Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mewakili Indonesia menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Roma, Italia, pada 26 April 2025.

Selain itu, juga ada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang bakal ikut serta.

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/4).

Prabowo juga mengutus Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan eks Ketua Panitia Kedatangan Paus ke Indonesia, Ignasius Jonan. Utusan dikirim karena Presiden berhalangan hadir ke Roma.

Pras menyampaikan pemerintah kini tengah mengatur waktu keberangkatan utusan RI tersebut. Ia menyebut mereka kemungkinan bertolak ke Vatikan pada Kamis (24/4) atau selambat-lambatnya Jumat (25/4).

Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan, Roma, Senin (21/4) dalam usia 88 tahun. Vatikan mengumumkan bahwa Paus meninggal karena serangan stroke dan gagal jantung.

Menurut jadwal, pemakaman Paus Fransiskus digelar pada Sabtu pukul 10.00 waktu setempat. Dia akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma. Saat ini, jasad Paus disemayamkan di kapel Santa Marta.

Pemimpin-pemimpin negara dunia mengenang Paus sebagai sosok yang senantiasa berpihak pada kemanusiaan dan penuh dengan kerendahan hati.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menjadi perbincangan publik lantaran digugat ke Mahkamah Agung (MA).

Advokat Windu Wijaya yang merupakan pemohon uji materi mempunyai pertimbangan yuridis dan tata kelola pemerintahan untuk menggugat itu.

Khususnya terkait keabsahan struktur kelembagaan negara karena terdapat ketidaksesuaian antara 'tugas' dan 'fungsi' institusi pemerintahan.

"Saya meminta kepada MA untuk menyatakan Perpres itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyatakan lembaga Kantor Komunikasi Kepresidenan tidak sah menjalankan tugas dan fungsi," ujarnya, kepada wartawan, Selasa (22/4).

Windu menilai Perpres 82/2024 secara eksplisit mengalihkan fungsi komunikasi politik dari Kantor Staf Presiden (KSP) ke Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sementara Pasal 2 Perpres 83/2019 yang menetapkan tugas komunikasi politik masih melekat pada KSP tidak dicabut ataupun disesuaikan.

Lantas, apa beda tugas antara KSP dengan PCO?

Pada 2019 lalu, tepatnya pada 18 Desember 2019, Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 (Perpres 83/2019) tentang Kantor Staf Presiden.

Perpres tersebut dibuat dalam rangka peningkatan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis.

Kantor Staf Presiden adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan 10 fungsi.

Yakni pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden; pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis; monitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis; penyelesaian masalah secara komprehensif program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan; pengelolaan isu strategis.

Selanjutnya pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan; pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi; penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan; pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden; dan pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

Kantor Staf Presiden terdiri dari Kepala Staf Kepresidenan; Wakil Kepala Staf Kepresidenan; Deputi; dan Tenaga Profesional.

Pada 15 Agustus 2024, Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 (Perpres 82/2024) tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan. Perpres ini dikenal dengan Perpres PCO.

Perpres 82/2024 dibuat dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Dipimpin oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan enam fungsi.

Yakni pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Kemudian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian atau lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri atas Kepala; Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi; Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi; Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi; dan Juru Bicara Presiden.

Presiden RI Prabowo Subianto diklaim menunjuk sejumlah sosok di jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengemban amanah sebagai juru bicara (jubir).

Salah satunya ialah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia merupakan politisi Partai Gerindra, ia menjabat sebagai Ketua OKK DPP Gerindra.

Sebelum menjabat sebagai Mensesneg, Pras sendiri merupakan anggota DPR. Ia bertugas di Komisi II.

Ia menegaskan posisinya sebagai jubir ini takkan menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.

Pras juga membantah apabila posisinya sebagai jubir merupakan bentuk evaluasi komunikasi terhadap PCO yang dianggap beberapa kali membuat blunder.

"Ini hanya untuk memperkuat, itu kan kewajiban kita dan kalau ada yang dianggap kurang, itulah nanti kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujarnya.

Selain dirinya, Pras menyampaikan dua orang wakil menteri juga akan dipercaya sebagai juru bicara. Ialah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

"Saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," tuturnya.

Angga Raka sendiri merupakan politisi Partai Gerindra. Mengutip dari berbagai sumber, Angga merupakan kader Gerindra sejak tahun 2008.

Pada tahun 2014, Angga dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo hingga 2017. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra.

Pada Pilpres 2024 lalu, ia juga menjabat sebagai Ketua Badan Komunikasi/Direktur Media Kampanye TKN Prabowo-Gibran.

Angga pun mulai berkecimpung di pemerintahan saat masuk ke Kabinet Indonesia Maju sebagai Wamenkominfo di penghujung pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia dilantik sebagai Wamenkominfo oleh Jokowi pada Senin, 19 Agustus 2024 untuk mendampingi Menkominfo saat itu, Budi Arie Setiadi.

Lalu di kepemimpinan Prabowo, Angga kembali dipercaya sebagai Wamenkomdigi mendampingi Meutya Hafid yang duduk di posisi menteri.

Sementara Juri Ardiantoro yang merupakan Wamensesneg, merupakan sosok yang memiliki latar belakang kepemiluan.

Ia merupakan salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Setelah itu, Juri pun menapaki karirnya di KPU.

Ia pernah menjabat sebagai komisioner KPU Jakarta dan juga ketua sekaligus komisioner KPU RI setelahnya.

Lalu pada 2020, Juri pun dilantik menjadi Deputi IV KSP. Juri mengundurkan diri dari jabatannya itu di akhir 2023 lantaran ia masuk dalam struktur TKN Prabowo-Gibran sebagai wakil ketua.

Indonesia tengah ramai dengan penemuan sejumlah makanan di pasaran yang telah mendapatkan label halal namun ditemukan mengandung unsur babi.

Hal di atas ditemukan oleh penelusuran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Unsur babi ditemukan melalui uji laboratorium.

"Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan 11 batch produk dari 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi (porcine), yang dibuktikan melalui pengujian laboratorium untuk parameter uji DNA dan/atau peptida spesifik porcine," ujar BPJPH dalam keterangan resminya, Selasa (22/4).

Dari 9 produk yang mengandung unsur babi, 7 di antaranya telah mendapatkan sertifikal halal. BPJPH pun menarik produk-produk tersebut dari peredaran.

Mayoritas produk yang ditemukan mengandung unsur babi merupakan marshmallow atau permen dengan tekstur kenyal yang jadi kesukaan banyak orang.

Dari sana, banyak orang yang mempertanyakan hal tersebut. Termasuk di antaranya soal hukum tak sengaja mengonsumsi makanan yang mengandung unsur babi dalam Islam.

Islam sendiri memang melarang umatnya untuk mengonsumsi daging babi. Larangan tersebut tertulis dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3.

"Diharamkan bagimu [memakan] bangkai, darah, daging babi, dan [daging hewan] yang disembelih bukan atas [nama] Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang [sempat] kamu sembelih. [Diharamkan pula] apa yang disembelih untuk berhala. [Demikian pula] mengundi nasib dengan azlam (anak pahan), [karena] itu suatu perbuatan fasik."

Lantas, bagaimana jika umat Muslim tak sengaja mengonsumsi makanan yang mengandung unsur babi?

KH Wahyul Afif Al Ghafiqi mengatakan, orang yang tak sengaja memakan daging babi tak akan dianggap berdosa.

"Orang yang enggak sengaja [makan babi], ya, tidak apa-apa," ujar Wahyul dalam sebuah wawancara bersama CNNIndonesia.com.

Hanya saja, setelah mengetahui dan menyadari hal tersebut, umat Muslim harus beristigfar dan memohon ampun kepada Allah SWT.

Mengutip NU Online, hal di atas bisa dilakukan dengan mensucikan mulut. Caranya dengan membasuh mulut tujuh kali, di mana salah satunya dicampur dengan debu.

"Orang yang memakan daging anjing [atau babi] umpamanya, maka mulutnya dapat suci dengan dibasuh tujuh kali, yang salah satunya dicampur dengan debu." (Ibnu Hajar al-Haitami, Fatawal Fiqhiyah al-Kubra)

Untuk itu, umat Islam dianjurkan agar berhati-hati memilah makanan atau minuman yang dikonsumsi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berhalangan hadir ke pemakaman Paus Fransiskus di Roma, Italia.

Prabowo berencana mengirimkan utusan RI untuk menghadiri pemakaman Paus yang digelar Sabtu (26/4).

"Oleh karena sesuatu dan lain hal, Bapak Presiden kemungkinan tidak bisa hadir langsung dalam acara pemakaman Paus, beliau berencana untuk mengirim utusan," kata Pras lewat pesan singkat, Rabu (23/4).

Namun, dia belum mengungkapkan siapa utusan yang akan dikirim Prabowo. Menurut Pras, saat ini pemerintah tengah berkoordinasi.

Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan, Roma, Senin (21/4) dalam usia 88 tahun. Vatikan mengumumkan bahwa Paus meninggal karena serangan stroke dan gagal jantung.

Menurut jadwal, pemakaman Paus Fransiskus digelar pada Sabtu pukul 10.00 waktu setempat. Dia akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma. Saat ini, jasad Paus disemayamkan di kapel Santa Marta.

Pemimpin-pemimpin negara dunia mengenang Paus sebagai sosok yang senantiasa berpihak pada kemanusiaan dan penuh dengan kerendahan hati.

Pemerintah Presiden Donald Trump mengumumkan perombakan besar-besaran di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, karena dianggap memiliki birokrasi yang terlalu "gemuk".

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan restrukturisasi di Kemlu AS akan fokus memangkas posisi dan mengurangi divisi-divisi hak asasi manusia, karena organisasi "gemuk" itu tak sejalan dengan pemerintahan.

"Kementerian ini gemuk, tidak mampu menjalankan misi diplomatik pentingnya di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio, dilansir dari AFP.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal, daripada memajukan kepentingan nasional inti AS," imbuhnya.

Salah satu perubahan utama dari perombakan ini adalah menghapus divisi yang bertanggung jawab atas keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Sebagai gantinya, divisi itu akan digantikan oleh kantor koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan, yang akan menyerap fungsi dari Badan Pembangunan Internasional AS.

Kantor baru itu akan mengawasi biro demokrasi, HAM, dan kebebasan beragama, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja di luar negeri.

Selain itu, perombakan ini juga termasuk menghapus kantor kejahatan perang, yang fungsi terbarunya mencakup dokumentasi perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina.

Juru bicara Kemlu AS, Tammy Bruce, memastikan dihapusnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi mereka akan berakhir. Namun area fokus divisi-divisi tersebut dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, cekatan, dan lebih cepat.

Sejalan dengan rencana ini, Kemlu AS disebut akan mengurangi jumlah divisi dari 734 menjadi 602. Wakil Menlu AS juga akan diminta membuat rencana dalam waktu 30 hari untuk mengurangi staf sebanyak 15 persen.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan tim kuasa hukum terkait polemik ijazah palsu lulusan UGM di Restoran Seribu Rasa, Jakarta, Selasa (22/4).

Pantauan di lokasi, pertemuan digelar sekitar pukul 15.45 WIB, dihadiri oleh Yakup Hasibuan dan sejumlah kuasa hukum lain.

Tampak Jokowi mengenakan batik cokelat lengan panjang dalam pertemuan yang dilakukan di salah satu ruangan tersebut.

Jokowi sempat berbisik-bisik dan tertawa lepas kala melakukan pertemuan dengan tim kuasa hukumnya itu.

Sebelum melakukan pertemuan, Jokowi sempat keluar ruangan untuk ke toilet. Ia pun menyapa singkat awak media yang sedang menunggu terkait pertemuan.

"Rame banget ini, apa," kata Jokowi, Selasa.

Sebelum pertemuan itu, Jokowi juga menyempatkan diri bertemu sejumlah mantan menteri di Kabinet Indonesia Maju ketika ia masih menduduki kursi presiden.

Ketiga eks pembantu Jokowi yang ditemui di lokasi itu yakni mantan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Wishnutama, mantan menteri koperasi dan UMKN Teten Masduki, dan mantan menteri perhubungan Budi Karya Sumadi.

Usai pertemuan, Teten sambil berjalan bersama Budi Karya mengklaim sebatas melakukan silaturahmi.

"Silaturahmi," kata Teten.

Sementara itu, Wishnutama juga mengklaim sekadar berbincang dengan Jokowi.

"Iya ngobrol-ngobrol saja," kata dia.

Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.

Gugatan terbaru mengenai keabsahan ijazah SMA Jokowi didaftarkan ke pengadilan pada Senin, (14/4). Kali ini giliran PN Surakarta yang menerima gugatan dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt.

Tak hanya itu, pada Selasa (15/4), Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Mereka menuntut pihak kampus menunjukkan bukti konkret atas keaslian ijazah Jokowi.

Belum cukup sampai di situ, pada Rabu (16/4), massa aksi yang sama menyambangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk meminta bukti kelulusan langsung kepada dirinya.

Namun Jokowi menolak menunjukkan ijazah kepada perwakilan TPUA. Jokowi beralasan dirinya menolak menunjukkan bukti ijazah kepada perwakilan TPUA lantaran tidak memiliki kewajiban apapun. TPUA, kata dia, juga tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan dirinya menunjukkan ijazah.

Kendati demikian ia menegaskan siap menunjukkan ijazah ke pengadilan jika diperlukan.

Jokowi juga sempat memamerkan ijazah aslinya ke wartawan yang datang meliput ke kediamannya. Namun, Jokowi berpesan tidak boleh difoto dan diambil gambar atau direkam. Semua wartawan diminta mengumpulkan handphone dan kamera saat ditemui Jokowi di ruang tamu kediamannya.

Jokowi pun menjelaskan soal foto ijazah dari UGM yang menggunakan kacamata. Ia berdalih dahulu menggunakan kacamata namun minusnya kecil. Ia memutuskan tidak memakai kacamata lagi dan kacamata tersebut sudah pecah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Senin siang menyebut Presiden Prabowo Subianto tak terganggu dengan menteri atau siapapun yang sowan ke presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Ditemui di Wisma Negara, Prasetyo Hadi membantah Presiden Prabowo terganggu karena Presiden Prabowo memahami para menteri atau tokoh manapun yang datang ke Joko Widodo sebagai bentuk silaturahmi. Apalagi silaturahmi ini dilakukan dalam momen Lebaran 2025.

Menurutnya, silaturahmi dengan presiden terdahulu adalah hal yang wajar.

Prasetyo meminta masyarakat tak mengartikannya sebagai matahari kembar.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah isu matahari kembar (21/4). Ia menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak terganggu dengan para menteri atau siapa pun yang sowan ke Presiden ketujuh, Joko Widodo. Presiden Prabowo memahami mereka yang datang ke Jokowi adalah dalam rangka silaturahmi. Apalagi saat ini adalah momen lebaran. Karena itu, Mensesneg meminta masyarakat tidak mengartikannya sebagai matahari kembar.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat (Jabar) memperpanjang masa tahanan terhadap Priguna Anugerah Pratama, dokter PPDS yang diduga melakukan pemerkosaan di RSHS Bandung.

Perpanjangan penahanan itu dilakukan karena proses penyidikan belum lengkap.

"Kita perpanjangan penahanan," kata Dirreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, Selasa (22/4).

Surawan mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan psikologi forensik yang belum keluar.

"Masih proses penyidikan, itu kan tes nya tidak hanya satu kali," terang dia.

Tersangka Priguna Anugerah Pratama ditahan polisi sejak 23 Maret 2025. Dia ditahan setelah dilaporkan keluarga korban. Dugaan pemerkosaan ini dilakukan tersangka pada 10 Maret, 13 Maret dan 18 Maret 2025.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, kronologi kejadian berawal saat korban FH menemani ayahnya yang sedang sakit keras dan butuh transfusi darah. Kemudian, tersangka membawa korban ke ruangan di lantai 7 Gedung MCHC RSHS Bandung pada 18 Maret 2025 sekitar pukul 00.30 WIB.

"(Tersangka) Meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya," ungkap Hendra, di Polda Jabar, Rabu (9/4).

Setelah berada di lantai 7, korban diminta untuk berganti pakaian menggunakan operasi. Setelah itu, tersangka melakukan tindakan pembiusan terhadap korban. Tak lama setelah penindakan dengan cara penyuntikan, korban tak sadarkan diri.

Beberapa lama kemudian, tepatnya pada pukul 04.00 WIB, korban pun sadar. Ia kembali ke IGD RSHS. Namun saat korban hendak buang air kecil, ia merasakan sakit pada alat vitalnya.

Korban pun menceritakan tindakan yang dilakukan tersangka sebelum ia tak sadarkan diri, kepada ibunya. Keluarga korban pun, merasa ada janggal dari rasa sakit yang dirasakan FH. Mereka akhirnya melaporkan apa yang menimpa anaknya itu kepada pihak kepolisian.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mendalam, akhirnya pada 23 Maret 2024, polisi mengamankan tersangka PAP.

Pemilik sekaligus Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Group Jansen Manansang mengklaim telah menjalankan rekomendasi Komnas HAM terkait kasus dugaan eksploitasi dan pemerasan yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari.

Jansen menegaskan kasus tersebut telah diselidiki Komnas HAM pada akhir 1990-an dan diselesaikan sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM.

Pernyataan itu disampaikan Jansen dalam rapat dengar pendapat bersama korban dan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senin (21/4).

"Pada tahun 1997 memang terdapat adanya pelaporan Komnas HAM terkait dengan pelanggaran anak-anak pemain sirkus, termasuk penganiayaan dan menyiksa pemain sirkus di lingkungan oriental. Kemudian dari Komnas HAM melakukan investigasi dengan membentuk tim yaitu untuk pencari fakta, untuk menyelidiki laporan-laporan kasus tersebut," ujar Jansen.

Ia menyebut bahwa proses penyelidikan saat itu berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dengan melibatkan berbagai pihak dari pengelola sirkus hingga para saksi.

Tak hanya itu, Jansen mengklaim penyelidikan tersebut turut didampingi oleh sejumlah pengacara.

"Penyelidik dilakukan Komnas HAM untuk mencari alat-alat bukti dan peninjauan lokasi laporan dalam tempo yang cukup lama karena mewawancarakan kepada baik pengelola dari OCI, pelapor dan saksi-saksi, baik juga ke lokasi sirkus yang ada di Cisarua, maupun yang ada di mana semua tempatnya," katanya.

Jansen mengklaim bahwa hasil investigasi Komnas HAM menyimpulkan tidak ditemukan adanya penyiksaan atau penganiayaan.

"Komisi HAM mengeluarkan rekomendasi pernyataan yaitu tentang kasus satu dikeluarkan amplidepa 1997. Dalam rekomendasi tersebut tertuang bahwa tidak ada penganiayaan dan penyiksaan," lanjutnya.

Selain itu, Jansen mengklaim pihak OCI telah mengikuti seluruh rekomendasi Komnas HAM, termasuk memastikan pendidikan untuk anak-anak yang bekerja di dalam sirkus.

Ia menyebut mereka sempat menyediakan sekolah keliling dengan guru privat, dan menjalankan rekomendasi dari Komnas HAM untuk menyekolahkan anak-anak pemain sirkus di sekolah umum.

"Untuk meyakinkan rekomendasi Komnas HAM, jadi Oriental Circus menjadikan sekolah pendidikan itu karyawannya diganti dengan privat bawa guru, bawa keliling yang berpindah-pindah supaya masuk ke sekolah normal. Itulah rekomendasi Komnas HAM," tutur dia.

"Kami anggap itu sudah melakukan segala yang sudah apa yang direkomendasikan dari Komnas HAM. Adapun bahwa semua yang kejadian ini telah diperiksa, diinvestigasikan dan ditindaklanjuti. Bahkan sampai dikeluarkannya rekomendasi HAM," sambungnya.

Sebelumnya, sejumlah mantan pekerja sirkus OCI Taman Safari Indonesia (TSI) mengadukan dugaan eksploitasi yang dialami ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengaduan itu diterima langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto di kantornya, pada Selasa (15/4) lalu.

Dalam audiensi tersebut, mantan pekerja menyebut aksi kekerasan hingga eksploitasi terhadap anak telah terjadi sejak tahun 1970-an oleh para pemilik OCI dan Taman Safari Indonesia.

Mugiyanto menyebut berdasarkan keterangan para korban apa yang mereka alami tidak hanya tindakan kekerasan semata melainkan juga bentuk pelanggaran HAM.

Sebab, kata dia, terdapat sejumlah korban yang bahkan mengaku tidak mengetahui asal-usul dan keluarga mereka karena direkrut sejak anak-anak dan dibawa keliling dunia tanpa dokumen resmi.

"Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasannya. Ada aspek penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal-usulnya," ujarnya dalam audiensi.

Juru Bicara Istana Negara Prasetyo Hadi mengatakan saat ini pemerintah terus berkoordinasi secara intensif terkait perkembangan tarif impor yang ditetapkan Amerika Serikat (AS) di bawah Kepresidenan Donald Trump.

Prasetyo menyebut seluruh kementerian dan lembaga baik yang ada di Indonesia maupun yang tergabung ke dalam tim negosiasi di AS juga terus bekerja mencari jalan keluar terbaik, termasuk peluang untuk menemukan pasar baru.

"(Komunikasi) sangat intens, khusus terutama masalah tarif dunia. Kebijakan tarif dari Amerika," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4).

"Terus-menerus kita saling berkoordinasi untuk mengantisipasi dan memperbarui hasil negosiasi-negosiasi," tutur dia yang juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu.

Di sisi lain, Prasetyo menyebut adanya penetapan tarif ekspor dari AS tersebut juga memiliki dampak positif bagi Indonesia. Pertama, kata dia, hal ini membuat adanya pembenahan sejumlah regulasi terkait.

Kedua, ia mengatakan adanya tarif tinggi dari AS juga membuka peluang industri Indonesia untuk terus beradaptasi dan mencari pasar baru.

"Dari sisi industri-industri kita, termasuk mencari pasar-pasar baru, bukan hanya Amerika. Maka kemudian segala sesuatu terus menerus secara intensif kita diskusikan," katanya.