Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta massa aksi 'Indonesia Gelap' mengirimkan perwakilan massa untuk membahas poin-poin tuntutan dengan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo di atas mobil komando ketika menemui massa aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2).

"Saya ingin menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan-perwakilan saudara kita berdialog, kita berdiskusi yang konstruktif," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan pemerintah akan meminta masukan terkait kebijakan yang dianggap kurang tepat oleh massa aksi.

"Berikan masukan terhadap poin-poin yang saudara tuntut mana yang kurang tepat," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga menandatangani tuntutan tersebut sebagai tanda pemerintah telah menerima aspirasi massa aksi.

"Dengan ini saya nyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara semua, pemerintah akan menerima dan akan mempelajari dan kita akan terus berkomunikasi," tutur dia.

Adapun terdapat 9 tuntutan yang dibawa oleh aliansi BEM SI Rakyat Bangkit ini. Yakni;

1. Kaji Ulang Inpres No. 1 Tahun 2025

2. Tranparansi Status Pembangunan dan pajak rakyat

3. Evaluasi Besar - Besaran Makan Bergizi Gratis

4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah

5. Tolak Dwifungsi TNI

6. Sahkan RUU Perampasan Aset

7. Tingkatkan Kualitas Pendidikan & Kesehatan secara Nasional

8. Tolak impunitas & Tuntaskan HAM berat

9. Tolak cawe - cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

Setelah bertemu dengan Prasetyo, massa aksi kemudian meninggalkan lokasi. Mereka bahkan menyebut pertemuan dengan Prasetyo sebagai kemenangan.

Mahasiswa yang melakukan aksi 'Indonesia Gelap' di Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai membubarkan diri usai ditemui oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Kamis (20/2).

Awalnya, Pasetyo naik ke mobil komando yang digunakan mahasiswa. Perwakilan mahasiswa membacakan 9 poin tuntutan di depan Prasetyo.

Di antaranya, kaji ulang Inpres No. 1 Tahun 2025. Kedua, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat dan evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis.

Dari atas mobil komando, Prasetyo menyatakan pemerintah akan mempelajari tuntutan dari mahasiswa.

Setelah Prasetyo menemui mahasiswa, dari mobil komando, orator mengajak mahasiswa untuk bubar.

Mobil komando pun bubar diikuti mahasiswa. Hingga berita ini ditulis, mahasiswa sudah perlahan bubar.

Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi yang digelar beberapa hari belakangan. Aksi-aksi di berbagai daerah mengangkat tema 'Indonesia Gelap'.

Adapun besok, Jumat (21/2) adalah puncak aksi "Indonesia Gelap" yang akan dilakukan oleh mahasiswa bersama koalisi sipil.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui massa pedemo Indonesia Gelap di kawasan patung kuda, Jakarta, Kamis (20/2) sore.

Di depan Pedemo Prasetyo menyatakan, pemerintah telah mendengar tuntutan massa mahasiswa.

"Kami sudah membaca yang adik-adik tuntut," kata Prasetyo.

Massa aksi Indonesia Gelap menuntut sejumlah poin. Di antaranya, meminta pemerintah menciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

Mereka juga menuntut pemerintah mencabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati.

Massa juga menolak revisi Undang-Undang Minerba, dan menghapus multifungsi ABRI.

Massa Indonesia Gelap juga mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

Prasetyo juga meminta maaf kepada massa karena baru dapat menemui massa sore hari.

"Pertama-tama kami mohon maaf kalau baru bisa hadir sore ini karena kebetulan masih ada kegiatan, atas izin dan restu dari bapak presiden, kami hadir mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adik," katanya.

Prasetyo juga menyatakan pemerintah menghormati aksi mahasiswa.

"Jadi adik-adik saya teruskan mewakili pemerintah. Kami senang adik-adik tetap menjadi mahasiwa yang kritis yang menyuarakan aspirasi menyuarakan aspirasi boleh, itu diatur Undang-Undang tetap dilindungi," katanya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku telah menjadi korban dari proses politik hukum yang digunakan oleh kekuasaan.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat akan menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, Kamis (20/2). Hasto menilai ada pihak yang menggunakan kekuasaan untuk menindas orang yang kritis terhadap demokrasi.

"Sebab saya menjadi korban dari suatu proses politik hukum yang mencoba menggunakan kekuasaan untuk melakukan penindasan terhadap pihak yang kritis membangun demokrasi dan menegakkan konstitusi," ucap Hasto lewat siaran video yang diterima CNNIndonesia.com.

Hasto mengaku bukan pejabat dan tak menimbulkan kerugian negara dalam kasusnya. Namun, dia heran berbagai intimidasi dilakukan terhadapnya dan orang-orang terdekat.

Oleh karena itu, Hasto mengaku akan menghadapinya dengan kepala tegak.

"Karana itu lah menghadapi berbagai intimidasi dan berbagai penyalahgunaan hukum tersebut kita semua harus berjuang dengan kepala tegak. Kita harus berjuang menegakkan kebenaran agar keadilan sejati bisa diwujudkan," kata Hasto.

Hasto memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, Kamis (20/2).

Hasto tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.45 WIB dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya seperti Todung Mulya Lubis, Maqdir Ismail, Ronny Talapessy dan Patra Zen. Kader senior PDIP Ribka Tjiptaning, Komarudin Watubun, Deddy Sitorus, Guntur Romli, juga turut menemani Hasto.

Ratusan simpatisan PDIP juga ikut menggelar aksi di halaman gedung dwiwarna KPK.

"Kami mohon doanya. Kami siap lahir-batin," ujar Hasto sebelum melakukan pemeriksaan di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (20/2).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Komjen Pol Purnawirawan Agus Andrianto turut angkat suara soal tren tagar #KaburAjaDulu yang ramai di media sosial baru-baru ini.

Usai rapat di Komisi XIII DPR, Agus sempat bingung saat ditanya soal tren tagar itu. Namun, menurut dia, masyarakat mestinya bersyukur bisa hidup di Indonesia dengan iklim tropis. Sebab, di luar negeri, musim dingin menurutnya sangat tidak menyenangkan.

"Kayaknya kita bersyukur lah hidup di Indonesia ya. Luar biasa. Di sana kalau musim dingin setengah mati," kata Agus di kompleks parlemen, Rabu (19/2).

Meski begitu, Agus mengaku pihaknya belum mencatat pergerakan ramai-ramai WNI yang ke luar negeri bersamaan dengan tren tersebut.

"Belum ada. Masih normal-normal aja," kata dia.

Media sosial baru-baru ini ramai dengan tagar #KaburAjaDulu. Tren itu berdasarkan pencarian di media sosial X berisi beragam unggahan mengenai ajakan meninggalkan Indonesia dan pindah ke negara lain. Entah pergi dari Indonesia untuk mengikuti pendidikan, bekerja di luar negeri, hingga hal lainnya.

Cuitan tagar tersebut juga disertai dengan keluhan warganet tanah air tentang berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia pada tahun ini.

Dalam tren #KaburAjaDulu ini, banyak warganet merekomendasikan sejumlah negara seperti Jerman, Jepang, Amerika, hingga Australia sebagai negara yang tepat untuk pindah.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menganggap warga negara Indonesia yang ingin merantau ke negara lain sangat bagus.

Namun, Hasan menyarankan warga Indonesia yang ingin merantau ke luar negeri harus memiliki keterampilan atau skill. Ia mengatakan skill sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak di luar negeri.

"Kalau mau merantau itu bagus, lho," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).

Pemerintah melalui Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Komjen Pol purnawirawan Agus Andrianto memastikan I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus Difabel terdakwa kasus pelecehan seksual, tak akan menerima amnesti.

"Saya rasa enggak, enggak. Enggak dapat, enggak," kata Agus usai rapat dengan Komisi XIII DPR, Rabu (13/2).

Agus menyebut kasus Agus difabel tak masuk kategori warga binaan yang akan menerima amnesti. Menurut dia, kasus itu selama ini telah menyita perhatian publik.

"Jadi kasus-kasus yang seperti itu, yang dampaknya luas, kemudian membahayakan yang lain, nggak akan dapat," kata Agus.

Agus merupakan terdakwa kasus pelecehan seksual yang kasusnya sempat menyita perhatian beberapa waktu lalu.

Dalam berkas perkara, Agus terancam hukuman 12 tahun penjara sesuai sangkaan Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sementara, pemerintah telah memasukkan warga binaan dengan status difabel sebagai penerima amnesti, bersamaan dengan napi kasus narkotika dan ITE.

Menteri Agus mengatakan, khusus napi berkebutuhan khusus yang akan menerima amnesti rinciannya yakni 270 orang yang sakit berkepanjangan, 73 orang dengan gejala kejiwaan, lansia di atas 70 tahun 110 orang, disabilitas 2 orang.

Amnesti juga diberikan kepada 6 perempuan hamil, 37 orang perempuan yang yang merawat anak di lapas, anak binaan 409 orang, dan narapidana makar 10 orang.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan poin-poin perubahan dalam Revisi UU TNI (RUU TNI) yang telah menjadi Prolegnas Prioritas 2025 tak mengalami perubahan dari hasil pembahasan pada 2024 lalu.

"Sebetulnya sama dengan yang lalu, tidak ada yang berubah," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Supratman menjelaskan salah satu poin perubahan yang akan diatur adalah perpanjangan masa usia pensiun bagi perwira dan prajurit biasa.

Ia mengatakan perubahan itu diperlukan untuk beradaptasi dengan perkembangan terkini seperti usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah berada pada usia 60 tahun.

"Prinsipnya adalah menyangkut soal perpanjangan usia pensiun, ya. Karena sekarang PNS sudah pensiunnya 60 tahun, sementara TNI Polri masih 58 tahun," jelas dia.

Di sisi lain, Supratman menjelaskan surpres ini kembali dikirim oleh Presiden Prabowo Subianto karena terdapat perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga.

Sebab, kata dia, dalam surpres RUU TNI yang dikirim Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) masih terdapat nomenklatur Menko Polhukam yang kini berubah menjadi Menko Polkam.

"Sehingga kemudian bapak Presiden Prabowo menyesuaikan dengan nomenklatur dan juga menambah terkait dengan orang yang ditunjuk mewakili Bapak Presiden," tutur dia.

"Jadi ini adalah sebuah proses carry over dalam rangka pembahasan undang-undang," sambungnya.

Dalam dokumen RUU TNI yang diterima CNNIndonesia.com kala itu, terdapat beberapa poin krusial dalam revisi aturan tersebut.

Beberapa diantaranya; batas usia pensiun menjadi 60-65 tahun, dan prajurit aktif bisa duduki kementerian negara.

Selain itu, RUU TNI juga dikabarkan bakal turut membahas peluang prajurit aktif untuk berbisnis.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan pihaknya bakal meminta masukan dari berbagai pihak terkait usul penghapusan pasal yang mengatur larangan prajurit berbisnis.

"Kita akan lihat pembahasannya, usulan dari mana kita lihat nanti kita kan pasti meminta banyak masukan ya kalau bisnis, bisnisnya seperti apa. Tugas TNI kan jelas mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita akan lihat nanti," katanya, di kompleks parlemen.

DPR RI sebelumnya menyetujui Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas UU no 34 tahun 2024 tentang TNI menjadi prolegnas prioritas 2025.

Hal tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya telah mencopot 71 pegawainya di kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta buntut kasus pungutan liar (pungli) pada warga negara China.

Agus menjelaskan mereka yang dicopot mulai dari pejabat struktural, kepala kantor, kepala bidang, petugas supervisor, hingga petugas konter.

"Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut, telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai yang terdiri dari tiga pejabat struktural, satu mantan kepala kantor, satu mantan kepala bidang, satu kepala bidang, lima kasi (kepala seksi) pemeriksaan, 23 petugas supervisor, dan 40 orang petugas counter," kata Agus dalam rapat kerja di Komisi XIII DPR, Jakarta, Rabu (19/2).

Dia mengungkapkan Kementerian Imipas sempat menerima nota diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Rakyat China terkait dugaan pungli di Bandara Soetta. Menurut dia, total ada 44 kasus pungli yang menimpa 60 WN China dalam periode Februari 2024 hingga Januari 2025.

Dari jumlah kasus tersebut, Agus menuturkan pemerintah telah mengembalikan kerugian sebesar Rp32.750.000.

Sementara, berdasarkan hasil investigasi, ada 39 petugas Imigrasi yang bertugas memeriksa dokumen keimigrasian WN China selama kasus itu. Hasilnya mengonfirmasi 60 WN China yang menjadi korban pungli petugas.

"Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga China serta telah dilakukan pengembalian [uang] kepada masing-masing," katanya.

Kini, lanjut Agus, pegawai yang dinonaktifkan tengah menjalani pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal. Sedangkan Kepala Kantor Imigrasi telah diganti pada 21 Januari 2025.

"Bagi para pegawai yang telah dinonaktifkan saat ini, masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap dia.

Agnez Mo mendatangi Kementerian Hukum setelah ramai disorot terkait kasus hak cipta dengan Ari Bias. Ia menyambangi kantor kementerian itu dengan didampingi manajer untuk meminta penjelasan mengenai regulasi.

Ia mengaku ingin taat terhadap Undang-Undang, sehingga mendatangi Kementerian Hukum untuk belajar lebih lanjut, terutama tentang Undang-undang Hak Cipta.

"Sebenarnya tujuan untuk belajar apa, sih? Sebenarnya UU itu, karena kalau saya, karena saya warga negara Indonesia, saya maunya taat sama UU," ujar Agnez Mo, seperti diberitakan detikcom pada Rabu (19/2).

"Kan gitu, saya berdiri bersama UU," lanjut sang solois.

Kedatangan ini tidak lepas dari polemik hak cipta yang muncul usai kasus Agnez Mo lawan Ari Bias. Ia mengatakan kasus yang berujung putusan Agnez Mo didenda Rp1,5 miliar itu memicu kebingungan banyak orang.

Agnez Mo bahkan menilai putusan itu turut membingungkan penyanyi dan pencipta lagu lainnya yang tidak terlibat dalam kasus hak cipta tersebut.

Situasi itu akhirnya mendorong sang pelantun Get Loose untuk mendatangi Kementerian Hukum. Ia ingin mencari tahu penjelasan terkait UU Hak Cipta dari sudut pandang pemerintah.

"Sayangnya karena mungkin ada kasus yang juga teman-teman tahu, akhirnya membuat kebingungan bukan cuma untuk saya, tapi juga penyanyi-penyanyi atau pencipta lagu lain yang ada di Indonesia," ujar Agnez Mo.

"Makanya, saya pikir bagus nih kami pakai kesempatan ini untuk sama-sama belajar, sama-sama duduk, sama-sama mendengar, dan sadar hukum ya," tuturnya.

"Saya tahu kadang-kadang kami cuma bisa dengar dan lihat yang ada di media sosial padahal mungkin UU tidak seperti itu," lanjut Agnez Mo.

Komposer Ari Bias sebelumnya menang gugatan terhadap Agnez Mo terkait hak cipta lagu Bilang Saja. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan Agnez Mo wajib membayar denda Rp1,5 M setelah menyanyikan lagu itu tanpa izin ke Ari Bias.

Kondisi itu dibacakan Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ari Bias setelah memegang hasil putusan pengadilan tertanggal 30 Januari.

Ia kemudian mendetailkan pelanggaran dan dendanya, seperti konser 25 Mei 2023 di Surabaya dengan denda Rp500 juta, kemudian konser 26 Mei 2023 di Jakarta Rp500 juta, dan konser 27 Mei 2023 di Bandung Rp500 juta.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas buka suara soal nasib RUU Perampasan Aset yang hingga saat ini tak kunjung masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas.

Supratman menjelaskan masih butuh banyak waktu untuk memulai pembahasan RUU Perampasan Aset. Satu hal yang utama yaitu menemukan titik kesepakatan pimpinan partai politik dan fraksi partai di DPR.

"Sekali lagi butuh waktu yang cukup untuk kami mengkonsolidasi semua kekuatan partai politik maupun fraksi-fraksi yang ada di DPR," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Namun, politisi Partai Gerindra itu menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen agar pemerintah dan DPR membahas RUU Perampasan Aset. Ia menerangkan pemerintah akan terus berkomunikasi terutama dengan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK.

"Perampasan aset tidak pernah lepas dari komitmen Presiden Prabowo dan Kementerian Hukum bekerja sama dengan PPATK, juga dengan KPK terus kami lakukan koordinasi," kata Supratman.

"Tetapi sekali lagi semua UU itu keputusan politik. Sehingga UU Perampasan Aset saat ini setiap saat pemerintah siap ajukan," imbuhnya.

Pada 2023, RUU Perampasan Aset sempat masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala itu bahkan telah mengirim surat presiden (surpres) pada 4 Mei 2023 agar RUU Perampasan Aset segera dibahas.

Namun, pembahasan tak kunjung dimulai hingga akhir periode kepemimpinan Jokowi.

Sementara itu, dalam daftar Prolegnas yang disahkan DPR pada November 2024, RUU Perampasan Aset hanya masuk daftar jangka panjang 2025-2029. Pemerintah belum memberi sinyal soal pembahasan RUU itu.

Kini, pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset jadi salah satu tuntutan mahasiswa dalam gelombang aksi unjuk rasa 'Indonesia Gelap'.

Yoo Ah-in resmi dibebaskan dari tahanan pada Selasa (18/2). Ia menerima hukuman percobaan akibat penyalahgunaan narkoba jenis obat bius propofol secara ilegal.

Aktor bernama asli Uhn Hong-sik tersebut sebelumnya didakwa menggunakan propofol sebanyak 181 kali antara 2020 dan 2022. Obat tersebut diberikan di klinik profesional dengan kedok prosedur kosmetika.

Ia kemudian dinyatakan bersalah pada September 2024 oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara dengan denda sebesar dua juta won atau setara Rp22,6 juta (1 won = Rp11,3).

Pengadilan Distrik Pusat Seoul kala itu menyebut Yoo telah melakukan pelanggaran "dengan mengabaikan peraturan yang relevan" dan menunjukkan "kurangnya kehati-hatian terhadap zat-zat obat".

Namun kini pejabat Pengadilan Tinggi Seoul mengatakan kepada AFP bahwa keputusan untuk membebaskan Yoo Ah-in mempertimbangkan berbagai faktor hukuman.

"Ia dijatuhi hukuman penjara satu tahun, ditangguhkan selama dua tahun dan denda dua juta won," kata seorang pejabat di pengadilan tersebut kepada AFP.

"Dengan mempertimbangkan berbagai faktor hukuman seperti motif, metode, dan konsekuensi kejahatan, serta keadaan setelah pelanggaran, pengadilan menganggap putusan awal berat dan tidak adil," kata hakim, menurut laporan pengadilan.

Jaksa pada tahun lalu sempat meminta hukuman penjara untuk Yoo sekama empat tahun. Kemudian seorang dokter yang memberikan propofol kepada Yoo didenda 40 juta won pada tahun lalu.

Propofol sebagian besar digunakan sebagai anestesi bedah. Namun obat ini kadang disalahgunakan sebgaai rekreasi, yang kerap kali melibatkan oknum tenaga kesehatan.

Overdosis obat tersebut disebut-sebut sebagai penyebab kematian bintang pop Michael Jackson pada 2009.

Dalam kasus ini, Yoo bukan hanya didakwa menggunakan propofol secara ilegal, tetapi juga memakai resep ilegal lebih dari 1.100 pil tidur dengan menggunakan nama orang lain.

Selain itu, ia dituduh menghisap mariyuana tiga kali di AS bersama seorang kenalan, yang diidentifikasi hanya sebagai Choi, pada Januari 2024, dan diduga mendorong orang lain untuk ikut menghisap.

Dalam sidang sebelumnya, Yoo Ah-in mengaku menggunakan ganja. Ia membantah memakai obat-obatan lain karena obat tersebut memang diresepkan untuk depresi dan gangguan panik sesuai pengawasan medis.

Tim Hukum PDI Perjuangan (PDIP) akan melaporkan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Pada hari Rabu, 19 Februari 2025 besok, Tim Hukum PDI Perjuangan akan mengadukan saudara Rossa Purba Bekti ke Dewas KPK atas tindakan pelanggaran etik dan kesewenang-wenangan yang telah dilakukan," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (18/2).

Hasto mengatakan langkah yang diambil pihaknya bukan untuk melawan KPK. Namun untuk menjaga marwah KPK.

"Sikap kami ini justru untuk menjaga marwah KPK agar kembali pada misi utamanya. Sikap kami ini adalah dukungan nyata pada KPK dengan seluruh jajarannya," ujar Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto mengatakan fakta persidangan praperadilan menyebutkan adanya intimidasi yang dilakukan Rossa kepada mantan anggota Bawaslu yang sempat menjadi kader PDIP Agustiani Tio Fridelina.

"Demi ambisi menangkap saya, Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar Rp2 miliar. Syaratnya, saudari Tio harus menyebutkan keterlibatan saya. Tidak hanya itu, Tio juga diminta menyebut orang-orang di lingkaran pertama Ibu Megawati Soekarnoputri agar bisa dibidik para penyidik tersebut," ujar Hasto.

Menurut Hasto, puncak intimidasi dari Rossa adalah saat Tio dicekal ke luar negeri. Hasto mengatakan hal itu mempersulit Tio yang harus berobat ke luar negeri.

"Padahal jauh sebelum kasus ini naik lagi ke permukaan, saudari Tio sudah berulang kali berobat untuk ke Guangzhou bagi penyembuhan penyakitnya. Namun agenda kemanusiaan ini pun diabaikan oleh saudara Rossa Purba Bekti," kata Hasto.

Tim hukum juga berharap KPK tidak memeriksa Hasto sebelum ada putusan praperadilan. Tim hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan pihaknya telah mengajukan dua permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (14/2).

Kemudian pada Senin (17/2), kata Ronny, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyampaikan nama hakim yang menangani perkara dan jadwal sidang pertama.

Di hari yang sama, Hasto mendapat panggilan dari KPK untuk hadir pada pemeriksaan Kamis (20/2).

"Pada hari yang sama, kami menerima panggilan dari penyidik KPK untuk panggilan kedua memeriksa Mas Hasto pada Kamis (20/2). Kami sangat menyayangkan dimana hari Senin tanggal 17 PN Jakael sudah mengumumkan akan dilaksanakan praperadilan pada 3 Maret, tapi di hari yang sama penyidik KPK mengirim panggilan," kata Ronny.

Ronny meminta KPK untuk menghormati proses hukum yang sedang ditempuh pihaknya. KPK diminta menunda pemeriksaan hingga ada putusan praperadilan.

"Kami minta pihak KPK menghormati proses hukum yang adanya karena belum ada putusan praperadilan menguji sah tidaknya status tersangka Mas Hasto, agar proses ini berkeadilan kami meminta agar penundaan pemeriksaan ini sampai adanya putusan pengadilan pra peradilan," ujar dia.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sebelumnya telah menerima dua permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Hasto. Sidang perdana praperadilan jilid II Hasto digelar 3 Maret mendatang.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron). Hasto dan Donny belum dilakukan penahanan oleh KPK.

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Selain suap, Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan. Hasto sempat mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Namun, PN Jakarta Selatan menyatakan tidak menerima permohonan itu.