Seorang terpidana kasus pembunuhan Brad Sigmon (67) telah dieksekusi oleh regu tembak di South Carolina, Amerika Serikat (AS). Hukuman tembak mati ini menjadi yang pertama kali di AS sejak 2010.

Eksekusi dilakukan  oleh Departemen Pemasyarakatan South Carolina pada Jumat (7/3). Ini merupakan hukuman tembak mati keempat di AS sejak hukuman mati diberlakukan kembali pada tahun 1976.

Sigmon sendiri yang memilih tembak mati daripada dua metode eksekusi lain yang disetujui negara, yaitu suntik mati atau kursi listrik. Dia dinyatakan meninggal oleh seorang dokter pada pukul 18.08 waktu setempat.

Sigmon dihukum atas kematian orang tua mantan pacarnya pada 2001. Setelah pembunuhan tersebut, Sigmon menculik mantan pacarnya di bawah todongan senjata, tetapi dia berhasil melarikan diri.

Dalam pernyataan terakhir yang disampaikan oleh pengacaranya, Sigmon mengajak orang-orang untuk menghentikan hukuman mati.

"Saya ingin pernyataan penutup saya adalah pernyataan yang penuh dengan kasih dan panggilan bagi sesama umat Kristiani untuk membantu mengakhiri hukuman mati," katanya, dikutip dari CNN.

Dia juga mengutip beberapa ayat Alkitab yang menekankan pengampunan dan hukum.

"Tidak ada satu pun ayat dalam Perjanjian Baru yang memberikan kewenangan kepada manusia untuk membunuh orang lain," katanya.

Salah satu pengacara Sigmon, Gerald "Bo" King, mengatakan tak lama setelah eksekusi, bahwa kematian kliennya sangat mengerikan dan kejam.

"Dia memilih regu tembak dengan mengetahui bahwa tiga peluru akan menghancurkan tulang-tulangnya dan menghancurkan hatinya," ujar King dalam sebuah pernyataan.

"Tapi itulah satu-satunya pilihan yang dia miliki, setelah tiga eksekusi yang dilakukan oleh negara dengan suntikan mematikan menyebabkan kematian yang berkepanjangan dan berpotensi menyiksa orang-orang yang dia cintai seperti saudara," tambahnya.

King menggambarkan Sigmon sebagai seorang pria yang telah mengabdikan dirinya pada keyakinannya, dan pada pelayanan untuk semua orang di sekelilingnya.

Sigmon tidak memilih suntik mati, karena negara telah gagal memberikan informasi tentang obat yang digunakan dalam suntikan mematikan tersebut.

"Brad hanya ingin jaminan bahwa obat-obatan tersebut tidak kadaluarsa, atau diencerkan, atau rusak - hal yang kita semua ingin ketahui tentang obat yang kita minum, atau makanan yang kita makan, apalagi cara kematian kita," kata King.

Lebih lanjut, Sigmon menjadi orang tertua yang dieksekusi mati oleh AS.

Sebuah video yang merekam diduga seorang narapidana tengah asyik isap narkotika jenis sabu di sel tahanan Lapas Kelas II A Tanjungpinang, viral di media sosial.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Untung Cahyo Sidharto angkat bicara atas video tersebut. Ia mengatakan saat ini masih mengecek kebenaran video tersebut dan memeriksa penjaga lapas. 

"Sedang kami proses, bersama tim, kami selesaikan dulu masalahnya, nanti diinfokan selanjutnya ya," kata Cahyo dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat pada Sabtu (8/3).

Lebih lanjut, Cahyo berharap pemeriksaan pegawai lapas terkait video yang beredar dan viral itu diduga terjadi di Lapas Kelas II A Tanjungpinang, bisa cepat selesai.

"Mudah2an bisa cepat selesai pemeriksaannya," ujarnya.

Sebelumnya, pada Jum'at (7/3) warganet dihebohkan dengan video yang merekam diduga seorang narapidana tengah asyik isap narkotika jenis sabu di sel tahanan Lapas Kelas II A Tanjungpinang.

Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, dibebaskan dari tahanan pada Jumat (7/3) setelah pengadilan mengabulkan permohonannya untuk membatalkan penangkapannya.

Aparat menangkap Yoon terkait pemeriksaan dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan kewenangan dengan pemberlakuan darurat militer sepihak pada awal Desember 2024.

Dikutip kantor berita Yonhap pada Jumat (7/3), Yoon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul bulan lalu, dengan alasan bahwa dakwaan terhadapnya atas deklarasi darurat militer pada 3 Desember tidak sah.

Yoon telah menghadapi sidang pemakzulan terakhirnya pada Selasa (25/2) di Mahkamah Konstitusi sebelum para hakim memutuskan apakah akan secara resmi mengesahkan pemakzulan sang presiden.

Presiden berusia 64 tahun itu telah mendekam di balik jeruji sejak ditangkap pada Januari lalu atas tuduhan pemberontakan setelah menerapkan darurat militer sepihak pada awal Desember 2024.

Pemberontakan merupakan tuduhan kejahatan yang dapat membuat Yoon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika terbukti bersalah.

Putusan final dari hakim MK terkait pemakzulan ini diperkirakan akan diumumkan pada pertengahan Maret ini.

Jika MK memutuskan mengesahkan pemakzulan Yoon, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

Kepolisian menegaskan jika hasil rekaman video kamera dasbor atau biasa disebut sebagai dashcam tak bisa sembarangan disebarluaskan. Menyebarkan rekaman dashcam dianggap pelanggaran hukum.

Perwakilan NTMC Polri Brigadir Putu Fungky menjelaskan Indonesia memiliki ketentuan yang disebut sebagai aturan perlindungan privasi. Hal tersebut tertuang dalam UU 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP.

"Saat penggunaan dashcam penting untuk memperhatikan aturan perlindungan privasi, rekaman yang disebarluaskan tanpa izin dapat melanggar UU 27 tahun 2022," kata Putu dalam sebuah tayangan video NTMC, dilihat Kamis (6/3).

Maka dari itu ia menekankan kepada setiap pengguna dashcam agar bijak dalam memanfaatkan hasil rekaman sehingga tidak merugikan pihak manapun.

"Oleh karena itu rekaman hanya digunakan untuk pribadi atau hal yang berkaitan dengan hukum. Tidak disebarluaskan secara sembarangan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah fungsi dashcam dalam ranah kasus hukum.

Putu menjelaskan hasil rekaman dashcam amat berguna sebagai alat bukti jika ada perselisihan di jalan raya, kasus kriminalitas, maupun insiden kecelakaan lalu lintas yang tak terekam kamera mobil.

"Katena pada pasal 184 kuhap, menyebutkan alat bukti itu bisa informasi elektronik termasuk rekaman video," kata dia.

Namun, Putu menegaskan keabsahan bukti hasil rekaman dashcam tersebut akan tergantung pada dua hal.

"Tapi tetap keabsahan bukti ini tergantung integritas data, dan apakah bukti ini dibuat secara sah tanpa melanggar privasi pihak lain," ungkapnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pelaksanaan penyidikan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan tersangka Hasto Kristiyanto sudah sesuai lini masa atau timeline.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto untuk membantah tudingan tim hukum Hasto yang menyebut ada tindakan buru-buru dari penyidik guna menghindari proses Praperadilan yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Ya, mungkin perlu ditanya yang memberikan pernyataan terlalu cepat ya, indikator terlalu cepatnya itu apa? Kalau dari KPK sendiri, dalam hal ini penyidik, pelaksanaan proses penyidikannya berjalan sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3).

Tessa justru menyindir apabila penyidik ingin buru-buru, maka pelimpahan berkas perkara bisa dilakukan pada saat proses Praperadilan pertama berjalan.

"Kalau dibilang KPK dalam hal ini penyidik terburu-buru, seandainya mau diburu-buru, kami bisa melakukan itu pada saat Praperadilan yang pertama. Tapi tidak [dilakukan], Praperadilan yang pertama itu tetap berjalan sesuai dengan hak tersangka," ucap dia.

Adapun alasan pelimpahan berkas dilakukan pada hari ini (Kamis), terang dia, karena itu merupakan hasil akhir dari proses penyidikan.

"Dan pelimpahan tersangka serta barang bukti hari ini adalah merupakan hasil akhir proses penyidikan tersebut, karena Jaksa Penuntut Umum sudah menyatakan berkas tersebut lengkap," tutur Tessa.

"Sehingga sudah tidak ada lagi langkah berikutnya selain melimpahkan tersangka dan barang-barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum," katanya.

Pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum itu berbuntut protes dari Hasto.

Maqdir Ismail, tim penasihat hukum Hasto, mengungkapkan kliennya menolak saat diberi tahu perkara masuk tahap II.

"Satu hal yang perlu kami sampaikan tadi, Mas Hasto membuat satu pernyataan menolak tindakan kegiatan ini," kata Maqdir di Kantor KPK, Jakarta, Kamis.

Alasannya, terdapat hak-hak Hasto yang tidak dipenuhi penyidik. Satu di antaranya tiga ahli sebagai saksi meringankan atau a de charge yang diajukan tim hukum tidak diperiksa penyidik dalam tahap penyidikan.

"Itu diabaikan oleh pihak penyidik karena menurut penyidik surat permohonan kami itu belum sampai kepada penyidik, sementara antara penyidik dan penuntut umum sudah bersepakat bahwa bekas perkara dianggap lengkap dan terhadap ini kami sampaikan keberatan Mas Hasto," ucap Maqdir.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah (belum ditahan) diproses hukum KPK atas kasus dugaan tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, usaha tersebut kandas.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2), hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah.

Atas alasan itu, Hasto mengajukan dua permohonan Praperadilan pada Senin, 17 Februari.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan ada empat WNI di Amerika Serikat yang ditangkap oleh otoritas AS di tengah semakin ketatnya penindakan terhadap imigran di AS. Satu di antaranya telah dideportasi.

"Seorang WNI di San Fransicso sudah dideportasi," ucap Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha usai taklimat media di Jakarta, Kamis (6/3).

Di luar WNI yang sudah dideportasi tersebut, tiga WNI yang bermasalah di AS lainnya terdiri dari dua WNI di Atlanta, Georgia, dan seorang WNI di New York.

"Ketiganya masih menjalani proses hukum di lokasi masing-masing," kata Judha.

Ia menambahkan, dua WNI di Atlanta tersebut akan menjalani sidang mereka pada 12 Maret mendatang.

Lebih lanjut, direktur Kemlu RI itu menjelaskan bahwa apabila seorang WNI mendapat hukuman deportasi, namanya akan dimasukkan ke dalam daftar "subject of interest" oleh imigrasi RI, sehingga yang bersangkutan akan diteliti lebih lanjut apabila hendak mengajukan paspor baru atau izin melintas ke luar RI.

Diketahui, sebagaimana data yang diterima perwakilan RI di AS per 24 November 2024, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam daftar "final order of removal" dinas imigrasi dan bea cukai AS (ICE) sehingga mereka berpotensi dideportasi dari AS.

Ia menjelaskan bahwa WNI yang ada dalam daftar ICE tersebut diketahui tak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di AS, namun mereka tidak ditangkap maupun ditahan. Mereka pun diharuskan melapor secara rutin ke kantor ICE.

Mengakui semakin kerasnya penindakan terhadap imigran di Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, Judha mengimbau supaya WNI di AS memahami hak-hak hukum mereka apabila mereka ditahan.

Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara, kata dia.

Dua tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu kabur saat akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Palu, Sulawesi Tengah.

Para tahahan tersebut merupakan terdakwa perkara tindak pidana pencurian sepeda motor.

"Iya benar, kedua tahanan ini berhasil melarikan," kata Kepala Seksi Intelijen, Yudi Trisnaamijaya, Kamis (6/3).

Pihak Kejari Palu dan Kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap dua tahanan yang diketahui bernama Abdul Latif alias Ucok (26) dan Hasan Basri alias Megi (27).

"Saat ini, kedua tahanan tersebut belum diketahui keberadaannya dan masih dilakukan pencarian oleh pihak Kejari Palu serta instansi terkait lainnya," ungkapnya.

Kedua tahanan Kejari Palu tersebut kabur pada Rabu (5/3) sekitar pukul 15.00 WITA. Saat itu majelis hakim menjalani sidang tertutup, sehingga tahanan yang tidak berkepentingan dikembalikan ke dalam tahanan.

"Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar yang mengatakan ada tahanan kabur," kata Humas PN Palu, Sugiyanto kepada wartawan.

Peristiwa tersebut sempat terekam kamera pengawas CCTV, mereka kabur dari melalui pintu gerbang utama PN Palu. 

"Tugas utama pengejaran ada dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Sementara ini kami bertanggung jawab dalam konteks persidangan," jelasnya.

Diduga kedua tahanan tersebut berhasil kabur di PN Palu akibat adanya kelalaian. Sugiyanto mengaku masih melakukan penyelidikan terkait penyebab tahanan itu kabur.

"Kami belum dapat menyimpulkan apakah ini murni kelalaian atau ada faktor lainnya. Evaluasi sedang dilakukan untuk memperketat pengaman di lingkungan pengadilan," katanya.

Tim hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melayangkan protes keras ke KPK karena akan melimpahkan berkas perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan ke jaksa penuntut umum (tahap II) besok, Kamis (6/3).

Protes tersebut bukan tanpa alasan. Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, mengatakan KPK tidak menghormati hak tersangka di mana pada Selasa (4/3) telah mengajukan tiga ahli hukum sebagai saksi meringankan atau a de charge untuk dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan.

"Kami tadi siang mendapatkan WA [WhatsApp] dari bagian informasi KPK yang menyampaikan bahwa besok hari Kamis akan ada tahap 2 untuk klien kami, Mas Hasto Kristiyanto," ujar Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3) petang.

"Ini yang perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya, kemarin kami sudah mengajukan permohonan untuk diperiksanya saksi yang meringankan. Kami menghadirkan ahli yang meringankan sesuai dengan Pasal 65 KUHAP yaitu tersangka berhak untuk menghadirkan saksi a de charge," imbuhnya.

Ronny menyatakan informasi yang diberikan KPK siang ini membuat marah tim hukum sehingga memutuskan membuat surat protes atas tindakan sewenang-wenang penyidik KPK.

"Nah, karena mendapatkan informasi tersebut, maka kami mengajukan surat protes keras terhadap kesewenang-wenangan KPK, yang kami menilai bahwa KPK tidak punya komitmen terhadap KUHAP maupun Undang-undang KPK itu sendiri, yaitu penghormatan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," tutur Ronny.

Dia menambahkan tindakan yang dilakukan penyidik KPK menguatkan dugaan lembaga antirasuah menghindari Praperadilan yang tengah berproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPK hari ini, ini yang kami sudah melihat kecurigaan kami bahwa ingin mempercepat perkara ini untuk menghindari Praperadilan," ucap Ronny.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto untuk mengonfirmasi tahap II dan keberatan tersebut, namun dia akan menanyakannya ke penyidik terlebih dahulu.

Sebelumnya, pada Selasa (4/3), tim hukum Hasto mengajukan tiga ahli hukum sebagai saksi meringankan atau a de charge ke penyidik KPK.

Mereka ialah Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana FH Universitas Negeri Surabaya Aditya Wiguna Sanjaya; Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana FH Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Beniharmoni Harefa; dan Ahli Hukum Tata Negara FH Universitas Islam Indonesia Idul Rishan.

Rencananya, ahli hukum tersebut akan menjelaskan ke penyidik KPK hasil eksaminasi yang dilakukan Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 3-4 Februari 2025 sesuai keahlian mereka.

Kata Ronny, ahli pidana akan menjelaskan tentang persoalan mendasar penyidikan KPK dalam kasus dugaan suap yang melenceng dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada putusan tersebut, terang dia, tidak ditemukan keterlibatan Hasto sebagai pelaku.

Sedangkan ahli hukum tata negara akan menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan Hasto sebagai Sekjen PDIP ke KPU adalah tindakan yang sah karena merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) dan fatwa MA.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diproses hukum KPK atas kasus dugaan tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, usaha tersebut kandas.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2), hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah. Atas alasan itu, Hasto mengajukan dua permohonan Praperadilan pada Senin, 17 Februari.

Lembaga Pemasyarakatan Cikarang ikut terdampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur Jabodetabek.

Akibat banjir setinggi paha orang dewasa tersebut, penerangan di lapas terpaksa dipadamkan.

Beberapa warga binaan perempuan dipindahkan sementara ke Lapas Perempuan Bandung.

Kota Bekasi jadi salah satu wilayah paling parah diterjang banjir sejak Senin (3/3) hingga Selasa (4/3).

Wali Kota Tri Adhianto pun menyatakan Kota Bekasi lumpuh akibat banjir.

Presiden Prabowo Subianto mencoba berusaha memberi angin segar kepada Sritex dan ribuan buruhnya yang terkena PHK akibat tutup operasi sejak 1 Maret lalu.

Pada awal pekan kemarin , ia memanggil sejumlah pihak untuk menyelesaikan masalah Sritex. Mereka antara lain; Menteri Ketenagakerjaan Yassierly dan kurator Sritex.

PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex memang pernah menaruh harapan tinggi pada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terkait masalah yang mereka alami.

Harapan muncul ketika Gibran Rakabuming Raka yang saat kampanyel Pilpres 2024 lalu menyambangi pabrik yang pernah menjadi raksasa tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Mengutip pemberitaan detikcom pada Januari 2024, kedatangan Gibran di Sukoharjo disambut antusias bos sampai ribuan buruh Sritex.

"Semoga membawa berkah. Kami menaruh harapan besar kepada Mas Gibran untuk dapat memberikan pencerahan bagi kepentingan kemajuan industri tekstil nasional," ucap Presiden Komisaris Sritex Iwan Setiawan Lukminto pada Januari 2024 lalu.

Ribuan buruh Sritex kompak berteriak 'Prabowo-Gibran' saat putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu berkeliling pabrik. Backdrop kartun Prabowo-Gibran beserta tulisan 'Menang sekali putaran' menjadi bukti sahih kuatnya harapan Sritex dan seisinya kepada dua pemimpin tersebut.

Namun harapan berkah tersebut tak terkabul. Aksi all in buruh Sritex tak mampu menyelamatkan nasib perusahaan dan mereka dari keterpurukan.

Meski Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024, Sritex malah diujung tanduk. Sritex dinyatakan pailit pada 21 Oktober 2024 melalui putusan perkara pengadilan negeri nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Semarang.

Emiten berkode SRIL itu punya gunungan utang senilai US$1,6 miliar atau Rp25 triliun (asumsi kurs Rp15.695 per dolar AS) kepada 28 bank. Sritex sempat melawan, dibarengi upaya para pembantu Presiden Prabowo.

Sayang, Sritex sulit selamat. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo mengumumkan perusahaan tekstil dan garmen itu tutup total per 1 Maret 2025.

Ada sekitar 8.400 karyawan terkena PHK. Isak tangis pun tak terbendung pada perpisahan para petinggi Sritex bersama semua buruh.

Nah, usai pemanggilan pada awal kemarin, Prabowo melalui tangan kanannya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Sritex akan buka dengan skema baru.

Pembukaan operasi dengan skema baru itu katanya, akan membuka ruang bagi 8.000 pekerja Sritex bekerja lagi

"Atas petunjuk Bapak Presiden (Prabowo), Bapak Presiden sangat concern bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan masalah yang akan menimpa para pekerja di PTSritex," ucap Prasetyo dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

"Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada 4 perusahaan. Kurang lebih di 8.000 sekian karyawan untuk bisa semuanya nanti akan kembali bekerja dengan skema yang baru," kata Pras.

Kurator Sritex menyebut opsi awal yang muncul terkait skema operasi baru itu adalah penyewaan alat-alat berat Sritex kepada investor. Tim Kurator Sritex Nurma Sadikin berharap langkah ini bisa meningkatkan harta pailit dan menjaga nilai aset perusahaan.

Nurma mengklaim sudah ada calon investor yang berkomunikasi dengan tim dan bakal diputuskan dalam dua minggu ke depan. Harapannya, para pekerja yang sudah terkena PHK bisa dipekerjakan kembali.

"Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih 8.000 sekian karyawan untuk bisa semuanya nanti akan kembali bekerja dengan skema yang baru. Namun, kita berharap tetap di bidang yang selama ini digeluti. Artinya, PT Sritex tetap akan bergerak di bidang tekstil," tutup Prasetyo.

Berkaitan dengan konferensi pers itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menyoroti beberapa hal terkait penyelesaian masalah Sritex.

Sorotan salah satunya ia tujukan kepada keberadaan Menteri BUMN Erick Thohir dalam line up konferensi pers. Erick memang tak berbicara sepatah kata pun, tapi berdiri tepat di samping kiri Mensesneg Prasetyo.

Ia tak tahu kenapa Erick ada di situ. Tapi, Andry menduga keberadaan Erick dalam konferensi pers itu merupakan sinyal bahwa Kementerian BUMN akan terlibat dalam mengatasi kemelut di Sritex.

Namun, ia bingung soal keterlibatan seperti apa yang akan dilakukan oleh Erick. 

"PMN? Itu kan kepada BUMN ya, apakah Sritex itu nanti dimasukkan ke dalam BUMN? Saya enggak tahu. Makanya, ini ada beberapa pertanyaan juga kepada ET selaku Menteri BUMN yang berada di dalam konferensi pers tersebut," kata Andry kepada CNNIndonesia.com.

Ia punya keyakinan besar Erick Thohir mendapat mandat penting dari Prabowo untuk menyelamatkan Sritex. Salah satu prediksi lainnya adalah bakal ada fasilitas kredit khusus dari bank-bank pelat merah.

Namun, Andry mempertanyakan jangka waktu dua minggu yang dijamin pemerintah terasa begitu cepat. Ia menekankan perlunya pengawasan dalam misi penyelamatan tersebut.

Ekonom INDEF itu menganggap waktu yang dibutuhkan untuk kembali memulihkan Sritex seharusnya tak cukup dalam dua minggu. Terlebih, proses going concern mesti dilewati melalui persetujuan kurator dan pengadilan.

"Kita melihat apakah ada investor baru yang bisa mengambil alih dan menyuntikkan dana segar kepada Sritex atau memang sebetulnya akan ada dukungan dari pemerintah? Kalau dua minggu sudah bisa mengembalikan kembali (operasional Sritex dan mempekerjakan kembali 8.000 buruh), itu menurut saya hebat sekali," tuturnya.

Andry sejujurnya skeptis dengan opsi tunggal menyewakan alat-alat produksi kepada investor. Menurutnya, uang yang akan dihasilkan sekadar cukup menutupi sebagian kecil biaya operasional.

Ia tak yakin pendapatan dari penyewaan alat-alat berat itu bisa untuk membayar gaji 8.000 buruh Sritex. Menurutnya, langkah tunggal itu tampak sulit diwujudkan.

"Investor saat ini sedang rendah, industri tekstil lesu, tidak ada regulasi yang mendukung dari pemerintah, tidak ada pesanan yang sifatnya panjang juga. Jadi, agak sulit untuk (berharap ada investor) menyewa alat-alat Sritex," beber Andry.

"Jadi, apakah semua yang diucapkan presiden itu hanya omon-omon saja karena itu akan berhubungan dengan kebijakan lain? Apa yang keluar dari mulutnya presiden bisa jadi tidak terlaksana dengan mudah. Ini yang menurut saya perlu berhati-hati, bisa membuat masyarakat awalnya optimis menjadi skeptis karena omongan yang disampaikan terlalu manis," tutupnya.

Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono mewanti-wanti langkah Prabowo Cs. Ia berpesan agar apa yang sudah diumbar ke publik tak cuma sebatas janji manis.

Ia berharap poin-poin penting dalam konferensi pers itu bisa menjadi kenyataan. Aloysius mendesak Presiden Prabowo menunjukkan aksi nyata dalam dua minggu mendatang.

Walau, Aloysius ragu masalah Sritex akan beres tanpa negara harus keluar uang sepeser pun. Ia menilai mau tidak mau akan ada uang rakyat yang disuntikkan kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk alias SRIL.

"Mau tidak mau, pemerintah harus mengeluarkan modal bagi Sritex yang telah pailit ini. Tanpa suntikan modal, Sritex sudah tidak berdaya," kata Aloysius.

"Rencana pemerintah menyuntik dana kepada Sritex yang sedang pailit sangat dimungkinkan, sepanjang sudah siap menggelontorkan dana dimaksud. Kalau belum siap, pasti itu (rencana menyelamatkan Sritex) hanya omon-omon belaka," sambungnya.

Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana melihat kesepakatan yang ada hanyalah opsi sementara. Peralatan Sritex diharapkan bakal dilirik oleh pabrik tekstil lain dengan skema sewa demi menjalankan operasional kembali.

Lalu, sekitar 8.000 pekerja yang sudah di-PHK bakal bekerja di bawah kepemimpinan bos baru. Sedangkan uang sewa tersebut menjadi hak kurator untuk dibagikan kepada para kreditur Sritex.

"Karena sifatnya sementara, nasib pekerja yang diserap kembali ini juga berstatus sementara karena perusahaan penyewa peralatan ini hanya mau mempekerjakan (buruh Sritex) selama masa sewa peralatan," tutur Andri.

"Kreditur tentu menginginkan ada yang bisa membeli Sritex untuk melunasi utangnya dan lebih menginginkan asetnya dilikuidasi daripada hanya mendapatkan uang sewa peralatan," tambahnya.

Namun sayang katanya, sulit berharap ada pihak yang mau membeli Sritex dengan kondisi utang menggunung. Andri menilai masalah keuangan yang ada di internal perusahaan sudah pasti tak lolos hitung-hitungan pebisnis.

Ia menilai investor bahkan boleh jadi akan berfikir lebih murah membangun pabrik tekstil dari nol dibandingkan mengambil alih PT Sritex dengan seluruh liabilitas yang sangat mencekik. Apalagi, kondisi industri tekstil dalam negeri semakin suram semenjak fase deindustrialisasi dini yang terjadi di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.

"Saya sendiri skeptis bila ada swasta yang berniat menjadi investor yang membeli kepemilikan Sritex, kecuali 'investor' tersebut berasal dari penugasan negara dalam bentuk BUMN," bebernya.

[Gambas:Photo CNN]

"Bahkan, menggunakan Danantara (menyelamatkan Sritex), bila terjadi, sangat tidak bijak dari segi bisnis dan bisa menjadi preseden buruk dalam pengelolaan aset negara. Semoga tidak terjadi" tutup Andri.

Terlepas dari investor betulan atau jadi-jadian yang bakal muncul, ia mengatakan seharusnya yang dipikirkan saat ini adalah hak-hak buruh korban PHK Sritex.

Menurutnya, hak itu semestinya dibayarkan terlebih dahulu supaya mereka bisa bertahan hidup sambil berusaha mencari peruntungan baru.

Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Airlangga Hadi Subhan menegaskan boleh saja 8.000 buruh itu kembali dipekerjakan. Namun, ia menegaskan pesangon dan hak-hak lainnya selepas PHK mesti segera ditunaikan.

Hadi melihat pemerintah tampaknya mewaspadai kerugian andai tak menyelamatkan Sritex. Selain nasib ribuan buruh yang gagal diselamatkan, pemerintah berpotensi kehilangan rantai pasok sampai penerimaan perpajakan.

"Bisa saja sebagian buruh dipekerjakan lagi, jika pabriknya beroperasi karena disewa atau dibeli pihak lain melalui kurator. Nanti hubungan kerjanya itu baru dengan bos yang baru tersebut," ucap Hadi.

Di lain sisi, Hadi berpesan agar pemerintah tak cuma fokus pada Sritex. Ia mengamini banyak perusahaan-perusahaan lain yang bangkrut dan melakukan PHK massal.

"Seharusnya pemerintah mengurusi yang lainnya (pabrik tutup dan PHK massal) juga," tandasnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex akan buka kembali dengan skema baru. Ia mengatakan sekitar 8.000 an karyawan Sritex yang telah di PHK akan bisa bekerja kembali dengan skema yang baru.

"Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada 4 perusahaan. Kurang lebih di 8.000 sekian karyawan untuk bisa semuanya nanti akan kembali bekerja dengan skema yang baru," kata Pras di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/3).

Meski begitu, Pras tidak mengungkap skema baru tersebut. Ia hanya memastikan para pegawai Sritex tersebut tetap bekerja di bidang yang selama ini digeluti di bidang tekstil.

"Artinya PT Sritex tetap akan bergerak di bidang tekstil," kata Pras.

Di tempat yang sama, Tim Kurator PT Sritex Nurma Sadikin mengatakan setelah operasi nanti, akan ada rekrutmen pegawai baru di Sritex. Nantinya rekrutmen akan dibuka oleh penyewa alat berat yang baru yang sebelumnya dimiliki PT Sritex.

Ia mengatakan kini sudah ada beberapa investor yang sudah dalam komunikasi untuk melakukan penyewaan alat berat tersebut.

"Jadi ini skemanya adalah disewakan oleh penyewa yang baru. Maka dari itu, tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang Tim Kurator sedang membuka opsi bagi para investor yang memang menggeluti bidang tekstil untuk bisa menyewa. Dan saat ini sudah ada beberapa investor yang sudah dalam komunikasi," kata Nurma.

Sritex tutup mulai 1 Maret kemarin. Imbas penutupan operasi, 10 ribu pegawai menjadi korban PHK. Perusahaan tersebut kini resmi milik kurator.

Rapat kreditur dalam kepailitan menyepakati tidak dilaksanakan keberlanjutan usaha atau going concern PT Sritex sehingga proses berlanjut ke pemberesan utang.

Kurator dalam kepailitan PT Sritex, Denny Ardiansyah, mengatakan keputusan ini didasarkan atas waktu 21 hari yang diberikan untuk berembuk dengan debitur pailit.

"Hasil pertemuan dengan debitur sudah disampaikan tidak ada going concern," ucap Denny, Jumat (28/2), seperti dikutip dari Antara.

Ia mengungkapkan beberapa pertimbangan untuk tidak melanjutkan usaha PT Sritex, seperti modal kerja yang tidak ada, kebutuhan tenaga kerja, biaya produksi yang tinggi, hingga dikhawatirkan justru akan mengakibatkan kerugian harta pailit.

Sritex sebelumnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang melalui putusan Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022.

Namun, Sritex tidak menerima putusan itu dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi, MA menolak kasasi tersebut pada Kamis (19/12).

Tim kurator kepailitan Sritex telah menyatakan perusahaan tekstil itu punya utang Rp29,8 triliun.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex akan buka kembali dengan skema baru. Ia mengatakan sekitar 8.000 an karyawan Sritex yang telah di PHK akan bisa bekerja kembali dengan skema yang baru.

"Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada 4 perusahaan.Kurang lebih di 8.000 sekian karyawan untuk bisa semuanya nanti akan kembali bekerja dengan skema yang baru," kata Pras di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/3).

Meski begitu, Pras tidak mengungkap skema baru tersebut. Ia hanya memastikan para pegawai Sritex tersebut tetap bekerja di bidang yang selama ini digeluti di bidang tekstil.