Ribuan warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat terancam dideportasi, imbas kebijakan baru Presiden Donald Trump. Kementerian Luar Negeri RI mencatat ada 4.276 WNI di AS yang bakal terdampak.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, mengatakan ribuan warga negara Indonesia tersebut masuk daftar Final Order of Removal.

"Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI per tanggal 24 November, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam Final Order Removal," kata Judha dalam konferensi pers pada Kamis (13/2).

Final Order of Removal atau perintah pengusiran terakhir merupakan putusan hukum yang memerintahkan seseorang meninggalkan suatu negara.

"Di tahun 2024, dahulu memang bagi WNI kita yang berstatus undocumented dan kemudian masuk dalam list namanya non citizen, non detain dengan final order removal," ujar Judha.

Judha menyebut ribuan WNI yang masuk dalam daftar itu tidak ditangkap maupun ditahan. Meski demikian perwakilan RI dan Kemlu terus memantau situasi di Amerika Serikat.

Dia memastikan jika ada WNI yang ditangkap pihak berwenang AS untuk segera menghubungi pihak perwakilan KBRI.

Selain itu, pihak Kemlu juga menegaskan bahwa para WNI wajib memahami hak-hak yang dimiliki dalam sistem hukum AS di antaranya tak menyampaikan keterangan tanpa pendampingan pengacara, berhak mendapatkan pendampingan pengacara, dan berhak menghubungi perwakilan RI.

Sejak dilantik sebagai presiden ke-47 AS pada Januari lalu, Presiden Trump mengumumkan serangkaian perintah eksekutif terkait imigrasi, termasuk deportasi massal dan penangkapan imigran ilegal.

Dalam perintah terbaru Trump itu, "pengusiran" imigran ilegal dapat dilakukan di mana saja di AS dan akan berlaku bagi imigran yang tidak berdokumen, yang tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah berada di negara tersebut selama lebih dari dua tahun.

Trump juga menangguhkan masuknya semua migran tak berdokumen ke AS. Dia menginstruksikan agen patroli perbatasan untuk menolak orang tanpa memberi mereka kesempatan sidang suaka.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta bantuan Kepolisian untuk melakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Hal itu disampaikan Agus secara langsung saat menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Rupatama Mabes Polri, pada Jumat (14/2) siang.

Dalam pertemuan itu, Agus mengakui apabila keamanan di Lapas masih menjadi permasalahan utama yang harus dibenahi. Khususnya, kata dia, untuk memberantas peredaran narkoba di Lapas yang masih kerap terjadi.

"Razia yang kami lakukan butuh dukungan dari jajaran kepolisian, karena personel kami sangat terbatas," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Agus mengatakan kolaborasi dengan Korps Bhayangkara itu sangat diperlukan untuk mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan peredaran narkoba.

Untuk mendukung pemberantasan narkoba itu, kata dia, saat ini terdapat 313 narapidana yang telah dipindahkan ke UPT Maximum Security Nusa Kambangan karena diduga mengendalikan peredaran narkoba dari lapas.

"Kami juga menyelenggarakan kegiatan ketahanan pangan, Nusakambangan nantinya dapat menjadi model pembinaan dan pelatihan kepada warga binaan," tuturnya.

"Kami juga membuat program perikanan, pertanian dan peternakan terpadu. Selanjutnya, akan dikembangkan pembudidayaan tambak udang," imbuhnya.

Di sisi lain, Agus juga mengaku telah menerbitkan surat edaran agar jajarannya dapat bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum yang tengah melakukan penyelidikan peredaran narkoba di lapas.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga menegaskan pihaknya siap membantu Kementerian Imipas dalam memberantas narkoba. Terlebih Indonesia juga masuk dalam kategori darurat Narkoba.

"Terkait dengan razia Lapas, kami siap memberikan dukungan 1x24 jam. Kita juga akan melakukan evaluasi 3 bulan ke depan terkait pemindahan napi ke Nusa Kambangan dan semoga grafik penyebarannya dapat menurun," pungkasnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan anggaran retreat atau pembekalan para kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Magelang, Jawa Tengah berasal dari APBN.

"Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/2).

Menurutnya, anggaran untuk retreat tidak berasal dari APBD masing-masing daerah.

"Harusnya tidak ada (APBD), semua dari Kemendagri," ujar dia.

Retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 mendatang.

Wamendagri Bima Arya mengatakan agenda pembekalan ini akan diikuti oleh 503 kepala daerah yang telah dilantik.

Bima mengatakan para kepala daerah akan dibekali materi soal efisiensi anggaran pemerintah, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, misi asta cita serta pembekalan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Bima menyebut acara retreat kepala daerah tersebut dinilai pemerintah penting untuk menyatukan pandangan pemerintah daerah dan pusat, sama halnya seperti pembekalan menteri-wakil menteri Kabinet Merah Putih di Akmil tahun lalu.

"Daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, ya lebih lebih efektif efisien di situ (Akmil) saja, karena tenda-tendanya bisa menggunakan tenda-tenda yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri di sana," kata Bima beberapa waktu lalu.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan anggaran penegakan HAM yang berkurang drastis pada 2025 hingga 90 persen dibanding tahun sebelumnya.

Penurunan itu merupakan imbas dari efisiensi kementerian dan lembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan imbas efisiensi itu alokasi anggaran untuk penegakan HAM dari semula Rp11,7 miliar pada 2024 kini hanya Rp1,2 miliar.

"Tapi pada 2025 ini setelah rekonstruksi, kami hanya ada alokasi sebesar Rp1,2 miliar. Artinya lebih dari 90 persen anggaran untuk penegakan HAM mengalami penurunan," kata Atnike dalam rapat di Komisi XIII DPR, Kamis (13/2).

Dia menilai penurunan alokasi anggaran di sektor tersebut menjadi persoalan serius. Sebab, dalam tugas dan fungsi Komnas HAM tak bisa menggunakan uang non APBN.

Pada praktiknya, tugas-tugas penegakan HAM meliputi hal-hal mendasar. Mulai dari penanganan pengaduan, pemantauan, hingga mediasi dugaan pelanggaran HAM.

"Ini akan menjadi masalah karena pada penegakan HAM, kami tidak bisa menggunakan anggaran non-APBN untuk menjamin independensi dari Komnas HAM dalam upaya-upaya penegakan HAM," katanya.

Secara umum, anggaran Komnas HAM di 2025 dipangkas Rp41 miliar dari pagu Rp112,8 miliar. Anggaran tersisa sekitar Rp71,6 miliar. Pemangkasan terutama dilakukan pada sektor belanja modal.

Sementara untuk belanja pegawai, Atnike mengungkap pihaknya tak melakukan pemotongan. Untuk belanja modal, dia mengaku hanya melakukan pengurangan karena saat ini pihaknya sedang melakukan renovasi kantor.

"Dan kalau enggak dilanjutkan, maka gedung itu akan mangkrak dan rusak. Jadi masih disisakan sedikit untuk menutup atap agar tidak rusak," kata Atnike.

Pemangkasan juga dilakukan terhadap Komnas Perempuan. Dari total Rp47 miliar pagu anggaran yang mereka dapat di 2025, jumlah itu dipangkas sekitar Rp18,3 miliar.

Ketua Komnas Perempuan, Andry Yentriyani mengungkap pemangkasan itu akan berimbas signifikan terhadap penanganan aduan hingga 75 persen. Selain itu, Andy mengungkap bahwa pihaknya telah memotong perjalanan dinas lebih dari 50 persen.

"Maka implikasinya cukup signifikan. Implikasi ini adalah daya penanganan kami akan berkurang sekitar 75 persen," kata Andy.

"Komnas Perempuan tahun ini kembali tidak bisa menyelenggarakan akomodasi layak untuk organisasi inklusi maupun melaksanakan tugas dari Undang-Undang KIA," imbuhnya.

Usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 13 DPR terkait rekonstruksi efisiensi anggaran, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, tidak memberikan komentar ketika ditanya mengenai perbedaan nilai anggaran yang diterima dengan nilai anggaran yang pernah diajukannya sebesar Rp20 triliun.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro merespons santai hujan kritik masyarakat atas pelantikan sejumlah staf khusus kementerian di tengah upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto.

"Ya semua dikritik kan. Biasa itu," kata Juri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Juri tak menjawab dengan tegas terkait sikap Istana atas keputusan kementerian tertentu melantik sejumlah staf khusus saat upaya efisiensi anggaran dilakukan.

Ia menilai menurut aturan yang berlaku setiap kementerian memiliki kewenangan untuk melantik staf khusus sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Juri pun mempersilakan setiap menteri menentukan proporsi jumlah staf khusus yang dibutuhkan kementerian mereka untuk membantu tugas dan fungsi menteri.

"Ya stafsus kan memang secara perpres-nya dimungkinkan setiap kementerian itu mengangkat stafsus," katadia.

"Nah nanti tinggal setiap menteri atau kepala lembaga mempertimbangkan berapa kebutuhan yang diperlukan jumlah dari stafsus setiap kementerian. Itu diserahkan kepada kementeriannya masing-masing," sambung Juri.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan melantik selebritas Deddy Corbuzier menjadi Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Selasa (11/2) pagi.

Selain Deddy, pada Selasa pagi lalu, Menhan Sjafrie Samsoeddin juga melantik empat sosok lain menjadi stafsus menhan dan satu orang jadi asisten khusus.

Karo Infohan Kemhan Brigjen Frega Wenas mengatakan Deddy dilantik karena punya kepakaran di bidang komunikasi dan jangkauan (engagement) media sosial yang luas Hal tersebut dinilai jadi nilai plus untuk membantu sosialisasi kebijakan pertahanan nasional.

Adapun, pelantikan itu dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto memangkas besar-besaran pos APBN 2025.

Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari lalu.

Tim hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, membuka peluang mengajukan Praperadilan lagi usai hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut.

"Itu salah satu di antaranya yang kami pertimbangkan, tapi ini juga tergantung Mas Hasto," ujar tim hukum Hasto, Maqdir Ismail, di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2) petang.

Menurut mereka, putusan Praperadilan yang dibacakan hari ini bukan akhir.

"This is not the end. Penegakan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua," ucap tim hukum Hasto yang lain, Todung Mulya Lubis.

Tim hukum Hasto lainnya, Todung Mulya Lubis menyatakan kecewa dengan putusan Praperadilan yang baru saja dibacakan hakim.

Todung menyebut putusan hakim dangkal dan sebagai pembodohan hukum.

"Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan Praperadilan yang dibacakan dan saudara-saudara sudah mendengarkan saksama. Kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa menyakinkan kita semua bahwa permohonan Praperadilan itu tidak diterima, tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum yang diyakinkan untuk bisa memahami kenapa Praperadilan itu tidak diterima," ujar Todung.

Tofung menganggap putusan Praperadilan tersebut sebagai kesalahan hukum atau miscarriage of justice.

"Kita datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK karena sangat telanjang di depan mata kita pelanggaran itu dilakukan," imbuhnya.

"Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Saya harus katakan demikian. Sdr Maqdir, saya, sdr Ronny dan lain lain itu sdh praktik hukum puluhan tahun, kita tidak mengharapkan putusan dangkal semacam ini," kata Todung.

Sementara itu, tim hukum Hasto lainnya yakni Maqdir Ismail mempertanyakan dasar hukum yang melarang pemohon menguji status tersangka di dua tindak pidana berbeda.

"Saya kira pertanyaan pokok yang sebenarnya harus kita ajukan kepada hakim tunggal ini apakah di dalam proses Praperadilan itu ada larangan yang secara hukum bisa melarang orang menguji dua penetapan tersangka dalam satu permohonan," kata Maqdir.

Sebab, ia menjelaskan dalam praktik pidana dikenal dengan teori penggabungan perkara.

"Artinya apa, permohonan ini kalau misal memang mau dinyatakan tidak dapat diterima karena katakanlah alat buktinya tidak cukup, saya kira mestinya itu yang dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan," tandasnya.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2), hakim tunggal Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah.

"Mengadili: Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan Praperadilan pemohon tidak dapat diterima," ucap hakim.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto dan Donny belum dilakukan penahanan oleh KPK.

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Selain suap, Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Atas dasar itu ia mengajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Amerika Serikat untuk selalu membawa identitas diri saat bepergian imbas pengetatan kebijakan imigrasi dari Presiden Donald Trump.

Pria karib disapa Tata itu mengatakan kebijakan Trump ditujukan untuk seluruh warga negara asing di Amerika Serikat, bukan hanya WNI.

"Berbagai langkah antisipasi sudah dilakukan termasuk terus mengimbau para WNI di Amerika Serikat untuk selalu membawa kartu identitas," kata dia dalam konferensi pers capaian pelayanan dan pelindungan WNI tahun 2024 di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Dia lalu berujar, "Jadi apabila ada razia, mereka bisa selalu menyampaikan status mereka apakah ilegal atau tidak."

Tata lalu menegaskan jika ada WNI yang diketahui terkena razia dengan status ilegal, perwakilan RI di AS akan meminta akses kekonsuleran sesegera mungkin untuk membantu mereka.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan ada dua WNI yang ditahan otoritas Amerika Serikat. Satu ditahan di Atlanta, Georgia, yang satu ditahan di New York.

WNI berinisial TRN ditangkap pada 29 Januari di Atlanta dan warga RI berinisial BK ditangkap di New York pada 28 Februari. Mereka, lanjut Judha, sudah masuk dalam daftar deportasi sejak 2009.

"Kemudian yang bersangkutan mengajukan asylum (suaka), tapi ditolak," ujar dia.

Menurut Judha, Konsulat Jenderal RI di Houston telah melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan dan dipastikan sang WNI dalam kondisi sehat. Ia juga sudah mendapatkan akses kekonsuleran.

Di periode kedua menjadi presiden AS, Trump menerapkan kebijakan imigrasi secara ketat.

Beberapa di antaranya memperluas hukuman mati bagi criminal dan imigran, mengusir imigran gelap, dan menangguhkan kedatangan para pencari suaka.

Kurang dari sepekan setelah dilantik, Trump sudah menangkap ratusan imigran tak ilegal dan siap mendeportasi mereka.

Anggaran Kementerian Hukum terkena potongan sebesar Rp2,2 triliun dari total alokasi pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5 triliun imbas kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mengatakan pemotongan anggaran itu memangkas 45 persen total pagu anggaran Kemenkum hingga anggaran tersisa Rp2,7 triliun.

"Efisiensi belanja Kementerian Hukum ditetapkan sebesar Rp2.283.394.000.000 atau 45,07 persen dari total pagu Rp5.066.600.725.000," kata Eddy dalam rapat dengan Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

"Total anggaran yang dapat digunakan Kementerian Hukum setelah efisiensi anggaran adalah sebesar Rp2.783.206.000.725," sambungnya.

Eddy mengatakan Kementerian Hukum mengajukan besaran potongan efisiensi yang telah dijatuhkan untuk dikurangi sekitar 605 miliar.

Ia menyebut pengajuan pengurangan besaran anggaran efisiensi itu demi kebutuhan prioritas Kementerian Hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

"Kementerian Hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp 3.388.313.122,000," ujar dia.

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dipotong sebesar Rp60 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 174 miliar imbas kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan anggaran efektif yang dipegang Kementerian HAM usai terkena efisiensi kini sebesar Rp113,8 miliar.

"Anggaran Rp174 miliar total efisiensi adalah Rp60 miliar, kami dapat Rp60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp113 miliar," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Kendati demikian, Pigai mengklaim tidak akan melakukan pemotongan gaji serta tunjangan para pegawai Kementerian HAM meski terkena efisiensi anggaran.

"Saya tidak perlu menjelaskan efisiensi dimana saja. Tapi yang jelas gaji satupun kami tidak motong karena itu penting," jelas dia.

Lebih lanjut, Pigai berkelakar efisiensi tidak berdampak pada anggaran unit Pusat Data dan Informasi HAM serta program Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM.

Sebab, kelakar Pigai, kedua unit tersebut adalah unit baru yang belum dianggarkan dalam pagu alokasi anggaran tahun 2025.

"Kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di Pusat Data dan Informasi HAM karena memang enggak ada anggaran karena ini unit baru," ujar dia.

"Terus pusat pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran," sambungnya.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025.

Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Kementerian HAM jadi salah satu kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Pada Oktober 2024, hanya beberapa hari setelah dilantik, Pigai secara terbuka menyuarakan harapan agar kementeriannya mendapat anggaran Rp20 triliun.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," kata dia, 21 Oktober 2024.

Anggaran Rp20 triliun disebut Pigai dibutuhkan untuk merealisasikan segudang rencana program yang bakal dia kembangkan, salah satunya mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.

Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.

"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," katanya kepada wartawan.

Anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dipotong sebesar Rp60 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 174 miliar imbas kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan anggaran efektif yang dipegang Kementerian HAM usai terkena efisiensi kini sebesar Rp113,8 miliar.

"Anggaran Rp174 miliar total efisiensi adalah Rp60 miliar, kami dapat Rp60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp113 miliar," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Kendati demikian, Pigai mengklaim tidak akan melakukan pemotongan gaji serta tunjangan para pegawai Kementerian HAM meski terkena efisiensi anggaran.

"Saya tidak perlu menjelaskan efisiensi dimana saja. Tapi yang jelas gaji satupun kami tidak motong karena itu penting," jelas dia.

Lebih lanjut, Pigai berkelakar efisiensi tidak berdampak pada anggaran unit Pusat Data dan Informasi HAM serta program Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM.

Sebab, kelakar Pigai, kedua unit tersebut adalah unit baru yang belum dianggarkan dalam pagu alokasi anggaran tahun 2025.

"Kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di Pusat Data dan Informasi HAM karena memang enggak ada anggaran karena ini unit baru," ujar dia.

"Terus pusat pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran," sambungnya.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025.

Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Kementerian HAM jadi salah satu kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Pada Oktober 2024, hanya beberapa hari setelah dilantik, Pigai secara terbuka menyuarakan harapan agar kementeriannya mendapat anggaran Rp20 triliun.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," kata dia, 21 Oktober 2024.

Anggaran Rp20 triliun disebut Pigai dibutuhkan untuk merealisasikan segudang rencana program yang bakal dia kembangkan, salah satunya mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.

Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.

"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," katanya kepada wartawan.

Anggota Komisi III DPR, Stevano Rizki Adranacus, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh menghambat proses penegakan hukum, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Stevano dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2).

"Kami dari fraksi PDI Perjuangan secara prinsip mendukung penuh program efisiensi yang diambil oleh bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Stevano.

Sebab, kata Stevano, efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia, mengingat tren ekonomi dunia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Kondisi perekonomian global, kata dia, saat ini sedang mengalami kesulitan.

"Tren efisiensi ini bukan hanya dilakukan di negara kita, tapi negara super power seperti Amerika misalnya, China, bahkan Vietnam semuanya melakukan efisiensi," kata Stevano.

Sehingga, kata Stevano, langkah yang diambil terkait efisiensi ini tidak perlu ditangisi atau disesalkan. Menurutnya, efisiensi ini adalah sesuatu yang memang sudah harus dilakukan, mengingat tren perekonomian dunia pada saat ini.

Meski demikian, Stevano berharap, efisiensi anggaran tersebut tidak mengurangi proses penegakan hukum di tanah air. Apalagi, penegakan hukum yang menyentuh langsung masyarakat.

"Saya harapkan dengan efisiensi anggaran ini, program-program dalam hal penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat di bawah jangan sampai dikurangi," kata Stevano.

Stevano mengingatkan, bagaimana komitmen Presiden Prabowo dalam penegakan hukum di Indonesia. Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh lengah dan rasa keadilan itu harus terus diwujudkan dan menjadi prioritas.

"Jangan sampai rasa keadilan itu dikurangi. Saya dan rekan-rekan saya di komisi III sangat senang bahwa Bapak Presiden memiliki konsen betul terhadap penegakan hukum di Indonesia," ujarnya.

Dia mengatakan di beberapa kesempatan bahwa wajah penegakan hukum adalah wajah dari negara itu sendiri. "Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum," terang Syevano.