampunan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kocok ulang (reshuffle) Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih masih fokus membantu Prabowo menjalankan seluruh program kerja yang dijanjikan.

"Reshuffle apa, enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum, belum," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2).

Di sisi lain, Prasetyo menjelaskan evaluasi secara berkala biasa dilakukan Prabowo terhadap Kabinet Merah Putih sesuai dengan pakta integritas yang telah diteken.

"Biasalah dievaluasi terus itu," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku siap dengan kemungkinan adanya reshuffle.

Ia menegaskan dirinya sebagai menteri hanya bertugas untuk membantu Prabowo menjalankan seluruh tugas yang diberikan.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden," kata Ara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan bakal menyingkirkan pembantunya di kabinet pemerintahan yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo merespons pertanyaan terkait peluang reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja sebagai presiden.

"Begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar, jadi saya ingin tegakkan itu," kata Prabowo usai menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," tegasnya.

Namun, pada kesempatan itu Prabowo tak menjawab tegas apakah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat.

Penegakan hukum yang independen menjadi tonggak utama dalam menjaga keadilan di masyarakat. Namun, upaya memastikan agar hukum berjalan tanpa intervensi kerap menghadapi berbagai tantangan.

Hal ini salah satunya tercermin dari praktik suap yang ditemukan di lembaga peradilan, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus besar yang terungkap dalam satu tahun terakhir. 

Bagaimana memastikan penegakan hukum di Indonesia berjalan adil tanpa intervensi? Saksikan Special Interview yang disiarkan langsung di CNN Indonesia TV pada Kamis, 6 Februari 2025, pukul 21.00 WIB.

Jaksa Agung ST Burhanuddin akan hadir sebagai narasumber dalam acara bertema "Upaya Penegakan Hukum Tanpa Intervensi" malam ini, dengan jalannya diskusi akan dipandu oleh Mayfree Syari. 

Ia akan membagikan perspektif tentang tantangan dan strategi dalam penegakan hukum yang independen dan profesional, di lembaga yang dipimpinnya. Seiring dengan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang, menjaga integritas hukum menjadi faktor utama dalam mempertahankan kepercayaan publik.

Saksikan Special Interview "Upaya Penegakan Hukum Tanpa Intervensi" di CNN Indonesia TV atau di situs CNN Indonesia hari ini, pukul 21.00 WIB.

Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tidak bersalah terkait penggeledahan KPK di rumah kediaman Ketua Umum PP Japto Soerjosoemarno pada Selasa (4/2) malam.

"Kami menghormati proses hukum dan kami meminta agar semua menghormati serta mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Sekretaris Jenderal MPN PP Arif Rahman lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/2) malam.

Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Dalam penggeledahan, tim penyidik KPK menyita 11 mobil, uang rupiah dan valuta asing, dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyampaikan pihaknya sedang berupaya mencari dan menyita aset-aset diduga hasil gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan Rita. Hal itu dalam rangka memulihkan aset.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK lebih dulu menggeledah rumah kediaman pengusaha batu bara yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur (Kaltim) Said Amin pada Juni 2024 lalu dan rumah kediaman Wakil Ketua Umum MPN PP sekaligus Politikus Partai NasDem Ahmad Ali pada Selasa, 4 Februari 2025.

Sejumlah barang bukti seperti uang tunai, tas, jam hingga banyak kendaraan disita penyidik.

Rita Widyasari kembali diproses hukum KPK karena diduga menerima gratifikasi berkaitan dengan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar US$3,3 hingga US$5 per metrik ton batu bara.

Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan Pasal TPPU.

Sejumlah aset yang disinyalir bersumber dari hasil korupsi masih terus didalami. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memeriksa saksi-saksi.

Pada Kamis, 27 Juni 2024, KPK telah memeriksa pengusaha asal Kalimantan Timur yang bernama Said Amin. Tim penyidik mendalami perihal sumber dana pembelian ratusan mobil yang telah disita sebelumnya.

KPK juga telah memeriksa dan menggeledah rumah kediaman Direktur Utama PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin alias Paulin Tan, di Surabaya, Jawa Timur.

Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018.

Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp436 miliar.

Mereka disinyalir membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya.

Rita kini mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu untuk menjalani vonis pidana 10 tahun penjara. Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA), Rita juga dihukum membayar denda sebesar Rp600 juta subsider enam bulan kurungan dengan hak politik dicabut selama lima tahun, terhitung mulai dari yang bersangkutan selesai menjalani pidana pokok.

Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.